Jakarta – Konsultan pajak Surabaya dan pajak itu sendiri memiliki peran berkesinambungan yang cukup penting sebagai sumber pendapatan kas Negara. Namun, bagi sebagian orang nampak masih enggan untuk mengurus kewajiban pajaknya. Ini mungkin dikarenakan mereka mungkin belum sadar bahwa manfaat pajak itu begitu besar, sehingga penting untuk taat dalam membayarkan pajak. Pajak yang diperoleh dari rakyat, kemudian hasilnya juga akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Sekarang ini, sebagai salah satu instrumen penerimaan negara, hasil dari pembayaran pajak sangatlah penting untuk meningkatkan produktivitas Negara. Dimana ini berperan dalam terlaksananya pembangunan nasional yang bisa dijalankan dengan semakin produktif. Hal ini ditujukan untuk bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerimaan Negara yang diperoleh dari dalam negeri yang bersumber dari sektor pajak, mencerminkan kemandirian dari bangsa ini.

Pajak bisa dikatakan sebagai sebuah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan perekonomian suatu Negara yaitu sebagai salah satu sumber dana pemerintah. Dimana sumber dana ini digunakan untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian, pajak memiliki fungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi.

Penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana jumlah penerimaan tersebut baik dalam jumlah nominal maupun persentase. Selain itu, persentase dari jumlah Wajib Pajak masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah. Beberapa bentuk kesadaran yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak salah satunya adalah kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Pentingnya peran pajak bagi pembangunan Negara yaitu:

  1. Pembangunan Infrastruktur dan fasilitas umum yang berjalan dengan baik
    Berbagai infrastruktur dan fasilitas umum bisa dibangun dengan baik melalui dana yang diperoleh atau bersumber dari pajak. Pembangunan fasilitas umum bisa berkembang dengan pesat dengan dana yang bersumber dari pembayaran pajak. Setiap pasar tradisional bisa dikembangkan menjadi modern sebagai pusat perbelanjaan yang nyaman dan aman. Semua itu dibiayai dengan pajak yang telah anda bayarkan.
  2. Fasilitas pendidikan merata dan berkualitas
    Dengan taat membayarkan pajak secara tepat waktu, maka anda bisa membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata bagi setiap orang. Ketika setiap orang taat membayar pajak, maka pendidikan akan lebih terjamin dan merata bagi setiap masyarakat.
  3. Tersedianya fasilitas kesehatan yang memenuhi standar bagi setiap masyarakat
    Ketika anda membayar pajak, maka setiap program untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat juga bisa terlaksana lebih lancar. Seperti langkah untuk memperbaiki gizi ibu hamil, balita, masyarakat, serta peningkatan pelayanan kesehatan untuk para lansia.
  4. Keamanan dan ketertiban terjaga
    Pajak yang anda bayarkan memiliki peran yang sangat penting, karena bisa digunakan untuk memperkuat pertahanan keamanan dan penjagaan ketertiban di dalam negara kita.
  5. Pengembangan pariwisata
    Dewasa ini sektor pariwisata memang menjadi fokus utama bagi banyak orang. Banyak objek wisata baru kekinian yang mulai muncul dan menarik minat para wisatawan, terutama wisatawan asing dari luar negeri. Objek wisata yang sudah dibuka akan memerlukan biaya untuk perawatan dan pengembangannya. Untuk itu, pajak yang anda bayarkan akan membantu pemerintah dalam mengembangkan objek wisata tersebut. (*)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari US – ASEAN Business Council yang mewakili 39 korporasi besar berskala global yang berbasis di Indonesia, Singapura, Hongkong dan Amerika Serikat secara virtual pada Selasa (24/08). Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada potensi kerjasama yang dapat dilakukan untuk mempercepat Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). Pertemuan dibuka oleh Chairman, President dan CEO dari US – ASEAN Business Council, Ted Osius yang memperkenalkan delegasinya, termasuk Batara Sianturi, Vice Chairman dari US – ASEAN Business Council.

Dalam pertemuan ini, Menko Airlangga menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dengan pelaku bisnis agar pemulihan ekonomi nasional dapat dipercepat, sejalan dengan pemulihan ekonomi global. “Seperti kita ketahui bersama, pertumbuhan ekonomi global sudah on track. Tiongkok dan Amerika Serikat bahkan mencatatkan pertumbuhan ekonomi tinggi di angka 7,9% dan 12,2% year on year. Pemerintah Indonesia optimistis, pemulihan ekonomi akan segera terwujud jika kolaborasi global terus ditingkatkan,” ujar Menko Airlangga.

Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 7,07% (YoY) pada kuartal kedua tahun ini. Angka pertumbuhan tertinggi secara kuartal sejak krisis 2007 – 2008 silam. Pertumbuhan ini juga tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan. Namun, Pemerintah Indonesia juga mewaspadai angka pertumbuhan yang relatif lebih rendah pada kuartal ketiga tahun ini, karena melonjaknya kasus positif Covid-19 akibat varian Delta. Untuk mengantisipasinya, Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dengan memberlakukan PPKM secara lebih ketat yang terbukti efektif menekan jumlah kasus aktif dan juga tingkat penularan kasus Covid-19. Selain itu, Pemerintah juga terus mempercepat program vaksinasi nasional. Sekitar 90,68 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia dimana 58 juta diantaranya merupakan vaksin dosis pertama dan 32,23 juta adalah vaksinasi dosis kedua. “Kolaborasi dengan dunia usaha sangatlah penting untuk memastikan ketersediaan vaksin tetap terjaga, dan juga pelaksanaan program vaksinasi untuk daerah yang remote agar segera tercipta kekebalan komunal atau herd immunity,” ujar Menko Airlangga.

Efektivitas pengendalian laju penularan Covid-19 merupakan kunci, agar pemulihan ekonomi berjalan optimal dan target pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini dan tahun depan dapat tercapai. Menko Airlangga mengatakan,”Pemerintah optimistis dapat mencapai angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 3,7 hingga 4,5% di tahun 2021 dan di kisaran 5 hingga 5,5% di tahun 2022.” Selain menyiapkan strategi kebijakan ekonomi yang tepat untuk memulihkan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan mempersiapkan pekerja Indonesia untuk bertransformasi secara digital. Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran PEN untuk tahun 2021 melalui refocusing anggaran. Saat ini, anggaran PEN telah mencapai Rp 744,77 Triliun atau USD 51,3 Miliar. Menko Airlangga mengatakan,”peranan digitalisasi dalam industri manufaktur utama merupakan implementasi dari revolusi industri 4.0 yang akan meningkatkan ekspor, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi diatas 7%.”

Pemerintah juga mendorong pengembangan UMKM agar pemulihan ekonomi dapat segera terwujud. Selama pandemi, 40% dari pelaku usaha UMKM telah menggunakan jaringan marketplace atau memasarkan produknya secara online. Ini sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong transformasi digital untuk mempercepat inklusi keuangan bagi pelaku usaha UMKM. Data Bank Indonesia menunjukkan, proyeksi nilai transaksi melalui e-commerce bahkan diperkirakan melonjak hingga 39,1% menjadi Rp 390 Triliun di tahun ini. Hal ini disambut baik oleh pelaku usaha yang tergabung dalam US ABC yang juga mendorong kolaborasi dalam berbagai bidang, seperti misalnya di bidang kesehatan melalui program vaksinasi, obat dan farmasi dan imunisasi, dan juga di bidang digital payment untuk e-commerce yang behubungan dengan kegiatan UMKM, dukungan kepada data center, aliran data, perasuransian dan peta jalan Indonesia.

Pemerintah juga menyiapkan fasilitas infrastruktur pendukung untuk mempercepat transformasi digital melalui perluasan wilayah layanan 4G, pembangunan sejumlah data center di wilayah dan memulai proses implementasi teknologi 5G tahun depan. “Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mempersiapkan talenta digital yang sangat dibutuhkan dalam persaingan bisnis di masa depan. Kami memperkirakan dibutuhkan sekitar 9 juta talenta digital dalam waktu 15 tahun mendatang,” ungkap Menko Airlangga. Berdasarkan Compound Annual Growth Rate (CAGR), pasar data center Indonesia mencapai 23% angka tertinggi untuk wilayah Asia Tenggara. Potensi ekonomi digital Indonesia bahkan diprediksi dapat meningkat 283% dari USD 44 Miliar di tahun 2020 menjadi USD 124 Miliar di tahun 2025. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2021 mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park di Pulau Batam yang diperuntukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia. Nongsa Digital Park diperkirakan akan membutuhkan investasi sebesar Rp 16 Triliun atau USD 1,1 Miliar dan dapat menciptakan lapangan kerja untuk 16.500 orang. Pemerintah juga memberikan sejumlah insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus, seperti insentif fiskal.

Pemerintah juga membuka kesempatan kepada pelaku usaha agar terlibat dalam pengembangan korporasi agrobisnis melalui pengembangan food estate atau lahan pangan baik untuk komoditas padi atau lainnya, dan juga pengembangan energi terbarukan untuk green, blue, circular economy. Menko Airlangga mengatakan,”pandemi Covid-19 mengajarkan betapa pentingnya pengembangan sektor kesehatan, maka Pemerintah mendorong pelaku usaha untuk terlibat dalam pembangunan manufaktur vaksin yang diproduksi di Indonesia mengingat populasi yang besar dan pengembangan kolaborasi lain di bidang teknologi kesehatan, sebagai upaya antisipasi untuk ketahanan kesehatan.” (*)

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memastikan pemerintah akan menindak tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan sebagai penguatan upaya pencegahan gelombang ketiga penyebaran Covid-19 di Indonesia. Menkominfo Johnny mengungkapkan, pemerintah menemukan beberapa pelanggaran, salah satunya dalam implementasi penggunaan Peduli Lindungi. Pelanggaran seperti ini acap kali ditemukan di tempat wisata dan restoran.

“Kami melakukan identifikasi di lapangan dan ditemukan hanya satu orang atau perwakilan dari kelompok yang diharuskan untuk melakukan scanning QR Code agar kapasitas tempat wisata tidak cepat penuh,” ujarnya, Selasa 26 Oktober 2021.

Padahal, menurut Menkominfo Johnny, penggunaan aplikasi PeduliLindungi menjadi aplikasi penting untuk mengendalikan pandemi di tengah peningkatan mobilitas masyarakat. Menkominfo mendorong agar masyarakat terus menggunakan dan mempromosikan PeduliLindungi. “Terkait hal ini perlu disampaikan bahwa aplikasi ini telah digunakan sebanyak 121,3 Juta kali,” katanya.

Di sisi lain, sejumlah bar dan klub malam juga masih beroperasi tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Bahkan, di beberapa bar, para pengunjung tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar dan video untuk menutupi potensi pelanggaran yang terjadi.

Menkominfo Johnny menambahkan, pemerintah juga melakukan pengawasan lebih lanjut di setiap tempat transit/transportasi. Masih terdapat beberapa rest area dan tempat lain yang tidak memaksa pengunjung untuk melakukan scanning melalui PeduliLindungi. “Pemerintah tidak akan ragu menindak tempat hiburan yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Menkominfo menyampaikan apresiasi terhadap para anggota Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia (APKI) yang telah menerapkan protokol kesehatan ketat dalam pembukaan kembali area pusat kebugaran, sesuai SE Kemenparekraf.

“Hal ini bisa jadi contoh, bahwa pembukaan ruang publik bisa dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Agar semua pihak bisa terlindungi dari penyebaran Covid-19 secara bersamaan perekonomian dan aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan,” ujar Johnny. (*)

Jakarta – Pemerintah telah menjalankan program vaksinasi nasional sejak Januari 2021. Upaya ini merupakan salah satu langkah memulihkan kesehatan masyarakat Indonesia. Pemulihan kesehatan juga berdampak bagi pemulihan ekonomi dan kembalinya produktivitas masyarakat seperti semula.

“Protokol kesehatan (Prokes) adalah elemen yang sangat penting selama masih ada pandemi COVID-19. Prokes tetap jalan terus meskipun program vaksinasi sudah berjalan seperti saat ini,” ujar dr. Reisa Broto Asmoro, Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 pada Dialog Produktif bertema Protokol Jalan, Ekonomi Aman yang diselenggarakan KPCPEN dan disiarkan di FMB9ID_IKP, beberapa waktu yang lalu.

Sudah lebih dari satu tahun masyarakat menjalankan prokes selama pandemi. Harapannya, masyarakat sudah lebih memahami pentingnya prokes sebagai cara agar tidak menambah kasus COVID-19.

“Mungkin memang masyarakat mulai jenuh dengan terus menerus mendisiplinkan diri menjalankan prokes ini. Namun untuk bisa terbiasa dengan hal baru memang butuh proses. Memang harus terus menerus diingatkan untuk disiplin menjaga prokes,” tambah dr. Reisa.

dr. Reisa juga berpesan agar masyarakat tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk divaksinasi, “Kalau masyarakat sudah berkesempatan untuk divaksinasi, manfaatkanlah vaksin tersebut jangan ditunda dan jangan ragu karena berita yang belum pasti kebenarannya,” imbaunya.

“Memang kalau kita ingin segera keluar dari pandemi COVID-19 tentu kita mengutamakan proteksi. Itulah kenapa kekebalan kelompok atau herd immunity menjadi tujuan dari program vaksinasi. Ditambah lagi dengan protokol kesehatan demi melindungi diri dan orang-orang yang belum mendapatkan vaksin,” tutup dr. Reisa.

Dari kacamata ekonomi kesehatan, vaksinasi adalah metode pencegahan yang efisien. “Sebagai ilustrasi, katakanlah biaya vaksinasi COVID-19 seharga 900 ribu rupiah, maka kita bisa mencegah diri dari penularan penyakit. Dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan apabila terkena COVID-19 yang rata-rata perawatannya memerlukan 9-10 hari, biaya vaksinasi lebih efisien. Apabila kita bekerja sehari mampu menghasilkan 500 ribu maka kita bisa kehilangan potensi penghasilan 5 juta akibat dirawat COVID-19,” terang Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr. PH, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI.

Prof. Hasbullah juga menjelaskan akibat COVID-19, anggaran belanja negara defisit hingga lebih dari 1.000 triliun rupiah. “Karena COVID-19 yang tidak teratasi membuat perekonomian tidak bergerak. Sehingga kita semua sebenarnya adalah korban COVID-19. Pemerintah sadar betul apabila masyarakat tidak dipulihkan kesehatannya, serta perilaku masyarakat tidak didisiplinkan, ekonomi menjadi sulit bergerak. Pemerintah pun berinvestasi dengan vaksinasi dan melalui 3T,” ujarnya.

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. (*)

Jakarta – Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendukung langkah TNI-Polri menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Aksi teror KKB kepada masyarakat dinilai selalu meresahkan masyarakat.

“Saya mendukung penuh langkah penumpasan KKB yang meresahkan warga sipil dan merongrong kedaulatan negara. Genealogi kelompok ini adalah teror dan akan terus melakukannya,” kata Syarief di Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Syarief menilai tidak ada ruang dialog dengan KKB, sehingga TNI-Polri tidak perlu ragu melakukan tindakan penanggulangan yang tuntas. Menurut Syarief, KKB adalah musuh negara dan rakyat Indonesia sehingga sudah seharusnya ditumpas sampai ke akar-akarnya.

“Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Selama 20 tahun terakhir, pemerintah telah mengucurkan alokasi dana otonomi khusus (otsus) dan dana tambahan infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 138,65 triliun,” ujarnya.

Hal itu, menurut Syarief, merupakan kebijakan afirmasi dan prioritas pembangunan yang menjelaskan komitmen pemerintah dalam membangun Papua dan Papua Barat untuk maju dan bersaing seperti daerah lain di Indonesia.

Dengan instrumen dana Otsus dan dana tambahan infastruktur, kata Syarief, seharusnya pembangunan fisik dan non-fisik, infrastruktur, dan sumber daya manusia berjalan dengan baik serta cepat.

“Kenyataannya tindakan teror tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan KKB hanya bertujuan untuk mengacau dan teror,” ujar politikus Partai Demokrat ini.

Menurut Syarief, jika kejadiannya seperti itu maka tidak ada jalan lain bagi TNI-Polri selain melakukan upaya penanggulangan teror yang lebih tegas. Syarief mengatakan apabila teror terus dibiarkan, maka korban dari kalangan aparat dan warga sipil akan terus berjatuhan, sehingga KKB tidak bisa dibiarkan dan harus ditumpas sampai ke akar-akarnya.

Syarief meyakini masyarakat Papua dan Papua Barat sangat mendambakan kedamaian, aktivitas perekonomian, peribadatan, dan kehidupan sosial pada umumnya berjalan aman serta sentosa. “Apa yang dilakukan KKB telah merenggut kebahagiaan rakyat. Tindakan keji gerombolan bersenjata ini hanya akan menghambat pembangunan yang tengah digalakkan pemerintah,” katanya.

Syarief mengatakan tindakan KKB jelas menunjukkan tujuannya hanya teror, penculikan, pembunuhan, dan makar karena itu TNI-Polri sudah saatnya meredifinisi tugas dan perannya dalam menyelamatkan warga sipil dan mempertahankan kedaulatan NKRI. (*)

Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tak pernah main-main dalam pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pidato pada Sidang Tahunan MPR/DPR diakses dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (14/8) beberapa waktu yang lalu.

Untuk memberantas korupsi, Jokowi menuturkan, upaya pencegahan harus ditingkatkan dengan tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien.

Mantan wali kota Solo itu mengatakan, fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa ditukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi.

Ia meminta agar semua kebijakan yang diambil harus tetap mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM.

Ia juga menyinggung nilai-nilai demokrasi yang tak bisa ditawar. Salah satunya, termasuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang mundur pada Desember mendatang harus tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia,” katanya.

Jokowi menghadiri proses Sidang Tahunan MPR RI dan menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka HUT RI ke-75 di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, setahun yang lalu.

Mantan Wali Kota Solo itu hadir dengan balutan busana adat khas Sabu, Nusa Tenggara Timur. Kehadirannya disambut oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyala Mataliti dan Ketua DPR Pian Maharani yang sudah hadir terlebih dulu di lobby Gedung Nusatara atau Gedung Kura-kura. (*)