Oleh : Raavi Ramadhan )*

Terorisme adalah musuh negara karena ia bisa menggerogoti dari dalam. Oleh karena itu para teroris wajib ditangkap, agar tak lagi mengganggu kedamaian di Indonesia.

Kita dikejutkan oleh pengeboman, penyerangan, dan penembakan, dan ternyata pelakunya adalah kelompok teroris. Mereka melakukan hal-hal negatif dan cenderung merusak, karena ingin melukai aparat. Mengapa selalu melanggar hukum? Penyebabnya karena mereka ngotot ingin mendirikan negara khilafah sedangkan hal itu tidak mungkin, karena Indonesia adalah negara pancasila.

Oleh karena itu terorisme wajib diberantas agar masyarakat aman dari ancaman pengeboman dan perusakan fasilitas umum. Jangan sampai keamanan dipertaruhkan gara-gara teroris, dan otak mereka memang sudah rusak karena telah ‘dicuci’. Mereka tak bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang ada hanya kebencian dan ambisi yang berbisa.

Direktur BNPT Brigjen Pol. Akhmad Nurwakhid menegaskan bahwa aksi radikalisme dan terorisme adalah musuh negara dan agama, karena tindakannya bertentangan dengan prinsip dan nilai agama yang universal dan luhur. Penganut radikalisme dan terorisme telah memecah-belah umat dan memunculkan fobia.

Brigjen Pol Nurwakhid melanjutkan, teroris dianggap sebagai musuh negara karena tindakan, perbuatan, maupun ideologi bertentangan dengan janji konstitusi yang sudah yang sudah menjadi kesepakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok teroris bertentangan dengan konsensus nasional, pancasila, UUD 1945, bhinneka tunggal ika, dan NKRI.

Dalam artian, karena kelompok teroris bertentangan dengan konsensus nasional, maka wajib diberantas. Bagaimana bisa mereka memiliki pemikiran yang gila, bahwa negara kesatuan republik Indonesia diubah menjadi negara dengan aturan dari 1 keyakinan tertentu? Hal itu yang terus mereka gaungkan, padahal jelas bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu jua.

Padahal kita jelas negara yang majemuk dan tidak mungkin diubah konsepnya oleh kelompok teroris tersebut. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak dapat dicapai, karena hasilnya akan sangat fatal. Akan tetapi, kelompok teroris dengan konsisten melakukan ancaman dampai perusakan fasilitas umum beneran, agar tujuannya terwujud untuk mendirikan negara khilafah.

Jika hal itu yang mereka inginkan, maka sama saja dengan menghianati hasil perjuangan para pahlawan dan juga proklamator. Tahun 1945 kita sudah sepakat bahwa Indonesia adalah negara Pancasila dan berpegang teguh pada UUD. Dasar negara ini tidak bisa diganti begitu saja, apalagi oleh kelompok teroris yang sama sekali tak punya jabatan di pemerintahan.

Ketika dasar negara sudah disepakati tahun 1945, sementara kelompok teroris baru masuk ke negeri ini medio 1999-2000, maka sudah sangat terlambat. Untuk apa mereka ingin mengubah prinsip sebuah negara? Jika ngotot ingin khilafah, maka dirikan saja negara sendiri di tempat yang lain, jangan malah membuat kerusuhan di Indonesia.

Mayoritas rakyat Indonesia, terutama yang ada dalam kelompok moderat, mendukung BNPT, Densus 88 antiteror, TNI, dan Polri, dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Mereka setuju bahwa kelompok teroris wajib diberantas karena bertindak kejam, dengan melakukan pengeboman di berbagai tempat di negeri ini. Bahkan tak ragu untuk mengorbankan dirinya sendiri sebagai pengantin bom, sungguh miris.

Masyarakat sadar bahwa Indonesia bisa hancur gara-gara teroris. Jangan sampai kita bernasib seperti negara lain di Asia Tengah, yang pemerintahannya runtuh dan kacau-balau karena ulah kelompok teroris.

Terorisme adalah musuh negara, karena selalu merusak perdamaian di Indonesia. Jangan sampai kita hancur gara-gara ulah kelompok teroris. Masyarakat juga paham bahwa terorisme sangat berbahaya dan mereka mendukung BNPT dan segenap pihak lain untuk memberantas kelompok teroris.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Terorisme adalah musuh negara karena ia bisa menggerogoti dari dalam. Oleh karena itu para teroris wajib ditangkap, agar tak lagi mengganggu kedamaian di Indonesia.

Kita dikejutkan oleh pengeboman, penyerangan, dan penembakan, dan ternyata pelakunya adalah kelompok teroris. Mereka melakukan hal-hal negatif dan cenderung merusak, karena ingin melukai aparat. Mengapa selalu melanggar hukum? Penyebabnya karena mereka ngotot ingin mendirikan negara khilafah sedangkan hal itu tidak mungkin, karena Indonesia adalah negara pancasila.

Oleh karena itu terorisme wajib diberantas agar masyarakat aman dari ancaman pengeboman dan perusakan fasilitas umum. Jangan sampai keamanan dipertaruhkan gara-gara teroris, dan otak mereka memang sudah rusak karena telah ‘dicuci’. Mereka tak bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang ada hanya kebencian dan ambisi yang berbisa.

Direktur BNPT Brigjen Pol. Akhmad Nurwakhid menegaskan bahwa aksi radikalisme dan terorisme adalah musuh negara dan agama, karena tindakannya bertentangan dengan prinsip dan nilai agama yang universal dan luhur. Penganut radikalisme dan terorisme telah memecah-belah umat dan memunculkan fobia.

Brigjen Pol Nurwakhid melanjutkan, teroris dianggap sebagai musuh negara karena tindakan, perbuatan, maupun ideologi bertentangan dengan janji konstitusi yang sudah yang sudah menjadi kesepakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok teroris bertentangan dengan konsensus nasional, pancasila, UUD 1945, bhinneka tunggal ika, dan NKRI.

Dalam artian, karena kelompok teroris bertentangan dengan konsensus nasional, maka wajib diberantas. Bagaimana bisa mereka memiliki pemikiran yang gila, bahwa negara kesatuan republik Indonesia diubah menjadi negara dengan aturan dari 1 keyakinan tertentu? Hal itu yang terus mereka gaungkan, padahal jelas bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu jua.

Padahal kita jelas negara yang majemuk dan tidak mungkin diubah konsepnya oleh kelompok teroris tersebut. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak dapat dicapai, karena hasilnya akan sangat fatal. Akan tetapi, kelompok teroris dengan konsisten melakukan ancaman dampai perusakan fasilitas umum beneran, agar tujuannya terwujud untuk mendirikan negara khilafah.

Jika hal itu yang mereka inginkan, maka sama saja dengan menghianati hasil perjuangan para pahlawan dan juga proklamator. Tahun 1945 kita sudah sepakat bahwa Indonesia adalah negara Pancasila dan berpegang teguh pada UUD. Dasar negara ini tidak bisa diganti begitu saja, apalagi oleh kelompok teroris yang sama sekali tak punya jabatan di pemerintahan.

Ketika dasar negara sudah disepakati tahun 1945, sementara kelompok teroris baru masuk ke negeri ini medio 1999-2000, maka sudah sangat terlambat. Untuk apa mereka ingin mengubah prinsip sebuah negara? Jika ngotot ingin khilafah, maka dirikan saja negara sendiri di tempat yang lain, jangan malah membuat kerusuhan di Indonesia.

Mayoritas rakyat Indonesia, terutama yang ada dalam kelompok moderat, mendukung BNPT, Densus 88 antiteror, TNI, dan Polri, dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Mereka setuju bahwa kelompok teroris wajib diberantas karena bertindak kejam, dengan melakukan pengeboman di berbagai tempat di negeri ini. Bahkan tak ragu untuk mengorbankan dirinya sendiri sebagai pengantin bom, sungguh miris.

Masyarakat sadar bahwa Indonesia bisa hancur gara-gara teroris. Jangan sampai kita bernasib seperti negara lain di Asia Tengah, yang pemerintahannya runtuh dan kacau-balau karena ulah kelompok teroris.

Terorisme adalah musuh negara, karena selalu merusak perdamaian di Indonesia. Jangan sampai kita hancur gara-gara ulah kelompok teroris. Masyarakat juga paham bahwa terorisme sangat berbahaya dan mereka mendukung BNPT dan segenap pihak lain untuk memberantas kelompok teroris.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Prita Mulyasari )*

Aksi Demonstrasi yang akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2021 akan menghambat penanganan Pandemi Covid-19. Masyarakat mengecam aksi unjuk rasa tersebut karena hanya akan meningkatkan kembali kasus Covid-19 dan mengganggu pemulihan ekonomi rakyat.

Demonstrasi adalah salah satu cara untuk mengekspersikan keinginan dan memprotes kebijakan. Sebuah unjuk rasa sangat wajar dilakukan di negara demokrasi. Penyebabnya karena hak untuk menyatakan pendapat dijunjung, walau dengan batas-batas tertentu.

Akan tetapi kegiatan demo di masa pandemi tentu dilarang dan sudah ada UU yang mengaturnya. Pelarangan ini bukan untuk membungkam para pemrotes, melainkan karena jika ada unjuk rasa, maka mengumpulkan massa. Sedangkan kegiatan itu jelas melanggar protokol kesehatan 10M, karena tidak bisa menjaga jarak dan otomatis membuat kerumunan.

Salah satu demo yang diantisipasi oleh masyarakat adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh, tanggal 28 Oktober 2021. Mereka yang bersatu dalam GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) akan berdemo di depan istana kepresidenan. Ining Elitos, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia menyatakan bahwa rencana demo memang bertepatan dengan sumpah pemuda, dan para buruh mengajak seluruh rakyat Indonesia.

Demo tersebut jelas ditentang oleh masyarakat karena melanggar Prokes. Meski pendemo berjanji akan mengenakan masker, tetapi mereka tak bisa menjamin akan memakainya terus selama unjuk rasa digelar. Penyebabnya karena saat demo berlagsung akan sangat gerah, karena diadakan di siang bolong, sehingga pasti banyak yanng melepas masker.

Padahal masker adalah garda pertama dalam melindungi tubuh dari Covid-19, sehingga melepas masker apalagi di kerumunan sangat berbahaya. Demo jelas menghambat penanganan pandemi, karena para pengunjuk rasa tidak tertib dan bisa menaikkan angka pasien Corona. Peyebabnya karena mereka melanggar prokes dan seenaknya sendiri.

Saat ini kurva kasus Covid sedang melandai, dan jumlah pasien menurut data dari tim satgas penanganan Covid, ‘hanya’ berkisar 400-an orang per hari. Namun ketika ada demo maka patut diwaspadai, karena bisa saja jumlah pasien melonjak drastis. Penyebabnya karena mereka tak tertib dalam melakukan protokol kesehatan dan berpotensi kena Corona.

Bayangkan saja ketika hanya ada 1 orang yang jadi OTG, dan ia menularkan Corona ke banyak pendemo lain yang tak tertib pakai masker dan tidak mau menjaga jarak. Jika unjuk rasa benar-benar dilakukan oleh ribuan orang, maka bisa minimal 1.000 orang yang kena Corona. Para pedemo apa tidak takut Corona? Sungguh mengherankan.

Apalagi jika para pendemo pulang dan berpotensi menularkan Corona ke keluarganya. Mereka juga bisa meyebarkan virus Covid-1 ke tetangga dan orang-orang yang ditemui saat perjalanan pulang. Apa tega mejadi penular virus dan melakuka hal yang melanggar aturan? Tetapi tidak mau ketika ditertibkan oleh aparat.

Seharusnya para pendemo menyadari bahwa saat ini masih masa pandemi dan membatalkan niatnya untuk berunjuk rasa. Jangan malah nekat berdemo dengan alasan memperingati hari sumpah pemuda, tetapi malah disumpahin oleh banyak orang karena melanggar ketertiban dan protokol kesehatan 10M.

Batalkan saja rencana untuk berdemo saat pandemi karena bisa menghambat penanganan pademi Covid di Indonesia. Untuk memperingati hari sumpah pemuda, selain mengadakan upacara maka bisa dengan cara lain yang lebih baik, misalnya dengan bakti sosial atau kegiatan postif lain. Bukanya berdemo yang bisa menyebabkan naiknya angka pasien Corona di Indonesia.

Alangkah tragisnya ketika ada demo yang hanya berlagsug selama 2 jam tetapi membawa derita selama 2 minggu.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Rebeca Marian )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan sumber konflik Papua. Keberadaan pelu ditumpas habis karena tidak saja menimbulkan korban jiwa namun juga menghambat pembangunan di Papua.
Kelompok Separatis Teroris (KST) ditengarai menjadi biang kerok penembakan Pesawat Smart Air yang hendak mendarat di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Ulah brutal KST tersebut mengakibatkan sayap pesawat di sebelah kiri berlubang. Saat pesawat hendak terbang kembali ke Oksibil, pesawat mengalami serangan tembakan berulang.

Diketahui pesawat Smart Air yang terbang dari Timika Menuju Kiwirok yang dipiloti oleh Guntardi tersebut membawa bahan makanan dan juga tiga orang penumpang dari aparat keamanan. Belum diketahui dari kesatuan atau instansi mana maupun identitas dari ketiga aparat keamanan yang ikut dalam pesawat. Saat ini pesawat sudah dilaporkan kembali ke Oksibil Ibukota Pegunungan Bintang.

Kol Arm Reza Nur Patria selaku Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih menuturkan belum mendapat informasi terkait keberadaan aparat keamanan di dalam pesawat yang mendapatkan serangan tembakan tersebut.

Sementara itu, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) Sebby Sambom menuturkan, pesawat tersebut ditembak karena diketahui membawa personel TNI.

Jika selama ini KST menyatakan berjuang untuk melepaskan Papua dari NKRI, aksi tersebut nyatanya hanya membuat masyarakat takut, kenyataannya rakyat sipil menjadi korban kekerasan dan penembakan.

Sebelumnya, Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, mengatakan KST merupakan sekelompok orang yang sering bergerombol dan melakukan gangguan keamanan. Paulus menegaskan bahwa dirinya selalu mengkategorikan KST sebagai free man. Hidupnya hanya melakukan kekerasan, menakutkan semua orang, mengancam semua orang dengan senjata.

Tentu saja kekejaman yang dilakukan KST yang dulu disebut KST tidak bisa ditolerir lagi. Negara juga harus segera berbuat atau bertindak. Agar korban jiwa di kalangan masyarakat Papua tidak lagi berjatuhan, negara harus bertindak tegas dan terukur.

Ketika negara bertindak tegas dan anggota KST menyerah, mereka harus dihadapkan ke proses hukum untuk mempertanggungjawabkan aksi kekerasan bersenjata yang meraka lakukan selama ini. Sebaliknya, jika tindakan tegas negara direspons dengan serangan bersenjata yang mematikan oleh KST, tidak salah juga jika prajurit TNI-Polri pun melancarkan serangan balasan atas nama bela negara dan melindungi segenap tumpah darah.

Eksistensi KST di Papua dengan semua aksi bejadnya selama ini pasti menimbulkan rasa takut yang tak berkesudahan bagi warga setempat. Tidak salah jika warga Papua meradang dan mengekspresikan kecemburuan mereka terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air di wilayah lain yang boleh menikmati dinamika kehidupan normal tanpa rasa takut oleh serangan dadakan dari KST.

Dengan adanya kekejaman yang sudah jelas melanggar HAM, tentu saja negara wajib hadir dengan tujuan yang jelas, yakni melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan. Ketika Papua kembali damai dan kondusif tanpa konflik yang melibatkan senjata api, pemerintah bisa dengan tenang melanjutkan pembangunan di Bumi Cenderawasih

Memerangi dan membebaskan Papua dari beragam teror dan kejahatan kemanusia oleh KST merupakan wujud nyata bagi negara untuk melindungi hak dasar masyarakat Papua. KST memang tidak henti-hentinya menyuarakan narasi untuk berpisah dari NKRI, kelompok tersebut juga menghalalkan segala cara seperti membuat kerusuhan, membakar fasilitas umum hingga melakukan penyerangan kepada aparat keamanan.

Perlu kita ketahui bahwa PBB telah menolak rencana referendum Papua, dan memutuskan bahwa Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Keputusan tersebut disampaikan oleh Duta Besar/wakil tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dian Triansyah Djani di Jenewa.

KST telah secara nyata menjadi sumber konflik bagi Papua, mereka kerap melakukan penyerangan untuk menunjukkan eksistensinya. Keberadaan kelompok tersebut juga telah secara nyata mengacaukan kedamaian masyarakat sipil yang tinggal di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Otjih.S )*

Dalam kurun periode 2 tahun Kabinet Kabinet Indonesia Maju, mahasiwa BEM UI menilai sejumlah K/L pada tingkat capaian kinerja yang buruk, 6 K/L bernilai rapor merah karena gagal dalam mengoordinasikan kementerian di bawahnya. Mereka menyoroti langkah pemerintah membuat Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan merevisi UU tentang Mineral dan Batubara, karena bertolak belakang dengan janji Jokowi-Ma`ruf mewujudkan prinsip hijau dan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Apakah benar pernyataan BEM UI ini? Secara ditelisik secara mendalam ternyata tidak benar. Ini bukti-bukti keberhasilan Jokowi-Amin.

Sampai saat ini masih ada sekitar 10,8 juta penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang belum mendapatkan akses program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2024. Untuk itu akan diupayakan untuk segera meningkatkan akses layanan JKN kepada para penduduk miskin ekstrem.

Pemberantasan kemiskinan ekstrem akan difokuskan di tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota di Indonesia, dari kegiatan pemetaan ditemukan daerah-daerah ini memiliki konsentrasi kemiskinan ekstrem yang tinggi dan sangat tinggi. Untuk itu akan dibuat akses JKN lebih kuat ke masyarakat, setidaknya mereka punya akses untuk kesehatan.

Tetapi program kesehatan sudah membaik dari waktu ke waktu, tercermin dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam program ini. Jumlah partisipasi masyarakat dalam JKN setidaknya sudah naik 48 persen pada 2015-2019. Begitu pula dari segi kemampuan bayar peserta, di mana iuran naik dari Rp28 ribu ke Rp42 ribu untuk kelas terendah pada periode yang sama. Adapun kontribusi dari Pemda, di mana daerah yang lebih maju berkontribusi lebih besar kepada rakyatnya agar bisa mendapat akses layanan (JKN) yang lebih merata.

Selama dua tahun pemerintahan, Presiden Joko Widodo menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM.

Pertama, Kebijakan penanganan pandemi difokuskan pada penyelamatan kesehatan dan daya tahan sosial ekonomi rakyat secara simultan. Penyelamatan kesehatan di antaranya pembentukan Satgas COVID-19, pendirian rumah sakit rujukan COVID-19, hingga upaya vaksinasi Corona. Presiden telah melakukan diplomasi internasional terkait pengadaan vaksin sejak pertengahan tahun 2020. Pengadaan vaksin baik produk jadi dan bahan mentah sehingga Indonesia menjadi negara dengan vaksinasi tertinggi nomor 6 (enam) di dunia. Penanganan pandemi COVID-19 Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada September 2021. Membaiknya kondisi pandemi di Tanah Air diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang melejit.

Kedua, kebijakan pembangunan dalam narasi Indonesia Sentris tetap dilaksanakan antara lain pembangunan sumberdaya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau dan hilirisasi industri. Pembangunan jalan tol, jembatan, bendungan hingga embung, sangat masif dilakukan di 2 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma`ruf. Selain itu juga pembangunan SDM seperti merdeka belajar, digitalisasi pendidikan, beasiswa semua level pendidikan, dan peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

Ketiga, kebijakan terkait keadilan, hukum dan HAM menjadi bagian penting dari implementasi transformasi progresif. Termasuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM, juga hak konstitusional untuk melakukan kritik. Keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas, pembuktian kapasitas SDM, dan berpartisipasi menjadi simbol persatuan Bangsa Indonesia.

Gelombang tiga virus corona (Covid-19) merupakan suatu hal yang niscaya atau pasti terjadi di Indonesia. Kendati masih belum diketahui secara pasti kapan akan terjadi, karena banyak negara yang sudah saat ini mengalami gelombang tiga padahal cakupan vaksinasi tinggi, tingkat protokol kesehatan (prokes) sudah baik.

Bahwa pemerintah berupaya untuk mengantisipasi lonjakan, karena sejumlah negara mengalami lonjakan kasus virus corona, diantaranya Rusia, Inggris, Jerman, China, Singapura, Belgia, Slovenia, Polandia, hingga Republik Ceko. Di China, akibat klaster dari turis, penerbangan jadi banyak yang dibatalkan kembali. Setidaknya sembilan provinsi mencatatkan kasus baru dalam jumlah yang tak sedikit.

Di Inggris, kasus virus corona mencapai 43.324 dalam sehari yakni pada 19 Oktober lalu. Alasan lonjakan terjadi karena kegiatan masyarakat sudah benar-benar dilonggarkan. Sementara di Rusia, ada penambahan lebih dari seribu kasus baru dalam sehari. Jumlah kematian pun lebih dari seribu kasus dalam sehari tepatnya pada 19 Oktober lalu sehingga pembatasan kegiatan diterapkan kembali (Red dari berbagai sumber).

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik)

Oleh : Dian Ari )*

Peringatan Hari Sumpah Pemuda dapat dimaknai sebagai momentum untuk memerangi radikalisme hingga Pandemi Covid-19. Dengan adanya peringatan tersebut, partisipasi Pemuda maupun mahasiswa dalam mengatasi persoalan bangsa diharapkan dapat meningkat.

Hari Sumpah Pemuda diperingati tiap tanggal 28 Oktober. Hari itu adalah titik balik ketika para pemuda bersatu untuk membangun Indonesia. Dalam konteks kekinian, pemuda khususnya mahasiswa dituntut untuk mengoptimalkan perannya dalam mengatasi berbagai persoalan di Indonesia, seperti radikalisme dan Corona, bukan justru berdemonstrasi yang rentan menularkan virus Corona.

Jika dulu tahun 1928 para pemuda berkumpul di Batavia (sekarang Jakarta) untuk melawan kolonialisme, maka saat ini seharusnya para pemuda bersatu melawan radikalisme. Mengapa harus radikalisme? Penyebabnya karena paham ini bisa menggerogoti negara dari dalam, dan selalu menebar ancaman serta pengeboman. Jangan sampai Indonesia jadi hancur akibat radikalisme.

Paham radikal bertentangan keras dengan Pancasila, dan mereka yang bergabung dalam kelompok radikal sangat intoleran. Oleh karena itu para pemuda seharusnya bersatu untuk melawan sikap intoleran, dan menggaungkan pluralisme serta toleransi. Di negara yang majemuk, seharusnya semua orang paham untuk saling menghormati, bukannya memaksakan kehendak.

Para pemuda bisa melawan radikalisme dan sikap intoleran dengan membuat trend di media sosial, misalnya dengan tagar #toleransi, lalu memviralkannya. Dengan membuat program seperti ini maka mereka mempromosikan toleransi dan menggugah persatuan di Indonesia. Mereka menyadari bahwa sumpah pemuda adalah momen yang baik untuk memulai persatuan, bukannya perpecahan.

Selain melawan radikalisme, para pemuda juga memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan memerangi Corona. Mereka masih sehat, tangkas, dan punya ide-ide brilian untuk melawan virus Covid-19 dan dampaknya. Awali dengan yang dekat dulu, misalnya bagi-bagi masker sekali pakai dan hand sanitizer. Dengan pembagian paket ini maka masyarakat akan sadar pentingnya menjaga protokol kesehatan 10M.

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menyatakan bahwa saat Sumpah Pemuda, maka pemuda bisa berkontribusi untuk mengatasi pandemi, karena mereka memiliki ide-ide segar. Dalam artian, pemuda masih lincah-lincahnya dan memanfaatkan energinya untuk menceburkan diri ke masyarakat. Salah satu caranya dengan mengadakan bakti sosial.

Bakti sosial menjadi pilihan karena dampak pandemi begitu luasnya, sehingga masyarakat yang kesulitan finansial bisa memperoleh paket sembako, dan bertahan hidup meski gajinya dipotong. Para pemuda juga memanfaatkan media sosial agar makin banyak orag yang menyumbangkan sebagian hartanya.

Cara lain untuk mengatasi Corona adalah dengan memviralkan Prokes di media sosial, dengan membuat status, berita, atau desain grafis. Sehingga makin banyak masyarakat yang sadar bahwa poin-poin dalam prokes ada 10, bukan hanya 3. Mereka makin sadar pentingnya pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjaga kebersihan lingkungan, mengganti baju, dan lain sebagainya.

Cara-cara ini ampuh dalam mengatasi dampak pandemi dan melawan radikalisme. Para pemuda memang sebaiknya menggunakan otak, tenaga, dan kreativitasnya untuk hal-hal yang berguna. Sayang sekali jika momen sumpah pemuda hanya dijadikan alasan untuk berdemo, yang rata-rata dilakukan di depan istana kepresidenan atau gedung walikota.

Demo di masa pandemi jelas terlarang karena melanggar protokol kesehatan, dan jangan marah ketika unjuk rasa dibubarkan. Para pemuda tidak seharusnya berdemo agar tak kena Corona, lagipula merepotkan masyarakat karena membuat kemacetan.

Peringatan hari sumpah pemuda menjadi sangat penting bagi para pemuda, karena seharusnya mereka bersatu melawan radikalisme, yang bisa merusak negara kita. Selain itu, para pemuda juga bersatu-padu melawan dampak pandemi. Jadikan peringatan hari sumpah pemuda untuk tetap solid, tetapi tidak usah berdemo karena melanggar protokol kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini