Oleh : Ismail )*

Peringatan sumpah pemuda bisa dijadikan acara penting, untuk bersatu melawan paham radikal di negeri ini. Para pemuda wajib melawan paham radikal yang hingga saat ini masih menjadi ancaman besar bangsa Indonesia.

Peringatan Sumpah Pemuda diadakan tiap tanggal 28 Oktober, pernahkah Anda mengikuti upacaranya? Sebenarnya ia bukanlah sebuah seremonial belaka, atau bahkan acara makan-makan. Tujuan dari peringatan sumpah pemuda amat mulia, karena mengingatkan masyarakat (khususnya generasi muda) untuk selalu mencintai negaranya.

Ketika ada peringatan sumpah pemuda, maka wajib diikuti oleh seluruh muda-mudi di Indonesia, karena banyak manfaatnya. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar Prof. Dr. Faisal Abdullah menyatakan bahwa sumpah pemuda harus dijadikan momentum untuk mengajak masyarakat Indonesia (khususnya pemuda) untuk menghayati dan mengamalkan nilai kebangsaan dan persatuan, untuk melawan paham radikal.

Dalam artian, paham radikal memang makin meresahkan di negeri ini, karena kelompoknya mencari kader baru dari para pemuda. Jangan sampai masa depan mereka rusak gara-gara dicuci otak oleh kelompok radikal, dan berakhir di tangan malaikat maut ketika terjebak menjadi pengantin bom. Radikalisme wajib diberantas oleh para pemuda, yang masih memiliki semangat juang untuk membela persatuan Indonesia.

Persatuan di Indonesia memang wajib dijaga oleh pemuda, dan momen sumpah pemuda bisa menjadi turning point, agar mereka makin memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Ketika remaja dan dewasa-muda mencintai negaranya dan selalu memperingati sumpah pemuda, maka mereka tidak akan kena bujuk-rayu dari kelompok radikal. Indonesia akan selamat dari ancaman perpecahan karena ulah teroris dan kelompok radikal.

Profesor Faisal menambahkan, seharusnya suatu ide tidak berdasarkan suatu keagamaan, suku, ras, atau bahasa tertentu. Akan tetapi membawa ideologi yang majemuk, baik dari berbagai agama, suku, ras, dan bahasa, yang ke depannya itulah yang bisa melahirkan ideologi bernama pancasila hingga saat ini. Bangsa ini tetap kokoh dalam menjaga persatuan dan nilai-nilai kebangsaan.

Seharusnya tokoh masyarakat, tokoh bangsa, dan khususnya para pemuda tetap menjaga persatuan di Indonesia. Jadi amatlah wajar bahwa peringatan hari sumpah pemuda tanggal 28 oktober ini menjadi momen penting untuk mengingatkan lagi tentang pentingnya persatuan di Indonesia.

Persatuan memang sangat penting karena seperti pepatah lama, bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Bangsa ini tidak boleh terpecah-belah oleh pihak-pihak luar, termasuk kelompok radikal. Penyebabnya jika bangsa ini diadu domba, dan banyak yang terpengaruh, maka akan digerogoti dari dalam dan menjadi hancur-lebur.

Paham radikal wajib diberantas karena ia selalu ingin memecah persatuan di Indonesia. Misalnya ketika ada pengeboman, maka bisa jadi ada yang saling tuduh, siapa yang jadi dalangnya? Padahal pelaku yang sebenarnya adalah kelompok radikal. Sehingga wajar jika kelompok radikal wajib diberatas di Indonesia, karena selalu melakukan perpecahan di masyarakat.

Para pemuda juga wajib untuk memberantas paham radikal, dan sumpah pemuda adalah momen yang baik untuk melakukannya. Cara memulainya juga mudah, bisa dari media sosial dan memberantas akun-akun di medsos yang bermuatan radikalisme, lalu melaporkannya ke pihak Facebook dan Instagram. Akun itu lalu di-take down agar tidak menyebar hoaks.

Sumpah pemuda wajib diperingati tiap tahun dan ia bukan sekadar seremonial tanpa arti, melainkan jadi momen penting bagi para pemuda untuk bersatu melawan paham radikal. Pasalnya, kelompok radikal dan teroris, jika tidak diberantas, akan membunuh bangsa ini pelan-pelan. Para pemuda juga bisa memberantas radikalisme dengan memperkuat jiwa nasionalisme.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aulia Hawa )*

Smelter Freeport akan dibangun di Gresik. Pembangunannya sangat disambut baik oleh masyarakat, karena bisa menyerap tenaga kerja produktif sekaligus mengurangi jumlah pengangguran-khususnya di Jawa Timur.

Tembagapura memiliki tambang emas yang kredibel, yakni Freeport. Selain menambang emas dan tembaga, pemerintah juga mengatur pengolahannya, sehingga bisa menjadi logam siap jual dan mendapatkan keuntungan berlipat-ganda. Tempat pengolahannya disebut Smelter dan akan dibangun di Gresik.

Mengapa harus di Gresik? Mungkin banyak yang bingung, karena Freeport ada di Papua sedangkan Gresik ada di Jawa. Riza Pratama, Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia menjelaskan bahwa smelter dibangun di Gresik untuk alasan efisiensi biaya, karena jika ada di Papua harga semen dan material lain jauh lebih mahal. Selain itu untuk tenaga listrik juga lebih kuat di Jawa.

Alasan lain adalah, jika Smelter dibangun di Gresik maka akan lebih mudah untuk mengelola limbah pengolahan logam, karena sudah ada SDM yang berpengalaman. Sehingga industri ini tidak akan mencemari lingkungan sekitar dan limbahnya bisa dikirim ke tempat yang aman.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia harus disambut baik oleh masyarakat Jawa Timur, khususnya Gresik. Penyebanya karena bisa menyerap tenaga kerja lokal, dan masyarakat Gresik tidak sekadar jadi penonton.

Diperkirakan smelter Freeport akan membutuhkan 40.000 pekerja, dan ini sangat bagus karena ada peluang besar bagi warga Gresik dan sekitarnya. Mereka bisa melamar kerja dan mendapatkan sumber penghasilan. Sehingga Smelter benar-benar bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, dan membantu pemerintah untuk meringankan beban.

Masyarakat di Jatim, khususnya Gresik, memang diprioritaskan jadi pegawai Smelter, jadi memang benar jika mereka bukan sekadar jadi penonton, tetapi mendapatkan manfaat dari pembangunannya. Jika masyarakat lokal yang diprioritaskan maka akan minim gesekan, karena mereka mendapatkan pekerjaan dengan mudah.

Gubernur Khofifah melanjutkan, ia telah mengingatkan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani untuk menyiapkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi. Penyebabnya karena Freeport adalah perusahaan berteknologi tinggi, sehingga membutuhkan pekerja dengan keahlian khusus.

Jika sudah ada Smelter Freeport di Gresik maka para pemuda asli Gresik tidak usah jauh-jauh merantau demi mencari pekerjaan. Mereka, setelah lulus kuliah, bisa langsung melamar kerja ke Smelter dan mendapatkan perkerjaan impiannya, serta berkarya menjadi yang terbaik.

Sesuai UU nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan pertambangan, perusahaan tambang diwajibkan membangun smelter atau pabrik pengolahan, tujuannya agar hasil tambang mentah tidak dipasok ke pasaran. Akan tetapi hasilnya bisa diolah sehingga menambah nilai jual, dan menguntungkan perusahaan dan negara.

Jika ada smelter maka emas dan tembaga diolah menjadi lebih baik dan dijual, bisa ke dalam maupun luar negeri. Namun ketika hanya dijual dalam bentuk mentah (bijih emas dan tembaga), harganya bisa turun drastis, sehingga kurang menguntungkan.

Oleh karena itu keberadaan smelter sangat penting karena bisa menaikkan harga jual emas dan tembaga dari Freeport. Sehingga perusahaan yang sahamnya sudah dikuasai oleh pemerintah Indonesia ini terus mendapatkan untung, sehingga negara juga untung.

Pembangunan smelter di Gresik sangat didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan masyarakat. Keberadaan smelter sangat penting sebagai pengolahan bahan tambang, agar tidak dijual mentah begitu saja dan harganya tidak bagus. Selain itu, keberadaan smelter sangat menguntungkan masyarakat, karena industri ini butuh banyak sekali pekerja, dan mereka bisa melamar di sana.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Pers Institute

Oleh : Timotius Gobay )*

Pemerintah terus berusaha mewujudkan berbagai kemajuan di Papua. Langkah tersebut merupakan bagian dari pembangunan berkeadilan demi merealisasikan kesejahteraan rakyat.
Papua adalah bagian dari Indonesia, sehingga Pemerintah optimal untuk membangun wilayah tersebut. Beberapa sektor tersebut adalah infrastruktur hingga fasilitas umum. Masyarakat di Bumi Cendrawasih pun tidak usah khawatir karena pemerintah akan terus memajukan Papua, agar mereka lebih modern dan memiliki taraf hidup yang lebih baik.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kemajuan telah terhampar di seluruh Papua. Dibuktikan dengan selesainya sejumlah infrastruktur di sana. Di antaranya, Jembatan Youtefa yang diresmikan tahun 2019, Jalan Trans Papua, dll.

Presiden Jokowi melanjutkan, Jembatan Youtefa telah menjadi landmark di Kota Jayapura, sekaligus menjadi bukti kemajuan pembangunan Papua. Jembatan ini memiliki panjang 732 meter dan berwarna merah membara, menghubungkan antara Holtekam dan Hamadi di Jayapura Selatan. Selain menjadi penghubung, jembatan ini juga jadi salah satu objek wisata yang terkenal di Papua, karena kegagahannya.

Selain Jembatan Youtefa, bukti pembangunan di Papua yang lain adalah Jalan Trans Papua. Jalan sepanjang 4.600 meter ini menjadi terkenal karena diresmikan secara langsung oleh Presiden Jokowi, bahkan beliau sendiri yang mengetes kekuatannya dengan menggunakan sepeda motor. Dengan adanya jalan ini maka mempermudah transportasi darat, sehingga masyarakat tidak tergantung pada pesawat terbang.

Presiden Jokowi juga telah meresmikan Kompleks Olahraga Papua Bangkit. Stadion Lukas Enembe yang ada di kompleks tersebut bahkan menjadi yang termegah di Indonesia timur. Selain digunakan untuk sepakbola, juga bisa dipakai latihan olahraga lain, misalnya atletik. Keindahan dan kemegahan stadion ini bahkan meraih 3 rekor MURI, suatu prestasi yang membanggakan.

Stadion Lukas Enembe memang awalnya digunakan untuk arena PON XX tetapi pasca PON juga bisa dipakai oleh masayarakat Papua. Sehingga fisik mereka jadi lebih sehat, karena di masa pandemi juga wajib menjaga kebugaran. Selain itu, tim Persipura Jayapura juga bisa menggunakannya saat bertanding, karena saat ini kondisi stadion Mandala Papua kurang representatif.

Bukti lain dari kemajuan di Papua adalah Bandara internasional Sentani. Bandara yang memiliki desain eksotik ini memudahkan turis mancanegara, karena mereka bisa langsugn mendarat dan melanjutkan perjalanan ke berbagai tempat wisata, misalnya ke Raja Ampat atau Puncak Jayawijaya.

Berbagai kemajuan di Papua sangat membuat rakyat senang karena mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah. Baru kali ini ada presiden yang begitu concern pada kemajuan Papua, yakni bapak Jokowi. Bahkan beliau tercatat sebagai satu-satunya Presiden RI yang paling sering mengunjungi wilayah Bumi Cendrawasih.

Rakyat Papua sangat mencintai Presiden Jokowi, karena beliau perhatian dan mau blusukan saat berkunjung ke Bumi Cendrawasih. Saat meninjau PON XX dan berbagai kemajuan di Papua, Presiden mau berbaur dan makan jagung rebus. Beliau juga membeli noken di depan sebuah panti asuhan, dan memerintahkan untuk memborong noken sebagai suvenir bagi atlet PON XX, yang akan dikalungkan bagi para juara.

Kemajuan di Papua sudah terlihat dengan jelas, karena saat ini sudah banyak infrastruktur yang dibangun di sana. Mulai dari gedung, jembatan, bandara, sampai stadion berkelas internasional, semua terbangun berkat dana dari pemerintah pusat. Papua harus maju agar tidak ketinggalan dari provinsi lain, dan pemerintah benar-benar menjalankan prinsip keadilan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Agung Ramadhan )*

Harga tes PCR di Indonesia diturunkan atas perintah Presiden Jokowi. Masyarakat sangat mengapresiasi keputusan ini karena saat ini tes tersebut semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Ketika awal pandemi, hampir semua orang jadi panik karena harus stay at home. Akan tetapi, pada masa adapatasi kebiasaan baru, masyarakat boleh beraktivitas di luar rumah dega syarat mematuhi prtkl kesehata, da mereka lega karea bisa melanjutkan peralanan sampai ke luar kota. Namun untuk menjaga kemugkinan penularan dalam kendaraan umum, maka caln penumpang harus melakuka tes PCR terlebih dahulu.

Beda denga tes Genose atau tes rapid, tes PCR selama ini harganya jauh lebih mahal. Jika rapid test haya berkisar atara 150.000-200.000 rupiah, maka PCR bisa 900.000 rupiah. Mahalnya harga tes ini yang memberatkan masyarakat, karena untuk bisa naik pesawat terbang harus tes PCR dulu, dan hanya berlaku selama 2×24 jam.

Presiden Jokowi memerintahkan agar harga tes PCR ditekan, dan saat ini rata-rata harga tes hanya 275.000 (harga tertinggi di Jawa Bali), sedangkan di daerah lain maksimal 300.000 rupiah. Abdul Kadir, Pelaksaan Tugas (Plt) Direktur Jederal Pelayanan Kesehatan Kemekes menyatakan bahwa keputusa ini diambil setelah melakukan evaluasi ke seluruh kompenen tes PCR, seperti layanan, harga reagen, dan biaya administrasi overhead.

Masyarakat sangat senang karena presiden mendengarkan suara rakyat. Jika harga tes PCR ditekan maka pengeluaran mereka saat keluar kota naik pesawat terbang juga ditekan. Apalagi rata-rata mereka terbang bersama keluarga, jadi ketika 4 orang yang naik pesawat, maka akan sangat hemat.

Turunnya harga tes PCR ini melegakan, terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan low budget. Tidak semua yang naik pesawat itu orang kaya atau dibiayai kantornya utuk beli tiket dan melakukan tes. Oleh karena itu saat harga tes PCR turun, mereka bisa sejenak mudik atau melakukan perjalanan dinas dengan hemat.

Apalagi saat pandemi, kemampuan ekonomi banyak orang jadi berkurang. Sehingga turunnya harga tes PCR amat melegakan, karena mereka tetap bisa naik pesawat tanpa bingung dari mana biaya tesnya.
Abdul Kadir menambahkan, turunnya harga tes PCR bukan berarti menurunkan kualitasnya, karena harga sejumlah alat kesehatan jauh lebih murah daripada saat awal pandemi. Sehingga wajar jika harga tes PCR yang membutuhkan alkes tersebut, juga bisa ditekan. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan juga telah melakukan audit secara transparan.

Hasil pemeriksaan tes PCR bisa keluar sehari setelah tes, dan di Indonesia ada 1.000 laboratrium yang bisa meyelenggarakannya. Ketika ada daerah yang belum memiliki lab untuk tes PCR, maka akan ditangani oleh Kemenkes dan dicarikan solusinya. Kemenkes juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar mereka mengetahui pentingya mesin tes PCR.

Tes PCR menjadi syarat lagi untuk terbang dengan pesawat, dan masyarakat diharap mengerti serta tidak megeluh. Pasalnya, saat ini kapasitas pesawat sudah ditingkatkan menjadi 90% penumpang, sehingga untuk mencegah penularan corona tentu butuh tes PCR yang hasilnya lebih valid daripada tes rapid. Semua ini demi keamanan, karena masih masa pandemi.

Pemberlakuan kembali tes PCR sebagai syarat untuk naik pesawat terbang harap dimengerti dan tak jadi kontrversi, karena saat ini hampir semua maskapai memiliki kapasitas penumpang pesawat yang yaris full. Tes ini demi keamaanan bersama, dan harganya juga diturunkan sampai 1/3-ya oleh pemerintah. Masyrakat mengapresiasi turunnya harga tes PCR dan berterima kasih kepada pemeritah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Dalam menanggulangi pandemi Covid-19 tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Peran masyarakat juga menjadi penentu keberhasilan dalam mengakhiri Covid-19 di Indonesia.

Ada beberapa peranan penting masyarakat yang dapat dilakukan dalam untuk menghentikan pandemi Covi-19. Mulai dari yang terkecil yakni, patuhi prokes dan jujur melaporkan kasus yang ada serta bersikap suportif saat dilakukan penjaringan kontak erat oleh petugas.

Kemudian, mematuhi persyaratan perjalanan, baik mengikuti prosedur yang sesuai dan memperlihatkan dokumen prasyarat melalui prosedur yang benar tanpa kecurangan, serta mendukung dan proaktif mengikuti vaksinasi dengan syarat memenuhi seluruh persyaratan pra vaksinasi dan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Namun dalam mensukseskan kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia, pemerintah menghadapi banyak tantangan. Selain tantangan memutus penyebaran virus, pemerintah juga menghadapi gangguan infodemik seputar Covid-19 yang beredar di tengah masyarakat.

Informasi palsu dan hoaks pada masa pandemi tersebut tidak hanya berpotensi menghambat, melainkan juga berbahaya. Maraknya infodemik yang terdiri atas informasi palsu atau hoaks mengenai Covid-19 di tengah masyarakat, dapat memperburuk situasi pandemi itu sendiri.

Laju penyebaran berita hoaks sering terjadi, karena penerimanya tidak memeriksa kebenarannya saat membagikan ke orang lain dan tidak memahami dampaknya.

Dari perspektif kehumasan, Ketua Umum BPP Perhimpunan Humas Indonesia, Agung Laksamana beberapa waktu lalu menyatakan, bahwa fungsi kehumasan sangat diperlukan untuk sosialisasi konten-konten positif dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Sehingga peran serta setiap anggota masyarakat memang sangat diperlukan untuk menyisir dan menghentikan hoaks yang beredar. Kolaborasi pemerintah dan lintas sektoral adalah mutlak guna penguatan literasi digital sekaligus memastikan penyampaian informasi-informasi yang benar kepada seluruh masyarakat.

Dapat kita simpulkan bahwa, masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menghentikan pandemi Covid-19 dan tidak menjadi provokator terkait pandemi Covid-19, sehingga sikap masyarakat tidak kontra produktif terhadap penanganan Pandemi Covid-19. (*)

Jakarta – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Kartika Wirjoatmodjo memastikan, bahwa pembangunan infrastruktur terus berlanjut di era kebiasaan baru ini. Sebab pembangunan infrastruktur dinilai menjadi kunci penting dalam transformasi ekonomi nasional.

Dia pun mencatat setidaknya ada lima manfaat yang bisa diperoleh negara atas kelangsungan pembangunan infrastruktur. Pertama ialah mewujudkan biaya angkut logistik yang lebih kompetitif.

“Pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus BUMN untuk mendukung transformasi ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Kita tahu biaya logistik Indonesia hampir dua kali lipat dibandingkan negara ASEAN lainnya. Sehingga infrastruktur sangat diperlukan untuk penciptaan biaya logistik yang lebih kompetitif,” jelasnya beberapa waktu yang lalu.

Kedua, peningkatan daya saing investasi. Tingginya biaya logistik di Indonesia turut mengurangi daya saing investasi dalma negeri, bahkan di lingkup Asia Tenggara. Untuk itu, pemerintah berkomitmen mengejar keteetinggalan pembangunan infrastruktur demi daya saing investasi.

Ketiga, penciptaan lapangan pekerjaan. Dimana pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan merata diselurih penjuru nusantara, dianggap efektif untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Keempat, penciptaan pusat kawasan ekonomi baru. Melalui pembangunan infrastruktur dapat membuka askes baru juga mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tertentu.

“Kemudahan akses ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah atau wilayah,” ujar dia.

Terakhir, meningkatkan pelayanan publik. Sebab infrastruktur merupakan bagian penting dari pelayanan terhadap publik oleh negara. Alhasil pemerintah terus berkomitmen untuk memperluas manfaat infrastruktur terhadap warganya. (*)

JAKARTA — Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

HAK DAN KEWAAJIBAN WARGA NEGARA :

  1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).
  2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Hak Warga Negara Indonesia :

– Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

– Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

– Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).

– Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”

– Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi

meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)

– Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

– Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

– Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,

hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia :

– Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

– Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya

pembelaan negara”.

– Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan :

Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain

– Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

– Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” (*)

JAKARTA — Institut Studi Transportasi (Instran) mendukung wacana pemerintah mewajibkan tes PCR bagi seluruh pengguna moda transportasi baik darat, laut, dan udara jelang libur natal dan tahun baru (Nataru). Direktur Eksekutif Instran Deddy Herlambang menilai rencana tersebut merupakan langkah yang tepat karena memang tujuannya untuk membatasi pergerakan masyarakat pada kedua momen tersebut.

“Untuk semua moda menggunakan PCR untuk masa Nataru adalah tepat karena tujuannya memang untuk pembatasan pergerakan masyarakat. Penggunaan PCR sebagai salah satu cara mengurangi pergerakan masyarakat sekaligus mencegah gelombang 3 terjadi pandemi Covid-19 lagi,” katanya kepada Bisnis, Rabu (27/10/2021).

Namun begitu, menurut Deddy yang menjadi permasalahan nantinya adalah terkait penegakan hukum di lapangan. Dia mempertanyakan kepatuhan pelaku perjalanan di lapangan khususnya yang menggunakan moda angkutan selain udara dan kereta api.

“Contohnya transportasi angkutan jalan apakah selama ini menggunakan test antigen/PCR? Bagaimana bila di moda angkutan jalan tidak melakukan test PCR, apa hukumnya dan sanksinya? Karena selama ini moda darat tanpa melakukan test apapun tetap boleh. Apakah virusnya beda?” ucap Deddy.

Hal yang sama juga disampaikan Direktur Utama Perusahaan Otobus (PO) Siliwangi Antar Nusa (SAN) Kurnia Lesani Adnan. Menurutnya, pengawasan di lapangan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pembatasan mobilitas.

Dia menilai selama ini kewajiban pengawasan cenderung ditumpahkan kepada petugas dari kepolisian. Padahal, aparat tersebut memiliki keterbatasan dari segi kemampuan, jumlah, hingga anggaran. “Bicara pemeriksaan di lapangan inilah tantangannya menurut saya,” ujar Sani, panggilan akrabnya.

Lebih jauh Sani menilai kewajiban PCR tersebut hanya akan menggiring masyarakat untuk memilih menggunakan kendaraan pribadi dan angkutan umum ilegal. Terlebih, fakta di lapangan menunjukkan bahwa petugas cenderung fokus pada pengawasan angkutan umum resmi.

“Kebijakan ini kalau diputuskan untuk diterapkan saya jamin hanya untuk membangkitkan adrenalin masyarakat untuk menghindari angkutan umum berizin resmi. Sementara angkutan massal itu justru harusnya diberikan prioritas bukan dikejar-kejar seperti maling tapi kendaraan pribadi dan angkutan ilegal hanya dilirik seperti koruptor yang hanya saat apesnya aja baru kedapatan,” keluh Sani. (*)

Jakarta – Aksi unjuk rasa sedang kembali marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini ditengah masa pandemi. Salah satu pemicunya adalah terkait kinerja Presiden dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yang berisi banyak pasal kontroversial. Demo menolak RUU KUHP ini juga akumulasi penyampaian aspirasi terhadap kebijakan pemerintah lainnya, seperti pengesahan revisi UU KPK, RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual), dan RUU Pertanahan.

Berunjuk rasa atau berdemonstrasi memang tidak dilarang di Indonesia. Namun perlu diketahui aksi mengungkapkan ekspresi di muka publik ini memiliki aturan tersendiri, dan sudah diatur dalam Undang-Undang. Perkapolri 7/2012 menyebutkan, sebelum melakukan aksi demo perwakilan massa harus menyampaikan pemberitahuan tertulis ke satuan Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya. Hanya pemberitahuan saja bukan izin, karena Kepolisian tidak berwenang menolak aksi unjuk rasa, kecuali bertentangan dengan Undang-Undang.

Pemberitahuan ke Mabes Polri, apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah provinsi dan aksi dilakukan di satu wilayah provinsi atau lintas provinsi. Pemberitahuan ke Polda, apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah Kota/Kabupaten dan aksi dilakukan dalam lingkup satu wilayah provinsi setempat; Pemberitahuan ke Polres, apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten/kota setempat; dan Pemberitahuan ke Polsek, apabila massa peserta aksi berasal dari satu wilayah kecamatan dan aksi dilakukan di lingkup wilayah kecamatan setempat.

Kemudian UU no. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyebutkan pemberitahuan diberikan paling lambat 3×24 jam sebelum aksi digelar. Surat pemberitahuan berisi maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggungjawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta.

Jumlah peserta akan menentukan jumlah penanggungjawab di kelompok tersebut. Setiap 100 orang peserta harus ada 1-5 orang penanggungjawab. Tugas Kepolisan setelah menerima surat pemberitahuan adalah berkoordinasi dengan penanggungjawab penyampaian pendapat di muka umum, berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat, dan mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, juga rute.

Jika unjuk rasa hendak dibatalkan, penanggungjawab harus menyampaikan secara tertulis pada Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan unjuk rasa. Tempat pelaksanaan unjuk rasa juga diatur dalam UU no. 9 Tahun 1998. Tempat-tempat yang tidak diperbolehkan dituju sebagai lokasi unjuk rasa adalah di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional, dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar.

Untuk waktu pelaksanaannya, UU no. 9 Tahun 1998 membatasi demonstrasi dilakukan pada jam 06.00-18.00 di tempat terbuka, dan 06.00-22.00 di lokasi tertutup. Juga tidak diperbolehkan melakukan demo di hari besar nasional.

Tidak semua demo diperbolehkan

Walau aksi unjuk rasa diizinkan oleh Undang-Undang dan dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang, tapi tidak semua demo boleh dilakukan.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 20212 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, mencantumkan jenis-jenis demo yang dilarang, yaitu:

Demo yang dilakukan dengan cara:

Menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia; Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongangolongan rakyat Indonesia; Lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan; Menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan

Sanksi jika melanggar

Undang-Undang juga mencantumkan pasal-pasal yang harus dicermati para demonstran, agar tidak terkena sanksi akibat melanggar peraturan.

Berdasarkan Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara yang disebutkan di atas adalah pembubaran. Berdasarkan Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini dikenakan ke pelanggar jika terjadi perbuatan yang melanggar hukum seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang, dan kematian.

Berdasarkan Pasal 17 UU No. 9 Tahun 1998, Penanggungjawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, ditambah dengan satu per tiga dari pidana pokok. Terdapat pemberatan hukuman terhadap penanggungjawab yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

*

Unjuk rasa memang diperlukan, tapi jangan sampai menggoyahkan persatuan. Demonstrasi memang perlu dilakukan, tapi jangan sampai membahayakan keamanan. Jadilah demonstan yang paham aturan, jangan asal ikut demo lalu bikin kerusuhan. (*)

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Ia pun meminta pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jokowi ingin pelayanan publik semakin baik di masa mendatang. Dia berharap seluruh pihak ikut ambil bagian dalam mewujudkannya.

“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi, dan pelayanan publik harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” kata Jokowi beberapa waktu yang lalu. Jokowi mengatakan Indonesia telah mencapai banyak hal dalam urusan perbaikan pelayanan publik. Namun, dia menilai masih banyak aspek yang perlu perbaikan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang pelayanan publik selama ini terjebak para prosedur administratif. Menurtnya, perlu ada ikhtiar berkelanjutan untuk membenahinya.

“Kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif, dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan, sikap kritis baik untuk negara demokrasi. Dia pun menyatakan menghargai setiap kritik yang ada. “Saya menghargai setiap kritik. Dan sikap kritis itu justru bagus untuk negara demokrasi,” ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi.

Disisi lain, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan pihak Istana tidak memiliki niatan untuk membungkam warga yang kerap melayangkan kritik-kritik terhadap kinerja pemerintah melalui media sosial.

Menurut dia, kritik atau opini yang kemudian ditindak lanjuti ke jalur hukum biasanya karena dianggap sudah melanggar aturan yang berlaku. Donny menjelaskan, pemerintah tidak bisa melakukan penyaringan terhadap opini atau kritik yang biasanya diungkap masyarakat melalui akun media sosial masing-masing. Tapi kalau sudah merujuk kepada fitnah, upaya doxing dan lainnya tentu bisa diseret ke jalur hukum. (*)