Jakarta — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak menutup kemungkinan bakal kembali merampingkan BUMN yang saat ini sudah berjumlah 41 dari sebelumnya 108.

Ia menjelaskan, kebijakan itu sangat mungkin diambil karena BUMN harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini dari masing-masing industrinya.

“Apakah dirampingkan? Dimungkinkan, tergantung dari situasi industrinya. Jadi yess dimungkinkan,” kata Erick di Palembang, Sumatera Selatan, beberapa waktu yang lalu.

Ia menambahkan, perampingan BUMN ini merupakan salah satu langkah strategis dalam proses transformasi yang sedang berlangsung sejak dua tahun terakhir.

Dalam transformasi itu, Erick memangkas jumlah klaster menjadi 12 klaster dari sebelumnya yang sebanyak 27 klaster, yang aman setiap klaster dibagi atas sektor industri yang diemban BUMN.

BUMN dituntut harus terus bertransformasi terutama dalam model bisnis karena negara mengharapkan perusahaan plat merah dapat memberikan pemasukan sebesar-besarnya.

Dalam proses transformasi itu, Kementerian BUMN telah menetapkan lima fondasi yakni perbaikan korporasi dan pelayanan publik, fokus pada bisnis inti, inovasi berbasis digitalisasi, proses bisnis yang baik dan diawali dengan transformasi sumber daya manusia.

“Jangan berpikiran, ini kan perusahaan negara. Jika rugi, kan ada negara yang bantu,” kata Erick.

Hingga kini, Erick mengaku belum puas atas capaian yang diraih Kementerian BUMN. Meski kini, BUMN mampu berkontribusi ke negara senilai Rp377 triliun melalui pajak, dividen, dan bagi hasil.

Selain itu, BUMN juga menghasilkan laba hingga 365 persen atau pada semester I 2020 hanya mencapai Rp 6 triliun, sementara pada periode yang sama tahun 2021 mampu meraup Rp26 triliun

Namun demikian, capaian ini belum optimal jika mengamati aset yang dimiliki BUMN yang mencapai di atas Rp 9.000 triliun.

Erick masih menyayangkan, meski sudah diciutkan menjadi 41 BUMN tapi sejatinya yang memberikan dividen ke negara tetaplah 11 BUMN.

“Tapi apakah yang tidak bisa menghasilkan dividen akan dibubarkan, ya tidak juga karena dilihat juga karena ada juga BUMN yang kerjanya untuk pelayanan publik,” kata Erick.

Ia memberi contoh, PT KAI dan PT Pelni yang tidak mungkin dipaksa untuk meraih untung sebanyak-banyaknya karena sebagian besar kegiatannya merupakan publik service obligation (PSO). (*)

Jakarta — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta umat Islam agar mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi Reuni 212 pada 2 Desember nanti.

Permintaan itu didasarkan mengingat terjadi peningkatan angka kasus positif harian dan adanya ledakan varian baru Covid-19 jenis Omicron di banyak negara.

“Kami sangat menghargai dan mendukung setiap gerakan aksi damai umat Islam yang mengarah pada ukhuwah dan dakwah, namun karena situasi bangsa saat ini sedang dalam proses pemulihan yang sulit, maka kami harap para tokoh umat untuk bersedia mengendalikan mobilitas masyarakat yang saat ini mulai bergerak menuju ke jakarta dan sekitarnya,” ungkap Sultan dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/11/2021).

Menurutnya, meskipun pemerintah dan pihak keamanan tidak melarang aksi damai ini dilaksanakan, jangan sampai kita lupa diri dan tidak peka dengan kondisi nasional yang sangat membutuhkan perilaku tertib protokol kesehatan dari masyarakat.

Demi kebaikan bersama, imbuh Sultan, sebaiknya penyelenggaraan aksi Reuni 212 dibatalkan.

“Umat Islam Indonesia harus menjadi pioneer dan teladan bagi umat lainnya dalam segala upaya preventif dan pemulihan sosial ekonomi bangsa dari ancaman pandemi Covid-19 yang masih terus bermutasi. Mari kita hargai dan hormati kerja keras ulil amri”, ajak Sultan.

Tingkat kerumunan massa aksi 212 Yang jumlahnya jutaan belum layak untuk diterapkan saat ini. Jangan menganggap remeh dengan penyebaran Covid-19. Jangan sampai akan ada klaster 212 nantinya. Itu akan merugikan kita semua.

Oleh karena itu, Sultan mengingatkan agar Umat Islam tidak mudah terprovokasi dan harus memilki kesadaran ber-islam secara wajar, jangan hanya menuruti keinginan sebagian orang yang senang memanfaatkan kekuatan politik umat.

Seperti diketahui, dunia dicemaskan lagi dengan munculnya varian baru Covid-19 di Afrika Selatan. Epidemiolog dari Griffifth University Australia, Dicky Budiman menyebut, varian baru Omicron tersebut disebut-sebut 5 kali lebih menular daripada virus corona asli, SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China 2019 lalu.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa virus corona (Covid-19) varian Omicron atau yang dikenal sebagai B.1.1.529 kemungkinan besar memiliki kecepatan dalam penularan dan mampu menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi alamiah dan vaksinasi.

“Omicron ini studinya masih berjalan. Untuk transmisi penularan, kemungkinan besar dia lebih cepat penularan. Apakah dia bisa escape immunity atau menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi atau vaksinasi sebelumnya? Kemungkinan besar iya,” kata Budi dalam konferensi persnya, Minggu (28/11). (*)

Jakarta — Pengamat politik Gun Gun Heryanto mengatakan, gerakan reuni akbar 212 masih lekat dengan kepentingan politik. Alasannya, gerakan ini lahir dalam atmosfir politik, yakni pada Pilkada DKI Jakarta 2016.

Gun Gun menilai, sulit untuk melihat reuni ini sekadar acara romantisme mengenang aksi 2 Desember 2016. Jika memang acara itu murni reuni, baru bisa diketahui setelah acara berakhir. Sedangkan saat ini yang terlihat justru kepentingan politik.

Sementara itu, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunarto mendukung agar Reuni 212 digelar secara virtual. Sunarto lalu mempertanyakan tujuan dari Reuni 212 itu.

“Sebagai hak konstitusional diperbolehkan, sah-sah saja, tapi kan perlu dipertimbangkan dengan kondisi seperti ini malah berakibat pada hal-hal yang fatal. Kalau niatnya baik berdampak keburukan kan perlu dipertimbangkan,” kata Sunarto kepada wartawan, Senin (29/11/2021).

Sunarto mengatakan banyak model dakwah yang perlu dilakukan. Sunarto pun mempertanyakan tujuan acara Reuni 212. “Oleh sebab itu, tentu banyak model dakwah yang perlu dilakukan, artinya Reuni ini apakah benar-benar untuk kepentingan umat Islam atau hanya kepentingan kelompok tertentu untuk tujuan politik? Saya kira itu yang perlu dihindari,” kata dia.

Disisi lain, Reuni 212 direncanakan akan berlangsung pada 2 Desember mendatang. Sejumlah warga hingga pedagang ikan di Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara, menolak acara ini. Beberapa pedagang mengaku menolak seruan untuk mengikuti Reuni 212. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang dinilai mulai membaik.

Salah seorang pedagang makanan, Dahlan (40) mengaku tak setuju dengan acara yang dapat menimbulkan kerumunan. Dia mengaku takut bila kondisi pandemi kembali memburuk. “Kalau saya nggak setuju, takutnya kan pandemi muncul lagi, jadi memburuk lagi. Kalau ibaratnya kaya kemarin kan nggak bisa apa-apa. Pandemi kan belum lega atau tuntas kan harus hati-hati jaga jarak, kalau bisa ya jangan,” ujar Dahlan, ditemui di Tanjung Priok, Jakut, Senin (29/11/2021). (*)

JAKARTA — Pemerintah menghormati dan berkomitmen untuk segera melaksanakan Putusan Uji Formil Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Senin (29/11) pagi.

Putusan MK telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya, sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan.

“Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Saya telah memerintahkan kepada para menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya,” ujar Presiden.

Dalam pernyataannya, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjalankan agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi. “Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha, akan terus saya pimpin dan saya pastikan,” ujarnya.

Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh peraturan pelaksanaan UU tersebut yang ada saat ini juga masih tetap berlaku. Presiden pun memberi kepastian kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin.

“Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia,” pungkasnya. (*)

Jakarta — Munculnya varian baru Corona Micron dari Botswana Afrika Selatan menjadi perhatian besar dunia. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah meningkatkan status Omicron menjadi variant of concern (varian yang mengkhawatirkan).

Ada 16 negara yang melaporkan bahwa varian Omicron telah terdeteksi di sana. Negara tersebut terdiri dari negara Afrika bagian selatan yaitu Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho dan Eswatini. Negara di Afrika bagian timur yaitu Mozambique, Malawi, Zambia. Lalu negara Afrika bagian tengah yaitu Angola. Kemudian enam negara sisanya adalah Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hong Kong.

Melihat fakta itu, pemerintah Indonesia langsung sigap menetapkan sejumlah upaya pencegahan agar varian Omicron tidak masuk ke Tanah Air. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan ada empat kebijakan penting yang diberlakukan sebagai upaya pencegahan tersebut.

Pertama, melarang masuk Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari kesebelas negara seperti Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Angola, Namibia, dan Hong Kong. Pelarangan tersebut akan berlangsung selama 14 hari.

Kedua, Warga Negara Indonesia (WNI) yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin pertama akan dikarantina selama 14 hari.

Ketiga, pemerintah akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari luar negeri selain kesebelas negara yang masuk daftar tadi, menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari.

Masyarakat pun diimbau untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan agar penyebaran kasus Covid-19 yang sudah mulai terkendali di Indonesia bisa terus turun.

“Kita perlu terus meningkatkan protokol kesehatan dan penggunaan PeduliLindungi, percepatan vaksin juga penting, vaksin tetap efektif dan harus terus digerakkan. Utamanya menjelang Nataru, kita harus mengambil langkah antisipasi,” tutur Luhut.

Hal yang berbeda namun sama maksudnya, juga disampaikan oleh Ketua UKK Infeksi & Penyakit Tropis IDAI Anggraini Alam mengatakan pelaksanaan PTM di tengah ancaman gelombang 3 dan varian omicron adalah dengan harus melaksanakan protokol kesehatan.

Meski terdengar klise namun efektivitas mencegah penularan covid-19 sangat efektif. “Vaksinasi bukan satu-satunya hal yang bisa mencegah infeksi covid-19. Jadi protokol kesehatan ini kita pegang secara disiplin. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini membuat anak dan orang tua lebih disiplin,” pungkasnya. (*)

Oleh : Janet Theresia )*

Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua selalu menebar teror kepada masyarakat sipil Papua. Rakyat mendukung Pemerintah untuk tegas memberantas gerombolan tersebut.

Dandim 1715 Yakuhimo Letkol Inf. Christian Irreuw menyatakan pelaku penyerangan terhadap Koramil Suru-suru adalah Kelompok Separatis Teroris (KST) pimpinan Tendius Gwijangge. Menurut dia, sudah ada informasi KST akan melakukan penyerangan terhadap kodim dan pos-pos TNI sehingga pihaknya memerintahkan kepada personel untuk bersiaga dan meningkatkan patroli.

Irreuw mengatakan, aksi tersebut diduga dilakukan jelang 1 Desember 2021 yang dijadikan sebagai ulang tahun Papua Merdeka. Dirinya mengaku belum ada laporan lengkap tentang kronologi tertembaknya dua prajurit yang menyababkan salah seorang di antaranya gugur.

Tercatat pada pukul 06.00 WIT, KST menyerang dan menembaki Koramil Suru-suru yang merupaka koramil persiapan. Baku tembak tersebut terjadi hingga pukul 12.00. Dua prajurit, termasuk seorang diantaranya yang gugur pada hari Minggu 21/11/2021 berhasil dievakuasi dari Dekai, Ibu Kota Kabupaten Yakuhimo ke Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Evakuasi dilakukan dengan pesawat yang dimiliki Semuwa Air.

Setelah tiba di Sentani, Jenazah Sertu Ari Baskoro diterbangkan ke Surabaya, selanjutnya ke kampung halamannya di Kendal, Jawa Tengah. Sementara itu, Kapten Inf. Arviandi yang menjabat Komandan Koramil Suru-suru akan dirawat di RST Marthen Indey Jayapura. Ia menjelaskan bahwa kedua korban merupakan angota Iskandar Muda Banda Aceh.

Sebelumnya, KST juga meneror karyawan PT Delarosa di Kampung Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Penembakan terjadi pada Selasa 17 November sekitar pukul 05.00.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, Saksi berinisial J bangun pagi untuk mempersiapkan masak, lalu melihat ke arah tangki minyak solar pabrik produksi pengaspalan yang berjarak 200 meter dari basecamp dalam keadaan terbakar.

Saksi tersebut memberitahukan kepada karyawan perusahaan itu. Selanjutnya korban atas nama Rerung (56) dan satu orang lainnya yakni JS berlari keluar dengan membawa ember menuju lokasi kebakaran. Saat berlari sejauh 65 meter dari basecamp, tiba-tiba terdengar bunyi letusan senjata api lebih dari satu kali dari arah timbunan batu kerikil. Tembakan tersebut mengenai kaki kanan korban.

Setelah beberapa menit, saksi berinisial JS dan karyawan lainnya mengevakuasi korban ke arah basecamp sambil menunggu bantuan dan karyawan lainnya membantu memadamkan api yang menyala di tangki solar pabrik produksi pengaspalan.

Tim gabungan yang dipimpin Kabag Ops Polres Nduga Iptu Bernadus ICK tiba di lokasi kejadian pukul 08.50 WIT. Petugas pun langsung melakukan olah TKP penembakan. Selain itu, korban juga dirujuk ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

KST seperti tidak berhenti melakukan berbagai pelanggaran HAM di Papua. Di Intan Jaya KST membakar sejumlah rumah warga yang tinggal di Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua pada 2 November 2021 lalu. Dalam peristiwa pembakaran tersebut tercatat tidak ada korban jiwa.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta kepada TNI-Polri untuk lebih berhati-hati dalam operasi militer melawan KST di Intan Jaya Papua.

Mahfud juga meminta agar aparat TNI-Polri dapat melakukan tindakan terukur agar tidak terjadi korban masyarakat sipil. Sebenarnya, seperti masyarakat tahu bahwa TNI-Polri sudah sangat berhati-hati dalam melindungi warga sipil yang ada di Papua.

KST sendiri merpakan kelompok yang kerap bergerombol dan mengganggu keamanan di Papua. Kehidupan para anggota KST sendiri hanya melakukan kekerasan, menakut-nakuti masyarakat dengan teror serta ancaman senjata.

Kekejaman yang telah ditorehkan KST tentu tidak dapat ditolerir, apalagi mereka juga merusak fasilitas milik negara seperti Bandara dan Puskesmas. Sehingga anggota KST patut dihadapkan pada proses hukum untuk mendapatkan ganjaran yang setimpal.

KST juga sering mengganggu masyarakat untuk membuktikan eksistensinya, gangguan keamanan dari KST juga menghambat proses pembangunan di Papua.Pemerintah tentu tidak boleh tinggal diam, melalui TNI-Polri, Indonesia harus bisa menjaga kedaulatan NKRI dari segala ancaman teror termasuk teror yang dilancarkan oleh KST.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Oleh : Aulia Hawa )*

Demo buruh yang digelar elemen buruh tidak mendapat simpati dari masyarakat. Selain mengganggu ketertiban, demonstrasi juga bisa menyebabkan potensi penularan baru kluster Covid-19, sehingga dapat memicu gelombang ketiga Covid-19.

Naiknya upah minimum provinsi membuat para buruh berdemo untuk memprotesnya. Tidak tanggung-tanggung, unjuk rasa berlangsung selama 3 hari, sejak tanggal 26 November 2021. Bahkan mereka juga berencana mengadakan demo tambahan pada bulan Desember depan. Semua dilakukan untuk memprotes naiknya upah tahun 2022 yang menurut mereka terlalu kecil.

Masyarakat tidak bersimpati kepada demo buruh, karena menganggap mereka tidak bersyukur. Untuk daerah sebesar Jakarta, seharusnya upah minimum 4.452.000 sudah sangat lebih dari cukup. Namun para buruh selalu merasa kurang.
Daripada sibuk minta kenaikan gaji, bukankah lebih baik memperbaiki manajemen finansial?
Bahkan dari demo buruh sebelumnya ada yang ketahuan membawa motor sport, yang tentu harganya di atas 50 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa buruh bukannya kurang gaji, melainkan kurang edukasi, karena menghabiskan uangnya untuk benda konsumtif yang terlalu mahal.

Masyarakat di Rembang menolak demo buruh yang anarkis. Menurut mereka, daripada berunjuk rasa, lebih baik melakukan komunikasi baik-baik. Dalam artian, seharusnya ada perwakilan dari serikat buruh yang beraudensi dengan Menteri Tenaga Kerja dan pejabat terkait, untuk membahas seluk-beluk kenaikan upah minimum provinsi 2022. Penyebabnya karena jika hanya berkoar-koar saat demo, malah diacuhkan.

Demo buruh juga tidak mendapat perhatian dari masyarakat karena dilakukan di jalan yang strategis, sehingga malah membuat kemacetan yang mengular. Alih-alih simpati, masyarakat malah mengeluh karena tidak bisa memiliki mobilitas yang cepat, akibat terhalang para pendemo. Mereka jadi terjebak macet dan akhirnya pasrah karena ternyata ada unjuk rasa.

Padahal kita tahu sendiri bahwa waktu adalah uang. Jika 1 orang terjebak macet selama 2 jam saja, berapa yang terbuang gara-gara demo? Ia bisa berpotensi dimarahi boss di kantor, padahal bukan salahnya untuk terjebak macet di saat demo. Anak sekolah juga akan terlambat masuk sekolah. Semua gara-gara pendemo.

Selain itu, demo buruh cenderung tidak membawa solusi apa-apa. Para buruh hanya berkutat pada masalah, yakni kenaikan gaji yang dirasa kurang. Mereka akhirnya memaki-maki pemerintah, padahal selama ini pemerintahlah yang sudah berbaik hati untuk memberi bantuan sosial dan bantuan lain saat pandemi. Rasanya air susu dibalas dengan air tuba.

Seharusnya jika ada masalah, maka yang dipentingkan adalah solusinya, bukannya memperpanjang problema. Bisa jadi buruh dapat solusi, kenaikan gaji masih mending daripada stagnan, bahkan dipotong. Kenaikan patut disyukuri karena ada tambahan walau sedikit. Jika dirasa kurang maka mereka bisa memotong pengeluaran tersier atau menambah pendapatan dengan kerja freelance di akhir minggu.

Sarkasme yang ada di dalam demo juga membuat masyarakat makin tidak simpatik. Mereka sudah lelah menghadapi pandemi yang mengerikan, masih ditambah lagi mendengar ucapan kasar dari para pendemo. Emosi boleh saja tetapi utamakan logika, dan sarkasme yang berujung ketidakmampuan untuk mengontrolnya, bisa memicu kericuhan dan membuat suasana jadi panas karena ada tawuran.

Jika ada tawuran maka masyarakat yang paling dirugikan. Pertama, fasilitas umum berpotensi dirusak oleh pendemo, sehingga tidak bisa digunakan. Kedua, saat ada kerusuhan takutnya ada penjarahan, sehingga rakyat kecil menangis. Ketiga, keselamatan nyawa masyarakat juga terancam.

Oleh karena itu hentikan saja rencana demo atau perpanjangannya. Tidak ada gunanya sama sekali, karena tak dapat simpati dari masyarakat. Pendemo hanya sekumpulan orang yang kecewa, tetapi takutnya ada provokator yang akan memicu kericuhan dan tawuran, yang membuat keselamatan masyarakat jadi dikhawatirkan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Irlendo Airlangga )*

Virus Covid-19 telah bermutasi menjadi varian Omicron. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dan menjaga Prokes guna mengantisipasi penyebaran varian baru virus Corona tersebut.
Pandemi hampir 2 tahun ini kita jalani, dan Indonesia terus meningkatkan berbagai cara agar tidak ada lagi yang terinfeksi Corona dan membentuk herd immunity. Sayangnya virus Covid-19 telah bermutasi. Dari yang awalnya varian alfa, beta, gamma, delta, dan sekarang Omicron.

Corona varian Omicron ini ditemukan di sekitar Afrika Selatan dan belum masuk ke Indonesia. Walau belum ada laporan pasien Covid varian Omicron tetapi kita tidak boleh berleha-leha, tetapi malah makin meningkatkan kewaspadaan. Sebab biasanya virus hasil mutasi diklaim lebih ganas daripada virus aslinya, sehingga ditakutkan akan menyebabkan kematian.

Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM telah melarang warga negara Afrka Selatan, WNI atau warga neagra lain yang habis mengunjungi negara tersebut, untuk mendarat di Indonesia. Larangan ini juga berlaku bagi yang pernah traveling ke Nigeria, Zimbabwe, Botswana, dan sekitarnya. Visa untuk warga negara Afrika Selatan juga ditangguhkan untuk sementara.

Untuk mencegah penularan Corona varian Omicron maka kita wajib meningkatkan kewaspadaan dan tetap disiplin dalam menaati protokol kesehatan. Jangan lupa juga untuk menghafal ciri-ciri terkena Corona varian Omicron, di antaranya pusing berat, pegal-pegal dan kecapekan, dan tidak ada masalah dengan penciuman. Hal ini beda dengan Corona varian lain yang menghilangkan fungsi indra penciuman.

Jika Anda terkena pilek berat dan pegal-pegal, jangan hanya isolasi mandiri. Namun segeralah berobat ke klinik atau Rumah Sakit dan akhiri dengan tes rapid atau PCR. Saat pandemi kita harus tetap waspada, jangan sampai jadi OTG lalu menulari anak-anak di rumah. Oleh karena itu ketika sakit harus segera bertemu dengan dokter, agar jika terkena Corona varian Omicron bisa lekas diatasi.

Sebelum terlanjur tertular Corona varian Omicron, maka tetaplah menaati protokol kesehatan 10M. Saat ini memang pasien Covid menurun, ‘hanya’ 500-an per harinya, tetapi keadaan belum benar-benar aman. Tetaplah pakai masker ganda dengan posisi masker disposable di dalam dan masker kain di bagian luar untuk memperkuat filtrasi dari droplet yang bertebaran di luar rumah.

Pakai masker ketika di luar rumah, walau hanya menyapu halaman atau menyiram tanaman. Masker juga harus dipakai ketika sampai kantor, jangan hanya dikenakan di perjalanan. Sat bekerja tetap taati protokol kesehatan, jaga jarak, dan bersihkan AC secara teratur. Penyebabnya karena Corona bisa menular lewat udara yang kotor dan pengap, seperti yang ada di AC yang kotor.

Selain memakai masker, taati juga protokol kesehatan yang lain seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jangan malah sengaja membuat kerumunan dengan membuat hajatan yang dihadiri sampai ribuan orang, jika tidak mau dibubarkan oleh aparat dan tim satgas penanganan Covid. Jangan marah saat ada satgas karena mereka melakukan tugasnya untuk menumpas Corona di Indonesia.

Taati juga poin dalam protokol kesehatan yang lain seperti mengurangi mobilitas, mengganti baju, menjaga higienitas lingkungan, dan meningkatkan imunitas tubuh. Jangan liburan saat akhir tahun karena takut ada kenaikan kasus Covid ketika mobilitas tinggi. Jaga pula pola makan dengan lebih banyak mengkonsumsi buah, sayur, dan air putih.

Corona varian Omicron memang belum masuk ke Indonesia tetapi kita tidak boleh santai saja. Bisa jadi virus hasil mutasi itu sudah diam-diam diam menulari Anda tanpa sengaja. Tetaplah jaga protokol kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh agar tidak terkena Corona varian apa saja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Said Kuncoro )*

Masyarakat mendukung Pemerintah untuk melarang Reuni 212 yang diduga didanai Ormas terlarang. Selain berpotensi menimbulkan kerumunan, Reuni 212 tidak relevan dan hanya digunakan untuk memprovokasi rakyat untuk memusuhi Pemerintah.
Tanggal 2 desember adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh PA 212 karena mereka mengadakan reuni tahunan. Acara yang biasanya diadakan di lapangan Monas membuat orang-orang berbaju putih berkumpul. Sayangnya reuni 212 melanggar protokol kesehatan karena membuat kerumunan, sehingga dilarang keras oleh pemerintah.

Pemerintah DKI Jakarta melalui wakil gubernur Riza Patria sudah menegaskan bahwa Reuni 212 tidak boleh dilakukan karena alasan pandemi. Jangan sampai ada kluster corona baru yang terbentuk setelah reuni, karena ada kerumunan massa. Reuni memang biasanya dihadiri sampai ribuan orang, sehingga jelas membuat keramaian.

Pengelola lapangan monas juga sudah menyatakan bahwa monas masih ditutup saat pandemi. Jadi percuma saja mengadakan acara di sana. Kalaupun mencari tempat lain juga susah karena tidak ada izin dari kepolisian. Lagi-lagi alasannya karena masih pandemi sehingga harus meminimalisir kerumunan.

Larangan reuni ini demi kesehatan bersama, karena jangan sampai kasus corona naik pasca reuni. Kita harus berkaca dari kejadian-kejadian yang lama, setelah ada kerumunan pasti ada pasien covid yang baru. Jangan malah nekat reuni lalu pulang membawa virus corona lalu menderita di atas ranjang pesakitan selama 2 minggu. Apalagi jika ia belum divaksin, akan lebih merasakan nyerinya.

Masyarakat mendukung penuh pemerintah untuk melarang reuni 212. Pasalnya, reuni tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Malah dalam acara itu meluncurlah berbagai hujatan kepada pemerintah. Para anggota reuni menuduh bahwa pemerintah saat ini adalah rezim yang zalim dan menindas, padahal itu hanya fitnah belaka karena tidak ada buktinya sama sekali.
Para anggota reuni selalu menyerang dengan alasan pemerintah saat ini pro komunis.
Padahal sudah jelas Indonesia adalah negara demokrasi dan tidak sosialis atau komunis. Paham komunis sudah dihapuskan sejak orde baru dan tidak akan pernah masuk ke Indonesia, dan sudah jelas diatur oleh Undang-Undang.
Tuduhan komunis tidak berdasar dan malah jatuhnya fitnah. Beruntung Presiden Jokowi tidak mengindahkannya karena beliau fokus pada hal lain untuk memajukan Indonesia. Bayangkan jika pemimpinnya orang lain, atau dengan gaya orde baru.

Reuni 212 tidak mendapat simpati masyarakat karena hanya berisi hujatan dan kritik kepada pemerintah, tanpa memberi solusi bagi Indonesia. Mereka menuduh bahwa saat ini pemerintah tidak bisa mengatasi corona dan dampaknya. Padahal selama hampir 2 tahun ini Presiden Jokowi dan jajarannya telah bekerja keras untuk menekan angka pasien covid dan mengatasi dampak corona.

Buktinya saat ini jumlah pasien hanya 500-an per harinya, padahal 3 bulan lalu bisa 50.000 orang per hari. Daerah dengan zona merah dan PPKM level 4 juga sudah tidak ada. Hal ini seharusnya disadari oleh PA 212 tetapi mereka tidak paham karena mata hatinya telah tertutup oleh kebencian yang beranak-pinak kepada pemerintah, sayang sekali.

Reuni 212 tidak ada gunanya dan berpotensi membuat kluster corona baru, sehingga wajar jika dilarang keras oleh pemerintah. Jangan sampai ada kasus covid yang naik di DKI Jakarta dan sekitarnya karena reuni. Selain itu, acara ini tak ada gunanya karena hanya berisi fitnah, tuduhan, dan caci maki terhadap pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Jakarta — Reuni 212 memang sudah sarat akan gerakan politis. Reuni 212 pun diyakini hanya menjadi panggung politik Ormas terlarang yang sudah dibubarkan Pemerintah.

Ketika Reuni 212 dimulai, jalan utama ibu kota seakan dikuasai oleh para peserta. Alih alih menyuarakan tabligh akbar, acara ini justru menjadi ajang politik identitas yang juga menghasilkan perselisihan baru.

Apalagi sejak gerakan 212 muncul, kasus-kasus intoleransi agama di Indonesia mengalami peningkatan, Setara Institute mencatat bahwa pada tahun 2020 kasus intoleransi meningkat mencapai 270 kasus di mana sebelumnya berjumlah 177 kasus pada tahun 2014.

Perlu kita ketahui bahwa Protes yang dilancarkan pada tahun 2016 lalu tidak hanya menyebabkan jatuhnya sosok minoritas populer dalam politik Indonesia tetapi juga menghasilkan perselisihan sektarian baru di seluruh negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini.

Ormas FPI juga tercatat memiliki andil dalam mempelopori gerakan melawan Ahok. Hingga akhirnya Ahok berhasil masuk ke dalam penjara. Tak heran bahwa punggawa FPI seperti Rizieq Shihab memiliki panggung spesial dalam reuni tersebut.

Sementara itu Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK). Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid menganggab bahwa rencana reuni akbar PA 212 tersebut, patut diduga memiliki motif keuntungan dari pihak-pihak tertentu demi eksistensi kelompok mereka.

Tokoh yang juga concern terhadap isu radikal dan intoleran ini menyarankan, agar pemerintah tidak perlu reaksionis dalam menanggapi rencana reuni PA 212 tersebut.Habib Syakur mengatakan Ngara sebaiknya menjadi pendengar dan penonton setia, jangan mau ikuti apa yang dimau oleh 212.

Kemudian ketika mereka hendak melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangkan banyak massa apalagi mengabaikan protokol kesehatan, maka langkah yang tepat ada dua menurut Habib Syakur.Pertama, terhadap isu yang mereka gaungkan nantinya hanya sekadar menjadi catatan saja bagi pemerintah.Kedua, aparat penegak hukum bisa menindak penanggung jawab aksi secara hukum karena mengabaikan protokol kesehatan.

Perlu kita ketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta telah menegaskan bahwa Monas Belum Dibuka. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meminta kepada panitia untuk memikirkan lagi rencana Reuni 212 yang akan digelar di tengah pandemi. Riza mengatakan bahwa Jakarta belum aman dari penyebaran virus Corona.

Di sisi lain Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga meminta kepada Panitia Reuni 212 agar menggelar acara secara virtual. Menurut PKS, semua pihak harus berhati-hati saat akan membuat kegiatan di tengah pandemi virus corona.

Masyarakat Indonesia sudah tahu sedari awal, bahwa perjuangan PA 212 bukanlah perjuangan agama, melainkan perjuangan politik, karena selain bertujuan untuk melengserkan Jokowi.Apalagi pada pemilu 2019 lalu, PA 212 dan sebagian besar elit FPI tidak menerima hasil dari KPU.

Yang patut disayangkan dari Reuni 212 adalah, mudahnya jutaan orang terpengaruh oleh propaganda-propaganda mereka yang memiliki kepentingan politis namun dikemas dengan apik seolah hanya aksi agama biasa. Tentu saja hal ini membuktikan bahwa kalangan konservatif saat ini semakin banyak di Indonesia.

Peserta Reuni 212 tidak sadar bahwa apa yang mereka ikuti tersebut menjadi pemicu terpecah belahnya Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya warga yang tidak ingin ada rumah ibadah lain di dekat rumahnya, semakin banyak anak sekolah yang tidak mau memilih ketua OSIS yang tidak seagama, semakin banyak yang menginginkan negara khilafah atau pancasila dengna peraturan-peraturan syariah.

Harus diakuti bahwa politisasi sesuatu yang bernuansa agama memang cara jitu untuk menambah pundi-pundi ketenaran dan mungkin juga cuan, dan FPI memiliki banyak rekam jejak dalam aksinya yang bernuansa politis.FPI telah resmi dicabut izinnya oleh pemerintah, Reuni 212 tentu akan menjadi panggung bagi eks pentolan FPI untuk menyuarakan dakwah yang jauh dari kesan damai.

Reuni 212 sudah semestinya menjadi sarana dakwah menjalin ukhuwah, bukan lantas menggelorakan narasi saling membenci hingga muncul perpecahan dan berpotensi memunculkan sikap intoleransi. Jika Reuni 212 disisipi orasi saling membenci, tentu saja acara ini tidak urgent dilaksanakan di masa Pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute