Jakarta – Pemerintah mengungkapkan tren kasus covid-19 kembali meningkat di 131 kabupaten/kota di Indonesia. Terkait adanya peningkatan kasus Covid-19 itu, masyarakat diminta waspada gelombang ketiga pandemi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan tren kenaikan ini harus segera ditekan agar bisa seperti daerah lainnya yang konsisten turun.

“Kondisi saat ini secara agregat tadi disampaikan oleh Pak Menkes, angka nasional penularan terjadi penurunan. Tetapi ada sekitar 131 kabupaten /kota yang mengalami tren naik. Di samping ada beberapa kabupaten/kota juga mengalami penurunan,” kata Muhadjir dalam jumpa pers evaluasi PPKM, Senin (1/11/2021).

Meski begitu, dia tidak merinci daftar 131 daerah mana saja yang mengalami kenaikan kasus dalam beberapa pekan terakhir.

Lebih lanjut, dia menyebut saat ini pemerintah tengah melakukan sejumlah persiapan untuk mengantisipasi mobilitas tinggi masyarakat saat Natal dan Tahun Baru agar tidak terjadi lonjakan pandemi Covid-19.

“Pertama periode Nataru akan diantisipasi oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait dengan mengupdate aturan-aturan yang diperlukan untuk mencegah penularan Covid-19 dan penyebarannya. Di mana aturan tersebut adalah mengenai pergerakan orang, lokasi wisata, pertokoan, tempat peribadatan dan lain-lainnya,” ucapnya.

Pemerintah juga akan terus meningkatkan capaian vaksinasi secara nasinal, masyarakat diminta untuk segera mendapatkan vaksin di fasilitas kesehatan terdekat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. (*)

JAKARTA – Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR) menilai tujuh tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membawa lompatan-lompatan jauh dan perubahan kemajuan. Koordinator Nasional KOBAR Alan Singkali mengatakan visi Presiden Jokowi yang mendorong pembangunan Indonesia sentris telah mengangkat harkat dan martabat seluruh bangsa Indonesia.

“Pemasangan spanduk-spanduk tersebut adalah ekspresi dari para anggota kami terhadap visi pembangunan Jokowi yang pro kepada Indonesia Sentris. Tidak hanya di Jawa dan Sumatera, tetapi seluruh kepulauan nusantara, khususnya daerah-daerah pelosok, tertinggal, dan perbatasan. Seperti yang kita lihat pada sukses dan megahnya perhelatan PON XX Papua lalu,” kata Alan Singkali melalui siaran persnya pada Kamis (21/10) yang lalu.

Fokus kerja Jokowi yang memadukan pembangunan manusia dan infrastruktur, lanjut Alan, telah menipiskan kesenjangan antar-strata, wilayah, serta segmen lain di Indonesia. Misalnya saja gagasan revolusi mental dan program tol laut, serta pembangunan jalan penghubung lintas Papua.

“Perhatian khusus presiden terhadap pemberantasan radikalisme dan ujaran kebencian, telah menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi segenap warga Indonesia, khususnya kelompok-kelompok yang selama ini masih termarjinalkan,” ungkapnya.

KOBAR mengajak masyarakat untuk terus mendukung setiap usaha dan kerja keras Presiden Jokowi dengan tidak terpengaruh pada provokasi dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. “Jangan ganggu presiden dengan berbagai macam isu hoaks ataupun yang tidak produktif.

Masih tersisa tiga tahun untuk menuntaskan pembangunan yang sempat tersendat karena penanggulangan pandemi Covid-19,” kata Alan. Menurutnya, Presiden Jokowi dapat fokus bekerja melakukan lompatan-lompatan jauh selama dan jika selalu membangun komunikasi dan koalisi bersama rakyat. (*)

Jakarta – Warga DKI Jakarta yang mengatasnamakan Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta bersiap menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka mengklaim secepatnya akan melayangkan gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan karena dianggap merugikan masyarakat akibat banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Diarson Lubis, Sh bersama dua orang dari tim advokasi lainnya yaitu Alvon K. Palma, SH, dan Ridwan Darmawan, SH punya alasan sendiri mengapa melayangkan gugatan tersebut kepada Anies Baswedan. “Gugatan akan dilakukan secepatnya. Alasannya karena ada hak masyarakat yang merasa dirugikan. (Tergantung dengan klasifikasi dari masyarakat yang dirugikan),” ujar Diarson Lubis setahun yang lalu .

Menurutnya, Anies dinilai melakukan perbuatan melawan hukum, di mana yang menjadi parameternya adalah undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. “Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yg bertentangan atau tidak dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, soal yang mana dilanggar kami inventarisasi dengan aduan masyarakat, karena masing-masing kelas berbeda akibat yang ditimbulkan,” tuturnya.

Tim Advokasi juga menyebut beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh diantaranya adalah pengajuan gugatan perdata tuntutan ganti rugi bagi para korban banjir melalui mekanisme Class Action. “Ganti rugi belum konkret karena kerugian masing masing kelas berbeda beda, ini baru bisa disimpulkan setelah data final. (Finalisasi data) dilakukan awal minggu depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekelompok orang yang menamakan diri Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta, bakal melakukan upaya hukum pada kepada Pemprov DKI termasuk mantan Menteri Pendidikan itu. “Banjir yang terjadi pada 1 Januari 2020 yang lalu, telah mengakibatkan hampir seluruh wilayah dan jalan utama di Jakarta tenggelam,” ujar tim tersebut setahun yang lalu.

“Banjir besar kali ini diduga kuat adalah akibat ketidakmampuan dan kelalaian Pemprov DKI cq Gubernur Anies Baswedan dalam pencegahan dan penanggulangan banjir yang mana juga telah mengakibatkan jatuhnya sejumlah korban jiwa dan kerugian materiil yang sangat besar.” (*)

Jakarta – KST kembali berulah dengan menembak warga sipil di daerah Yakuhimo, Papua. Kekejaman KST membuat masyarakat makin antipati, karena mereka nekat membunuh warga asli Papua. Oleh karena itu, mereka harus dibawa ke pengadilan, karena melanggar HAM berat.

KST identik dengan kelompok yang melakukan berbagai penyerangan, baik ke warga sipil maupun aparat. Masyarakat asli Papua sendiri pun tidak suka dengan mereka karena bertingkah sok jagoan tetapi lari tunggang-langgang saat dikejar oleh aparat. Mereka juga melakukan pembunuhan keji, baik pada aparat maupun warga sipil sendiri.

Tanggal 25 juni 2021 adalah hari yang mencekam di Kampung Bingki, Kabupaten Yakuhimo, Papua. Danrem 127/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan menyatakan bahwa ada 4 orang pekerja bangunan yang meninggal karena ditembak oleh KST, yakni Suardi, Sudarto, Idin, dan Ipa. Mereka akan dievakuasi dengan helikopter. Sedangkan Kepala Kampung yang juga tertembak, dalam kondisi kritis.

Penduduk Kampung Bingki yang lain sudah mengungsi ke ibukota Kabupaten Yakuhimo. Proses pengungsian tentu dikawal terus oleh aparat. Terlebih, takutnya ada anggota KST yan kembali untuk melakukan teror.

Kekejaman KST tentu sudah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Penyebabnya karena mereka bukan kali ini saja melakukan penembakan ke masyarakat sipil. KST berkali-kali menyerang warga, mulai dari yang berstatus sebagai tukang ojek, murid, hingga guru. Modusnya sama, yakni menuduh mereka sebagai mata-mata aparat, padahal bukan.

Masyarakat sipil yang ditembak tentu tak bisa melawan karena tidak punya senjata untuk membela diri. Oleh karena itu wajar jika KST dianggap melanggar HAM, karena melakukan pembunuhan tentu sebuah tindakan tak terpuji dan melanggar aturan. Mereka terancam hukuman 20 tahun penjara atau kurungan seumur hidup.

Masyarakat Papua sendiri juga setuju ketika KST didakwa atas kasus pelanggaran HAM. Penyebabnya karena mereka tidak bisa beraktivitas dengan normal gara-gara ancaman KST. Apalagi sebagian korban yang ditembak adalah warga Papua sendiri, sehingga mereka memperlihatkan kekejaman karena membunuh saudara sesukunya sendiri.

Selain menembak warga sipil, KST juga berkali-kali menyerang aparat terlebih dahulu. Ini juga sebuah pelanggaran HAM, karena aparat bertugas untuk menjaga keamanan Papua, tetapi malah diserang dengan sniper atau modus yang lain. Bagi KST, aparat adalah representasi pemerintah, jadi dianggap musuh oleh mereka.

Dengan bukti-bukti ini maka sudah jelas kalau KST melanggar hak asasi manusia di Papua, karena melakukan berbagai aksi. Mulai dari pengancaman, penembakan, hingga pembunuhan. Jika terus dibiarkan akan berbahaya, karena membuat kehidupan warga sipil jadi tidak aman.

Tuduhan KST bahwa aparat yang melanggar HAM salah besar. Aparat tidak pernah menembak warga sipil saat kontak senjata, karena tahu beda antara masyarakat biasa dengan anggota KST. Netizen di seluruh dunia perlu tahu akan hal ini dan tidak terjebak oleh berita atau foto palsu yang sengaja disebar oleh KST, untuk propaganda mereka.

Satgas Nemangkawi dan aparat lain berusaha keras untuk menangkap tiap anggota KST, agar tercipta perdamaian di Papua. KST harus diberantas karena sudah terbukti melanggar HAM dan melakukan berbagai tindakan keji. Mereka tak bisa dibiarkan begitu saja, karena jika masih berkeliaran akan membahayakan posisi warga sipil.

Kekejaman KST sudah jelas menunjukkan bahwa mereka melakukan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, KST masih terus diburu oleh aparat. Tidak benar bahwa penambahan jumlah aparat adalah sebuah pelanggaran HAM, karena hal ini ditujukan untuk mengamankan rakyat Papua. Masyarakat malah senang karena aparat terus bertindak cepat saat memburu KST.

Rebecca Marian, Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria dinilai gagal mengantisipasi dan mengatasi banjir Jakarta . Pemprov DKI Jakarta disarankan dapat segera memperbaiki tata kota di Jakarta untuk mengantisipasi bencana banjir terulang di tahun berikutnya.

Hal itu diungkapkan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga.”Tata ruang kota harus diperbaiki. Permukiman yang terdampak banjir tahunan seperti yang berada di bantaran kali (banjir kiriman), tepian situ/danau/embung/waduk di tepi pantai (banjir rob) harus direlokasi dan dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau (RTH) kota,” ungkap Nirwono beberapa waktu yang lalu.

Nirwono menyayangkan sikap Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur, Ahmad Riza Patria yang tidak maksimal dalam mengatasi bencana banjir. Padahal menurutnya, tiap tahun curah hujan merupakan peristiwa alam.

“Banjir kali ini juga menunjukkan bahwa Gubernur dan Wagub DKI gagal mengantisipasi dan mengatasi banjir, mengingat awal tahun lalu juga terjadi banjir lokal yang lebih parah,” katanya.

“Tidak tepat juga kalau dikaitkan dengan curah hujan yang lebat karena peristiwa alam dan perubahan iklim, karena waktu pemerintahan Gubernur DKI sudah berjalan memasuki tahun ke 4, artinya apa yang sudah dilakukan dalam waktu hampir 4 tahun dalam mengatasi banjir? Banjir hari ini dan minggu lalu sudah cukup menunjukkan Gubernur tidak berhasil mengatasi banjir secara signifikan,” sambungnya.

Dia pun kembali mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk kembali mengantispasi banjir. Lantaran, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah Jabodetabek bakal diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada malam, dini hari dan pagi hari.

“Curah hujan yang masih tinggi sampai dengan minggu depan diwaspadai Pemprov DKI karena bisa jadi puncak akumulasi banjir kiriman, banjir lokal, dan ditambah banjir rob, maka Jakarta bisa lumpuh seperti tahun 2002 2007 2013 dan 2017,” ucapnya. (*)

Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research (CYPR) Dedek Prayudi menilai Anies Baswedan gagal total memimpin sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, hal itu diperkuat dengan dalih Anies Baswedan yang menginginkan perpanjangan waktu memimpin Jakarta.

“Permintaan tambahan waktu hanya sebuah konfirmasi bahwa Pak Anies gagal di masa jabatan yang diberikan,” beber Dedek, Jumat (14/10) yang lalu. Uki, sapaan akrabnya, menjelaskan program untuk menanggulangi banjir pun tidak berjalan hingga sekarang.

Menurutnya, program naturalisasi sungai hingga sumur resapan tidak dimaksimalkan oleh gubernur. Oleh karena itu, dia merasa Anies Baswedan memang sudah gagal memimpin daerahnya. “Kalau gagalnya sedikit, ya, masih sedikit maklum. Ini seperti tim sepak bola yang kalah 10-0, gagal total,” jelasnya.

Selain itu, dia menduga masih ada program yang kuat sebagai tindak korupsi, yakni DP 0 persen. Dengan demikian, dia meyakini bahwa Anies Baswedan tidak mampu memimpin Jakarta, meski meminta tambahan waktu. “Belum lagi pusara korupsi di program unggulan Pak Anies seperti rumah DP 0,” imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat tata kota dari Universitas Trisaksi, Nirwono Yoga, mengatakan banjir yang merendam sejumlah permukiman warga tahun ini terjadi di lokasi yang berdekatan dengan sungai. Sebut saja di kawasan Kemang hingga Sudirman yang disebabkan luapan air dari Sungai Krukut, kemudian daerah Kedoya akibat meluapnya Kali Pesanggrahan, lalu sekitaran Cipinang, Kebon Pala, Rawajati yang terdampak dari luapan Kali Sunter.

Merujuk pada hal itu, menurut Yoga, solusi yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta yakni pembenahan 13 sungai besar. Program pembenahan sungai-sungai itu, katanya, sudah dilakukan sejak era Gubernur Fauzi Bowo hingga Basuki Tjahaja Purnama dengan koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

Pemprov DKI Jakarta bertugas untuk pembebasan lahan di bantaran sungai dan merelokasi ke rumah susun (rusun) kemudian Kementerian PU yang melakukan pengerukan dan pelebaran. Hanya saja program itu terhenti sejak tahun 2017 atau persis saat Gubernur Anies Baswedan menjabat.

“Sayangnya program ini berhenti sejak tahun 2017 karena pilihan politik. Keengganan Gubernur Anies untuk membebaskan lokasi atau lahan dan terjebak pada perdebatan konsep naturalisasi atau normalisasi,” ujar Nirwono Yoga. (*)

Oleh : Sentiaji Wibowo )*

Pemerintah berusaha keras untuk menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional. Kebijakan itu terbukti dengan mulai meredanya angka penularan Covid-19 dan bergeraknya perekonomian rakyat.

Saleh Partaonan Daulay memberikan catatan terkait dua tahun berjalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dirinya mengatakan bahwa pemerintah telah bekerja keras menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Saleh menuturkan, kedua hal tersebut berkaitan antara satu dengan yang lain. Tidak hanya itu, kedua hal tersebut juga sangat terkait dengan sektor kehidupan sosial dan ekonomi lainnya.

Dia menjelaskan dari sisi kesehatan pemerintah telah berupaya keras memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Meski demikian dirinya menilai bahwa kinerja pemerintah di awal pandemi agak sedikit lamban. Hal tersebut tentu bisa dipahami karena Covid-19 merupakan persoalan baru dan tidak ada satu negara pun yang siap menghadapinya.

Meski demikian, pemerintah perlu mendapatkan apresiasi atas gerak cepatnya untuk membentuk satuan tugas demi menangani persoalan kesehatan akibat Covid-19. Satuan tugas tersebut juga digandengkan dengan satuan tugas untuk pemulihan ekonomi nasional.

Saleh mengaku, bahwa infrastruktur kesehatan di Indonesia tidak semuanya siap menghadapi pandemi Covid-19. Karena itu, pada awal pemerintah menetapkan 100 rumah sakit yang menjadi rujukan Covid-19. Berbagai rumah sakit itu lebih siap sebab telah dijadikan sebagai tempat perawatan bagi masyarakat yang terpapar flu burung.

Dari sisi pemulihan ekonomi, pemerintah dinilai telah bekerja cukup maksimal. Beberapa bulan yang lalu, ekonomi Indonesia sempat mengalami resesi dan pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah dan menyentuh lebih rendah minus 5 persen. Saleh menilai, di tengah pandemi, resesi ekonomi tentu tidak mudah dihadapi. Perlu kerja keras dan keseriusan semua pihak untuk bertahan dan berupaya menaikkan kembali perekonomian nasional.

Ia menuturkan, bukti bahwa pemerintah dapat bekerja secara maksimal adalah tumbuhnya ekonomi secara positif dan tingkat pertumbuhannya sangat baik bahkan sekarang sudah mendekati 5 persen. Itu artinya kita sudah tidak resesi lagi, tinggal bagaimana bisa mempertahankan dan meningkatkan yang ada saat ini.

Saleh meminta agar pemerintah dapat memberikan perhatian terkait puluhan juta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, masyarakat harus terus mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah seperti program bantuan subsidi, bantuan sosial dan pelatihan-pelatihan kerja.

Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki daya beli. Pada basis terendah di pedesaanm daya beli merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh untuk mendorong stabilitas ekonomi sehingga dengan bantuan langsung tunai menjadi sangat penting saat ini.

Selain itu, Saleh juga meminta kepada pemerintah untuk dapat memperbanyak program padat karya. Sebab program tersebut dinilai mampu menaikkan penghasilan masyarakat. Program seperti itu juga sekaligus dapat dipergunakan untuk memberikan pekerjaan sementara bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad Ali melalui keterangan tertulisnya mengatakan, patutlah kita berbangga hati kepada pemerintah, karena tidak gampang mengelola negara pada situasi pandemi seperti ini.

Riset yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait penanganan pandemi, membeberkan 64,6 responden merasa puas dengan kerja pemerintah pusat. Responden yang tidak puas sebanyak 32 persen dan sisanya 3,4 persen menjawab tidak tahu.

Ahmad menuturkan, tidak mudah mengatasi pandemi Covid-19 tanpa kepemimpinan yang kuat. Pasalnya, virus corona telah terbukti berdampak pada berbagai aspek, terutama kesehatan dan ekonomi. Terganggunya aspek ekonomi tentu akan berdampak pula pada aspek keamanan. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Meski masih terdapat kekurangan, dirnya memaklumi atas kekurangan pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal tersebut dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar.

Menurut Ahmad, masih ada waktu untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Nasdem menyatakan komitmennya dalam membantu Jokowi-Ma’ruf Amin dalam menyelesaikan masalah pandemi dengan baik. Meski angka pasien terkonfirmasi positif tidak separah beberapa bulan yang lalu, dan beberapa sektor esensial telah dibuka, tentu saja kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi.

Kinerja pemerintah memang tidak bisa dinilai sempurna, karena penanganan pandemi juga diperlukan peran serta masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai penularan Covid-19 dan memulihkan sektor perekonomian.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

Oleh : Zakaria )*

Dunia maya menjadi sasaran empuk kelompok radikal dan mereka menyebarkan ajarannya di sana. Masyarakat patut mewaspadai radikalisme di internet, agar tidak terjeblos dan dijadikan kader baru oleh kelompok radikal.

Anak muda dan dunia maya bagai 2 sisi mata uang yang tak terpisahkan, karena membuka media sosial dan browser sudah jadi makanan sehari-hari. Lewat internet mereka bisa berinteraksi dengan kawan-kawan yang jauh di mata dan mengapresiasi dirinya sendiri. Dunia maya juga bisa jadi ajang berjualan dan meluaskan market.

Akan tetapi kita wajib waspada karena dunia maya tidak sama dengan dunia nyata. Ada beberapa sisi negatif di internet, salah satunya adalah penyebaran aliran negatif seperti radikalisme. Kelompok radikal sudah cukup ‘gaul’ dan memanfaatkan sosial media dan website untuk mencari anggota jaringan baru, dan waspadailah, jangan sampai anak remaja malah terjembab dalam radikalisme.

KH Khariri Ma’mun, Wakil Direktur Eksekutif International Conference of Islamic Scholar memperingatkan tentang radikalisme di dunia maya. Menurut kiai muda ini, sudah banyak kelas online melalui radikalisme. Jika dulu kaum radikal hanya menebarkan racun pemikiran lewat tulisan, tetapi sekarang sudah melek IT dan paham bagaimana cara mengadakan online class.

KH Khariri melanjutkan. untuk mencegah radikalisme maka seharusnya BNPT mengawasi penyebaran radikalisme di dunia maya, karena mereka saat ini sudah bisa memanfaatkan Zoom. Dalam artian, ketika ada yang memberi informasi mengenai kelas online yang mencurigakan, seharusnya bisa langsung ditelusuri lalu dicegah. Sebelum semuanya terlambat.

Kelas-kelas online memang patut diwaspadai, karena mereka menggunakan banyak modus. Salah satunya adalah dengan memberi tampilan menarik, sehingga banyak yang mau mengikuti kelasnya, apalagi diadakan secara gratis dan ada iming-iming hadiah. Awalnya dibilang bahwa kelas ini untuk membela keyakinan, ternyata malah dicekoki ajaran radikalisme.

Pengajar dalam kelas online juga mencari simpati sehingga kaum muda jadi akrab, misalnya dengan menyediakan konsultasi gratis, bahkan meminjamkan fasilitas. Namun itu hanyalah akal bulus mereka, karena lama-lama mengadakan doktrinisasi jarak jauh. Proses pencucian otak inilah yang menjadi awal petaka, karena banyak yang mau jadi anggota kelompok radikal.

Penggunaan kelas online dianggap lebih efektif untuk menyebarkan radikalisme, apalagi di tengah pandemi, di mana banyak orang lebih menjaga jarak. Walau via dunia maya tetapi kaum radikal masih bisa menyebarkan ajarannya yang sesat. Selain itu, ajakan di dunia maya juga cukup efektif, daripada cara-cara lama seperti kaderisasi secara langsung lalu diajak berjihad ke luar negeri atau lewat jalur pernikahan.

Pemerintah bisa menggandeng banyak pihak untuk mencegah hadirnya kelas online yang bermuatan radikalisme. Pertama dengan mengutus polisi siber untuk membasmi akun-akun radikal di media sosial, lalu dilaporkan ke pengelola sosmed tersebut, tujuannya agar akunnya dinonaktifkan. Kedua, jika mereka punya situs juga bisa di-take down agar tidak menyebarkan radikalisme lebih luas.

Cara ketiga adalah dengan memberi himbauan kepada orang tua, mereka wajib mendampingi anak-anak, terutama pada usia remaja. ABG yang masih labil jangan dibiarkan untuk mengurung diri di kamar sambil membuka internet, karena bisa saja mereka terjeblos dalam bujukan kaum radikal. Eratkan hubungan baik agar keluarga solid dan tidak ada yang terkena radikalisme.

Kelas online radikalisme sangat berbahaya karena bisa menjaring banyak kader baru, dan sebagai masyarakat kita bisa turut mengawasi, lalu melapor ke polisi siber. Cara lain adalah dengan melaporkan ke Google DMCA sehingga situs radikal bisa ditutup. Jangan sampai anak dan remaja terkena racun radikalisme via online.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Deka Prawira )*

Pemerintah menghapus syarat wajib tes PCR bagi calon penumpang pesawat. Keputusan tersebut mendapat apresiasi berbagai pihak yang diharapkan dapat memudahkan warga untuk bepergian.
Pandemi covid-19 membuat kehidupan kita berubah 180 derajat. Adanya pembatasan mobilitas untuk menekan lajunya penularan virus, membuat pergerakan masyarakat jadi tidak sebebas dulu. Akan tetapi beberapa bulan ini kurva pasien corona sedang melandai, jadi warga boleh beraktivitas, dengan syarat harus mematuhi protokolo kesehatan 10M.

Begitu juga dengan mobilitas via udara. Saat awal pandemi penerbangan sempat dihentikan, lalu diperbolehkan dengan syarat maksimal penumpang 50% dan wajib untuk tes PCR terlebih dahulu. Akan tetapi ketika keadaan aman dan tidak ada daerah yang berstatus zona merah, auran diubah. Amksimal penumpang pesawat boleh 80-90% dan tes PCR diganti dengan tes antigen.

Persyaratan tes antigen ini diberlakukan untuk penerbangan domestik dari Jawa, Bali, maupun kedua pulau tersebut. Hal ini dinyatakan oleh Menteri PMK Muhadjir Effendy. Surat resmi dari Kementrian Perhubungan akan segera diterbitkan sebagai dasar hukum yang kuat.

Pergantian persyaratan dari tes PCR jadi tes antigen membuat masyarakat sangat senang karena mereka menghemat biaya. Tes antigen memang lebih terjangkau. Jika PCR butuh biaya 275.000-300.000 rupiah, maka tes antigen maksimal 200.000 saja. Masyarakat yang akan naik pesawat tinggal tes ke lab terpercaya, lalu menunjukkan hasilnya (Serta kartu vaksin) ke petugas di bandara.

Selain lebih terjangkau, tes antigen juga keluar hasilnya lebih cepat. Jika tes PCR butuh waktu 1-2 hari, maka tes antigen selesai hanya dalam hitungan jam saja. Penyebabnya karena alat tes PCR belum terlalu banyak, sehingga antriannya juga lama.

Saat hasil tes antigen keluar lebih cepat maka masyarakatlah yang diuntungkan, karena mereka bisa segera berangkat ke bandara untuk mengejar pesawat dan tidak hangus tiketnya. Selain itu, mereka yang urgent karena orangtuanya meninggal dunia atau penyebab lain, akan bisa antigen tes dan mendapatkan hasilnya secepatnya, dan langsung bergegas ke bandara untuk terbang.

Perubahan persyaratan untuk naik pesawat terbang diharap tidak membingungkan masyarakat, karena aturan memang bisa diganti, tergantung keadaan di lapangan. Saat ini keadaan relatif aman, karena sudah lebih dari 50% WNI yang mendapatkan vaksin, sehingga meminimalisir resiko penularan corona di bandara dan pesawat.

Selain itu, kurva pasien covid-19 juga sedang melandai. Jika 4 bulan lalu masih 50.000 pasien per hari, maka sejak 1 bulan lalu turun drastis jadi hanya 600-an pasien per harinya. Di Indonesia juga tidak ada lagi daerah yang berstatus zona merah dan PPKM level 4, dan banyak kota atau kabupaten yang levelnya menurun, jadi hanya level 1 atau 2.

Keadaan yang relatif aman membuat peraturan saat akan naik pesawat diubah, dan dipastikan tetap kondusif, karena para penumpang dan kru airline sudah divaksin. Selain itu, mereka juga menaati protokol kesehatan dan tetap memakai masker meski berada di udara. Semua ini demi mencegah kemungkinan terburuk.

Perubahan persyaratan dari harus tes PCR menjadi boleh tes antigen membuat masyarakat sangat senang, karena biaya antigen lebih terjangkau. Mereka bisa berhemat saat akan naik pesawat. Selain itu, tes antigen hasilnya keluar hanya dalam hitungan jam, sehingga memudahkan mereka yang akan terbang hari itu juga. Masyarakat berterima kasih pada pemerintah karena peraturan yang meringankan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Moses Waker )*

Masyarakat diminta untuk mewaspadai manuver gerombolan separatis Papua menjelang Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (HUT OPM) 1 Desember yang biasanya diwarnai oleh aksi kekerasan. TNI/Polri pun berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat dan menjaga kedamaian di Papua.

Papua adalah bagian dari Indonesia dan hal ini tidak terbantahkan lagi, karena sudah sah secara hukum negara dan hukum internasional. Menurut hukum internasional, bekas jajahan Belanda, termasuk Papua (dulu Irian Jaya), menjadi wilayah NKRI. Akan tetapi hal ini ditentang keras oleh OPM karena mereka tidak setuju akan hasil pepera dan ingin memerdekakan diri.

OPM memang selalu ngotot untuk merdeka, walau Pepera sudah berlalu berpuluh tahun lalu. Padahal hasilnya sudah dipastikan sah, dan masyarakat Papua juga sangat cinta Indonesia. Namun OPM tetap kukuh, dan selalu menggunakan cara kekerasan. Mereka mengutus KST (dulu KKB) agar menakut-nakuti warga dan menyerang aparat keamanan.

Jelang ulang tahunnya tanggal 1 Desember, OPM menjadi makin dijauhi dan ditakuti, karena biasanya turun gunung alias meninggalkan markas dan beraksi di tengah pemukiman masyarakat. Sehingga keamanan masyarakat menjadi prioritas dan anggota Polri berusaha keras agar tidak ada korban. Warga sipil wajib dijaga agar suasana tetap kondusif.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri memastikan keamanan rakyat di Bumi Cendrawasih jelang ulang tahun OPM. Kondisi di lapangan terus dipantau, agar tidak ada anggota kelompok pemberontak itu yang mengganggu masyarakat. Untuk menjaga kondusivitas maka personel Polri yang diterjunkan di tengah pemukiman dantempat-tempat publik akan ditambah.
Masyarakat diminta tidak kaget, karena banyaknya jumlah anggota Polri bukan untuk menangkap, melainkan untuk menjaga keamanan. Pencegahan perlu dilakukan, agar jangan sampai ada kerusuhan bahkan kebakaran, yang diotaki oleh anggota OPM.

Irjen Pol Mathius menambahkan, masyarakat jangan terprovokasi oleh ulah OPM yang biasanya menyebar hoaks jelang ulang tahunnya. Ketika ada foto dan berita yang beredar, yang menggambarkan pesta ultah OPM, jangan ditanggapi (bahkan disebarkan). Bisa jadi itu hanya editan yang tujuannya untuk mengacaukan pemikiran masyarakat.

Oleh karena itu penjagaan akan dilakukan, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Untuk penjagaan di media sosial maupun situs, bisa bekerja sama dengan tim polisi siber, sehingga mereka bisa langsugn men-take down hoaks yang sengaja disebarkan oleh OPM.

Penjagaan secara ketat amat wajar dilakukan karena jika OPM sudah turun gunung, maka mereka tidak hanya berkeliling distrik sambil pamer senjata tajam. Bisa saja mereka memprovokasi masyarakat, agar mau membelot dan membentuk republik federal Papua Barat.
Padahal masyarakat Papua sangat cinta NKRI dan selalu setia, sehingga tidak mau untuk diajak memberontak. Ketika OPM tahu akan fakta ini maka takutnya mereka akan marah lalu membakar rumah warga dan fasilitas umum, juga penembakan. Kerusuhan seperti ini yang dikhawatirkan akan terjadi, sehingga wajar jika jumlah aparat yang diterjunkan akan lebih banyak.

Masyarakat juga makin waspada jelang ultah OPM, dan mereka memilih untuk lebih banyak di rumah, serta hanya keluar rumah untuk urusan yang penting saja. daripada nanti kena serangan OPM, lebih baik mengantisipasi. Mewreka juga tidak mau untuk dipaksa mengibarkan bendera bintang kejora.

Ulang tahun OPM mereka rayakan dengan turun gunung, mengibarkan bendera bintang kejora, dan menakut-nakuti warga Papua. Masyarakat diminta waspada agar jangan sampai jadi korban OPM. Namun mereka tak perlu sampai paranoid karena aparat gabungan Polri dan Brimob selalu siaga untuk menjaga keamanan di segenap wilayah Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali