JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, KPK tidak akan mampu memberantas korupsi tanpa andil dari jajaran Polri, TNI dan Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Hal itu, dia sampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama aparat penegak hukum (APH) pada wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur, di Gedung Mahakam Mapolda, Rabu, (13/10/2021) yang lalu.

Firli mengajak jajaran aparat penegak hukum di Kalimantan Timur untuk bersama-sama mewujudkan tujuan negara sebagaimana semangat para pendiri bangsa. “Kami sangat sadar bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja,” ujar Firli, melalui keterangan pers, Kamis (14/10/2021) yang lalu.

“Kawan-kawan dari Polda dan Kejaksaan sangat menentukan. Satu kata, tidak ada seorang pun yang sukses tanpa orang lain,” ucap dia. Firli menyampaikan bahwa, kehadiran dirinya dan jajaran lembaga antirasuah itu adalah membawa amanat Pasal 6 huruf d Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

KPK, ujar dia, berwenang melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Perpres No. 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Menurut Firli, telah ada beberapa contoh perkara yang KPK supervisi di beberapa daerah, sehingga kini kasus yang telah bertahun-tahun tersebut bias selesai.

Ia pun menyebut, pembiayaan penanganan perkara yang disupervisi oleh KPK, akan menjadi beban KPK agar dapat mempercepat penanganan perkara tersebut. “Mari Kita semangati diri kita untuk membebaskan negara kita dari korupsi karena korupsi merampas hak-hak rakyat dan masa depan anak cucu kita. Jika tidak, maka kita turut memberikan andil terhadap kegagalan negara,” ajak Firli. (*)

Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Disebut-sebut, masuknya PAN untuk memuluskan rencana Amandemen UUD 1945.

Juru Bicara Presiden, Fadjorel Rachman, menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap setia pada konstitusi UUD 1945. Dia juga menepis kehadarin PAN dalam koalisi pemerintah untuk menambah suara agaar Amandemen UUD 1945 lolos.

“Tidak benar. Presiden Jokowi setia kepada konstitusi UUD 1945 dan agenda reformasi,” katanya kepada beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya diketahui Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noer mengungkap, Presiden Joko Widodo menolak amandemen UUD 1945, baik seluruh maupun terbatas. Termasuk perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal itu disampaikan ketika Presiden Jokowi mengundang partai koalisi pemerintah non parlemen ke Istana. Jokowi menggelar pertemuan dengan PBB, Perindo, Hanura, PSI, dan PKPI, Rabu (1/9).

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang berhalangan hadir menyampaikan pesan kepada Jokowi melalui Afriansyah terkait amandemen terbatas. Sebagai pakar hukum, Yusril siap membantu jika presiden memilih amandemen.

“Saya hanya tambahkan pesan dari pak Yusril kalau pemerintah mau lakukan amandemen terbatas, ketum kami siap untuk dimintai pendapat dan masukannya sebagai orang yang mengerti tata megara dan hukum,” ujar Afriansyah kepada wartawan, Rabu (1/9) yang lalu.

Yusril memperlihatkan sikap dukungan untuk amandemen. Namun, ternyata Jokowi menolaknya. Kata Afriansyah, Jokowi tidak setuju tetapi menyerahkan hal tersebut kepada MPR RI.

“Tapi jawaban presiden beliau tidak setuju dengan amandemen maupun terbatas atau bagaimana. Presiden tidak setuju tapi beliau serahkan ke MPR atau ke senayan sana,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, hanya PBB yang menyampaikan pandangan khusus terkait amandemen. Pertemuan itu juga tidak membahas mengenai bergabungnya PAN ke partai koalisi pemerintah.

Inti pertemuan tersebut ada tiga hal, yaitu mengenai penanganan Covid-19, perekonomian dan pemindahan ibu kota.

“Intinya dalam pertemuan itu ada tiga hasil pemaparan yang disampaikan presiden. Soal penanganan Covid, perekonomian dan soal pemindahan ibu kota,” jelas Afriansyah. (*)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya pada Sidang Umum Tahunan PBB ke-76 pada Kamis (23/9/2021) beberapa waktu yang lalu. Pada pidato yang dibacakan secara virtual itu, Jokowi mengajak semua negara memberikan harapan penanganan pandemi Covid-19 secara cepat dan adil. “Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama.

Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 bisa tertangani dengan cepat, adil dan merata,” ujar Jokowi. Dalam penanganan pandemi secara global, Jokowi menekankan prinsip no one is save until everyone is atau tak ada seorang pun dapat selamat sampai semuanya selamat. Sementara itu, menurutnya, saat ini kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani Covid-19 termasuk vaksinasi sangat timpang. Di sisi lain, politisasi dan diskrimiasi terhadap vaksinasi masih terjadi.

“Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata di masa depan. Kita haris menata ulang arsitektur ketahanan kesehatan global. Global health security system,” lanjut Jokowi. “Diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat kesehatan dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara,” tegasnya. Selain itu, diperlukan pula standar protokol global dalam hal lintas batas negara.

Sebagai contoh, perihal kriteria vaksinasi, hasil tes maupun status kesehatan lainnya. Diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, agenda Sidang Majelis Umum PBB ke-76 pada tahun ini dilakukan secara hybrid, di mana tahun lalu dilakukan virtual penuh karena pandemi. Adapun tema Sidang Majelis Umum PBB tahun ini adalah “Building resilience through hope – to recover from COVID19, rebuild sustainably, respond to the needs of the planet, respect the rights of the people, and revitalize the United Nations”.

“Tema ini tentunya menggambarkan tantangan yang masih dihadapi dunia saat ini, dari Covid-19 hingga perubahan iklim, dari kemiskinan yang semakin dalam akibat pandemi hingga masih terjadinya konflik di berbagai belahan dunia,” jelas Retno. Sebanyak 195 negara dijadwalkan berpartisipasi dalam High Level Week Sidang Majelis Umum PBB Ke-76. Di mana 107 negara di antaranya berpartisipasi pada tingkat kepala negara, baik yang hadir maupun yang menyampaikan statement secara virtual. “Dari ASEAN, hampir semua pemimpin menyampaikan statement secara virtual, kecuali Presiden Vietnam,” tambah Retno. (*)

Jakarta – Satgas COVID-19 Nasional dan Kementerian Perhubungan RI mengumumkan aturan terbaru untuk pelaku perjalanan orang dalam negeri via udara.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito mengatakan bahwa perjalanan di wilayah Jawa-Bali dengan kendaraan udara wajib menunjukkan dua dokumen, yaitu kartu vaksin-minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT – PCR.

Hasil tes PCR itu harus bisa diambil kurun waktu maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan. Aturan ini, juga diberlakukan untuk penerbangan ke wilayah non Jawa-Bali dengan PPKM level 3 dan 4.

“Pengetatan metode testing menjadi PCR saja di wilayah Jawa-Bali dan non Jawa-Bali di wilayah PPKM level 3 dan 4,” kata Prof. Wiku dalam Konferensi Pers Pengaturan Perjalanan Dalam Negeri Seiring Pelandaian COVID-19 yang disiarkan pada Kamis (21/10/2021).

Prof. Wiku menerangkan bahwa prosedur terbaru itu diberlakukan mengingat sudah tidak adanya pembatas jarak antara tempat duduk atau seat distancing dengan kapasitas penuh, sebagai bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas demi pemulihan ekonomi di tengah kondisi kasus COVID-19 yang cukup terkendali.

Guna mengoptimalisasi upaya pencegahan penularan, pihak maskapai juga diwajibkan menyediakan tiga barisan kursi pesawat yang dikosongkan untuk pemisahan jika ditemukan penumpang dengan gejala COVID-19 di tengah perjalanan.

Selain itu, Prof Wiku juga mengumumkan bahwa anak-anak berusia dibawah 12 tahun sudah bisa melakukan perjalanan udara.

“Anak-anak usia dibawah 12 tahun sudah bisa naik pesawat, dan harus melakukan tes PCR sesuai dengan aturan di daerah asal-tujuan masing,” kata Prof Wiku.

“Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sudah menyatakan kelayakan PCR atau Rapid Antigen untuk dilakukan kepada anak-anak. Mereka bisa bepergian asal dengan kehatian-hatian dan dalam keadaan sehat,” tambahnya. (*)

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri menindak tegas dua oknum anggota polisi yang diduga menjual senjata dan amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Dia mengecam tindakan oknum anggota polisi yang berasal dari Polresta Ambon dan Polres Pulau Lease yang diduga menjual senjata api dan amunisi kepada KKB di Papua.

“Polri harus bertindak tegas kepada aparat yang diduga terlibat, apalagi jika senjata yang dijual justru digunakan untuk melukai dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua,” papar Andi Rio dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu beberapa waktu yang lalu.

Dia meminta Polri berani menyelidiki secara lebih dalam terkait siapa pemasok senjata api tersebut dan harus ditangkap pemasok utamanya. Andi Rio berharap tidak ada lagi oknum Polri yang terlibat menjual senjata dalam skala menengah atau besar kepada KKB.

Politikus Fraksi Partai Golkar itu meminta Polri dapat melakukan pengawasan terhadap para personel di lapangan secara ketat, usai terbongkarnya kasus tersebut. “Semoga ini yang terakhir dan Polri harus transparan terhadap pengembangan penyelidikan yang dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, Andi Rio mengharapkan agar konflik yang terjadi di Papua dapat segera menemui solusi sehingga tercipta situasi aman dan damai di Bumi Cenderawasih. Dia meminta pemerintah segera menyelesaikan konflik di Papua agar tidak ada lagi korban jiwa.

Sebelumnya, ramai diberitakan dua oknum anggota Polresta Pulau Ambon dan Polres Pulau Lease ditangkap karena diduga menjual senjata api beserta amunisi ilegal kepada KKB Papua. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M Roem Ohoirat mengatakan penangkapan dua oknum polisi itu berawal dari penangkapan pembelinya di Papua Barat.
“Mulanya Polres Bintuni, Papua Barat, menangkap warga yang membelinya beserta barang bukti berupa senjata api. Lalu (kasus) dikembangkan dan ditangkap (oknum anggota Polri),” kata Roem. Dalam perkembangannya, Divisi Propam Polri mengirimkan tim khusus untuk membantu Propam Polda Maluku menyelidiki kasus penjualan senjata api kepada KKB Papua yang diduga dilakukan dua oknum polisi di Maluku. (*)

Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus menindaklanjuti laporan kecurangan yang diadukan disejumlah titik lokasi (tilok) pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021 atau CPNS 2021.

Upaya ini menyikapi kasus kecurangan dilaporkan ke BKN terkait adanya indikasi kecurangan di tilok mandiri Instansi Kabupaten Buol.

“Pastinya BKN tidak menutup mata kok atas pengaduan kecurangan seleksi. Semangat kita satu buat perang kecurangan,” tulis BKN dikutip dari akun instagram @bkngoidofficial, Senin (1/11).

Pemerintah memastikan tetap berkomitmen untuk memberantas upaya tindak kecurangan dalam proses seleksi. Di tengah kekhawatiran peserta saat ini, bahkan tim forensik dibantu oleh rekan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tengah berjihad menyikapi kasus kecurangan dilaporkan ke BKN.

“Tetapi tidak berhenti disitu saja karena tim forensik bergerak ke sejumlah tilok yang menerima aduan kecurangan hasil temuan audit forensik dan penindakannya tengah berproses dan tentunya akan dirilis ke publik,” ujarnya.

Tidak hanya itu, BKN juga mulai berkolaborasi dengan Kementerian Lembaga seperti pihak Kepolisian, Kejagung, dan Kemkominfo untuk mempercepat langkah penindakan pengungkapan kasus kecurangan.

Adapun langkah pengungkapan oknum kecurangan dalam proses seleksi sudah menjadi tahap mitigasi BKN yang selama ini untuk membantu pihak kepolisian mengungkap pelaku oknum kecurangan dan penipuan.

“Jadi tetap fokus pada tahap seleksi ya. Untuk program tindak lanjut BKN atas kecurangan seleksi tentunya akan kami informasikan berikutnya. Kalau di antara kalian juga menemukan indikasi kecurangan silakan diajukan ke lapor BKN via lapor.go.id BKN terbuka 24/7 ya,” pungkasnya. (*)