Jakarta – Pandemi covid-19 mempengaruhi kondisi ekonomi berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah negara Indonesia yang pertumbuhan ekonominya menurun akibat dampak dari kondisi ini.

Saat ini perekonomian Indonesia mengalami stagnasi dikarenakan konsumsi rumah tangga yang menurun dan pembangunan infrastruktur yang lambat.

Kita tidak bisa membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara lain untuk menilai kondisi ekonomi di Indonesia dikarenakan negara kita memiliki kondisi yang berbeda dengan negara lain mencakup keadaan geografis, populasi, dan lain – lain. Namun, Indonesia terus – menerus berupaya untuk keluar dari kondisi stagnasi ini dengan melalukan berbagai terobosan.

Terobosan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya dengan meningkatkan infrastruktur di bidang transportasi serta komunikasi. Pembangunan Infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara kita. Pembangunan Infrastruktur itu dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan antarwilayah. Apabila kesejangan antarwilayah dapat teratasi, maka daya saing antar wilayah meningkat sehingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Pembangunan ini tak hanya sebagai pemerata saja tetapi juga dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara lain walaupun memiliki kendala dalam perawatan dari masyarakatnya.

Dengan perkembangan zaman yang terus maju internet sangat mempengaruhi teknologi informasi dan komunikasi. Sayangnya di Indonesia tepatnya di daerah – daerah terpelosok mengalami keterbatasan dalam penggunaan intenet dimana keterbatasan ini dapat menjadi penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur ini dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur di bidang transportasi serta komunikasi menjadi peranan penting untuk mengeluarkan Indonesia dari kondisi ekonomi yang stagnan.

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, beberapa waktu lalu. Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan OTT itu bukti bahwa instansinya serius memberantas korupsi.

“KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dan tidak pernah lelah untuk memberantas korupsi sampai Indonesia bersih dari praktik-praktik korupsi,” kata Firli melalui keterangan tertulis, beberapa waktu lalu.

Firli mengatakan, jika OTT ini membuktikan bahwa taring KPK tidak tumpul dalam memberantas korupsi di Tanah Air. Lembaga Antikorupsi tersebut juga tidak akan pandang bulu dalam menindak pelaku rasuah.

“Siapa pun pelakunya, kami tidak pandang bulu jika cukup bukti karena itu prinsip kerja KPK,” kata Firli.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga menyebut OTT di Musi Banyuasin terkait dengan pengadaan proyek infrastruktur. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin salah satu pihak yang ditangkap dalam operasi senyap itu.

“Kami mengamankan beberapa orang terkait pengadaan proyek infrastruktur,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu.

Ghufron enggan membeberkan proyek yang diduga dimainkan beberapa pihak itu. Saat ini, tim KPK masih mendalami bukti untuk membuat terang praktik rasuah tersebut.

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam satu pekan ini berhasil menangkap 2 kepala daerah maupun pihak swasta yang terlibat transaksi suap bernilai miliaran rupiah tersebut. Operasi senyap pertama menjaring Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin pada Sabtu (16/10), dan menangkap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra pada Selasa (19/10) kemarin.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar juga menegaskan, bahwa hal ini tidak ada unsur politik dalam menangkap kepala daerah yang bermain praktik korupsi. Dia menegaskan, kinerjanya murni penegakkan hukum.

“Kalau kemudian menyangkut dengan partai politik atau hubungan dengan politik, tentu KPK tidak berpolitik,” kata Lili, beberapa waktu lalu.

KPK menegaskan, kinerjanya dalam meringkus kepala daerah yang kebetulan politikus Golkar itu murni penegakkan hukum.

“Jadi kita melihat ini kasusnya ya murni hukum,” tegas Lili.

Dalam operasi senyap di Kabupaten Kuansing, KPK menetapkan Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT. Adimulia Agrolestari Sudarso sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

KPK menduga Bupati Kuansing Andi Putra menerima suap senilai Rp 700 juta. Uang suap itu diduga terkait fee 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar.

Sementara itu, dalam OTT di Kabupaten Muba, KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021.

Selain itu, KPK juga turut menetapkan tiga pihak lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Herman Mayori; Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy.

KPK juga mengamankan uang sejumlah Rp 270 juta. Selain itu, turut juga diamankan uang yang ada pada ajudan Bupati sejumlah Rp 1,5 miliar. Penerimaan uang itu diterima, karena Suhandy memenangkan empat paket proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Pertama, Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar. Kedua, peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar. Ketiga, peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar. Keempat, normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.

Dengan tertangkapnya beberapa kepala daerah dalam kurun waktu sebulan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Dalam masa transisi dari pandemi, Kepala Daerah seharusnya bekerja lebih keras dan secara maksimal untuk memulihkan masyarakat terdampak pandemi.

Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong agar berbagai upaya pengendalian Covid-19 terus dilakukan. Hal ini untuk mempertahankan kondisi kasus Covid-19 yang saat ini sudah menurun dan mencegah terjadinya lonjakan gelombang ketiga.

Wapres juga meminta agar semua pihak tetap mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan-lonjakan kasus Covid-19, yakni gelombang ketiga seperti yang terjadi di beberapa negara lain.

Ma’ruf menekankan dua hal yang perlu dilakukan, yaitu menjaga protokol kesehatan dan mempercepat upaya vaksinasi. Prokes yang dimaksud adalah memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan.

“Walaupun tingkat penularan sekarang ini sudah mulai turun, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, tetapi kita belum merasa aman,” ujar Wapres saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iya, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (21/10).

Dua hal ini dinilai sangat penting, khususnya vaksinasi demi mencapai target kekebalan kelompok atau herd immunity, yakni 70 persen dari jumlah penduduk yakni 200,8 juta.

“Untuk mengejar itu, maka kita melakukan percepatan-percepatan vaksinasi yaitu dalam rangka menjaga, kalau dalam agama kita melaksanakan prinsip menjaga diri sendiri itu merupakan kewajiban dan jadi salah satu tujuan syariah Islam sehingga kita perlu mengupayakan itu,” ujarnya.

Saat ini, Indonesia memiliki target vaksinasi Covid-19 minimal menjangkau 208,27 juta penduduk demi mencapai kekebalan komunal (herd immunity). Jumlah penduduk yang sudah mendapatkan vaksin lengkap (2 dosis) saat ini baru mencapai 63 juta orang.

Oleh karena itu , percepatan vaksinasi di daerah yang capaiannya masih rendah tengah dikejar.

“(Vaksinasi) dipercepat, terutama ibu kota-ibu kota provinsi yang masih rendah, juga ada beberapa kota-kota yang padat penduduknya, dan yang juga mau mengadakan acara-acara besar, seperti yang di Mandalika agar bisa kita percepat,” ungkap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dikutip laman Sekretariat Kabinet (Setkab), beberapa waktu lalu.

Jakarta – Presiden Joko Widodo disebut selalu mengingatkan kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan korupsi karena dampak serius yang terjadi akibat korupsi hanya menyengsarakan rakyat.

Hal itu juga disampaikan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Menurut Moeldoko, komitmen Presiden tidak pernah berubah sampai sekarang. Presiden selalu mengingatkan jajarannya untuk tidak terlibat korupsi.

“Oh iya komitmen presiden enggak pernah berhenti. Komitmen presiden selalu mengingat. Selalu mengingatkan kepada jajaran. Yang diingatkan satu jangan sampai terlibat korupsi,” kata Moeldoko, beberapa waktu lalu.

Moeldoko juga menambahkan bahwa salah satu bentuk komitmen tersebut adalah presiden tidak pernah memihak atau membela jika jajarannya ada yang terlibat korupsi.

“Kalau pun terjadi bisa dilihat apakah presiden pernah memihak? Apakah Presiden pernah melakukan pembelaan? Itu juga salah satu itikad baik presiden dalam konteks korupsi ini komitmennya,” katanya.

Moeldoko juga menyinggung berbagai hal yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Mulai dari pemberlakuan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) hingga pendampingan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam implementasi kebijakan.

“Indikator-indikator yang saya sampaikan tadi adalah sebuah komitmen kuat yang dimiliki presiden atas upaya pencegahan dan penindakan korupsi,” katanya.

Jakarta – Hasil survei kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menurut Litbang Kompas menunjukkan, bahwa publik makin puas terutama di bidang ekonomi dalam dua tahun pemerintahannya. Tingkat kepuasan Jokowi-Ma’ruf di bidang tersebut, bahkan meningkat dibandingkan enam bulan sebelumnya.

Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf di bidang ekonomi saat ini mencapai 58,7% pada Oktober 2021. Persentase itu naik dari enam bulan sebelumnya yang terhitung sebesar 57,8%.

Peningkatan tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi saat pandemi virus corona Covid-19 sudah on the track atau berada di jalurnya. Membaiknya kepuasan publik tersebut, juga tak lepas dari pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% (yoy) pada kuartal II-2021.

Meskipun demikian, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf perlu mewaspadai kepuasan publik di bidang lainnya, seperti politik dan keamanan, penegakan hukum, dan kesejahteraan sosial. Alih-alih meningkat, kepuasan publik di tiga bidang tersebut mengalami penurunan.

Demikian, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman juga menyampaikan, bahwa hampir dua tahun terakhir Presiden bekerja keras menyelamatkan Indonesia dari pandemi Covid-19. Bukan hanya di bidang kesehatan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Kebijakan Jokowi juga diklaim bertumpu pada aspirasi rakyat, sains, good governance, demokrasi dan konstitusi.

Membaiknya situasi pandemi di Indonesia saat ini, kata Fadjroel, merupakan bukti bahwa Jokowi berhasil mengatasi pandemi dibandingkan negara-negara lain.

“Indonesia menjadi salah satu negara terbaik di dunia dalam penanganan pandemi Covid-19. Keberhasilan ini merupakan buah dari upaya Presiden Joko Widodo memperkuat pemerintahan secara kolektif kelembagaan (governing government), bergotong-royong dalam penanganan pandemi,” klaim Fadjroel.

Fadjroel juga menambahkan, bahwa Presiden sejak awal telah menyatakan bahwa dirinya rela mempertaruhkan reputasi politik asalkan untuk rakyat dan negara. Pengorbanan tersebut membuahkan hasil berupa terkendalinya penularan virus corona dan bangkitnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat saat ini.

“Presiden Joko Widodo telah melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dan tetap menjunjung tinggi prinsip bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” ungkap Fadjroel.