Oleh : Saefudin )*

Indonesia berpotensi menjadi raksasa digital, bukan hanya macan asia, tetapi di seluruh dunia. Oleh sebab itu, UMKM wajib memiliki skill internet marketing dan transaksi online, agar bisa go digital dan memperluas cakupan pemasarannya.

Internet sudah menjadi keseharian kita dan hampir tiap orang memiliki media sosial. Akan tetapi, sebagian menggunakannya hanya untuk bersenang-senang dan menonton video. Padahal internet bisa digunakan untuk membangun jejaring bisnis, termasuk UMKM di Indonesia. Dengan membangun website dan toko online di dalam marketplace, maka bisa beriklan dan dilihat oleh orang-orang sedunia.

Selain itu, transaksi digital juga sedang digalakkan, terutama di masa pandemi. Penyebabnya karena transaksi online lebih praktis dan mudah, dan tidak repot menyiapkan uang kembalian. Penggunaan mesin EDC mempermudah transaksi, sementara rekening pedagang juga diberikan untuk tujuan mentransfer uang.

Presiden Jokowi meminta OJK dan pelaku usaha untuk konsisten membantu para pelaku UMKM untuk melakukan transaksi digital, yang meminimalisir kontak fisik, sehingga mereka bisa go digital. Tujuannya agar kemajuan inovasi keuangan digital memberi manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Presiden Jokowi menambahkan, inklusi keuangan juga harus merambah ke masyarakat menengah ke bawah. Kemudian, jangkauannya juga harus diperluas, tak hanya di Jawa tetapi juga di seluruh Indonesia. Dalam artian, digitalisasi keuangan harus disosialisasikan, sehingga toko kecil sekalipun bisa melayani transaksi non tunai.

Selain itu, pemerataan digitalisasi keuangan juga wajib dilakukan. Sehingga dari Sabang sampai Merauke, semua bisa melayani transaksi online. Mulai dari mesin EDC sampai transfer via mobile banking, internet banking, atau dompet virtual. Oleh karena itu UMKM memang perlu dibantu, agar tidak gaptek dalam transaksi digital.

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyatakan bahwa pelaku UMKM bisa menjangkau konsumen lewat marketplace. Dalam artian, peranan digital marketing amat penting, karena cakupan pembelinya lebih luas. Sehingga produk-produk UMKM bisa dikenal oleh banyak orang, termasuk yang tinggal di luar negeri.

Teten melanjutkan, nantinya pebisnis UMKM dimudahkan karena mereka bisa mendapat kepercayaan dari Bank, dan dilihat dari cashflow di marketplace. Jadi tak hanya tergantung dari agunan yang diajukan, tetapi juga banyaknya transaksi digital. Dalam artian, dengan pencatatan transaksi virtual maka bisa dilihat apakah kondisi keuangannya sehat dan pantas diberi pinjaman untuk tambahan modal usaha.

Selain itu, dengan mempromosikan via marketplace maka cakupan lebih luas sekaligus membuat Indonesia jadi raksasa digital. Penyebabnya karena para pedagang, terutama UMKM, sudah melek internet. Mereka bisa menjual produk-produknya lalu merambah pasar impor. Sehingga bisa meraup cuan lebih banyak.

Ketika produk-produk Indonesia sudah diekspor maka terlihat kualitasnya dan akan mengharumkan nama Indonesia. Negeri kita bisa dikenal sebagai produsen barang-barang kelas wahid, dan selama ini masyarakat di luar negeri juga menggemarinya. Mulai dari produk permen kopi hingga mie instan, mereka menyukainya.

Hal ini menjadi sebuah motivasi tersendiri bagi pengusaha UMKM untuk terus maju dan menguasai ilmu digital marketing, sekaligus memahami cara transaksi keuangan digital. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan transaksi offline, tetapi harus melek teknologi jika ingin maju. Apalagi di tengah pandemi, harus makin lihai dalam mencari konsumen baru.

Pebisnis UMKM didorong agar menguasai transaksi pembayaran digital sekaligus lihai dalam internet marketing. Jika UMKM berhasil mengekspor produknya, maka Indonesia-lah yang diuntungkan. Negeri kita bisa jadi raksasa digital dan menguasai pangsa pasar dunia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Ellyse Kusumawardhani )*

Pemerintah dan stakeholder kesehatan terus berupaya untuk memitigasi potensi gelombang ketiga Covid-19. Masyarakat pun diharapkan terlibat aktif untuk mencegah potensi ancaman tersebut dengan selalu taat Prokes dan menaati imbauan Pemerintah.

Mahesa Paranadipa Maikel selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mengatakan beberapa pakar epidemiologi memprediksi gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia terjadi pada akhir tahun 2021. Ia mengatakan, salah satu faktor penyebabnya adalah penyebaran varian delta.
Dalam kesempatan diskusi secara virtual di kanal Youtube Mahesa mengatakan, dirinya berharap agar gelombang ke-3 yang diprediksi terjadi pada akhir tahun jangan sampai terjadi. Apalagi Indonesia memiliki pengalaman traumatis pada bulan Juli 2021 lalu.

Meski demikian, Mahesa mengatakan, para pakar memprediksi gelombang ketiga Covid-19 tidak lebih parah dari gelombang pertama dan kedua. Hal ini disebabkan oleh cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia mulai meningkat. Dirinya mengatakan, untuk mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19, sosialisasi dan edukasi akan pentingnya penerapan protokol kesehatan harus terus digalakkan.

Selain itu, cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua harus ditingkatkan hingga mencapai 70 persen. Dia menuturkan, pihaknya berharap agar bisa mencapai 78 persen, tapi tentunya angka tersebut jika di-breakdown tentu akan ada beberapa daerah yang cakupan vaksinasi suntikan kedua mungkin sudah mendekati angka 70%.

Saat ini Kasus Covid-19 di Indonesia menurun secara drastis. Meski demikian, lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi pada Juni-Juli lalu masih menjadi duka dan pelajaran agar tak kembali terulang. Risiko terjadinya gelombang ketiga pada akhir tahun pun diharapkan dapat dicegah oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kalangan medis.

Pada 12 Oktober 2021 lalu, satgas penanganan Covid-19 mencatat 4.229.813 kasus Covid-19, setelah diketahui bertambah 1.261 kasus dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh telah mencapai 4.065.425 dan 142.763 orang dinyatakan meninggal dunia. Satgas juga melaporkan saat ini terdapat 21.625 kasus aktif Covid-19.

Pada kesempatan berbeda, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) meminta semua rumah sakit tetap siaga menghadapi gelombang ketiga Covid-19 yang diprediksi akan terjadi pada akhir tahun. Lia G Partakusuma selaku Sekjen Persi menuturkan, pihaknya tidak hanya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 akibat libur akhir tahun, tetapi mobilitas masyarakat yang sudah mulai meningkat.

Dirinya menuturkan, bahwa Persi sudah membuat edaran pada bulan September kemarin untuk tetap menyiagakan rumah sakit, terutama di daerah perbatasan, pihaknya juga sudah meminta agar rumah sakit untuk lebih siaga.

Menurut Lia, pelonggaran-pelonggaran aktivitas yang ditetapkan oleh pemerintah selama penurunan kasus Covid-19 dapat memicu pergerakan masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain.

Hal tersebut tentu saja dapat berisiko terjadinya peningkatan penularan virus corona yang pada saat ini cukup terkendali. Lia juga mendukung rumah sakit di daerah-daerah yang sudah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan sarana untuk menghadapi gelombang ketiga Covid-19.

Namun, ia berharap agar semua pihak dapat berkontribusi dalam menekan penurunan kasus Covid-19. Lia juga mengajak kepada seluruh masyarakat, agar menahan diri untuk tidak terlalu banyak bepergian karena kemungkinan penularan virus saat bepergian, apalagi kalau protokol kesehatannya tidak dipatuhi. Lia juga berpesan agar kita sama sama saling jaga.

Sebelumnya, Dicky Budiman selaku Ahli Epidemiologi dari Griffith University memprediksi, bahwa tidak menutup kemungkinan Indonesia akan mengalami gelombang ketiga pandemi Covid-19. Dirinya mengatakan, meskipun di level nasional Indonesia telah mengalami tren kasus Covid-19 yang membaik, namun secara level kabupaten/kota masih sangat memprihatinkan. Meski angka absolut juga mengalami perbaikan namun fondasi angka untuk mendukung angka itu di banyak daerah masih lemah terutama kapasitas 3T (treatment, tracing dan testing) dalam merespon eskalasi pandemi.

Ditambah lagi, berbicara mengenai adanya kapasitas dan cakupan vaksinasi Covid-19 di luar pulau Jawa di mana masih belum memadai. Sehingga saat ini secara level global pun tengah menghadapi adanya gelombang ketiga. Dicky menuturkan, dari level global pun di mana dunia mengalami gelombang ketiga tentunya akan berdampak pada Indonesia apabila kita tidak melakukan mitigasi kuat.

Dengan pengalaman pada Juli 2021 lalu yang merupakan gelombang kedua pandemi Covid-19, maka Indonesia sudah memiliki pengalaman untuk menangani pandemi jika pandemi gelombang ketiga menimpa Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Muhammad Yasin )*

Propaganda Khilafah merupakan hal yang patut diwaspadai, gerakannya bisa menyusup di banyak sektor tak terkecuali di dunia perkuliahan. Sehingga penting bagi masyarakat untuk bersinergi dalam upaya menangkal propaganda khilafah.

Pancasila sudah tentu tidak bisa diganti atau ditukar dengan ideologi lain. Menjaga dan mengamalkan Pancasila sudah merupakan keniscayaan. Karena dengan pancasila Indonesia mampu bergerak menuju kesejahteraan dan kemakmuran.

Biarkan Pancasila gagah dan perkasa menjadi dasar negara. Jangan pernah lukai nilai-nilai Pancasila yang luhur dan terpuji. Sehingga buah pikir dari founding father Indonesia ini wajib dilindungi dari berbagai ideologi ingin merusak nilai-nilai pancasila.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan, untuk mereduksi dan melawan propaganda kelompok khilafah, umat beragama di Indonesia wajib menaati perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa, tokoh bangsa, alim ulama dan tokoh agama.

Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid selaku Direktur Pencegahan BNPT mengatakan, sebagai umat beragama di Indonesia, kita semua wajib menaati perjanjian dalam berbangsa dan bernegara dalam bentuk konsesus nasional yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45 atau PBNU.

Dirinya menyebutkan, dalam indeks potensi radikalisme di Indonesia, masih ada sekitar 12,2 persen yang masuk dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala) yang terpapar radikalisme. Indikatornya mreka ini anti pancasila dan pro khilafah.

Untuk itu, Ahmad mengatakan, apabila ada orang atau kelompok yang menggelorakan khilafah dan daulah, itu haram hukumnya di Indonesia karena itu sama saja melanggar konsensus nasional. Apalagi tokoh-tokoh yang membuat perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan itu sudah wafat semuanya.

Mantan Kabag ops Densus 88 ini mengajak untuk dapat memaknai tauhid secara benar. Hal ini menjadi penting agar umat beragama tidak mudah terpecah belah oleh politik adu domba kelompok radikal dan pengusung khilafah. Ia yakin bila umat beragama memahami tauhid, maka bangsa Indonesia akan imud dari paham radikal

Selain itu, dirinya juga meluruskan makna ukhuwah islamiyah. Makna ini harus diluruskan karena bila pemahamannya salah justru maknanya menjadi radikal dan takfiri. Ia menegaskan, ukhuwah islamiyah jangan diartikan persaudaraan sesama umat islam tetapi persaudaraan secara islami.

Kita perlu memahami bahwa radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam sejatinya merupakan fitnah bagi Islam. Karena ideologi takfiri, agenda serta tindakan yang bertentangan dengan nilai Islam yang rahmatan lil alamin yang mewajibkan toleransi, kasih sayang, akhlakul karimah dan taat serta patuh kepada pemerintah yang sah. Dirinya juga menegaskan, radikalisme merupakan musuh semua agama dan tidak ada kaitannya tindakan terorisme dengan agama apapun. Namun, terorisme terkait dengan pemahaman dengan pemahaman dan cara beragama umatnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mewaspadai atau mendeteksi gejala radikalisme di masyarakat. Apalagi, Indonesia terlahir dengan semangat Bhineka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, sehingga perbedaan itu justru harus dijadikan kekuatan dalam persatuan. Karena itu, bangsa Indonesia yang beragama itu wajib mencintai tanah air dan bangsanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjeaskan bahwa akar tuntutan khilafah muncul disebabkan karena kurangnya pemahaman atas pemaknaan khalifah seperti yang disebutkan pada Al-Quran. Makna khalifah di dalam Al-Quran menekankan kualifikasi individual sebagai pemimpin (khalifah), bukan menekankan pada sistem pemerintahannya (khilafah). Kecenderungan radikalisme ini muncul karena absennya pemahaman oknum-oknum tertentu yang tidak bisa menempatkan teks keagamaan dalam sebuah konteks.

Untuk itu dibutuhkan sebuah kerjasama yang kuat antara BPIP dan organisasi-organisasi masyarakat dalam membangun kesadaran etis bagi masyarakat Indonesia. Salah satu yang bisa diterapkan adalah dengan bijak ketika ber-media sosial dan memproduksi konten-konten positif dalam mengamalkan nilai-nilai KeTuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, kerakyatan dan keadilan secara sinergis dan mudah dipahami. Tentunya khilafah yang akan ditujukan sebagai ideologi politik yang ingin mengganti pancasila, harus ditolak. Sebab pancasila merupakan ideologi bangsa yang sudah final.

Untuk menangkal propaganda khilafah diperlukan sinergitas dari berbagai pihak, karena meski ormas pengusung khilafah telah dibubarkan, ideologi khilafah masih berpotensi menyusup pada kampus, sekolah hingga kantor dinas Pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – STAF khusus (Stafsus) Presiden Jokowi, Billy Mambrasar memaknai otonomi khusus (otsus) sebagai upaya membangun Papua. Selain membangun infrastruktur, melalui otsus sumber daya manusia (SDM) juga dapat dikembangkan.

“Ketika kita berbicara tentang otsus, maka kita berbicara tentang pembangunan dan pembaharuan. Pembangunan saat ini di periode kedua fokusnya adalah pelibatan orang asli Papua untuk membangun dirinya sendiri mensejahterakan dirinya dalam rangka ikut membangun Indonesia dari Tanah Papua,” ujar Billy di Jakarta,beberapa waktu yang lalu.

Atas itu, ia mengajak seluruh pihak, khususnya masyarakat Papua dan Papua Barat, untuk terus mendukung program otonomi khusus. Hal ini demi kemajuan Tanah Papua dan orang-orang di dalamnya. “Oleh sebab itu otonomi khusus diteruskan untuk memberikan hak penuh previlege kepada orang asli Papua untuk membangun.

Kesempatan terbuka luas untuk siapa pun, mari kita dukung pembangunan tersebut,” kata Billy. Apalagi, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang berbasis kesejahteraan untuk orang asli Papua. Kebijakan tersebut, kata dia, sekali lagi menunjukkan perhatian dan keberpihakan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua.

Selain Papua, pemerintah pusat kini juga melibatkan masyarakat Papua untuk bersama-sama membangun bangsa, melalui sejumlah program. “Telah banyak hasil yang telah kita lihat, anak-anak Papua ikut membangun negeri ini mulai dari pada ilmuwan, pelaku seni, bagian sosial, maupun mereka-mereka yang baru saja 1.000 orang direkrut di BUMN atau mereka yang direkrut di aparatur sipil negara,” papar Billy.

“Kesempatan terbuka luas untuk kita semua, anak-anak Papua ikut membangun. Jadi saya mengajak kita dukung proses pembangunan tersebut, mari kita sukseskan dan mari kita rawat kebersamaan keberagaman ini sama-sama kita saling berkolaborasi, kita saling mendukung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan di tanah Papua,” lanjutnya. (*)

JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pada Jumat (22/10) Indonesia menerima kedatangan vaksin tahap 97 dan 98. Vaksin yang mendarat di Indonesia adalah vaksin Pfizer sebanyak 1.182.870 dosis dan AstraZeneca sejumlah 844.820 dosis.

“Kita bersyukur, Indonesia bisa terus menambah ketersediaan vaksin secara intens dalam beberapa pekan terakhir dan hal ini akan terus berlanjut. Dengan ketibaan kedua jenis vaksin ini, maka total vaksin yang telah hadir di Indonesia sekitar 291 juta dosis baik dalam bentuk vaksin jadi maupun bahan baku,” ujar Nadia dalam keterangannya, Jumat (22/10).

Nadia menambahkan, pemerintah berupaya mendatangkan vaksin bagi masyarakat Indonesia melalui bermacam skema. Di antaranya dalam bentuk donasi, seperti vaksin AstraZeneca yang tiba hari ini sebagai hibah dari Pemerintah Jepang.

Sedangkan vaksin Pfizer yang tiba di Jakarta, Semarang, dan Surabaya diperoleh melalui skema pembelian langsung. Saat ini, menurutnya, Indonesia terus melakukan percepatan dan perluasan vaksinasi.

Masih terdapat sejumlah tugas besar yang perlu dilakukan terkait vaksinasi, khususnya untuk meningkatkan capaian vaksinasi bagi lansia dan remaja. “Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk membantu memberikan informasi, masukan, saran, dan bantuan bagi keluarga yang remaja dan lansia untuk dapat segera divaksinasi, demi melindungi diri mereka dan keluarga,” ujar Nadia.

Menurut data per Jumat (22/10) sore, 111,9 juta orang Indonesia telah mendapatkan vaksin dosis pertama atau 53,75 persen dari sasaran vaksinasi nasional. Sedangkan yang telah mendapatkan vaksin lengkap sebanyak 66,7 juta orang atau 32 persen.

Upaya membangun kekebalan komunal, atau capaian vaksinasi di atas 70 persen, terus dilakukan meski tingkat penularan Covid-19 di Indonesia telah jauh menurun. “Justru penurunan tersebut mengindikasikan bahwa langkah yang telah dan sedang kita laksanakan ini telah berada di jalur yang tepat, sehingga perlu dilanjutkan dan dituntaskan,” tegas Nadia.

“Jadi penurunan ini juga jangan membuat kita lengah dan mengendorkan protokol kesehatan. Pelaksanaan protokol kesehatan 3M dan percepatan vaksinasi mesti berjalan seiring,” imbuhnya. (*)

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku.Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain.

Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak din, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga.

Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkankesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini.Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini. (*)

Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pemerintah menindak tegas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Menurut PAN, KKB merupakan kelompok separatis yang bertindak destruktif, anarkis dan meneror masyarakat dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia (NKRI).

“Setiap gerakan separatisme bersenjata harus diambil tindakan tegas dan tuntas oleh TNI sebagai penjaga kedaulatan negara,” kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dalam keterangan yang diterima, Kamis (29/4).

Pernyataan Viva ini menjadi sikap PAN terhadap meningkatnya kerawanan konflik bersenjata di Papua, menyusul gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya.

Yoga menegaskan, jika tidak ditindak tegas, maka aksi kelompok separatis dan teroris (KST) yang terjadi di Papua bisa membahayakan integrasi bangsa dan mengancam nyawa masyarakat Papua. “Jangan lagi ada anggota TNI atau Polri dan masyarakat yang menjadi korban kebiadaban kelompok ini,” jelas Viva.

Karena itu, Viva mendorong TNI dan Polri bersikap tegas. “Jangan lembek. Bela NKRI dan jangan sampai merah putih terus tercoreng dengan aksi-aksi mereka,” katanya.

Menurut Viva, PAN mendukung langkah dan kebijakan aparat kepolisian untuk menciptakan ketertiban sosial, keamanan, dan kenyamanan masyarakat sebagai hak asasi setiap warga negara Indonesia. Transformasi polisi yang berlandaskan pada konsep Presisi diharapkan dapat diterapkan di lapangan agar pelayanan lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.

Viva mengatakan, sampai kapan pun Papua tetap bagian dari NKRI. “Untuk itu penyelesaian persoalan Papua secara multidimensi mesti mempertimbangkan pada kearifan lokal, nilai dan budaya otentik, kesejahteraan, dan keadilan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga atas sandang, pangan, dan papan dengan baik,” katanya.

“Matahari muncul dari ufuk timur, di bumi Papua. Papua adalah saudara kita, sesama anak bangsa,” pungkasnya. (*)

JAKARTA – Guna mempercepat penanganan pandemi virus corona (Covid-19), menerapkan adaptasi kebiasaan baru menjadi hal penting. Hal yang tak kalah paling penting dalam mewujudkan adaptasi kebiasaan baru ini adalah masyarakat. Investor Relations PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk Yosef mengatakan, adaptasi dalam kondisi new normal tentunya awalnya tidak mudah bagi kebanyakan orang.

Menurut dia, perlu masa adaptasi untuk penerapan protokol kesehatan, membatasi aktivitas sosial baik di rumah maupun dalam pekerjaan, menghindari kerja tatap muka dengan meeting virtual. Belum lagi anak-anak yang dipaksa sekolah secara online. Namun pada akhirnya adaptasi ini tanpa terasa sudah menjadi kebiasaan yg baru sehingga saat ini tidak lagi dirasakan sesulit di masa awal pandemi virus corona.

“Tentunya setiap orang memiliki kewajiban untuk melindungi dirinya sendiri dan orang lain sehingga penerapan 3M itu menjadi kunci untuk bertahan dalam pandemi ini,” kata dia, Kamis (7/1). Kebiasan baru yang akhirnya juga dilakukan Yosef adalah dengan membawa masker, hand sanitizer, obat kumur antiseptik, vitamin, botol air minum pribadi, face shield saat harus keluar rumah.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, Yosef senantiasa membatasi aktivitas keluar rumah, rutin konsumsi vitamin dan suplemen. Selain itu, selalu waspada dengan lingkungan kerja sekitar jika ada info tracking positif Covid-19 agar bisa dilakukan penyemprotan disinfektan segera jika diperlukan. “Orang dari luar rumah wajib disinfektan sebelum masuk rumah termasuk untuk penghuni rumah. Pulang dari aktivitas luar rumah wajib segera mandi dengan sabun dan shampo serta gunakan obat kumur sebelum interaksi dengan anggota keluarga di rumah,” pungkas dia.(*)

Jakarta — Pemerintah terus menggenjot pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro (PPKM Mikro) sampai lingkup masyarakat terkecil yaitu di tingkat desa/kelurahan, RT/RW, maupun keluarga.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meyakini bahwa keberhasilan PPKM Mikro akan mampu mempercepat upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Memang kuncinya adalah di level mikro, level yang paling kecil. Kalau itu semua bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia, saya yakin Covid-19 bisa segera kita tundukkan,” ujarnya usai meninjau langsung kegiatan isolasi mandiri pada tingkat keluarga di Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (25/2).

Ia menyebut keberhasilan PPKM Mikro terutama ditentukan oleh pelaksanaan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) disertai efektivitas operasi lacak-uji-pilah atau 3T (tracing, tracking, treatment).

“Pokoknya Covid-19 ini harus kita tangani secara serempak dua hal yaitu 3M dan 3T harus kita laksanakan. Kalau salah satunya saja kendor itu kita tidak akan bisa mengalahkan covid,” tegas Muhadjir.

Di samping itu, gotong-royong antara pemerintah daerah setempat dan masyarakat juga sangat dibutuhkan. Tidak boleh ada lagi stigma penderita Covid-19 harus dijauhkan karena hanya akan memperburuk kondisi kesehatan si penderita.

Justru, menurut Menko PMK, penderita Covid-19 harus diberikan dukungan moril dan materiil sehingga dapat segera pulih dan terbebas dari ancaman virus mematikan tersebut.

“Saya tadi juga datang langsung ke yang sudah terinfeksi (Covid-19) untuk meyakinkan masyarakat mereka jangan dijauhi, membuat jarak iya tapi jangan dijauhi. Sewajarnya saja,” ucap mantan Mendikbud tersebut.

Gotong-royong Atasi Stunting

Pada kesempatan itu, Muhadjir juga berkunjung ke Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, untuk mendukung upaya penanganan stunting yang terus dilakukan bersama antara pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait.

Berdasarkan laporan Camat Cidahu, angka stunting di kecamatan tersebut sekitar 3,16%. Meski lebih rendah dibanding angka stunting nasional (27,67 persen pada 2019), namun kondisi stunting yang dialami sejumlah balita dan anak tetap tidak boleh disepelekan.

Muhadjir menegaskan bahwa stunting pada balita dan anak akan dapat mengancam keberlanjutan generasi masa depan bangsa. Apalagi, Indonesia diproyeksi akan mencapai bonus demografi pada 2030 mendatang.

“Ini tentu perlu kerja keras kita semua. Kita tahu, penanganan stunting menjadi program prioritas pemerintah yang dilakukan besar-besaran. Karena itu saya undang semua untuk bersama-sama mengatasi,” tuturnya.

Tak hanya itu, Menko PMK mengimbau para pemilik perusahaan agar dapat mendukung upaya penanganan stunting. Misalnya dengan memberikan cuti hamil serta menyediakan Pojok Laktasi bagi ibu pekerja yang sedang hamil dan menyusui.

Seperti diketahui tidak sedikit anak penderita stunting lahir dan tumbuh dengan mengalami kekurangan gizi, bahkan sejak masih berada dalam kandungan termasuk kurang mendapatkan ASI.

“Penanganan stunting harus dimulai dari masa kehamilan. Kontrol ke puskesmas, bila perlu mendapatkan bantuan makanan tambahan (BMT) untuk bayi. Sementara kalau ada perusahaan yang belum patuh kita berikan peringatan, namun usahakan jangan ada sanksi yang sifatnya memberatkan perusahaan. Kita sadarkan bahwa ini penting dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan hak karyawan,” tandas Menko PMK.

Lebih lanjut, rangkaian kunjungan kerja yang dilakukan Menko PMK tidak hanya untuk memastikan situasi dan penanganan langsung di lapangan, tetapi juga sangat berguna untuk mendapatkan masukan terkini bagi penyempurnaan kebijakan pemerintah. (*)

Oleh : Sherina Lokbere )*

Masyarakat mengapresiasi rencana pemekaran wilayah Papua. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka pembangunan akan dengan mudah dilaksanakan.
Sebelumnya Wiliem Wandik selaku Bupati Puncak mengatakan bahwa idealnya Papua memiliki 6 provinsi. Sebab, rentang kendali antarkabupaten di wilayah Papua dan Papua Barat masih sulit dijangkau oleh masyarakat yang memerlukan pelayanan.
Menurut Wiliem, penambahan 4 provinsi baru di Bumi Cenderawasih itu sangatlah penting dan strategis bagi kepentingan nasional maupun bagi masyarakat Papua. Untuk itu, Wiliem berharap agar pemerkaran di Papua dapat segera terealisasikan.

Terlebih, Presiden RI Joko Widodo juga siap menyerap aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan adanya pemekaran di Papua dan Papua Barat. Selain itu ada pula dukungan dari DPR terkait wacana tersebut.

Hal baik terkait pemekaran ini mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak terutama para tokoh masyarakat Papua salah satunya dari Niko Maury selaku Ketua Barisan Merah Putih kota Jayapura dan Ketua DEPARDA PPM provinsi Papua. Ia menuturkan bahwa pemekaran provinsi Papua yang menjadi program pemerintah pusat saat ini adalah aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan sejak sepuluh tahun silam.

Sementara itu, Kepala Suku MeePago Hans Mote menyatakan bahwa dirinya sangat setuju dan akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk pemekaran wilayah otonomi baru di tanah Papua. Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru ini diharapkan Papua menjadi semakin maju dan perkembangannya merata di setiap lini sehingga masyarakatnya dapat ikut maju.

Senada dengan Hans Mote, Ondofolo Yanto Eluay yang merupakan tokoh Adat Tabi juga turut mendukung rencana pemerintah untuk pemekaran daerah Otonomi baru di tanah Papua. Yanto berpendapat, tujuan daripada pemekaran adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua juga untuk pendidikan dan kemajuan di segala aspek dan itulah yang menjadi dasar bagi dirinya untuk memberikan dukungan. Dirinya selaku tokoh adat juga terus mendorong dan mendukugn realisasi dari pemerintah tentang rencana pemekaran wilayah otonomi baru di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Bapenas telah mengkaji bahwa salah satu argumen yang mendukung pemekaran antara lain, karena kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Rentang kendali yang lebih pendek dan alokasi fiskal yang lebih merata seyogyanya menjadi modal dasar bagi peningkatan pelayanan di setiap daerah, khususnya daerah pemekaran.

Salah satu wilayah yang diwacanakan akan mengalami pemekaran adalah Papua, dikarenakan wilayah tersebut memiliki wilayah geografis yang sangat luas sehingga masyarakat membutuhkan waktu berhari-hari untuk mengakses fasilitas yang dibangun oleh pemerintah, seperti fasilitas pendidikan atau kesehatan.

Wacana pemerintah terkait pemekaran provinsi Papua untuk terciptanya pemerataan dan percepatan pembangunan juga disambut baik oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Ia menilai pemekaran tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan memenuhi persyaratan yang telah diatur serta ditentukan mengenai tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah otonom.

Azis mengatakan, pertimbangan usulan pemekaran provinsi di Papua dapat dilihat dari sisi aspek geopolitik dan geostrategis. Desentralisasi diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi.

Politisi dari fraksi partai Golkar tersebut mengatakan, perekonomian jangan hanya terpusat di wilayah tertentu, tapi harus menyentuh hingga pegunungan Papua dan wilayah lain. Dirinya menilai jangan ada lagi warga Papua yang harus menempuh perjalanan berhari-hari hanya untuk mengurus berkas administrasi karena jarak yang cukup jauh.

Tokoh Papua Wilem Frans Ansanay mengatakan, karakteristik tanah Papua berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu contohnya, luas satu kabupaten di Papua ada yang sama dengan satu provinsi di Pulau Jawa. Menurutnya, Papua harus ditangani serius, terutama pada sektor kesehatan. Hanya saja sejumlah permasalahan di Papua masih ditemui, wilayah yang dekat dengan provinsi saja masih kekurangan, bagaimana dengan wilayah lainnya.

Ia menambahkan, revisi undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua mengatur sejumlah aspek. Diantaranya mempertegas rencana pemekaran wilayah atau pemerintah provinsi di Papua.

Pemekaran wilayah Papua diharapkan tidak sekadar wacana belaka, pembangunan di wilayah Timur Indonesia tersebut bisa lebih efektif jika Papua memiliki lebih dari 2 provinsi.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya