JAKARTA – LANGKAH Pemerintah berinisiatif melakukan perubahan terhadap UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua atau UU Otsus Papua tidak lain didasari pada pertimbangan untuk memacu percepatan kesejahteraan terutama untuk Orang Asli Papua (OAP). Hal itu setelah pemerintah melakukan evaluasi selama dua puluh tahun implementasi Otonomi Khusus ternyata masih jauh api dari panggang kesejahteraan masyarakatnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan dan menegaskan perlunya pandangan baru, cara cara baru dan paradigma baru dalam mengelola Papua.

Presiden juga menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Otonomi Khusus Papua untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua. Dalam konteks itu bila kita mengikuti perkembangan pembahasan perubahan kedua UU No 21/2001 tentang Otsus Papua di Pansus Otsus DPR RI yang telah memasuki Rapat Panitia Kerja atau Panja antara DPR dan Pemerintah yang dimulai pada 1 Juli 2021 yang lalu ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian kita.

Alasan pemerintah, perubahan kedua Otsus ini hanya mencakup tiga pasal, yaitu: Pertama Pasal 1 huruf (a), “Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus”, diubah redaksinya menjadi “Provinsi Papua adalah Provinsi Provinsi di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus”.

Kedua, Pasal 34 mengenai keuangan penambahan prosentase Dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari platfon DAU Nasional. Ketiga, Pasal 76 mengenai kewenangan pemerintah melakukan pemekaran provinsi di Wilayah Papua tanpa melalui konsultasi dengan MRP dan DPRP maupun syarat–syarat pembentukan DOB seperti diatur oleh UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Realitas dinamika politik Rapat Panja – Pansus Otsus DPR RI itu, menurut pendapat saya merefleksikan tiga hal.

Pertama, perubahan kedua UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua Pemerintah hanya fokus pada tiga pasal yang bertujuan mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua terutama Orang Asli. Oleh karena itu DIM DIM yang dianggap tidak mendukung perubahan ini terpaksa diabaikan. Kedua, hal itu ditunjukkan dengan komitmen dan keputusan Pemerintah untuk menambah prosentase Dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari platfon DAU Nasional. Yang mekanismenya akan diatur berbentuk 1 persen berupa block grant dan selebihnya 1,25 persen secara earmark atau berdasarkan kinerja. Ketiga, percepatan pemekaran provinsi di wilayah Papua seperti yang disampaikan oleh Mendagri pada 27 Juni 2021 dalam Rapat Pansus tentang tanggapan pemerintah atas DIM DPR/ DPD bahwa alasan pemekaran didasarkan pada beberapa faktor yaitu situasi geografis dan isolasi wilayah, kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, serta memperpendek rentang kendali birokrasi pemerintahan dan jangkauan pembangunan dan pelayanan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan. Hal yang tidak kalah penting, menurut Mendagri Tito Karnavian, aspirasi pemekaran merupakan aspirasi dari elite Papua sendiri agar daerahnya dimekarkan. (*)

Makassar – Pembangunan infrastruktur terus dikejar agar daya saing bangsa semakin meningkat serta memacu pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional, sekaligus menjawab tantangan masa depan yang terus berubah sangat cepat dan dinamis yang dipicu oleh revolusi teknologi sehingga pembangunan infrastruktur harus adaptif dan berevolusi mengikuti perubahan zaman dan bertransformasi menyesuaikan kebutuhan dan memberikan dampak berkelanjutan pada kehidupan masyarakat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan tuntutan kebutuhan infrastruktur dan target penyelesaian pembangunan yang tidak ringan di tengah Pandemi Covid-19, dibutuhkan kecepatan dan inovasi dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan. Kecepatan diperlukan mengingat stok infrastruktur yang tertinggal jauh dari negara lain.

“Saat ini tidak lagi yang besar mengalahkan yang kecil, namun yang cepat akan mengalahkan yang lambat,” kata Menteri Basuki saat memberikan orasi pada upacara Dies Natalies Ke-65 Universitas Hasanuddin, di Kota Makassar, Jumat (10/9/2021).

Menurut Menteri Basuki, Kementerian PUPR menerapkan 5 strategi untuk memastikan kecepatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pertama, penyusunan program-program kegiatan dilaksanakan secara tersistem (sistemik), dengan baik dan fokus.

