Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf) dinilai positif di beberapa sektor. Misalnya, perekonomian dan kesehatan.

“Kita masih patut bersyukur. Kenapa demikian? Karena jika dibandingkan dengan banyak negara lain, maka keadaan Indonesia tidak buruk-buruk amat,” kata Wakil Ketua MPR Arsul Sani saat dihubungi, Rabu, 20 Oktober 2021.

Menurut dia, Jokowi-Ma’ruf berupaya keras menanggulangi pandemi di sektor ekonomi dan kesehatan. Arsul mengatakan Indonesia sempat terpuruk di awal paandemi covid-19, namun bangkit dengan pertumbuhan ekonomi 7,07 persen pada kuartal kedua 2021.

“Banyak negara lain yang apple to apple dengan Indonesia seperti Brasil, Rusia, India, Afsel (Afrika Selatan), maka penurunan ekonomi mereka selama pandemi lebih parah,” sebut dia.

Capaian positif lainnya dua tahun pemerintahan Jokowi-Maruf yaitu pada sektor kesehatan. Indonesia disebut berhasil menghadapi tantangan menekan penyebaran covid-19, antara lain menerapkan protokol kesehatan ketat ratusan juta penduduk.

Bahkan, pengendalian covid-19 disebut lebih baik dari Malaysia dan Thailand. “Jadi secara keseluruhan sektor perekonomian dan kesehatan yang paling terdampak karena pandemi covid-19 ini terkelola dengan relatif baik,” ujar dia.

Di sisi lain, Arsul meminta pemerintahan Jokowi-Maruf meningkatkan kinerja pada aspek penegakan hukum. Sebab, masih banyak masyarakat tidak puas pada kinerja penegak hukum.

“Penegakan hukum kita (dianggap) masih tajam ke bawah tumpul ke atas, atau tajam ke kanan tumpul ke kiri, serta kesan kuat yang masih melekat soal tebang pilih dalam penegakan hukum menjadi sektor yang harus diperbaiki,” kata Arsul.

Anggota Komisi III DPR itu menyebut upaya perbaikan sektor penegakan hukum telah diperlihatkan. Salah satunya melalui revisi sejumlah aturan yang dianggap menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat.

“Lalu, pendekatan-pendekatan dalam penegakan hukum seperti restorative justice dan lain-lain itu mulai dikedepankan,” ujar Arsul. (*)

Jakarta – Periode kedua Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) adalah masa yang sulit dan penuh tantangan. Sebab, tidak begitu lama setelah dilantik, dunia menghadapi wabah Covid-19. Semua negara disibukkan dengan penanganan wabah, tidak terkecuali Indonesia.

Kendati begitu memasuki dua tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Indonesia justru berhasil mengatasi berbagai tantangan tersebut. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) berjudul ‘Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh 2021’, penyelamatan ekonomi Indonesia dari resesi mulai terlihat hasilnya.

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbukti efektif meredam gangguan resesi. Hal itu juga dibuktikan melalui laju inflasi selama pandemi yang berhasil ditekan hingga level 1,6 persen yoy pada kuartal-III 2021. Hal serupa terjadi juga dengan daya beli masyarakat yang terjaga dengan baik selama pandemi Covid-19 seiring kontraksi pada perekonomian, harga barang, serta jasa.

Tidak hanya itu, laju kemiskinan dan pengangguran juga digarisbawahi. KSP menyampaikan, kendali penuh rem dan gas berhasil meredam laju kemiskinan ekstrem dan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 tercatat 6,26% turun 0,81% dibandingkan data Agustus 2020.

Sementara menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2021 mencapai 7,07 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen pada kuartal II/2021, merupakan pertumbuhan kuartalan yang tertinggi sejak 2004. Saat itu PDB Indonesia tumbuh sebesar 7,16 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menyampaikan posisi pertumbuhan ekonomi saat ini tertinggi sejak triwulan 4, tahun 2004.
“Pak Jokowi melakukan upaya yang serius dalam penanganan pandemi, dan memperbaiki perekonomian Indonesia yang pernah menyentuh angka minus 5,32 persen dan perlahan-lahan Pak Jokowi berhasil mengembalikan bahkan melebihi 7 persen pertumbuhan ekonomi,” kata Timothy.

Dalam situasi yang dilanda pandemi Covid-19 seperti ini, Jokowi berhasil membalikkan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan nilai rupiah di level Rp 14.000,- per dolar AS, melanjutkan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

“Kalau ada yang mengatakan lebih makmur zamannya Pak SBY, rasanya tidak ya mengingat tugas yang dipikul oleh Pak Jokowi jauh lebih berat dan terbukti beliau bekerja keras, fokus, berani, dan adaptif dengan situasi apapun demi bangsa ini,” tutup Timothy. (*)

JAKARTA – Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dari waktu ke waktu terus menunjukkan perbaikan. Indikator Recovery Rate (RR) secara nasional pada tanggal 14 September 2021 tercatat sebesar 94,45%, lebih baik dari RR global yang sebesar 89,68%. Sementara itu, indikator Bed Occupancy Ratio (BOR) secara nasional juga berada pada tingkat yang rendah yakni 13,32% dimana BOR isolasi sebesar 12,51% dan BOR intensif sebesar 20,83%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat, per 11 September 2021 tidak ada provinsi di luar Jawa-Bali yang berada pada level asesmen 4, sementara itu 16 provinsi masih berada pada level 3, dan 11 provinsi berada pada level 2. Penurunan level asesmen juga terjadi secara signifikan pada tingkat kabupaten/kota, dimana hanya 6 kabupaten/kota di Luar Jawa – Bali yang masih berada di level 4, namun sejumlah indikator penanganan Covid-19 pada kabupaten/kota tersebut telah menunjukkan perbaikan.

“Alhamdulilah evaluasi cukup baik, namun kita harus tetap waspada. Angka-angka seperti tadi disampaikan sudah relatif lebih baik, kita sudah di bawah 100.000 kasus, tepatnya 92.328 atau turun 53% dibandingkan 31 Agustus yang lalu. Saat puncak, di 24 Juli, kita sempat 574.000 kasus,” ungkap Airlangga Hartarto dalam laporannya, Kamis (16/9).

Menko Airlangga juga menjelaskan apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah berada dalam track yang benar, dilihat dari perkembangan kasus aktif secara nasional dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 14 September, Indonesia mengalami penurunan kasus aktif sebesar 79,41% dan kasus positif harian relatif sudah dibawah 10.000 kasus.

Secara pararel, pelaksanaan vaksinasi pun terus didorong dan di pastikan ketersediaannya. Supply vaksin sampai dengan Desember mendatang diperkirakan akan mendekati 394 juta dosis dan di bulan September target vaksinasi yang harian dinaikkan menjadi 2 juta suntikan per hari. Secara nasional, vaksinasi yang telah disuntikkan sampai dengan 14 September 2021 sebanyak 118,36 juta dosis dan diharapkan pada Desember 2021 sebanyak 89% penduduk Indonesia sudah menerima vaksinasi, yang terdiri dari 100% dosis pertama, dan 78% dosis kedua. Berbagai strategi percepatan vaksinasi juga dilakukan dan distribusi vaksin ke depannya akan difokuskan kepada provinsi kepada kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya masih di bawah 20%, serta wilayah Aglomerasi Jawa, Jabodetabek, Bali, Kepri, juga Papua dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON). Selain vaksinasi, yang juga perlu menjadi perhatian yakni case fatality rate (CFR). Secara nasional, CFR Indonesia sebesar 3,34% dan masih lebih tinggi dari gobal yang tercatat sebesar 2,06%.

Untuk menekan angka kematian, Pemerintah melakukan penerapan berbagai kebijakan di hulu maupun hilir. Kebijakan di hulu di antaranya peningkatan testing dan tracing, penegakan kepatuhan protokol kesehatan 3M, dan percepatan vaksinasi di daerah dan nasional. Sedangkan kebijakan di hilir diantaranya dengan meningkatkan kapasitas tempat tidur, penyediaan fasilitas isolasi terpusat (termasuk penggunaan Kapal Pelni), dan menjaga serta meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketersediaan obat-obatan, dan pasokan oksigen medis.

Menko Airlangga mengimbau masyarakat, untuk dapat menang melawan pandemi Covid-19 diperlukan kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan. “Pertama tidak boleh kasih kendor, waspada, tetap pakai masker, dan jaga jarak. Tentu kita mendorong agar level asesmen ini kita turunkan ke level 2. Dengan kedisiplinan masyarakat, kita yakin kita bisa bersama-sama menurunkan kasus Covid-19, tetapi kita juga harus jaga jangan sampai ada gelombang ketiga,” tutup Airlangga. (*)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada enam poin yang menjadi fokus pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal 2022 yang akan dilakukan secara ekspansif demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terimbas dampak pandemi.

Menurutnya, kebijakan fiskal itu dapat menyehatkan setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menjadikannya tepat sasaran untuk penyelenggaraan tahun depan.

“Konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural,” ujar Jokowi dalam kegiatan Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 pada Senin (16/8) yang lalu.

Keenam hal itu antara lain, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 melalui serangkaian kebijakan dengan memprioritaskan aspek kesehatan. Kedua, melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Sehingga, masyarakat kelompok tersebut dapat bertahan dari berbagai dampak pandemi.

Ketiga, memperkuat peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai kegiatan pelatihan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Dengan begitu, Jokowi berharap kualitas SDM dalam negeri akan mampu bersaing dengan SDM luar negeri.

“Memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing,” kata Jokowi.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah, juga meningkatkan adaptasi teknologi. Kelima, memperkuat desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan antardaerah sehingga anggaran APBN dapat berdampak positif di seluruh daerah.

Terakhir, melanjutkan reformasi penganggaran dengan berbasis zero based budgeting yang bertujuan mendorong sinergi antar pusat dan daerah dalam menyusun berbagai kebijakan penyelenggaraan utama. Jokowi menyatakan, fokus utamanya adalah prioritas berbasis hasil terhadap berbagai potensi ketidakpastian.

“Melanjutkan reformasi penganggaran dengan zero-based budgeting untuk mendorong belanja lebih efisien,” kata Jokowi.

Melalui berbagai fokus di atas, Jokowi menyebut pemerintah memerlukan alokasi APBN 2022 sebesar Rp2,708 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp1,938 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp770,4 triliun. (*)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak menggunakan cara-cara yang luar biasa dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Cara kerja yang sifatnya rutintias harus diganti dengan cara yang inovatif dan smart shortcut.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 yang ditayangkan melalui YouTube Ombudsman RI, beberapa waktu yang lalu. “Saya selalu menekankan bahwa dalam situasi krisis kita harus mampu mengubah frekuensi kita, dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary,” kata Jokowi.

Dalam situasi seperti ini, kata Jokowi, kerja cepat tidak hanya dibutuhkan di sektor kesehatan, tetapi juga bidang perlindungan sosial.

Melalui berbagai bantuan sosial, Jokowi ingin masyarakat tetap bisa bertahan dan menjaga kualitas hidup di tengah pandemi. Meski beberapa hal sudah dicapai, Jokowi sadar masih banyak yang perlu diperbaiki.

Oleh karenanya, ia berjanji untuk melakukan evaluasi, salah satunya dengan berdasarkan pada catatan-catatan yang disampaikan Ombudsman RI. “Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang,” ujar Jokowi.

Ke depan, Jokowi ingin para penyelenggara layanan publik meningkatkan upaya perbaikan di seluruh sektor. Ia mengingatkan bahwa kepentingan masyarakat harus jadi yang utama. “Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan atau potensi maladministrasi dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” kata dia. Adapun pandemi Covid-19 hingga saat ini masih terjadi di Indonesia. Kasus virus corona terus menurun di berbagai penjuru Tanah Air, ini membuktikan kerja keras dan partisipasi masyarakat sudah berjalan dengan baik, itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan (semangat kerja). (*)

Oleh : Timotius Gobay )*

Masyarakat mendukung penangkapan Anggota Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Keberadaan kelompok tersebut hanya menimbulkan ancaman dan ketakutan bagi warga Papua.

Beberapa minggu yang lalu, Polres Yakuhimo bersama Satgas Nemangkawi berhasil mengakhiri pelarian dalang kerusuhan yang terjadi di Yakuhimo, Morume Keya Busup. Setelah ditelusuri lebih lanjut, morume merupakan salah satu orang yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPOI) Polisi.

Tidak hanya DPO, Morume juga menjadi aktor utama dalam penyerangan suku Yali yang berujung pada kerusuhan di Yakuhimo. Morume berhasil dibekukg pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 03.40 WIT.

            Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, mengatakan bahwa pihak kepolisian juga menangkap satu orang lain bernama beto Ordas. Menurutnya, kedua tersangka dibawa ke Polres Yakuhimo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Perlu diketahui bahwa, Morume merupakan kepala suku umum Kimyal yang melakukan serangan terhadap suku Yali. 

            Sementara itu, Polda Papua telah menciptakan 22 orang sebagai tersangka kericuhan di Kabupaten Yakuhimo, Papua. Tersangka kasus penyerangan suku terhadap sukuk Yali.

            Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu buah busur, sembilan anak panah, satu buah kapak, satu unit ponsel, perangkat elektronik, hingga identitas diri lain milik tersangka.

            Setelah penyerangan tersebut, aparat kepolisian langsung bergerak untuk menangkap 52 terduka pelaku penyerangan. Dari puluhan orang yang ditangkap, 22 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas kericuhan yang mengakibatkan 41 orang luka-luka dan enam orang meninggal dunia.

            Pasca penyerangan, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri meninjau kondisi kamtibmas Yakuhimo, Papua, pasca-penyerangan masyarakat Yali oleh Suku Kimyal. Mathius memastikan kondisi Yakuhimo Aman.

            Tindakan yang dilakukan oleh KST memang sudah sangat keji dan biadab. Sebab mereka tidak hanya menyebarkan teror, tetapi juga merusak fasilitas milik negara seperti sekolah dan puskesmas. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam UU Terorisme.

            Selain itu, berkaitan dengan label teroris, Komjen Pol Paulus Waterpauw terus mengingatkan masyarakat terutama di Bumi Cenderawasih agar tidak salah mengartikan, dimana penyematan label tersebut hanya khusus ditujukan kepada KKB saja.

            Pasalnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh KKB tidak hanya tertuju kepada aparat keamanan, tetapi juga menyasar kepada warga sipil, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Paulus juga menuturkan, saat terakhir kali ke Yakuhimo, dirinya mengetahui seorang pekerja yang sedang membawa batako mendapatkan serangan panah oleh KKB. Setelah jatuh, korban kemudian dihabisi menggunakan kapak.

            Ia mengatakan, KKB sudah memiliki senjata tajam lalu lakukan kekerasan pada masyarakat. Minta makanan, minta dana. Mereka melakukan hal tersebut kepada warga Papua, bahkan dengan membakar rumah warga. Selaku tokoh Papua, dirinya menilai bahwa konflik di Papua harus dilihat dengan pendekatan hukum, karena siapapun wajib taat pada aturan negara.

            Oleh karena itu, Paulus mengingatkan, jika nanti sudah diputuskan di pengadilan terhadap pelaku teroris di Papua, kelompok tersebut mendapat konsekuensi besar. Bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi juga otak di belakang layar.

            Sebelumnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan upaya dialog untuk kedamaian di Papua sudah dilakukan kepada banyak pihak, hanya saja KST tidak kooperatif.

            Dirinya mengatakan, bahwa pemerintah telah berkali-kali melakukan dialog. Bukan saja dengan tokoh gereja, tetapi juga semua unsur lembaga organisasi di Papua, seperti masyarakat adat, DPRD, maupun Majelis Rakyat Papua.

            Ia menegaskan, bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga Papua agar tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI, baik secara politik, konstitusi dan hukum internasional. Selain itu, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk tetap membangun Papua secara damai, karena hal tersebut telah tertuang dalam Inpres Nomor 9 tahun 2020.

            Beragam provokasi KST terus dihindari oleh masyarakat Papua, masyarakat juga tidak takut menolak provokasi tersebut karena semakin banyaknya anggota TNI yang berjaga.

            KST harus ditumpas selama aksinya mengganggu kedamaian di Papua, tindakan brutal mereka telah terbukti merusak perdamaian serta menghambat pembangunan yang diinisiasi oleh Pemerintah. KST telah terbukti menyebarkan teror dan merusak fasilitas yang dibangun pemerintah, demi terwujudnya HAM dan perdamaian, KST memang pantas ditumpas.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta 

Oleh : Savira Alifa )*

Masyarakat perlu bersinergi untuk membendung radikalisme di Media Sosial. Dengan adanya kerja sama semua pihak, maka penyebaran paham berbahaya tersebut dapat ditekan.

Indoensia termasuk negara yang paling banyak menggunakan media sosial, terutama Facebook dan Instagram. Memiliki medsos seolah-olah jadi satu kewajiban, apalagi saat pandemi berhubungan dengan teman dan kerabat makin praktis via medsos. Sayangnya ada bahaya yang mengintai saat kita aktif menggunakan Medsos, yakni menyebarnya radikalisme.

Budayawan Jose Rizal Manua menyatakan bahwa penyebaran paham radikalisme sangat marak disebarkan melalui medsos dan sasarannya adalah generasi muda. Akibatnya masa depan anak-anak muda bisa rusak. Apalagi literasi digital di masyarakat masih sangat minim, terutama pada upaya memberantas radikalisme dan terorisme.

Jose Rizal menambahkan, semua pihak harus bekerja sama memberantas radikalisme di medsos. Penyebabnya karena bisa mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merusak masa depan para pemuda. Jika mereka sudah berumah tangga maka bisa goyah, karena bisa jadi pasangannya tidak setuju akan radikalisme yang ia percaya.

Kelompok radikal memang sudah ‘gaul’ dan tahu bahwa kaum muda suka mengakses medsos. Oleh karena itu mereka juga menjaring calon kader baru via medsos, dan biasanya memakai kedok. Kadang ada akun Instagram yang menawarkan tentang cara mencapai kesempurnaan hidup, motivasi, dll. Ternyata ujung-ujungnya malah provokasi dan ajakan untuk melawan pemerintah.

Menurut survei BNPT, 85% kaum muda terpengaruh radikalisme dari medsos. Hasil survei ini tentu sangat mengerikan karena sudah banyak yang terjaring radikalisme, dari medsos yang tiap hari kita akses. Hanya dengan bermodalkan kuota, maka kelompok radikal berhasil menjaring kader baru yang bisa dicuci otak.

Kita wajib melawan radikalisme agar tidak lagi merusak masa depan anak-anak muda. Pertama, caranya adalah dengan memberikan edukasi kepada kaum muda, bahwa radikalisme itu terlarang. Memang jihad sudah ada di zaman nabi, tetapi saat ini tidak bisa berjihad dengan serta-merta menghunuskan pedang, karena bisa menjurus ke arah kriminal.

Justru jihad yang paling baik adalah dengan mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Mereka harus diajari bahwa suatu ajaran dalam keyakinan tidak bisa serta-merta ‘dimakan’ begitu saja, tetapi harus dilihat penyebabnya. Mengapa sampai turun ayat dan hadis seperti itu? Tentu disesuaikan dengan keadaan dan zamannya.

Cara kedua adalah dengan memberantas konten ujaran kebencian dan radikalisme, dengan melaporkannya ke pihak Facebook dan Instagram. Ada fitur laporan yang bisa dengan mudah diklik, lalu ketika banyak yang me-report, akun itu bisa dihilangkan selamanya. Penyebabnya karena ia dianggap menyebar hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.

Sedangkan cara ketiga adalah dengan penyuluhan, kepada para pemuka agama di Indonesia. Mereka bisa memberi ceramah singkat setelah ibadah bersama, dan meyakinkan jamaah bahwa radikalisme itu salah besar. Ekstrimisme dalam beragama tidak bisa dibenarkan, karena ia tidak menenggang toleransi sama sekali.

Cara terakhir adalah dengan berhati-hati ketika membuka media sosial. Hanya bagikan berita-berita yang positif, dan jangan sampai malah kita ikut terjebak hoaks dan menyebarkannya. Akibatnya makin banyak yang mempercayainya. Ketika ada berita, maka telusuri, apakah ia berdasarkan fakta, atau ternyata buatan kaun radikal.

Radikalisme di medsos sudah sangat menggurita dan jangan sampai anak-cucu kita terperangkap oleh jebakan kaum radikal. Ketika menggunakan medsos maka wajib dilakukan dengan bijak, karena jangan sampai malah ikut menyebarkan hoaks. Waspadalah karena kaum radikal sudah lihai menggunakan medsos, jadi jangan sembarangan follow akun dan asal mengklik, lalu ternyata ia adalah kaum radikal.

)* Penulis adalah Forum Literasi Kalimantan Selatan 

Oleh : Zakaria )*

Hoaks atau kabar bohong memiliki daya rusak kuat, sehingga mengganggu dan menghambat penanganan pandemi Covid-19. Masyarakat diminta untuk tidak percaya hoaks tersebut dan merujuk informasi akurat dari sumber terpercaya.

Anda tidak ingin kena Corona, bukan? Untuk terhindar dari virus jahat tersebut, maka wajib melakukan protokol kesehatan 10M dan dengan sukarela divaksin, karena setelah diinjeksi tubuh akan memiliki imunitas yang bagus. Akan tetapi vaksinasi memiliki halangan, yakni berita palsu alias hoaks yang beredar di masyarakat.

Ada berbagai hoaks yang beredar, dan yang paling kencang ada di dunia maya, biasanya di grup WA keluarga. Hoaks tentang vaksin Covid ini sangat menyebalkan, karena bisa mempengaruhi banyak orang dan membuat mereka tidak mau disuntik. Padahal pemerintah sudah memastikan bahwa vaksin ini aman, halal, dan 100% gratis.

BIN mengajak warga di Kabupaten Aceh Barat untuk melawan hoaks Corona dan memberikan edukasi kepada para siswa dan santri. Edukasi kepada santri amat penting, tujuannya agar mereka tidak terjebak hoaks yang menyatakan bahwa vaksin itu haram. Mereka akan paham bahwa vaksin Covid sudah berstatus halal MUI dan semua ulama juga menganjurkan santrinya, serta WNI, untuk divaksin.

Para santri perlu diberi logika bahwa untuk beribadah ke tanah suci harus divaksin Corona dan meningitis, sehingga tidak mungkin ada kandungannya yang haram. Pemerintah juga tidak mungkin memberikan vaksin yang haram karena di Indonesia mayoritas rakyatnya muslim. Diharap, mereka bisa mengerti, lalu mau diinjeksi dan mengajak kawan-kawan serta keluarganya untuk divaksin.

Kepala BIN Daerah Aceh, Brigjen TNI Muhammad Abduh Ras menyatakan bahwa untuk menangkal hoaks maka perlu melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, tentang pentingnya vaksinasi. Edukasi bisa dilakukan secara bersama-sama untuk mensukseskan program vaksinasi nasional.

Edukasi memang sangat penting karena tidak semua kalangan mengerti pentingnya vaksinasi. Dalam artian, ada yang menganggap enteng karena merasa pandemi sudah berakhir, sehingga tidak perlu untuk divaksin. Yang lebih sedih lagi, ada yang menganggap vaksin itu beracun, karena ia termakan oleh hoaks. Jadi setelah disuntik vaksin ia langsung minum air kelapa muda banyak-banyak.

Hoaks tentang vaksinasi Corona memang sangat menyebalkan karena bisa mempengaruhi banyak orang dan mereka lari tunggang-langgang ketika didatangi oleh petugas kesehatan, yang sedang melaksanakan vaksinasi door to door. Salah satu hoaks tentang vaksin adalah vaksin berbahaya karena mengandung chip yang bisa mengontrol manusia. Padahal chip adalah benda padat dan tidak mungkin larut dalam cairan vaksin.

Untuk membasmi hoaks maka kita semua wajib untuk lebih waspada. Jika ada berita tentang vaksinasi yang membuat orang yang disuntik jadi sakit, maka jangan termakan mentah-mentah. Bisa jadi ia sakit karena sudah memiliki komorbid, dan daya tahan tubuhnya sedang turun. Oleh karena itu sebelum diinjeksi maka harus dipastikan dalam keadaan sehat.

Jika Anda menemukan berita palsu tentang vaksinasi maka segera dibasmi, dan terangkan kepada banyak orang bahwa itu hoaks belaka. Paling tidak Anda bisa menyelamatkan 1 nyawa karena membuat orang lain tidak jadi lari dari kewajiban vaksinasi. Jangan cuek di lingkungan sekitar, juga di dunia maya, karena pemberantasan hoaks tentang vaksinasi Corona amat penting.

Hoaks tentang vaksinasi Corona memang sangat mengesalkan karena bisa membuat banyak orang membatalkan niatnya untuk divaksin. Pembasmian hoaks harus dilakukan sesegera mungkin, dan jika ada akun medsos yang menyebarkannya, bisa langsung di-report agar postingannya di-take down. Mari basmi hoaks tentang vaksin agar tidak ada yang terkelabui karenanya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor