Oleh: Alfred Jigibalom )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua menggunakan segala macam cara guna mewujudkan cita-citanya, salah satunya dengan menebar hoaks dan provokasi. Masyarakat diharapkan untuk selalu mewaspadai setiap aksi KST Papua.

Hoaks adalah hal yang berbahaya karena bisa meracuni pemikiran banyak orang, sehingga mereka terpengaruh dan akhirnya melakukan hal-hal yang negatif. Bahaya hoaks ini yang dimanfaatkan oleh KST, sehingga mereka meyebarkan berita palsu serta memprovokasi warga di Bumi Cendrawasih. Apalagi hoaks bisa dengan mudah di-share di media sosial, dan mereka mengetahui serta memanfaatkannya yag sayang sekali untuk tujuan negatif).

Salah satu hoaks yang santer terdengar adalah berita tentang pembakaran rumah warga di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Oleh KST dinarasikan bahwa pelakunya adalah aparat. Padahal itu hanya bohong alias hoaks, karena tidak mungkin aparat yang menjadi sahabat rakyat malah melakukan tindakan yang negatif seperti itu.

Danrem 172/PWY Brigen TNI Izak Pagemanan memastikan bahwa berita pembakaran di Kiwirok dan penangkapan KST adalah hoaks. Tidak benar jika ada peristiwa tersebut, seperti yang ada di media sosial. Dalam artian, KST memelintir dan membuat berita palsu, serta menuduh aparat agar masyarakat memusuhi mereka.

Pembakaran yang dilakukan oleh aparat adalah hoaks karena justru KST yang melakukannya, di Kiwirok dan Yahukimo. Bahkan yang dibakar bukan hanya rumah warga, melainkan fasilitas umum dan gedung sekolah. Namun sayang sekali mereka malah lempar batu sembunyi tangan dan menuduh pihak lain sebagai pelakunya.

Akibat ulah KST, maka ada kerugian material yang sangat besar, oleh karena itu mereka masih menjadi buronan hingga saat ini. Satgas Nemangkawi bekerja keras untuk menangkap para anggota kelompok separatis tersebut, agar tidak menebar kekacauan baik di dunia nyata maupun dunia maya. KST sudah benar-benar meresahkan dan wajib diburu.

Masyarakat juga diminta untuk tidak mempercayai jika ada berita yang sensasional di media sosial, karena bisa jadi itu hanya hoaks. Ketika ada tuduhan bahwa aparat melakukan hal negatif, maka jangan terbakar emosi dan men-share berita tersebut. Akan tetapi, cek dulu kebenarannya, bisa via website atau bertanya langsung pada yang bersangkutan.

Konfirmasi sangat diperlukan karena jika masyarakat asal share, akan sangat fatal akibatnya. Jangan malah jadi penebar hoaks dan menyebabkan banyak orang jadi ikut-ikutan antipati terhadap aparat. Padahal aparat adalah sahabat rakyat dan tidak tega untuk melakukan hal yang negatif seperti pembakaran, justru banyaknya jumlah aparat di Papua adalah untuk menjaga masyarakat sipil.

Pasalnya, bukan kali ini saja KST menyebar hoaks dan provokasi di media sosial. Beberapa waktu lalu mereka pernah membuat berita palsu yang menyatakan bahwa keberadaan aparat di Papua adalah untuk memberantas ras melanesia. Padahal ini jelas salah, karena justru aparat datang untuk membantu rakyat dan melindungi mereka dari keganasan KST.

Oleh karena itu kita wajib memakai logika dan jangan bersumbu pendek ketika ada hoaks yang menyebar di media sosial. Pikirkan terlebih dahulu, apakah itu benar atau bohong belaka? Jangan sampai semuanya jadi runyam dan KST tertawa karena banyak yang terjebak provokasi.

Masyarakat, khususnya yang tinggal di Papua, harap waspada akan hoaks yang ada di media sosial. KST amat licik dengan menebar informasi palsu dan menarasikan bahwa aparat datang untuk merugikan, padahal hal ini sama sekali salah. Jangan asal percaya hoaks dan periksa terlebih dahulu kebenarannya, agar tidak terprovokasi oleh KST.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Muhamad Yasin )*

Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita harus sepakat bahwa paham khilafah yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pendiri bangsa yang berlandaskan ideologi Pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika, berbeda-beda tetapi dalan satu kesatuan. Dengan demikian sudah jelas bahwa Ide berdirinya khilafah tertolak di Indonesia.

Khilafah adalah sistem pemerintahan yang wilayah kekuasaannya tidak terbatas pada satu negara, melainkan banyak negara di dunia, yang berada di bawah satu kepemimpinan dengan dasar hukumnya adalah syariat Islam.

Sebelumnya kita diramaikan dengan film jejak khilafah di Nusantara, film tersebut mengetengahkan khilafah dan mengaitkannya dengan Turki Utsmani. Sementara itu, di Turki diskursus khilafah sebagai propaganda merupakan narasi minor.

Apalagi partai keadilan dan pembangunan yang dipimpin oleh Erdogan telah menolak Turki untuk kembali membangkitkan khilafah Islamiyah. Dalam cuitannya, Erdogan menyatakan bahwa Turki merupakan negara yang akan tetap menjunjung demokrasi dan sekularisme berdasarkan konstitusi. Dirinya juga memperjelas bahwa konversi Hagia Sophia menjadi masjid tidak ada kaitannya dengan kebangkitan khilafah Islamiyah.

Sementara itu Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengatakan, menyeragamkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan pendirian bangsa adalah membatalkan dan membubarkan Indonesia. Putri mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid tersebut mengatakan bahwa ayahnya selalu mengatakan bahwa alasan adanya Indonesia adalah karena adanya keberagaman, karena jika tidak ada keberagaman, Indonesia tidak perlu ada.

Sudah semestinya bangsa Indonesia beruntung memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebab, Pancasila telah menyatukan beragam latar belakang. Perbedaan yang dimmiliki setiap suku yang tersebar di nusantara bersatu dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu sudah semestinya rasa persatuan ini dijaga sampai sekarang.

Khatib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyebut organisasi yang mencita – citakan khilafah, seperti Hizbut Tahrir, tak berbeda dengan gerakan komunis internasional yang menghendaki rezim tunggal di dunia. Menurutnya, gerakan yang bercita – cita tentang khilafah itu tergolong gagasan baru yang sedang dipaksakan pada dunia Islam.

Pada kesempatan berbeda, KH Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden, menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara, terbentuk atas dasar mitsaq atau kesepakatan. Masing – masing pihak, baik umat Islam maupun pihak yang lain, bersepakat untuk menjadikan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 sebagai pondasi negara.

Sebelumnya, Pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur bersikukuh Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang mengusungg ideologi khilafah maupun segala aktivitasnya terlarang di Indonesia.

Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid selaku Direktur Pencegahan BNPT mengatakan, sebagai umat beragama di Indonesia, kita semua wajib menaatai perjanjian dalam berbangsa dan bernegara dalam bentuk konsesus nasional yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45 atau PBNU.

Dirinya menyebutkan, dalam indeks potensi radikalisme di Indonesia, masih ada sekitar 12,2 persen yang masuk dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala) yang terpapar radikalisme. Indikatornya mreka ini anti pancasila dan pro khilafah.

Untuk itu, Ahmad mengatakan, apabila ada orang atau kelompok yang menggelorakan khilafah dan daulah, itu haram hukumnya di Indonesia karena itu sama saja melanggar konsensus nasional. Apalagi tokoh-tokoh yang membuat perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan itu sudah wafat semuanya.

Mantan Kabag ops Densus 88 ini mengajak untuk dapat memaknai tauhid secara benar. Hal ini menjadi penting agar umat beragama tidak mudah terpecah belah oleh politik adu domba kelompok radikal dan pengusung khilafah. Ia yakin bila umat beragama memahami tauhid, maka bangsa Indonesia akan imud dari paham radikal

Indonesia terlahir dengan semangat Bhineka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, sehingga perbedaan itu justru harus dijadikan kekuatan dalam persatuan. Karena itu, bangsa Indonesia yang beragama itu wajib mencintai tanah air dan bangsanya.

Kita perlu menyadari, bahwa hidup di Indonesia artinya adalah hidup dengan semangat Bhineka Tunggal Ika. Karena kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperjuangkan oleh satu golongan saja melainkan diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia yang berbeda suku dan agama.

Khilafah tidak hanya ditolak, tetapi konsepnya memang sudah tertolak dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang hingga saat ini kita kita jaga.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abdul Kadir )*

Masyarakat mengapresiasi terpilihnya Indonesia sebagai penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 . Penunjukan ini merupakan bentuk kepercayaan publik internasional terhadap Pemerintah Indonesia yang mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan event internasional.

Indonesia mendapat kepercayaan internasional untuk menggelar KTT G20 di Bali-tahun 2022. Keberadaan Indonesia pun sudah berada di posisi yang sangat diperhitungkan. Buktinya saat ada forum internasional, audiens langsung standing applause ketika Presiden Jokowi memasuki ruangan. Mereka juga menyegani Indonesia karena dianggap sebagai negara di Asia Tenggara yang potensial.

Saat menghadiri pertemuan G20 2021 di Roma, Italia, Presiden Jokowi menerima kepercayaan sebagai presidensi. Artinya, negeri kita diberi amanat untuk menjadi ketua, dan ini adalah sebuah tanda bahwa banyak pemimpin negara lain yang yakin bahwa beliau mampu menjabatnya.

Ketika jadi presidensi maka KTT G20 2022 akan diselenggarakan di Indonesia, tepatnya pada bulan oktober, di Bali. Presiden Jokowi sempat meninjau gedung yang akan dijadikan tempat pertemuan internasional tersebut, tanggal 8 oktober 2021 lalu. Beliau memastikan fasilitas disediakan dengan lengkap, agar para tamu dari perwakilan negara lain merasa nyaman.

Apresiasi patut kita berikan karena sejak KTT G20 diselenggarakan tahun 1999, baru kali ini Indonesia ditunjuk jadi presidensi dan jadi penyelenggara. Untuk meng-handle acara internasional tentu butuh banyak persiapan, dan kita dianggap mampu untuk melakukannya. Berarti negara-negara lain menganggap Indonesia bisa jadi tuan rumah yang baik, karena luwes bergaul di dunia internasional.

G20 adalah forum internasional yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi maju. Dengan menjadi anggota G20 sebenarnya sudah merupakan sebuah prestasi, karena kita dianggap punya finansial yang stabil. Sehingga memiliki posisi yang kuat di perdagangan internasional.

Selama ini kadang ada tudingan miring yang dituduhkan ke Indonesia, dan ada saja yang mengira bahwa kita masih terpencil dan hidup di bawah garis kemiskinan. Akan tetapi, negara-negara dari G20 percaya bahwa saat ini Indonesia sudah unggul dan banyak berubah. Penyebabnya beberapa dari mereka pernah mengunjungi negeri ini dan terpukau dengan keindahan alamnya dan fasilitas-fasilitasnya.

Apresiasi patut kita berikan juga kepada Presiden Jokowi, karena berkat beliau Indonesia memiliki perekonomian yang stabil, walau digempur pandemi. Selama pandemi hampir 2 tahun ini memang terjadi krisis global, tetapi kita sanggup melaluinya dan tidak terpererosok dalam jurang resesi, atau krismon seperti pada tahun 1998.

Saat perekonomian negara stabil maka Indonesia akan tetap jadi anggota G20, sebagai forum elite yang ada di dunia internasional. Anggotanya hanya ada 19 negara dan 1 uni eropa, sehingga bena-benar eksklusif.

Dengan menjadi anggota dan penyelenggara KTT G20 maka ada banyak keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia. Pertama, akan ada jalinan perdagangan internasional yang kuat, karena baik Indonesia maupun negara-negara lain (seperti Korea Selatan) memiliki kesepakatan bisnis yang saling menguntungkan.

Kedua, saat jadi tuan rumah KTT G20, Indonesia akan berpotensi menambah investor asing. Pasalnya, banyak tamu dari perwakilan negara lain yang melihat bahwa di negeri kita masih banyak SDA yang bisa diolah dan SDM-nya juga banyak. Birokrasinya juga diperlunak, sehingga mereka dengan senang hati menanamkan modal di Indonesia.

Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTT G20 2022. Meski masih diselenggarakan tahun depan, tetapi ini adalah hal yang bagus, karena banyak negara lain yang memberi apresiasi kepada kita. Mereka mengakui kepemimpinan Presiden Jokowi dan mau bekerja sama di bidang bisnis.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Puji Astuti )*

Vaksinasi door to door adalah salah satu cara untuk mensuseskan program vaksinasi nasional. Apresiasi wajib diberikan pada BIN karena telah menginisiasi vaksinasi door to door yang diharapkan dapat mengakselerasi penanganan Covid-19 maupun Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ketika vaksin Corona telah ditemukan maka kita bersorak gembira karena ada harapan untuk keluar dari masa pandemi lebih cepat. Program vaksinasi nasional telah dimulai di Indonesia sejak maret 2021, dan ditargetkan selesai dalam 12 bulan. Untuk mencapai target yang diberikan oleh Presiden Jokowi maka diadakan vaksinasi door to door, sekaligus memenuhi target 2 juta suntikan per harinya, di seluruh Indonesia.

Vaksinasi memang harus berkejaran dengan waktu, karena logikanya makin banyak yang divaksin maka makin banyak pula masyarakat yang imunitasnya tinggi, sehingga meminimalisir penularan corona. BIN membuat vaksinasi door to door sebagai salah satu solusi untuk memperluas jangkauan vaksinasi. Sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan haknya untuk divaksin dan bebas corona.

Juru Bicara Vaksinasi Kementrian Kesehatan dokter Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa langkah vaksinasi door to door dilakukan dalam kondisi tertentu, dan sasarannya lansia, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas. Dalam artian, mereka memang agak kesulitan saat harus datang langsung ke Puskesmas atau tempat vaksinasi lainnya, sehingga amat dimudahkan oleh vaksinasi door to door.

Jika ada vaksinasi door to door maka mereka tinggal duduk manis dan menunggu giliran untuk disuntik oleh nakes. Ketika sudah diinjeksi maka kekebalan tubuhnya akan naik dan tidak mudah tertular corona. Apalagi kalangan lansia yang rata-rata punya komorbid, masih boleh divaksin asal mendapat izin dari dokter yang bertugas, dan mereka bisa selamat dari virus covid-19 yang berbahaya.

Vaksinasi juga diberikan kepada penyandang disabilitas karena mereka memang kesulitan saat akan datang ke lokasi vaksinasi, kalaupun bisa datang bisa saja batal karena keterbatasan biaya. Sehingga jika ada vaksinasi door to door, penyandang disabilitas bisa mendapatkan perlindungan dari corona. Tentunya tetap dengan menaati protokol kesehatan 10M.

Selain kepada penyandang disabilitas, vaksinasi door to door juga diberikan kepada ODGJ. Hal ini dilakukan di Blitar. Walau status mereka ODGJ tetapi juga rakyat Indonesia, sehingga wajib untuk diberi vaksin. Apalagi jika benar-benar linglung dan kehilangan kewarasan, biasanya agak susah ditertibkan saat wajib pakai masker, maka vaksin corona harus diinjeksi ke lengan mereka.

Vaksinasi door to door memang digalakkan untuk dilakukan di berbagai provinsi di Indonesia, dan langkah BIN untuk melakukannya diapresiasi oleh Presiden Jokowi. Menurut beliau, vaksinasi model ini bisa mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok. Sehingga kita bisa bebas corona secepatnya.

Jika makin banyak masyarakat yang divaksin secara door to door maka penanganan corona akan lebih mudah. Pertama, penularan virus covid-19 akan sangat ditekan, dan buktinya selama september hingga oktober 2021 jumlah pasiennya memang terus menurun. Data terakhir dari Tim satgas Penanganan Covid, pada tanggal 10 oktober pasien corona ‘hanya’ 700-an orang saja.
Bandingkan dengan 3 bulan lalu yang melonjak hingga 50.000 pasien sehari.
Kedua, ketika jumlah pasien menurun maka otomatis BOR (tingkat keterisian ranjang di RS) juga menurun. Hal ini menguntungkan bagi para nakes karena mereka bisa beristirahat dengan normal, karena ketika pasien membludak mereka harus bekerja dengan shift super panjang (sampai 12 jam) dan kelelahan karena banyak yang diurus, serta kepanasan karena wajib pakai APD yang gerah.

Vaksinasi door to door sedang digalakkan agar cakupannya makin luas, sehingga seluruh kota/kabupaten di Indonesia mengadakannya. Jika ada vaksinasi model ini maka bisa mempercepat penanganan corona, karena jumlah pasien menurun dan penularan corona juga berkurang. Dengan adanya vaksinasi door to door maka kekebalan kelompok bisa cepat terbentuk.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan, peran serta masyarakat menjadi yang utama dalam menangani pandemi Covid-19. Menurutnya, peran masyarakat paling utama meskipun pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam penanganan Covid-19.

“Meskipun pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menekan laju pandemi dan terus menggencarkan program vaksinasi, peran serta masyarakat tetaplah yang utama,” ujar Ma’ruf, beberapa waktu lalu.

Ma’ruf juga mengatakan, hal tersebut harus tetap diingat masyarakat karena pandemi Covid-19 belum berakhir. Pada masa pandemi Covid-19 ini, Ma’ruf pun mengingatkan agar masyarakat tetap menegakkan protokol kesehatan, termasuk mengikuti vaksinasi Covid-19 agar kekebalan kelompok atau herd immunity dapat tercapai.

“Kita harus terus berkarya dan bersinergi agar tetap produktif dengan disiplin menaati protokol kesehatan, demi terwujudnya Indonesia yang sehat dan maju,” kata Ma’ruf.

Namun, untuk mensukseskan kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia, pemerintah menghadapi banyak tantangan. Salah satunya yakni adanya informasi-informasi palsu atau hoaks seputar Covid-19 yang beredar di tengah masyarakat.

Maraknya informasi hoaks tersebut dapat memperburuk situasi pandemi itu sendiri. Laju penyebaran berita hoaks sering terjadi, karena penerimanya tidak memeriksa kebenarannya atau memeriksa ulang informasi saat membagikannya ke orang lain dan tidak memahami apa dampaknya.

Dari perspektif kehumasan, Ketua Umum BPP Perhimpunan Humas Indonesia, Agung Laksamana beberapa waktu lalu menyatakan, bahwa fungsi kehumasan sangat diperlukan untuk sosialisasi konten-konten positif dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Disini, peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk menyisir dan menghentikan hoaks yang beredar. Kolaborasi pemerintah dan lintas sektoral adalah mutlak guna penguatan literasi digital sekaligus memastikan penyampaian informasi-informasi yang benar kepada seluruh masyarakat.

Jakarta – Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Presiden Joko Widodo mati-matian menghadirkan demokrasi. Hal itu ia sampaikan merespons kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tentang dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf beberapa waktu lalu.

Fadjroel menegaskan, bahwa tugas pemerintah adalah menjamin hak asasi, termasuk kebebasan berpendapat. Menurutnya, presiden Jokowi berkomitmen untuk melaksanakan tugas itu.

“Presiden Joko Widodo berupaya mati-matian lah supaya memang demokrasi itu ada,” kata Fadjroel dalam siaran di kanal Youtube Karni Ilyas Club (ILC), beberapa waktu lalu.

Fadjroel juga menyampaikan, bahwa Jokowi punya cita-cita tersendiri soal demokrasi. Dia menyebut Jokowi ingin menyelaraskan demokrasi dengan kesejahteraan.

Dia menyebut beberapa negara berhasil menghadirkan kesejahteraan, tapi meninggalkan demokrasi. Fadjroel menyampaikan Jokowi tak mau hal itu terjadi di Indonesia.

“Presiden tantangan terbesarnya ini sampai tahun 2024 hingga menjelang ke 2045. Keinginan kita adalah ini (demokrasi dan kesejahteraan) bisa paralel. Ini memang tantangannya besar sekali,” tutur Fadjroel.

Menurut Fadjroel, Jokowi telah membuktikan komitmennya terhadap demokrasi dalam beberapa waktu terakhir. Misalnya, dengan menegur Kapolri usai aksi represif kepolisian terhadap peserta demonstrasi.

Sejalan dengan hal tersebut, tentunya kebebasan berekspresi ataupun respon kritik merupakan bagian dari demokrasi negara ini. Namun, untuk itu masyarakat harus terus berpendapat yang cerdas dan bijak sebagai ciri dari negara demokrasi.

Oleh sebab itu, mari tetap mengawal hal ini sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju. Teruslah berekspresi selama berada di jalan yang benar tentunya akan ada yang menjamin hal tersebut.

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta aparat TNI-Polri memperketat jalur darat, air, dan udara untuk menjaga lalu lintah dalam rangka pencegahan jual beli senjata dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Permintaan itu menyusul tewasnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha akibat ditembak.

Menurut Yan, aparat harus melakukan evaluasi penggunaan amunisi oleh pasukan organik maupun unorganik sehingga amunisi itu tidak sampai diperjuablikan kepada KKB. Selain itu, evaluasi perdagangan senjata harus dilakukan. Mengingat kata Yan, perdagangan senjata kepada KKB diketahui disuplai oleh oknum anggota TNI dan Polri. Para oknum tersebut menjadi pemasok senjata KKB, di mana senjata dan amunisi yang sama digunakan kelompok itu untuk menyerang aparat.

“Jadi saya pikir jalur lalu lintas laut, darat dan udara perlu diperketat untuk memantau langsung peredaran senjata dan transaksi jual beli senjata di wilayah konflik yang ada di Papua. Khusus wilayah-wilayah pegunungan karena saya pikir oknum-oknum aparat kita juga banyak yang nakal,” kata Yan beberapa waktu yang lalu. Yan mengatakan oknum aparat TNI atau Polri kerap menjadi pemasok senjata bagai KKB. Oknum tersebut menjual amunisi dan menjual senjata.

“Dan saya pikir ada juga sponsor-sponsor intelektual lain yang perlu kita ungkapkan adalah aliran dananya. Aliran dananya sampai saat ini dari kejadian ke kejadian pemerintah tidak mampu untuk mengungkapkan siapa pemasok anggaran untuk pergerakan KKB yang ada di Papua,” kata Yan.

Sementara itu, Satgas Nemangkawi terus memburu Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua, termasuk mengungkap keterlibatan oknum pemerintahan di Papua. Masyarakat mendukung penuh pengusutan tersebut yang sudah masuk kategori pengkhianatan kepada negara.

KST yang dulu bernama KKB adalah kelompok yang berada di bawah OPM, dan mereka sengaja mengacaukan situasi di Papua dengan tujuan memerdekakan diri. Masalahnya, KST bertindak ngawur dengan menembaki aparat dan juga warga sipil. Sehingga keamanan rakyat di Bumi Cendrawasih sangat terganggu oleh anggota KST.

Cara untuk membasmi KST adalah dengan menemukan markasnya, dan mengusut pemasok senjatanya. Karena mereka berada di tengah hutan Papua yang notabene terpencil, sehingga mustahil untuk tidak mendapatkan pistol dan senjata api lain jika tidak ada pemasok. Para pemasok juga harus dipenjara karena mereka mendukung kelompok separatis yang berarti menghianati negara.

Seorang pemasok senjata api berhasil ditangkap di Kabupaten Puncak, Papua. Pria yang bernama Neson Murib dicokok dengan barang bukti berupa uang 370 juta rupiah. Penangkapan ini menjadi awal yang bagus, karena dari pengakuan Neson bisa ditelusuri apa saja senjata yang digunakan oleh KST dan aparat bisa mengantisipasinya lebih awal. (*)

Jakarta – Kritik adalah masukan, nasihat dan aspirasi yang konstruktif. Sebaiknya kritik tidak berdasarkan kebencian, menghasut apalagi mencaci maki secara personal bukan aspek subtansial. Indonesia dengan demokrasi Pancasila memiliki landasan mengenai kebebasan berpendapat.

“Perbedaan pendapat wajar dan biasa disampaikan. Kalau selisih paham, ya kita bisa selesaikan dengan bermufakat dan bermusyawarah. Intinya dalam demokrasi menyampaikan pendapat harus dijadikan dasar dalam berkomunikasi,” ujar pengamat komunikasi politik Hendri Satrio dalam keterangannya, Selasa (16/2).

Selain itu, tutur Hendri, dalam berkomunikasi terutama memberikan kritik, semua pihak harus bisa menjaga emosi. Ini harus dihindari agar pesan komunikasi bisa tersampaikan sehingga tidak berimbas negatif di masyarakat.

Terkait kritik kelompok atau perorangan ke pemerintah, menurut Hendri, pemerintah harus membuka ruang dialog kepada rakyat yang menyampaikan pendapat dengan kritik tajam.

“Pertama, pemerintah harus mempelajari bahasa rakyat dalam menyampaikan kritik. Kadang bahasa berbeda, kesantunan berbeda, dan etikanya berbeda antara rakyat dengan pemerintah,” kata founder lembaga survei KedaiKOPI ini.

Kedua, lanjut Hendri, pemerintah sebaiknya lebih banyak mendengarkan. Karena dengan mendengarkan pemerintah akan lebih mengerti kondisi masyarkaat yang sebenarnya.

“Apapun hasilnya, apapun keadaannya, pemerintah itu pasti lebih bijaksana dibandingkan rakyat. Oleh karena itu yang harus lebih banyak mengerti dan bersabar adalah pemerintah,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Hendri, kritik harus disampaikan dengan baik. Lebih penting lagi, jangan melakukan kritik yang berbau SARA, terutama agama.

“Selalu junjung tinggi asas saling menghormati antar-sesama dan kedepankan Persatuan Indonesia,” tukas dosen komunikasi politik Universitas Paramadina ini.

Ia yakin bila musyawarah dan mufakat itu dilakukan maka komunikasi yang terjadi dalam demokrasi adalah saling menghormati. “Itu sangat elok dalam membangun dan menjaga keutuhan bangsa dan negara,” tandasnya. (*)

Jakarta – Setiap warga Indonesia dipastikan wajib menerapkan seluruh peraturan terkait Covid-19, termasuk menjalani karantina bagi pelaku perjalanan internasional demi keselamatan orang di sekitarnya dan masyarakat secara luas. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate. Meski penanganan membaik secara nasional, namun pandemi belum usai hingga saat ini. Sehingga, saling menjaga sesama menjadi keharusan. “Sanksi tegas pasti dijatuhkan bagi yang melanggar,” ujar Johnny, Sabtu (16/10).

Dalam Surat Edaran Kasatgas Covid-19 No.20/2021, telah diatur bahwa pelaku perjalanan internasional yang akan masuk Indonesia wajib dikarantina terlebih dahulu. Terlebih, saat ini banyak ancaman tentang virus corona yang terus bermutasi. Johnny menyebut, pemerintah memastikan ada sanksi tegas bagi pelaku perjalanan internasional yang melanggar kewajiban karantina. Sanksi dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan.

Penegakkan upaya kekarantinaan kesehatan itu diawasi oleh Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad), yang terdiri dari unsur TNI/Polri, kementerian/lembaga terkait, serta relawan yang dipimpin oleh Pangkotama Operasional TNI di bawah kendali Panglima komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan). Namun, lanjut Johnny, pemerintah tetap membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawal implementasi peraturan tentang pelaku perjalanan internasional yang akan masuk Indonesia.

Dia mengajak agar seluruh masyarakat menjalankan protokol kesehatan dan mengikuti peraturan yang ada terkait pandemi. Regulasi yang disusun disebut telah melewati serangkaian kajian demi perlindungan penduduk Indonesia. “Mari kita kawal bersama aturan yang ditetapkan. Semua aturan ditujukan semata-mata untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat secara luas,” kata Johnny. (*)

Jakarta – Pemerintah memutuskan harga tes PCR diturunkan menjadi Rp 300 ribu, bahkan ada yang Rp 275 ribu. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengapresiasi Presiden Jokowi atas keputusan pemerintah ini. “Saya mengapresiasi langkah presiden menurunkan harga PCR. Itu merupakan kebijakan yang berasal dari upaya mendengarkan apa yang menjadi suara masyarakat. Ini menunjukkan presiden sangat terbuka mendengarkan masukan aspirasi dari masyarakat, itu langkah yang tepat dan perlu kita apresiasi,” ujar Andre kepada wartawan, Jumat (29/10/2021).

Pria yang juga menjabat sebagai ketua DPD Gerindra Sumbar ini juga menggarisbawahi bahwa harga PCR di Indonesia saat ini merupakan yang termurah di Asia Tenggara. Ini merupakan sebuah kabar baik bagi masyarakat. “Apalagi salah satu yang termurah itu di Asia Tenggara. Kemenkes mengkaji kembali kalau bisa di bawah 200 ribu kenapa tidak diringankan? Negara betul-betul hadir, negara berpihak kepada masyarakat,” tutur Andre.

Andre yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang ini menghormati kepada setiap pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah berkaitan dengan harga PCR ini. Namun Andre meminta mereka yang melancarkan kritik, untuk juga memberikan pandangan objektif.

“Bagi teman-teman yang memberikan kritik kepada pemerintah tentu kita harus berperilaku objektif, pemerintah sudah mendengarkan aspirasi dan kritik, penanganan pandemi covid di Indonesia ini salah satu yang terbaik di dunia. Indikatornya adalah tingkat vaksinasinya, menjadi salah satu yang tertinggi di dunia,” ujar Andre. “Kita dukung pemerintah agar lebih optimal, dengan memberikan masukan konstruktif,” pungkasnya.

Sementara itu, Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang menurunkan tarif polimerase (real time polymerase chain reaction/RT-PCR) menjadi Rp 275 ribu per orang. Menurut dia, ini adalah langkah pertama, untuk menata layanan tes di Indonesia agar lebih baik.

“Terima Kasih @jokowi sudah turunkan biaya tes PCR. Kemandirian dalam produksi reagen, vtm & alkes perlu dipercepat agar harga bisa lebih terjangkau. Perlu pengawasan lab yang terstandar oleh @KemenkesR. Kita pasti bisa,” ujar Pandu dalam akun Twitternya @drpriono1, Kamis (28/10/2021).

Hal yang sama juga disampaikan, ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Yudhi Wibowo mengatakan penurunan tarif PCR merupakan kebijakan yang tepat. “Keseriusan pemerintah menurunkan harga tes PCR Rp 275 ribu untuk Jawa dan Bali dan Rp300 ribu untuk luar Jawa dan Bali perlu diapresiasi, ini merupakan kebijakan yang sangat tepat,” katanya, Kamis (28/10/2021). (*)