Sidang Penembakan Anggota FPI Bukan Formalitas

Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana perkara dugaan pembunuhan di luar proses hukum atau unlawful killing terhadap empat anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI), beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, menurut kuasa hukum keluarga enam laskar FPI, Azis Yanuar, sidang kasus tersebut hanyalah sebuah dagelan para penegak hukum semata di luar proses hukum atau unlawfull killing terhadap enam laskar front pembela Islam (FPI) di tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Namun, dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan kronologi peristiwa penembakan yang terjadi di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 itu. Adapun empat anggota Laskar FPI yang tewas dalam penguasaan Fikri, Yusmin, dan Elwira adalah Lutfil Hakim, Akhmad Sofiyan, M Reza, dan Muhammad Suci Khadavi Poetra.

Dua terdakwa, yakni Ipda Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan hadir bersama tim kuasa hukum. Semestinya, ada tiga tersangka dalam kasus ini. Namun, satu tersangka, yaitu Ipda Elwira Priadi Z, meninggal dunia pada 4 Januari 2021. Sehingga, penyidikan terhadap dirinya pun dihentikan.

Terdakwa dalam kasus penembakan eks anggota laskar Front Pembela Islam (FPI), Ipda M. Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan, tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terkait kasus Km 50.

Pengacara terdakwa, Henry Yosodiningrat menyatakan kasus Km 50 tidak akan terjadi bila HRS (Habib Rizieq Shihab) kooperatif menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya.

“Tentunya semua pihak sangat menyesali adanya peristiwa ini, kalau saja MRS (Muhammad Rizieq Shihab) bersifat kooperatif dalam rangka memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus protokol Kesehatan, dan tidak memprovokasi pengikutnya untuk mengepung dan memutihkan Polda Metro Jaya dengan melakukan tindakan anarkis,” ungkapnya dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Kemudian ia juga mengatakan bahwa terdakwa melaksanakan tugas melakukan pemantauan terkait dengan adanya informasi aksi putihkan atau menggeruduk Polda Metro Jaya.

Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Dalam rangka mengantisipasi gerakan anggota FPI yang mengancam keamanan dan ketertiban, putra-putra terbaik bangsa melaksanakan tugas itu berdasarkan surat dari pejabat yang berwenang,” tuturnya.

Henry juga menegaskan pihaknya tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan.

“Oleh karenanya, secara tegas kami nyatakan jika tim penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan