JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya konsentrasi pada masalah kesehatan di tengah pandemi. Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas untuk mendorong pemerataan ekonomi yang masih sangat timpang.

“Pengembangan SDM berkualias tetap jadi prioritas. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang murahkan logistik untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia terus diupayakan,” katanya pada pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senin (16/8/2021) yang lalu.

Jokowi menjelaskan bahwa reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan juga tetap menjadi agenda utama. Sementara masalah kesehatan, kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan di tengah pandemi.

Akan tetapi ada hikmah di situ. Presiden menambahkan bahwa pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri. Termasuk pengembangan vaksin merah-putih, dan oksigen untuk kesehatan.

“Ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin dan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapapun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini,” jelasnya. Di saat yang sama, pemerintah, tambah Jokowi bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional.

Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa. Sebab, menurutnya perang melawan Covid-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi. “Melalui diplomasi vaksin ini, kita telah menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia berperan aktif untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ucapnya. (*)

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, Kabaharkam Polri Komjen Arief Sulistyanto, serta segenap Pejabat Mabes TNI dan Mabes Polri meninjau serbuan vaksinasi di Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Rabu (22/9/2021).

Di Kampus UNP sebanyak 1.000 peserta yang menjadi target vaksinasi, baik dari masyarakat umum, remaja maupun mahasiswa. Vaksinasi ini melibatkan 54 vaksinator dari TNI-Polri kolaborasi Korem 032/WBR dengan Polda Sumbar.

Panglima TNI mengatakan, dengan pendekatan kultural pada masyarakat maka masyarakat akan mengikuti apa yang dianjurkan. Itu termasuk di antaranya disiplin protokol kesehatan (prokes) dan pentingnya vaksinasi guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

Selanjutnya, Panglima TNI memantau dan menyapa para peserta vaksinasi melalui virtual di 10 Kodim jajaran Korem 032/WBR dengan total target 5.130 orang. Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI juga menyapa Dandim 0309/Solok dan menyampaikan bahwa stok vaksin yang masih ada agar dihabiskan saja sehingga masyarakat dapat divaksin secara merata.

Panglima TNI menegaskan bahwa kerja sama, sinergi dan kolaborasi 4 Pilar agar terus dilaksanakan dengan baik, selalu dikontrol positivity rate nya, juga testing dan tracing kontak erat harus diperbanyak.

“Para petugas juga terus menyampaikan sosialisasi yang kuat kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan masker dan Prokes supaya kita terhindar dari Covid-19,” tuturnya. (*)

JAKARTA – Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan bahwa penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini, pada prinsipnya adalah uji coba pelonggaran mobilitas dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat dengan penuh kehati-hatian.

Pengetatan metode testing menjadi PCR untuk moda transportasi udara wilayah Jawa -Bali dan non Jawa – Bali level 3 dan 4, merupakan bagian dari ujicoba pelonggaran mobilitas dengan prinsip kehati-hatian tersebut. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi kebijakan yang sekarang diterapkan, dan tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan di masa yang akan datang.

“Pengguna RT-PCR sebagai metode testing yang lebih sensitif dapat mendeteksi orang terinfeksi lebih baik daripada metode testing rapid antigen. Sehingga potensi orang terinfeksi untuk lolos dapat dicegah. Sehingga mencegah orang tersebut menulari orang lain dalam suatu tempat dengan kapasitas padat,” Wiku menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers di Graha BNPB, Kamis (21/10/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Terkait penentuan leveling kabupaten/kota, pendataan hasil leveling per kabupaten/kota telah diinput dengan berbagai metode. Baik yang konvensional maupun digital yang disesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana di masing-masing daerah.

Data yang terkumpul untuk perhitungan indikator laju penularan maupun respon kesehatan ini diakumulasi dari data yang dikumpulkan dari sistem NAR (new all record) serta verifikasi dari setiap Dinas Kesehatan yang langsung melaporkan ke bagian Public Health Emergency Operations Center (PHEOC) di Kementerian Kesehatan.

“Dan hasil level PPKM per kabupaten kota secara nasional dapat dipantau oleh publik pergerakannya di https://vaksin.kemkes.go.id di bagian situasi COVID-19,” tambah Wiku.

Disamping itu, terkait pencapaian herd immunity masyarakat, pertimbangan strategi kebijakan didasarkan pada fakta dan data yang ada dilapangan. Serta berpijak pada hasil monitoring dan evaluasi kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya.

Selain itu, menurutnya pemerintah sedang melakukan serosurvei untuk mengetahui kadar antibodi yang terbentuk di masyarakat. Baik akibat vaksinasi atau pasca tertular. Hasil analisis data PeduliLindungi juga digunakan untuk mengetahui efektivitas skrining kesehatan yang digunakan di berbagai fasilitas publik.

“Kedua hasil ini dapat menjadi dasar penentuan strategi pengendalian ke depan khususnya pada periode kritis yaitu libur Natal dan Tahun Baru,” tegas Wiku. (*)

Oleh : Alfred Jigibalom, Mahasiswa Papua tinggal di Bali

Kelompok Separtis dan Teroris (KST) adalah ancaman bagi warga Papua. Namun mereka tidak usah takut karena pemerintah menjamin keamanan dan berusaha agar KST diberantas hingga ke akarnya. Keselamatan warga sipil diutamakan, dan Satgas Nemangkawi berusaha keras untuk meminimalisir gangguan, baik dari KST maupun OPM.

Kedamaian di Papua adalah hal yang selalu didambakan tetapi kadang terusik karena serangan dari KST. Sejak mereka dilabeli sebagai kelompok teroris (sebelumnya bernama Kelompok Kriminal Bersenjata), selalu gencar dalam menyerang aparat, bahkan warga sipil. Alasan yang selalu digunakan adalah korban bukanlah masyarakat umum, melainkan intel yang menyamar, padahal ia benar-benar sipil.

Untuk mengamankan warga sipil Papua sekaligus memberangus KST, maka pemerintah membentuk Satgas Nemangkawi. Satuan tugas ini adalah gabungan dari prajurit TNI dan Polri, yang bertugas sejak tahun 2018. Satgas sudah berkali-kali melakukan operasi penangkapan, bahkan merangsek hingga ke markas KST. Tujuannya agar tiap anggota mereka tertangkap dan tak lagi mengganggu masyarakat.

Warga sipil menerima pengamanan dari Satgas Nemangkawi, karena sebagai WNI mereka berhak untuk mendapatkan rasa aman dan ingin agar hidupnya selalu damai. Ketika ada ancaman KST, maka mereka bisa saja terancam nyawanya, sehingga mau tak mau mengungsi. Namun ketika ada Satgas maka KST tidak berkutik, kalaupun ada kontak senjata maka anggota KST yang kalah.

Sepanjang tahun 2020, Satgas Nemangkawi sudah menangkap 105 anggota KST dan mengamankan 48 pucuk senjata api. Prestasi ini patut diapresiasi, karena makin sering ada operasi, makin banyak pula anggota KST yang tertangkap. Mereka langsung diinterograsi agar memberi informasi di mana markasnya, karena kebanyakan lokasinya masih tersembunyi.

Prestasi Satgas Nemangkawi membuat mereka diperpanjang lagi masa tugasnya selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak 1 juni 2021. Hal ini diungkapkan oleh Asisten Operasional Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto. Dalam artian, diharap akan lebih banyak lagi operasi yang berhasil, sehingga keamanan benar-benar tercipta di Bumi Cendrawasih.

Diterjunkannya banyak prajurit TNI dan Polri murni untuk menjaga keamanan warga sipil. Penyebabnya karena jika di suatu wilayah hanya ada masyarakat biasa, maka KST bisa saja menyerang diam-diam (biasanya pada tengah malam sampai pagi buta) lalu akan ada teror berkepanjangan. Kita tentu tidak mau terjebak dalam kondisi buruk ini, bukan?

Ketika ada banyak prajurit TNI dan Polri di Papua, maka dianggap wajar-wajar saja, bukankah aparat adalah sahabat rakyat? Jadi jangan takut duluan, karena mereka datang untuk menjaga agar tidak ada serangan KST dan hal-hal buruk lainnya. Mereka adalah guardian yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan warga sipil.

Jangan ada yang menuduh sembarangan dan berkata bahwa keberadaan TNI dan Polri di Papua sama saja dengan pemberlakuan Daerah Operasi Militer. Tidak ada keinginan dari aparat untuk membuat wilayah Papua menjadi daerah milik militer, karena mereka berfungsi sebagai pengayom, bukan untuk membuat warga jadi takut.

TNI dan Polri adalah penjaga wilayah Indonesia, jadi amat wajar jika mereka turut bertanggungjawab atas keselamatan rakyat Papua. Sebagai prajurit, mereka rela berkorban demi melindungi banyak orang, dan rela untuk luka-luka bahkan sampai gugur dalam tugasnya.

Pemerintah benar-benar menjamin keamanan masyarakat Papua, tak heran makin banyak prajurit yang ditugaskan di sana. Mereka dengan gagah berani melawan KST bahkan rela berkorban nyawa. Penerjunan Satgas Nemangkawi adalah bentuk perhatian dari pemerintah, agar seluruh warga di Bumi Cendrawasih aman dari ancaman KST. (*)

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan para tokoh yang tergabung dalam ‘Gerakan Suluh Kebangsaan’ meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mendengar suara rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Moeldoko menerima aspirasi para tokoh tersebut saat bertemu semalam. Ia mengklaim bahwa Jokowi tak pernah berubah dan tetap mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

“Intinya Presiden harus firm menjalankan roda pemerintahan sampai pelantikan yang kedua berikutnya. Supaya tetap presiden mendengarkan suara-suara rakyat. Kan presiden enggak berubah, tetap mendengarkan itu (suara rakyat),” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9) yang lalu.

Moeldoko mengungkapkan dalam pertemuan itu, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Alissa Wahid juga turut menyampaikan praktik ‘buzzer’ yang justru membuat komunikasi di media sosial menjadi tidak bagus.

“Di antaranya itu dibahas dalam pertemuan. Mengganggu komunikasi, saya juga enggak setuju udah lah jangan membicarakan kurang yang mengenakan atau kurang diterima,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Moeldoko para tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan itu juga meminta waktu untuk bisa bertemu langsung dengan Jokowi. Ia mengaku sudah menyampaikan langsung keinginan para tokoh tersebut kepada Jokowi.

Menurutnya, Jokowi menyambut baik permintaan para tokoh itu. Mantan Panglima TNI itu mengatakan bahwa Jokowi meminta dirinya mengatur pertemuan dengan tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan.

“Pak Moeldoko siapkan untuk kita bertemu para tokoh-tokoh semuanya yang lebih besar untuk bisa dialog sambil enak lah (santai) begitu. Nanti kita siapkan” kata Moeldoko menirukan respons Jokowi.

Para tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan yang hadir dalam pertemuan dengan Moeldoko antara lain, Mahfud MD, Franz Magnis Suseno, Sarwono Kusumaatmadja, Helmy Faishal, Ahmad Suaedy, Alissa Wahid. Kemudian A. Budi Kuncoro, Syafi Ali, Prof. KH Malik Madany, Romo Benny Susetyo, Rikad Bagun, Alhilal Hamdi, dan Siti Ruhaini. (*)

Pemerintah mengingatkan dampak negatif dari aksi demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja yang terjadi belakangan ini. Salah satunya pemulihan ekonomi akan terhambat. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan aksi demo yang digelar di masa pandemi berpotensi menambah kasus COVID-19.

“Karena ini tidak hanya membahayakan kepada diri sendiri, tetapi kepada masyarakat sekitar,” ucapnya. Airlangga melanjutkan, jika kasus COVID-19 meningkat karena aksi demo yang berlangsung saat ini, maka berpotensi menghambat pemulihan ekonomi nasional. “Nah apabila jumlah mereka yang terpapar COVID-19 meningkat ya tentunya akan berakibat juga pada pemulihan ekonomi,” tambahnya.

Airlangga pun mengingatkan bahwa saat ini masih dalam penerapan PPKM tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oleh karean itu dia pemerintah sudah meminta petugas untuk menindak para pendemo sesuai dengan aturan.

“Dalam PPKM sudah jelas aturannya dan pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini tidak hanya membahayakan kepada diri sendiri, tetapi kepada masyarakat sekitar,” ucapnya.

Lalu apa tanggapan Airlangga soal penolakan Omnibus Law Cipta Kerja? Menanggapi hal itu, Airlangga menegaskan bahwa ada sekitar 30 juta masyarakat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. Data itu dicatat oleh penyelenggara Kartu Prakerja.

“Secara konkrit lebih dari 30 juta masyarakat Indonesia, sekali lagi 30 juta masyarakat Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi ini terekam by name by address ada di kantornya Kartu Prakerja,” ucapnya. “Dan dari 30 juta lebih tersebut yang sudah memenuhi persyaratan untuk memasuki pelatihan adalah 5,6 juta. Sehingga 5,6 juta ini juga membutuhkan lapangan kerja baru,” tambahnya.

Pemerintah yakin dengan adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja bisa mendatangkan investasi baru yang membuka lapangan kerja baru. Dengan begitu bisa mengakomodir puluhan juta masyarakat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. “Jadi pemerintah tidak bisa berdiam hanya untuk mendengarkan mereka yang menggerakkan demo dan jumlah federasi yang mendukung undang-undang kita juga ada 4 konfederasi buruh besar dan itu yang menjadi basis daripada klaster ketenagakerjaan,” tuturnya. (*)

Oleh : Robert Patiray )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan gerombolan keji yang sering melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengganggu kondusifitas di Papua. Mereka patut ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Apa yang Anda ingat tentang Papua? Kawasan paling timur di Indonesia ini seharusnya diingat karena keelokan alamnya, atau Puncak Jayawijaya yang bersalju. Namun alangkah sayangnya ketika ada yang mengingat Papua karena identik dengan pemberontak alias KST, karena mereka memang sering membuat kerusuhan di Bumi Cendrawasih.

KST lagi-lagi membuat kerusuhan di Kabupaten Intan Jaya, Papua dan melakukan kontak senjata, tanggal 26 oktober 2021. Pada peristiwa itu Serka Asep, anggota Satgas Mandala tertembak. Beruntung sang prajurit masih sadar dan selamat, walau mengalami luka tembak di tangan kiri yang tembus ke perut, dan ia langsung dievakuasi ke RS terdekat.

Kolonel Arm Reza Nur Patria, Kapendam XVII/Cedrawasih menyatakan bahwa pukul 13.50 WIT, prajurit TNI melakukan patroli di Distrik Sugapa, Papua. Mereka melihat ada anggota KST lalu teradi kontak senjata dan berakhir dengan 1 korban luka-luka, yakni Serka Asep. Satgas lalu siaga dan melakukan pegejaran terhadap anggota KST.

Penembakan yang dilakukan oleh KST tentu dikutuk oleh masyarakat, karena mereka telah lancang. Bagaimana bisa TNI yang menjadi sahabat rakyat malah diserang dengan brutal? KST sudah lepas kontrol dan bagai hilang akal karena menembak seenaknya sendiri.

Aksi KST jelas mengganggu kondusivitas karena masyarakat bisa takut untuk beraktivitas di luar, terutama mereka yang bermukim di sekitar Sugapa. Mereka khawatir KST akan datang lagi untuk membalas dendam dan malah menyerang masyarakat. Namun aslinya mereka tidak usah takut karena prajurit TNI tentu meningkatkan penjagaan di Sugapa, sampai keadaan benar-benar tenang.

Sementara itu, warga Papua di daerah lain juga waswas dan khawatir bahwa KST akan menyerang daerahnya, misalnya di Yahukimo yang juga pernah panas akibat kerusuhan. Sudah diteror corona, masyarakat juga takut akan KST, sehingga menjadi tidak nyaman.

Apalagi bagi masyarakat pendatang di Papua, mereka yang paling takut akan teror KST, karena selama ini khawatir ada diskriminasi berdasarkan ras dan suku. KST merasa pendatang hanya bisa merusuh, padahal para pendatang datang untuk ikut memajukan Papua. Penyebabnya karena Papua adalah bagian dari Indonesia yang tentu wajib untuk dimodernisasi.

KST juga terbukti melanggar HAM karena sudah berkali-kali melakukan penyerangan, mulai dari penembakan jarak dekat dan jauh (dengan sniper), pembakaran, dll. Ketika mereka dengan sengaja menyerang maka sama saja melanggar hak asasi. Apalagi yang jadi korban bukan hanya aparat tetapi juga warga sipil, yang berarti tidak punya senjata untuk membela diri.

Salah besar jika ada yang menuduh aparat melakukan pelanggaran HAM ketika terjadi penangkapan terhadap anggota KST, karena sebenarnya KST yang bersalah. Bagaimana bisa ada pihak yang nyinyir dan menganggap KST sebagai korban? Sudah jelas mereka menyerang dan melakukan pembunuhan, jadi tidak usah playing victim.

Oleh karena itu penangkapan terhadap anggota-anggota KST dilakukan makin intensif oleh Satgas Nemangkawi. Mereka dengan tekun melakukan penyisiran hingga ke pelosok Papua, untuk menemukan markas-markas KST. Penyebabnya karena markas KST ada banyak dan masih tersembunyi.

Penyerangan yang dilakukan oleh KST adalah pelanggaran HAM kelas berat, karena mereka dengan sengaja menembak warga sipil. Mereka jelas melanggar hak asasi dan melakukan kasus kriminal kelas berat. Selain itu, KST juga merusak kondusifitas, sehingga wajib dibasmi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang

Oleh : Reza Pahlevi )*

Zona hijau Covid-19 di Indonesia kembali meningkat seiring berjalannya berbagai upaya penanggulangan virus Corona oleh Pemerintah. Masyarakat diimbau untuk tidak terlena dan tetap mematuhi Prokes guna menjaga tren positif tersebut.

Situasi Covid-19 di Indonesia cukup menggembirakan. Pengobatan Corona sudah sangat intensif dan RS mulai lengang, karena BOR (tingkat keterisian ranjang) menurun. Tidak ada lagi cerita tragis tentang pasien Covid yang kekurangan oksigen atau megap-megap karena berebut tabung atau ventilator.

Keadaan memang sudah cukup aman, jika dibandingkan dengan 3-4 bulan lalu. Menurut data tim satgas Covid, pada oktober 2021 jumlah pasien Corona menurun drastis, hanya di bawah 600 orang per hari. Bandingkan dengan keadaan juli lalu, ketika banyak yang terinfeksi virus Covid-19 dan jumlahnya meroket hingga 50.000 orang per hari, diikuti juga dengan angka kematian yang tinggi.

Kabar baik ini diikuti pula dengan keadaan yang makin kondusif di seluruh Indonesia. Jika beberapa minggu ini sudah tak ada lagi daerah yang berstatus zona merah, maka menurut data tim satgas Covid, zona hijau di Indonesia makin bertambah. Ada 10 daerah yang menjadi zona hijau, yakni Tual, Seram Timur, Kaur, Raja Ampat, Pegunungan Arfak, dll.

Ketika makin banyak daerah yang berstatus sebagai zona hijau, maka tidak ada pula daerah yang berstatus zona oranye. Hal ini amat menggembirakan karena ada harapan untuk mengakhiri status pandemi lebih cepat, dan semoga tahun 2023 kita tidak lagi terteror oleh ganasnya Corona.

Penilaian suatu daerah menjadi zona merah, oranye, kuning, atau hijau berdasarkan jumlah pasien Corona, penanganan pasien, indikator epidemiologi, surveilans kesehatan, dll. Sehingga jika makin banyak yang berstatus zona hijau, maka makin sedikit pula jumlah pasien Covid di Indonesia.

Ketika banyak daerah yang berstatus zona hijau maka otomatis status PPKM menurun. Misalnya di Kota Malang, yang sempat kena PPKM level 4, lalu jadi level 3 dan kini level 2. Diiringi juga oleh daerah lain.

Banyaknya zona hijau di Indonesia juga menunjukkan program-program pemerintah yang ampuh dalam menangani Corona. Sudah ada vaksin dan mayoritas masyarakat sudah divaksin, sehingga memiliki kekebalan terhadap virus Covid-19. Ketika makin banyak yang divaksin maka makin cepat pula terbentu herd immunity, sebagai syarat untuk mengakhiri masa pandemi.

Selain itu, pemerintah terus menyempurnakan poin-poin dalam protokol kesehatan. Jika dulu hanya 3M, lalu ditambah jadi 5M dan sekarang 10M. Masyarakat makin terbiasa untuk tertib dan sadar bahwa pandemi belum berakhir, dan terus meningkatkan upaya menghidari Corona, walau mereka sudah divaksin tapi tetap tertib prokes.

Akan tetapi, banyaknya wilayah yang menjadi zona hijau jangan membuat kita terlena. Tetaplah tertib dalam menjalankan prokes 10M agar tidak kena Corona. Peyebabya karena ketika banyak yang seenaknya sediri, maka dikhawatirkan terjadi serangan gelombang ketiga Covid. 

Apalagi di akhir tahun ada libur Nataru, sehingga takut terjadi serangan Covid seperti pada tahu lalu. Kita wajib tertib dan stay at home saat libur. Daripada nekat lalu kena Corona.

Zona hijau di Indonesia bertambah dan jadi lega karena ada harapan untuk mengakhiri pandemi lebih cepat. Warga yang terkena Corona pun makin sedikit. Akan tetapi, jangan malah terlena lalu seenaknya liburan sampai ke luar negeri. Ingatlah bahwa pandemi belum selesai dan kita wajib menaati prokes 10M.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini