Pemerintah Menghargai Kritik dan Masukan dari Berbagai Kelompok Untuk Meningkatkan Kinerja

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Ia pun meminta pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jokowi ingin pelayanan publik semakin baik di masa mendatang. Dia berharap seluruh pihak ikut ambil bagian dalam mewujudkannya.

“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi, dan pelayanan publik harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” kata Jokowi beberapa waktu yang lalu. Jokowi mengatakan Indonesia telah mencapai banyak hal dalam urusan perbaikan pelayanan publik. Namun, dia menilai masih banyak aspek yang perlu perbaikan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang pelayanan publik selama ini terjebak para prosedur administratif. Menurtnya, perlu ada ikhtiar berkelanjutan untuk membenahinya.

“Kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif, dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan, sikap kritis baik untuk negara demokrasi. Dia pun menyatakan menghargai setiap kritik yang ada. “Saya menghargai setiap kritik. Dan sikap kritis itu justru bagus untuk negara demokrasi,” ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi.

Disisi lain, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan pihak Istana tidak memiliki niatan untuk membungkam warga yang kerap melayangkan kritik-kritik terhadap kinerja pemerintah melalui media sosial.

Menurut dia, kritik atau opini yang kemudian ditindak lanjuti ke jalur hukum biasanya karena dianggap sudah melanggar aturan yang berlaku. Donny menjelaskan, pemerintah tidak bisa melakukan penyaringan terhadap opini atau kritik yang biasanya diungkap masyarakat melalui akun media sosial masing-masing. Tapi kalau sudah merujuk kepada fitnah, upaya doxing dan lainnya tentu bisa diseret ke jalur hukum. (*)

Tinggalkan Balasan