Jakarta – Jumlah vaksin COVID-19 yang saat ini tersedia di Indonesia cukup untuk dapat mengejar target vaksinasi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 dan Duta Perubahan Perilaku dr. Reisa Broto Asmoro mengatakan stok vaksin di Indonesia masih cukup untuk memenuhi target.

“Alhamdulillah, puji syukur bahwa semua masih sesuai dengan skema awal kedatangan vaksin yang datang secara bertahap di Indonesia,” katanya

Hingga saat ini, Indonesia punya stok vaksin sekitar 50 juta dosis. Sedangkan jumlah keseluruhannya adalah 248 juta dosis.
Dari jumlah tersebut 237 juta dosis sudah didistribusikan ke daerah di Indonesia. “Per hari ini 184 juta sudah disuntikan, masih ada 53 juta stok,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers online.

Dari paparan, terlihat jika hingga akhir Oktober ini akan ada total vaksin mencapai 285 juta dosis di Indonesia. Sekitar 356 juta dosis tersedia pada bulan November mendatang.

Sedangkan pada akhir tahun ini diperkirakan akan ada 428 juta dosis yang tersedia di Indonesia. Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk 208 juta orang mendapatkan dua dosis vaksin.

Sementara itu pihak Kementerian Kesehatan juga memonitor expired date dari vaksin. Produk yang berasal dari pemberian luar negeri akan menghadapi expired date dalam waktu dekat.

Oleh sebab itu, untuk dapat lebih cepat mencapai target vaksinasi, masyarakat yang belum melakukan vaksinasi dihimbau untuk segera mendaftarkan diri, supaya mendapatkan perlindungan diri yang lebih maksimal dari bahaya penularan COVID-19. (*)

Jakarta – Komisi III DPR menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membuktikan kinerjanya dengan penangkapan sejumlah koruptor dan pengembalian aset negara yang tidak kecil.
“KPK sebenarnya sudah membuktikan kinerja mereka dengan sangat baik akhir-akhir ini, terlihat dari kebijakan mereka yang berani dan tegas dalam meringkus koruptor,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Meski tanpa Novel Baswedan Cs yang diberhentikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), petugas KPK menunjukan taji dengan sudah berkali-kali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Lagi-lagi penyidik KPK melakukan OTT kepada bupati yang kebetulan seorang wanita. Kali ini Bupati Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, bernama Andi Merya Nur.
Andi merupakan bupati wanita kedua yang ditahan KPK setelah tidak ada lagi penyidik senior, Novel Baswedan, di lembaga anti rasuah tersebut.

Selain itu, dua bupati terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu yang berdekatan. Lembaga antirasuah itu berhasil menangkap 2 kepala daerah maupun pihak swasta yang terlibat transaksi suap bernilai miliaran rupiah tersebut. Bupati nonaktif Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin dan lima aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba, Sumatera Selatan, ditangkap dalam OTT.

Oleh karena itu, Sahroni berharap agar KPK tidak terpecah fokusnya atas hasil survei-survei yang ada. Akan lebih baik jika KPK lebih baik terus fokus dalam memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara sebanyak-banyaknya.
“Menurut saya, KPK tidak perlu terlalu terbawa persepsi publik yang memecah konsentrasi. Fokus saja memberantas korupsi. Mari buktikan dengan kinerja, karena itu tujuan utama,” ujarnya

Dia meyakini KPK dapat mematahkan isu kepercayaan publik atas kinerjanya dengan prestasi-prestasi KPK di masa depan. Dan kekhawatiran dan persepsi negatif dari publik dalam iklim demokrasi itu hal yang wajar. Apalagi untuk menerima perubahan besar yang dilakukan KPK sekarang.

“Tentu tidak mudah, pasti ada pro dan kontra. Namun anggap saja hal ini menjadi pemicu KPK untuk bekerja lebih baik lagi, dan jadikan peningkatan prestasi ke depan sebagai fokus utama, karena banyak harapan publik ditaruh di punggung KPK,” ucapnya. (*)

JAKARTA – Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan, telah terjadi transformasi progresif selama 2 tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. “Selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM,” kata Fadjroel melalui keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021). Fadjroel mengatakan, kebijakan penanganan pandemi difokuskan pada kesehatan dan sosial ekonomi rakyat. Oleh karena itu, Jokowi membentuk Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penanganan kesehatan pada masa pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, antara lain membangun rumah sakit rujukan Covid-19, upaya 3T (test, tracing, treatment), penyediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi protokol kesehatan. Sementara itu, penangan sosial ekonomi diupayakan melalui insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM, bantuan sosial dengan berbagai skema, dan Kartu Prakerja.

Dilakukan pula sejumlah upaya perlindungan terhadap WNI yang terdampak pandemi di luar negeri, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari berbagai negara. Bersamaan dengan itu, kata Fadjroel, sejak pertengahan 2020 Presiden Jokowi melakukan diplomasi internasional untuk pengadaan vaksin. Hasilnya, Indonesia jadi negara dengan capaian vaksinasi tertinggi nomor 6 dunia. “Penanganan pandemi Covid-19 Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada September 2021. Hal ini dilihat dari keberhasilan memutus mata rantai persebaran virus corona, vaksinasi, dan perekonomian,” ujar dia.

Dari sisi ekonomi, pada triwulan kedua 2021 ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen setelah terkontraksi minus 5,32 persen pada awal pandemi. Sementara itu, pada level sosial ekonomi mikro, daya beli, geliat UMKM, dan ketahanan sosial masyarakat tetap terjaga. Fajdorel pun mengeklaim bahwa 3 strategi penanganan pandemi yakni kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi di Indonesia menunjukkan hasil positif. Selain penanganan pandemi, kata Fajdorel, kebijakan pembangunan terus dilanjutkan, antara lain pembangunan SDM, infrastruktur, dan ekonomi hijau serta hilirisasi industri. Selama 2 tahun ini pembangunan infrastruktur terus berjalan, mulai dari jalan tol, jembatan, bendungan, hingga embung. Adapun pembangunan SDM diupayakan melalui kebijakan merdeka belajar, digitilasi pendidikan, beasiswa semua level pendidikan, dan peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Kemudian, transformasi ekonomi hijau direalisasikan melalui deforestasi yang telah mencapai 75,03 persen, teknologi industri ramah lingkungan, pengurangan emisi dengan energi baru terbarukan (EBT) seperti solar B-30, serta berbagai kebijakan konservasi lingkungan. “Sedangkan hilirisasi industri dipacu melalui proyek pembangunan smelter untuk industri tambang,” ucap Fadjroel.

Terkait keadilan, hukum, dan HAM, kata Fajdorel, juga menjadi bagian penting dari transformasi. Ia mengeklaim bahwa Presiden telah berupaya melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. “Juga hak konstitusional untuk melakukan kritik (secara lisan dan tertulis),” kata dia. Upaya penegakkan keadilan diwujudkan melalui program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat tidak mampu dengan total capaian 32,9 juta sertifikat per Mei 2021, penanganan mafia pertanahan, dan penyelesaian konflik agraria.

Dilakukan pula upaya penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembaruan KUHP, penyelesaian kasus BLBI, dan Rencana Aksi Nasional HAM melalui Perpres Nomor 53 Tahun 2021. “Keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas, pembuktian kapasitas SDM, dan berpartisipasi menjadii simbol persatuan bangsa Indonesia,” kata Fadjroel. (*)

Jakarta – Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua telah melanggar hak asasi manusia. Meski Komnas HAM keberatan dengan label teroris terhadap OPM, Frits menilai aksi-aksi KKB belakangan ini sudah bercirikan teroris.

Frits mengatakan pola yang dilakukan KKB di Distrik Kiwirok sama dengan penyerangan guru di Nduga pada April lalu. Frits pun mengecam kekerasan oleh KKB terhadap pekerja kemanusiaan, termasuk yang terjadi di Maybart.

Menurut Frits, saat ini TPN OPM terfragmentasi menjadi tiga kelompok besar, yaitu kelompok sipil bersenjata, kelompok yang dipelihara oleh korporasi, dan kelompok yang berjuang untuk suksesi politik. Dengan banyaknya aktor yang terlibat gerakan OPM kemudian sudah tidak sesuai dengan tujuan gerakan awal.

“TPN OPM sebelumnya tidak menyerang guru, mantri, bahkan melindungi sekolah dan rumah sakit. Namun saat ini gerakannya memiliki pola baru yang menyasar warga sipil,” ujar Frits, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Kasus terbaru yang sedang ditangani oleh Komnas HAM adalah kekerasan di Kiwirok terhadap masyarakat dan tenaga kesehatan. Menurut Frits, dari keterangan lima korban yang telah datang ke Komnas HAM, aksi tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran HAM merujuk pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 poin 1.

“Aksi tersebut telah menghilangkan rasa aman, hak hidup, dan merupakan tindakan serangan langsung terhadap tenaga kesehatan,” ungkapnya.

“Meskipun komnas HAM keberatan terhadap label teroris terhadap OPM, karena bisa memancing perhatian internasional. Namun demikian, tindakan mereka bisa dikategorikan sebagai kelompok bercirikan teroris,” jelasnya menambahkan saat mengisi acara webinar internasional bertajuk ‘The Local Wisdom And Threats Violent Non-state Actor: Terrorist and Rebels in Africa and Papua-Indonesia’, Selasa (28/9/2021).

Frits mengungkapkan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan di Papua. Salah satunya, Frits berharap Presiden Jokowi membentuk tim khusus untuk membangun dialog di Papua.

“Kiranya presiden membentuk satu tim yang bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk menyelenggarakan dialog kemanusiaan,” harapnya.

Sementara Staf Ahli Watimpres Sri Yunanto dalam acara webinar tersebut menilai aksi KKB Papua sudah masuk dalam kriteria teroris jika merujuk pada definisi teroris menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

“Secara teori, sebuah kelompok dikategorikan sebagai kelompok teroris apabila memenuhi beberapa indikator yaitu menggunakan kekerasan sebagai strategi utama, menolak negosiasi, menyebar teror dan propaganda palsu, serta menyerang warga sipil. Berdasarkan indikator tersebut, TPNPB OPM dapat dikategorikan sebagai kelompok teroris karena dapat dilihat gerakannya mereka menyerang warga sipil, menolak proses dialog, merusak obyek vital umum, dan menyebabkan ketakutan,” jelas Yunanto.

Menurut Yunanto, pemerintah sudah semampunya mengedepankan dialog untuk menuntaskan problem Papua.

“Pendekatan penanganan terhadap TPNPB OPM di era Reformasi jauh lebih baik daripada di era Orde Baru. Otonomi khusus sebagai salah satu solusi permasalah politik di Papua telah memberikan banyak manfaat,” kata Dosen ilmu politik di UMJ ini.

Pengamat terorisme dari Mesir, Mustafa Zahran mengapresiasi langkah Indonesia dalam merespons persoalan di Papua. Namun, kata Zahran, di samping solusi keamanan, perlu ada solusi lain yang lebih mengedepankan kearifan lokal Papua.

“Jadi, harus ada solusi intelektual dengan memaksimalkan nilai-nilai kearifan lokal khas daerah Papua,” kata Zahran. (*)

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kinerja penindakan pada semester I tahun 2021 menurun akibat terdampak Covid-19. Kegiatan penindakan KPK saat ini terhambat karena kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Karyoto menyebut banyak kegiatan penindakan mulai dari penyidikan hingga penyelidikan yang tidak bisa dilakukan karena ruang mobilitas yang terbatas. Menurut dia, hambatan lain sejumlah pegawai positif Covid-19 yang mengharuskan KPK membatasi melaksanakan tugas.

Terkait data jumlah penggeledahan dan penyitaan dalam proses penyidikan perkara selama tahun semester 1 tahun 2021 adalah sebanyak 45 kali penggeledahan dan 198 penyitaan. Kemudian untuk kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang semester 1 2021, KPK hanya melakukan 4 penangkapan dan 33 penahanan.

“Bahwa seiring dengan dinamika perkembangan KPK, tahun ini kita juga masih berada dalam situasi pandemi yang memberikan tantangan tersendiri untuk KPK dalam melakukan salah satu fungsinya dalam penindakan,” imbuhnya.

Sementara itu, Komisi III DPR menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membuktikan kinerjanya dengan penangkapan sejumlah koruptor dan pengembalian aset negara yang tidak kecil.

“KPK sebenarnya sudah membuktikan kinerja mereka dengan sangat baik akhir-akhir ini, terlihat dari kebijakan mereka yang berani dan tegas dalam meringkus koruptor,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Menurut data di semester I 2021 ini, KPK sudah berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp171,99 miliar dan juga mengungkap berbagai kasus besar.“Prestasi ini tentu berbeda dengan kekhawatiran beberapa kalangan yang menyebutkan KPK sekarang kinerjanya menurun. Padahal kalau melihat dari data yang ada, justru KPK sekarang semakin kuat,” ujarnya.

Sahroni berharap agar KPK tidak terpecah fokusnya atas hasil survei-survei yang ada. Akan lebih baik jika KPK lebih baik terus fokus dalam memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara sebanyak-banyaknya. (*)

Jakarta – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengatakan semua warga negara Indonesia (WNI) yang bepergian ke luar negeri termasuk tim nasional (timnas) yang sedang berkompetisi di luar negeri wajib menjalani karantina selama lima hari saat tiba di Indonesia.

“Semua wajib karantina,” kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Selasa (26/10). Saat ini, ada tim nasional sepak bola U-23 Indonesia berada di Tajikistan untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2022.

Wiku menuturkan syarat karantina untuk pelaku perjalanan internasional tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ia mengharapkan semua pihak mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah tersebut untuk mengendalikan dan mencegah penularan Covid-19.

Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menetapkan semua pelaku perjalanan internasional baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) wajib menjalani karantina selama lima hari saat tiba di Indonesia.

Surat edaran tersebut dimaksudkan untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19. Tujuannya adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19.

Dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021 sendiri, terdapat beberapa aturan yang wajib dipenuhi pelaku perjalanan asing baik WNI maupun WNA, seperti:

  1. Memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Bagi siapa saja yang akan masuk ke Indonesia dari luar negeri wajib menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi Covid-19 dosis lengkap, yang sudah disuntikkan minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Sedangkan, jika belum menerima vaksin maka hal yang harus dilakukan adalah:

Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) akan dilakukan vaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah hasil tes PCR-nya negatif.

Sementara, untuk Warga Negara Asing (WNA) juga akan langsung divaksinasi setibanya di tempat karantina. Dengan syarat berusia 12-17 tahun, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, serta pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP).

Aturan ini dikecualikan bagi WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi dan WNA yang masuk Indonesia dengan skema Travel Corridor Arrangement.

  1. Hasil Tes PCR yang Negatif

Bagi orang yang akan masuk ke Indonesia wajib menunjukkan hasil tes PCR negatif yang berlaku 3 hari sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia.

  1. Karantina Selama 5 Hari

Setelah lolos melakukan screening di bandara, pelaku perjalanan internasional wajib menjalani karantina selama 5 hari.

  1. Jalani Karantina di Tempat yang Direkomendasikan Satgas

Tempat karantina yang digunakan juga harus sesuai dengan rekomendasi dari Satgas Covid-19 yang telah memenuhi syarat.

  1. Lakukan Tes PCR Ulang

Selain karantina, mereka juga wajib melakukan tes PCR ulang. WNI dan WNA wajib melakukan tes PCR kedua pada hari ke-4 karantina. Jika hasilnya negatif, maka diperkenankan melanjutkan perjalanan. Jika hasil positif, maka akan dilakukan perawatan di fasilitas isolasi terpusat atau rumah sakit rujukan. Jangan lupa untuk memakai laman atau aplikasi PeduliLindungi untuk memudahkan selama melakukan aktivitas di Indonesia.

  1. Untuk Pelaku Perjalanan Wisata

Bagi para pelaku perjalanan wisata harus melampirkan visa kunjungan singkat atau izin masuk lainnya, serta kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal 100.000 dollar AS.

Selain itu, menyertakan bukti konfirmasi pemesanan dan pembaruan tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia. (*)