“Tersistem yang dimaksud tidak hanya terkait siklus pembangunan, mulai dari Survey, Investigasi Desain, Land Acquisition, Pelelangan, Konstruksi, Operasi and Pemeliharaan atau kita kenal dengan SIDLACOM, namun yang juga sangat penting adalah memastikan agar semua infrastruktur yang dibangun bisa berfungsi dengan baik dan memberikan outcome (manfaat), sesuai rencana,” tutur Menteri Basuki.

Strategi kedua adalah pengambilan keputusan yang cepat dan berani mengambil resiko. Menteri Basuki mencontohkan dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games pads tahun 2018 lalu, di mana Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah harus membangun berbagai venue olahraga dengan standar internasional dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun yang diberikan oleh Asian Games Committee.

“Dengan keputusan cepat didasarkan atas sumberdaya dan risiko yang dikelola dengan baik, kita bersyukur penyelenggaraan Asian Games 2018 berhasil berjalan dengan lancar dan sukses,” ujar Menteri Basuki.

Selanjutnya strategi ketiga dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur didukung oleh team work yang solid dan irama kerja Rock and Roll. Artinya para penyelenggara infrastruktur harus memiliki karakter yang kuat, berani, dan berjiwa seni.

“Kuat berarti kompeten dan profesional, kalau berani pasti karena berintegritas dan cepat dalam mengambil keputusan, serta berjiwa seni untuk mengembangkan kemampuan melakukan inovasi dan improvisasi. Yang terakhir dan harus adalah Akhlakul karimah berarti keberadaannya dapat memberi manfaat dan rasa nyaman bagi lingkungan. Smart is a must, but not sufficient,” kata Menteri Basuki.

Keempat, pengawasan pembangunan dilakukan dengan detail dan konsisten secara berjenjang mulai tingkat pengawas hingga Menteri, bahkan Presiden, terutama untuk infrastruktur strategis yang menjadi prioritas nasional. Kelima, Kementerian PUPR selalu memastikan dan menjamin infrastruktur yang dibangun di Indonesia mulai dari desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan sesuai standar-standar yang berlaku.

Seiring dengan kecepatan, pembangunan infrastruktur juga membutuhkan peran inovasi agar memberikan nilai tambah dan sisi lain yang lebih humanis. Inovasi salah satunya sangat ditentukan oleh jiwa seni perencananya yang mempengaruhi imajinasi dan daya ciptanya yang dilanjutkan oleh para insinyur.

“Berbagai desain infrastruktur yang spektakuler diawali dari artist drawing yang menjadi dasar para insinyur bekerja. Berbagai inovasi dengan seni dalam pembangunan infrastruktur publik juga dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat dan mampu menggugah rasa memiliki untuk merawat dan menjaga infrastruktur tersebut,” kata Menteri Basuki.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga mengajak kepada seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin untuk selalu belajar mengikuti perkembangan zaman yang semakin dinamis, penuh tantangan dan persaingan agar menjadi insan yang merupakan a part of solution bukan a part of problem. Dalam kesempatan itu Menteri Basuki juga menerima penghargaan sebagai tokoh peduli Universitas Hasanuddin. (*)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan pemerintah menyiapkan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar protokol kesehatan.

“Akan kita imbau pemuka-pemuka daerah untuk menyampaikan bahwa hal ini akan berbahaya buat kesehatan kita ramai-ramai. Apakah ada sanksi? Kita akan berikan sanksi, dan saya pikir sanksinya akan dibuat yang mendidik kepada mereka,” katanya dalam konferensi pers virtual tentang PPKM Darurat, Kamis (1/7) beberapa waktu yang lalu.

Luhut juga mengingatkan para kepala daerah untuk melaksanakan ketentuan dalam PPKM Darurat. Kepala daerah terancam diberhentikan sementara jika tidak melaksanakan ketentuan dalam PPKM Darurat.

“Ini penting. Dalam hal gubernur, bupati dan walikota tidak melaksanakan ketentuan pengertian aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai pemberhentian sementara sebagaimana diatur pasal 68 ayat 1 dan 2 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemerintah akan melakukan penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan persuasif hingga kohesif. Tito mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh jajaran pemerintah daerah serta TNI/Polri untuk menyamakan persepsi soal penegakan protokol kesehatan selama PPKM Darurat diberlakukan.

“Kalau ketemu kasus (pelanggaran), bisa ditindak secara persuasif tapi situasional. Kalau perlu yang kohesif, maka ada landasannya. Misal kalau kerumunan besar bisa digunakan UU Wabah Penyakit Menular atau UU Karantina Kesehatan. Itu penyidikan bisa diproses hukum sesuai pidana,” katanya.

Di sisi lain, penegakan hukum juga bisa dilakukan dengan cara kohesif. Misalnya, kasus pelanggaran tidak memakai masker bisa dikenakan sanksi denda dengan tindak pidana ringan. “Jadi bisa sidang di tempat, Satpol PP, Jaksa Pengadilan Negeri. Itu mekanismenya mulai persuasif sampe kohesif,” tutup Tito.

Pemerintah akan menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021. PPKM Darurat akan darurat diterapkan di 48 kabupaten/kota yang masuk penilaian level 4, serta di 74 kabupaten/kota di level 3 di wilayah Jawa-Bali. Kriteria penilaian acuan World Health Organization (WHO) berdasarkan indikator laju penularan dan kapasitas respons. (*)

Jakarta – Upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat di tengah pandemi terus digencarkan. Salah satu langkah yang dilakukan ialah melalui program vaksinasi Nasional.

Program vaksinasi sendiri secara resmi telah dimulai sejak bulan Januari 2021 secara bertahap. Kegiatan vaksinasi yang diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan yang disiplin diyakini mampu berdampak bagi pemulihan ekonomi dan kembalinya produktivitas masyarakat seperti semula.

“Protokol kesehatan (Prokes) adalah elemen yang sangat penting selama masih ada pandemi COVID-19. Prokes tetap jalan terus meskipun program vaksinasi sudah berjalan seperti saat ini,” ujar Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dr. Reisa Broto Asmoro, dikutip dari laman covid19.go.id (22/6/2021) beberapa waktu yang lalu.

Demi mengendalikan angka persebaran virus agar tidak kembali meluas, masyarakat diharapkan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan disiplin. Usahakan untuk tidak berkerumun, selalu memakai masker sesuai standar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, serta membatasi mobilitas dan interaksi.

Jika masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan dan diimbangi dengan mengikuti vaksinasi, maka pandemi diprediksi akan cepat berakhir dan kegiatan masyarakat bisa kembali normal seperti semula.

Sementara itu, Ahli epidemiologi lapangan dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dr. Yudhi Wibowo mengingatkan masyarakat harus tetap mewaspadai risiko penularan COVID-19 dan terus disiplin menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes 5M).

Yudhi menambahkan target kekebalan kelompok atau “herd immunity” baru akan tercapai jika jumlah penduduk yang mendapatkan vaksinasi sudah mencapai 70 persen.

“Sebelum mencapai herd immunity maka masyarakat harus tetap disiplin Prokes 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas,” katanya.

Dengan disiplin yang tinggi menerapkan Prokes 5M, maka upaya mencegah penyebaran COVID-19 akan berjalan efektif dan optimal.

“Dengan demikian perlu upaya bersama untuk tetap disiplin dan saling mengingatkan satu sama lain agar tetap memperkuat protokol kesehatan,” katanya. (*)

Jakarta – Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Kolonel Czi IGN Suriastawa menyebut aparat gabungan TNI-Polri saat ini tengah melakukan penyisiran ke lokasi-lokasi yang dianalisa sebagai tempat persembunyian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris (KST) di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat.

Hal ini kata Suriastawa lantaran orang-orang yang tergabung dalam KKB ini memang mesti diadili sehingga pencarian dan penyisiran terus dilakukan pihaknya

“Sampai saat ini kita melakukan pengejaran dengan penyisiran ke lokasi yang dianalisa sebagai tempat persembunyiannya, cepat lambat teroris KKB harus diadili,” kata Suriastawa melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu yang lalu.

Diakui Suriastawa selama ini para KKB juga kerap melontarkan berbagai informasi hoaks yang menjerumuskan. Namun pihaknya tak ingin menanggapi argumen-argumen atau pernyataan tidak benar yang disampaikan para KKB ini.

“Biarkan saja, yang jelas menjadi kewajiban kita menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, dan melindungi segenap warga negara dari ancaman manapun termasuk teroris KKB,” kata dia.

Lagi pula kata Suriastawa banyaknya informasi bohong yang terus disebarkan para KKB ini juga membuktikan bahwa saat ini mereka memang tengah terdesak. Para KKB ini telah terkepung oleh aparat gabungan TNI Polri.

Terlebih, masyarakat Papua pun kata Suriastawa memang telah membenci para anggota KKB ini lantaran telah menimbulkan teror di tanah Cendrawasih.

“Saat ini gerakan teroris KKB sudah dibenci rakyat Papua karena sepak terjangnya suka menganiaya, merampas harta, memperkosa, membakar rumah warga, dan lainnya,” kata dia. (*)

JAKARTA – Komisi III DPR menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membuktikan kinerjanya dengan penangkapan sejumlah koruptor dan pengembalian aset negara yang tidak kecil.

“KPK sebenarnya sudah membuktikan kinerja mereka dengan sangat baik akhir-akhir ini, terlihat dari kebijakan mereka yang berani dan tegas dalam meringkus koruptor,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/9/2021) yang lalu.

Menurut data di semester I 2021 ini, KPK sudah berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp171,99 miliar dan juga mengungkap berbagai kasus besar.“Prestasi ini tentu berbeda dengan kekhawatiran beberapa kalangan yang menyebutkan KPK sekarang kinerjanya menurun. Padahal kalau melihat dari data yang ada, justru KPK sekarang semakin kuat,” ujarnya.

Sahroni berharap agar KPK tidak terpecah fokusnya atas hasil survei-survei yang ada. Akan lebih baik jika KPK lebih baik terus fokus dalam memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara sebanyak-banyaknya.

“Menurut saya, KPK tidak perlu terlalu terbawa persepsi publik yang memecah konsentrasi. Fokus saja memberantas korupsi. Mari buktikan dengan kinerja, karena itu tujuan utama,” ujarnya. Baca: KPK Minta Pengembang Tak Dirikan Bangunan di Lahan Sitaan

Dia meyakini KPK dapat mematahkan isu kepercayaan publik atas kinerjanya dengan prestasi-prestasi KPK di masa depan. Dan kekhawatiran dan persepsi negatif dari publik dalam iklim demokrasi itu hal yang wajar. Apalagi untuk menerima perubahan besar yang dilakukan KPK sekarang.

“Tentu tidak mudah, pasti ada pro dan kontra. Namun anggap saja hal ini menjadi pemicu KPK untuk bekerja lebih baik lagi, dan jadikan peningkatan prestasi ke depan sebagai fokus utama, karena banyak harapan publik ditaruh di punggung KPK,” ucapnya. (*)

Oleh : Timotius Gobay )*

Setelah sukses dengan PON XX, pemerintah akan menyelenggarakan  Pekan Paralimpik Indonesia(Peparnas) di Papua. Lomba olahraga khusus atlet difabel ini dipastikan berjalan tanpa kendala, karena venuenya juga sudah siap. 

Peparnas atau Pekan Parampiliade Nasional adalah lomba olahraga level nasional, khusus untuk paralimpik alias atlet difabel. Penyelenggaraannya memang selalu setelah PON, jadi tahun ini panitianya tetap dari Pemda Papua. Acara ini membuktikan bahwa atlet difabel juga bisa meraih prestasi, tidak peduli bentuk fisik mereka.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah dan panitia siap menyelenggarakan Peparnas XVI. Prinsipnya, mari kita sehat bersama PON dan Peparnas. Namun tetap mematuhi protokol kesehatan 10M. Dalam artian, Peparnas tetap diselenggarakan meski di tengah pandemi, dan syaratnya adalah prokes ketat dan vaksinasi.

Peparnas akan diselenggarakan tanggal 2 hingga 15 November 2021. Sebelum Peparnas dimulai, ada pre-Peparnas, yakni pertandingan pendahuluan, kedatangan para atlet, dan lain-lain. Dimulainya sejak tanggal 20 hingga 23 September 2021, sehingga panitia pertandingan juga sudah menyiapkan venue lengkap dengan peralatannya, untuk pertandingan pendahuluan.

Bisa dipastikan panitia tidak dapat beristirahat dalam jangka waktu yang lama, karena pasca PON langsung ada Peparnas. Meskipun begitu, mereka tetap bekerja dengan profesional, karena ingin menyelenggarakan acara sebaik-baiknya. Sekaligus menjaga nama baik Papua sebagai tuan rumah Peparnas.

Masalah teknis juga dipastikan sudah selesai, sehingga saat pra-Peparnas maupun saat diselenggarakan, tidak ada kendala sama sekali. Penyebabnya karena panitia sudah berkoordinasi dan bekerja sangat keras, agar acara ini berlangsung dengan baik. Peralatan olahraga untuk Peparnas juga disiapkan, karena ada sedikit perbedaan dengan pertandingan biasa.

Peparnas memang tidak sepopuler PON, karena gaungnya belum sampai ke telinga banyak orang. Pertandingan ini memang khusus untuk difabel, dan anggota kontingen Peparnas dari berbagai provinsi tetap bangga bisa berlaga di level nasional, walau secara fisik tidak sama dengan atlet yang normal.

Selain para atlet dari berbagai kontingen seluruh Indonesia, ada juga atlet paralimpik yang siap membela nama provinsinya. Mereka memang memiliki bentuk fisik yang berbeda, karena sejak lahir seperti itu, atau karena sakit / kecelakaan. Namun disabilitas tersebut tidak membuat minder, karena mereka tetap bisa meraih prestasi di bidang olahraga.

Justru dengan disabilitas ini mereka membuktikan, bahwa bentuk fisik atau kekurangan di dalam tubuh bukanlah halangan untuk menjadi orang sukses. Jika ingin menjadi atlet, tidak harus sempurna, karena saat ini sudah ada pertandingan khusus bagi difabel. Begitu juga dengan peralatan pendukungnya.

Ketika ada Peparnas maka bisa menginspirasi kaum difabel lain yang sedang menonton siaran langsung Peparnas di TV atau internet. Mereka bisa mendapatkan motivasi, agar terus bergerak maju, dan tidak terpuruk dalam keadaan. Fisik seseorang bukanlah sebuah kunci sukses, melainkan softskill dan usaha untuk terus maju dan kekuatan mental.

Penyelenggaraan Papernas juga dipastikan aman dari serangan kelompok teroris atau yang lain, karena ada penjagaan ketat dari anggota TNI dan Polri. Atlet difabel bisa dipastikan keamanannya dan mereka tidak perlu takut ketika menginjakkan kaki di Papua, karena tidak akan diganggu.

Papernas akan diselenggarakan awal November ini, pasca PON XX. Lomba khusus atlet difabel dipastikan akan sesukses PON XX, karena panitia bekerja keras agar berhasil 100%. Para atlet juga sudah siap untuk berlaga, dan mereka tidak perlu kahwatir karena venue dan peralatan pertandingan sudah tersedia. 

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Brigita Putri )*

Pemerintahan Presiden Jokowi terus bekerja keras untuk memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Perpindahan Ibukota itu merupakan salah satu cara untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan.

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sepertinya akan segera direalisasikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Pemindahan lokasi IKN tersebut tentunya bukan tanpa makna khusus.

Fadjroel Rahman selaku Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dalam keterangan tertulisnya mengatakan, Ibu Kota Negara yang baru berada di tengah wilayah geografis Nusantara, hal tersebut merupakan simbol transformasi progresif menuju Indonesia Maju.

            Fadjroel mengatakan transformasi progresif menuju kebiasaan baru berprinsip pada Indonesiasentris, yang mana pemerataan pembangunan akan dilakukan di seluruh Indonesia. Transformasi progresif tersebut menandakan bahwa pemerintah serius dalam melindungi lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim. Kemudian menghadirkan kualitas baru tata kelola pemerintahan serta transformasi progresif dan menyeluruh kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

            Dirinya juga mengutip pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa perpindahan Ibu Kota Negara jangan dilihat sekadar sebagai perpindahan kantor pemerintah. Jokowi menginginkan adanya transformasi, pindah cara kerja dan perpindahan basis ekonomi. Fadjroel menilai, pemindahan Ibu Kota Negara merupakan bagian dari keberpihakan Jokowi. Supaya jajaran pemerintahan dan tatanan demokrasi kian solid dalam rangka pemerataan kesejahteraan.

            Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, rencana pemerintah membangun Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur bukan sekadar memindahkan Ibu Kota Negara.  Pratikno mengatakan, pemindahan ibu kota merupakan sebuah upaya untuk membangun sentra inovasi berkelanjutan yang akan menjadi motor kemajuan bagi Indonesia.  Oleh karena itu, Pratikno meminta agar Ibu Kota baru tersebut tidak semata menjadi kantor pemerintahan, tetapi sebuah kota baru yang menjadi magnet bagi talenta-talenta hebat dan akan menjadi katalis bagi kemajuan Indonesia.

            Pada kesempatan berbeda, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, ibu kota baru akan memberikan peluang inovasi di berbagai sektor.

            Ia mengatakanm Ibukota baru akan mengakomodasi kemajuan-kemajuan, baik di dalam negeri maupun yang berkembang di belahan bumi lainnya. Suharso juga menyebutkan bahwa adanya ibu kota baru tidak hanya menciptakan pemerintahan efektif tetapi juga pemerintahan yang melayani dan terbuka.

            Kita tidak bisa menutup mata bahwa kemacetan di Jakarta sudah menjadi sebuah pertanda bahwa Kota Jakarta sudah sangat padat, bahkan bantara sungai saja menjadi pemukiman yang hampir tiap tahun didatangi banjir.  Untuk itu, Pemerintah pusat berupaya untuk mencari pengganti kawasan ibu kota negara, selain lebih aman dari bencana, ibu kota baru juga dianggap sebagai salah satu upaya pemerataan pembangunan di Indonesia.

            Pakar Sosiologi Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Paulu Wirutomo menuturkan, jika sebuah kota sudah mendekati titik–titik kepadatan yang sudah sangat membahayakan hidup orang, maka sebaiknya dicari jalan upaya penyebarannya agar sebuah kota dapat kembali berkembang. Strategi penyebaran penduduk yang paling efektif menurutnya yaitu dengan pemindahan ibu kota. 

            Pada kesempatan sebelumnya, pakar Tata Kota, Yayat supriatna menyatakan pemindahan Ibu Kota Negara keluar Pulau Jawa akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,1 persen sampai 0,2 persen.

            Ia juga menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dapat menurunkan kesenjangan antarwilayah. Pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa tentu dapat mendorong perdagangan antar wilayah, terutama perdagangan antara Pulau Jawa dengan wilayah di luar pulau jawa, serta antar wilayah di luar pulau jawa.

            Ibu kota negara tentu merupakan barometer kota-kota lainnya di Indonesia, tentunya ibu kota baru tersebut harus dapat mencerminkan peradaban yang berakar pada nilai budaya masyarakat Indonesia yang majemuk berasaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, Ibu Kota baru akan dirancang secara modern, dimana nantinya terdapat rumah sakit hingga universitas internasional, yang menggabungkan sistem pendidikan Indonesia dan luar negeri. Sehingga diharapkan anak-anak Indonesia tidak perlu belajar ke luar negeri untuk mendapatkan pendidikan dengan kualitas setara sekolah internasional.

            Pemindahan Ibu Kota tidak hanya memindahkan kantor dan urusan administrasi saja, tetapi pemindahan Ibu Kota juga diharapkan akan memberikan dampak positif di berbagai sektor, tak terkecuali ekonomi, pembangunan dan pendidikan. 

)* Penulis adalah Koordinator Forum Literasi Publik Kalimantan Timur

Oleh : Ismail )*

Radikalisme adalah musuh terbesar bangsa karena dapat merusak perdamaian dan mengancam keutuhan bangsa. Oleh karena itu radikalisme perlu ditumpas hingga ke akarnya.

Kita beberapa kali dikejutkan oleh serangan teroris, baik ancaman bom maupun penembakan. Kelompok radikal mulai menampakkan aktivitasnya sejak masa reformasi, dan mereka terang-terangan anti Pancasiladan UUD 1945. Mereka terus diburu karena selalu menggunakan kekerasan dalam usaha mewujudkan cita-citanya, yakni membuat negara khilafah.

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan Habib Syakur menyatakan bahwa paham radikal, intoleran, dan ekstrimis sebenarnya adalah momok besar bagi keutuhan dan kondusifitas bangsa Indonesia. Bahkan paham radikal seperti monster karena berujung pada perilaku teror. Dalam artian, teror dari kelompok radikal sudah sangat keterlaluan, karena mereka tega mengambil nyawa orang lain ketika ada serangan bom.

Habib Syakir melanjutkan, kelompok radikal sangat egois dan merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam artian, mereka hanya mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri. Jika ingin membentuk negara khilafah, mengapa harus sampai mengorbankan orang lain yang bersalah? Justru mereka yang salah karena membunuh dan berdosa besar.

Kelompok teroris selalu bersebrangan dengan negara, karena bagi mereka Pemerintah adalah thagut. Negaranya sendiri dimusuhi karena mereka tidak menyetujui Pancasila dan UUD 1945. Jika memang mereka ingin mendirikan negara berazas khilafah, mengapa masih ada di Indonesia? Seharusnya keluar dengan senang hati, bukannya malah memusuhi Pemerintah.

Yang lebih menakutkan lagi, karena kelompok teroris memusuhi negara, maka semua program Pemerintah juga diabaikan. Termasuk vaksinasi. Padahal di masa pandemi vaksinasi amat penting. Dengan menjadi seorang antivaks, mereka juga menebar hoaks ke anggotanya, dan menyulitkan karena bisa menghambat program vaksinasi nasional. 

Ketika kelompok radikal menebar hoaks maka bisa memecah-belah perdamaian di Indonesia. Penyebabnya karena bisa jadi ada kalangan masyarakat yang terbujuk, lalu ikut-ikutan jadi antivaks dan tak setuju dengan program Pemerintah yang lain. Hal ini berbahaya karena bisa jadi program tersebut gagal karena tidak ada kerja sama dari rakyat.

Masyarakat terus diadu oleh kelompok teroris, apalagi pasca Pilpres sempat ada 2 kubu yang bersebrangan (karena memilih calon yang berbeda). Walau Pilpres sudah lama berlalu tetapi 2 pihak ini kadang saling sindir, dan dimanfaatkan oleh kelompok teroris dengan mengadu domba. Mereka sengaja mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Selain menebar hoaks dan merusak perdamaian, kelompok teroris juga tidak ragu mengancam dengan bom, bahkan mengorbankan nyawanya sendiri dengan menjadi pengantin bom. Sayang sekali ketika ada seseorang yang lugu, lalu dicuci otak oleh kelompok teroris dan mati sia-sia karenanya.

Oleh karena itu Pemerintah berusaha keras membasmi teroris dan kelompok radikal. Caranya adalah dengan membekukan ormas yang berkaitan dengan terorisme dan radikalisme, karena mereka jelas-jelas anti Pancasila. Izin ormas ini tak bisa diperpanjang lagi, sehingga mereka tidak bisa beraktivitas di Indonesia.

Cara kedua adalah dengan menanamkan nasionalisme ke kalangan pelajar, karena mereka adalah calon pemimpin masa depan. Pendidikan kewiraan dan kebangsaan bisa dimasukkan lagi ke kurikulum, agar mereka belajar untuk lebih mencintai negaranya. Mulai dari anak TK dan PAUD sudah ditanamkan rasa nasionalisme yang tinggi.

Radikalisme amat meresahkan karena bisa memecah-belah keutuhan bangsa, dan mereka menggunakan segala cara, termasuk kekerasan. Oleh karena itu pemberantasan kelompok radikal terus dilakukan. Kelompok teroris tidak boleh beroperasi di Indonesia dan mereka terus diburu. Masyarakat juga diberi edukasi agar memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Depok 

Oleh : Zainudin Zidan )*

Pemerintah dianggap berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 seiring melandainya kasus penularan virus Corona di Indonesia. Namun demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada dan selalu menerapkan Prokes guna mengantisipasi gelombang Covid-19 ketiga. 

Puan Maharani selaku Ketua DPR RI, meminta kepada seluruh pihak agar tidak cepat berpuas diri apalagi sampai terbawa euforia dengan laju penularan Covid-19 yang melandai. Ia mengingatkan lonjakan penularan masih mungkin terjadi meski positivity rate nasional sudah di bawah 5% atau sesuai standar organisasi kesehatan dunia (WHO).

Tren laporan positif Indonesia sempat mengalami penurunan hingga hanya 620 kasus pada Senin, 11 Oktober lalu. Namun jumlahnya meningkat nyaris dua kali lipat dua hari kemudian pada tanggal 13 Oktober 2021, yakni sebanyak 1.233 kasus.

            Puan menuturkan, potensi lonjakan kasus Covid-19 dalam jumlah besar masih tetap ada. Ia mengajak kepada semua pihak untuk terus waspada dan tidak cepat berpuas diri. Dirinya juga meminta agar pengawasan terhadap penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah terus diperketat sesuai dengan aturan masing-masing level. Aturan masuk mal, transportasi publik, tempat wisata dan sebagainya, tidak boleh kendor sedikitpun.

            Puan mengingatkan akan adanya potensi mobilitas orang ang tinggi saat masa libur akhir tahun mendatang, yang dapat memicu lonjakan kasus. Terlebih, sejumlah daerah tujuan wisata sudah dibuka bagi wisatawan mancanegara.

            Politikus dari fraksi PDI-Perjuangan tersebut juga meminta agar pemerintah gencar mempercepat vaksinasi serta memperkuat testint, tracing dan treatment (3T). Masyarakat juga diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.  Dirinya meyakini Indonesia bisa cepat pulih dari pandemi dengan kerja keras dan gotong royong seluruh pihak.

            Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengingatkan dan meminta masyarakat Indonesia agar tidak euforia terlebih dahulu dan tidak lengah meski kasus covid-19 di Indonesia terus mengalami perbaikan atau penurunan kasus.

            Ia berujar, meski angka kasus harian sudah jauh menurun, Nadia mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan yakni dengan rutin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Selain itu juga segera melakukan vaksinasi sesuai dengan jadwal masing-masing.

            Diakui sebagai salah satu upaya proteksi kesehatan, Siti Nadia mengajak warga yang belum mendapatkan vaksinasi untuk segera mendapatkannya. Selain itu masyarakat jangan sampai terjadi kelengahan seperti terciptanya kerumunan dimana-mana dan akhirnya terjadi lonjakan kasus kembali. Apalagi, saat ini virus covid-19 bermutasi dan menyebabkan munculnya varian baru.

            Siti menerangkan, tentunya pihaknya tidak ingin lalai dan lengah, sehingga dalam menghadapi lonjakan kasus covid-19. Kita juga harus mengantisipasi agar tidak kecolongan masuknya varian baru Covid-19 dengan memperketat pada pintu masuk negara Indonesia.

            Untuk itu, kementerian kesehatan meminta kepada seluruh pihak terkait yang bertugas melakukan pengawasan di pintu masuk negara Indonesia, dapat saling berkoordinasi dalam memperketat pengawasan. Hal ini dilakukan demi Indonesia terhindar dari virus covid-19 varian baru. Mengingat pada varian baru ini, lebih cepat penularannya dan lebih sulit pengendaliannya.

Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan melakukan survei seroprevalensi secara berkala guna menyempurnakan deteksi kasus Covid-19 di masyarakat berdasarkan data riil.  Seroprevalensi merupakan perhitungan jumlah individu dalam suatu populasi yang memperlihatkan hasil positif untuk suatu penyakit berdasarkan spesimen serologi atau serum darah.

            Budi mengatakan, survei tersebut akan dilakukan enam bulan sekali di 34 provinsi. Sehingga, hasil survei tersebut dapat digunakan sebagai dasar membuat kebijakan ke depan. Tentu saja diharapkan dalam 2 bulan, survei yang bekerja sama antara WHO dengan Kementerian Dalam Negeri dan beberapa perguruan tinggi ini bisa kita lakukan di 100 kabupaten/kota.

Penurunan ini tentu saja menunjukkan bahwa kebijakan PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki dampak positif. Tentu saja kebijakan terkait perpanjangan PPKM diambil dengan beragam pertimbangan.

Ia juga mengatakan, bahwa angka kematian harian terakhir berada di angka 270 kasus, dengan rata-rata sekitar 460 kasus. Budi juga menyebut jumlah ini sudah jauh dibandingkan dengan angka kematian yang mencapai 2.000 orang saat puncak kasus Covid-19.

Kasus terkonfirmasi positif memang sudah berkurang jauh, hal ini tentu saja sebuah prestasi yang patut dijaga agar pengalaman porak poranda pada bulan Juli 2021 lalu tidak terulang.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute