Oleh : Jazzy Ravina )*

Papua terbukti mendapatkan manfaat dari pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Berbagai pembangunan ini terbukti dapat meningkatkan akses transportasi sehingga berdampak positif pula bagi perkembangan ekonomi rakyat.

Salah satu pembangunan infrastruktur yang manfaatnya bisa langsung dirasakan adalah pembangunan trans papua. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) menyebutkan, panjang jalan trans Papua di Papua mencapai 2.902 km.

Jalan tersebut meliputi ruas jalan Merauke-Tanah Merah-Waropko (543), Waropko-Oksibil (136), Dekai-Oksibil (225 km) dan Kenyam-Dekai (180 km). Lalu, Wamena-Habema-Kenyam-Mamug (295 km), Jayapura-Elelim-Wamena (585 km), Wamena-Mulia-Ilaga-Enarotali (466 km), Wagete-Timika (196 km) dan Enarotali-Wagete-Nabire (285 km).

Jayapura-Elelim-Wamena merupakan ruas jalan trans Papua terpanjang di Papua. Elelim, Ibukota Kabupaten Yalimo. Sebelumnya sudah ada jalan darat dari Wamena ke Elelim. Menembus jalan ini, jalur baru dibuka dari Jayapura melalui Senggi, Kabupaten Keerom.

Dalam rencana pembangunan nasional, Papua dan Maluku menjadi satu simpul koridor ekonomi. Sebagai satu koridor ekonomi, akan ada proyek investasi berbasis sumber daya alam, pengembangan kawasan khusus, sampai dengan penciptaan pusat-pusat perekonomian baru. Pembangunan Infrastruktur jalan, salah satu cara menghubungkan wilayah-wilayah ini. Adapun lima kegiatan ekonomi utama di koridor Papua-Maluku adalah pertanian pangan, tembaga, nikel, migas dan perikanan.

Jalan trans Papua jadi proyek nasional karena menghubungkan Papua dan Papua Barat. Proyek yang direncanakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dikerjakan KPUPR melalui Balai Jalan Nasional. Selain membangun jalan, pemerintah juga membangun terminal baru Bandar Udara Mopah, Merauke Papua. Bandara tersebut telah diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangannya mengatakan, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ingin ada daerah yang terisolasi atau sulit diakses. Dirinya berharap, dengan perluasan terminal penumpang baru seluas 7.200 meter, Bandara Mopah dapat mendatangkan sebanyak-banyaknya manfaat bagi rakyat, khususnya masyarakat Papua. Menurut Puan, terminal baru Bandara Mopah harus semakin mempermudah akses transportasi masyarakat sehingga diharapkan orang akan semakin mudah datang ke Merauke untuk melihat indahnya wilayah ujung timur Indonesia tersebut.

Puan mengatakan, setiap bagian dari wilayah Indonesia harus bisa terhubung, baik secara darat, laut maupun udara. Oleh karenanya, dibutuhkan penguatan bandara-bandara di wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP). Puan mengatakan, masyarakat harus bisa membayangkan bahwa nantinya orang dari Sabang tidak akan bingung bagaimana jalur dan transportasi kalau ingin menjelajahi Merauke

Dirinya menilai, terminal baru Bandara Mopah tersebut, menunjukkan kemajuan Papua karena semakin banyaknya infrastruktur yang dibangun menunjukkan komitmen pemerintah untuk kemajuan Bumi Cenderawasih. Menurutnya, Papua juga telah membuktikan mampu menjadi daerah maju, termasuk dengan keberhasilan menyelenggarakan PON XX.

Salah satu pentingnya pembangunan bagi Papua adalah masih tingginya angka kemiskinan di Papua. Hingga akhir tahun 2020 lalu, tercatat persentase kemiskinan di Papua mencapai 26,8 persen. Angka tersebut merujuk pada jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Papua lebih dari seperempat jumlah penduduknya. Tentu saja hal ini tidak bisa ditangani hanya dengan memberikan bantuan tunai.

Untuk mengatasi hal tersebut, tentu saja yang bisa dilakukan adalah penerapan pembangunan inklusif merata pada setiap isu. Ekonomi diperkuat dengan membuka berbagai lapangan kerja, serta peningkatan kualitas SDM di Papua.
Basuki Hadimuljono selaku Menpupera menuturkan, pihaknya mengambil sejumlah langkah terobosan pembangunan infrastruktur secara terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Basuki menuturkan, untuk mewujudkan infrastruktur andal, Kempupera berkomitmen melaksanakan program pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia(SDM) masyarakat Papua.

Keseriusan Presiden Joko Widodo untuk membangun Papua memang tidak main-main. Setidaknya selama periode pertama menjabat presiden, Jokowi mengunjungi Bumi Cenderawasih sebanyak 12 kali. Sementara pada periode keduanya hingga kini, Jokowi setidaknya telah mengunjungi Papua sudah 2 kali. Langkah ini bertujuan untuk memastikan percepatan pembangunan dilakukan sesuai program yang dibuat.

Pembangunan infrastruktur di Papua merupakan salah upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Hal ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap daerah perbatasan demi peningkatan kesejahteraan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme merupakan ideologi yang bisa menyusup kepada siapa saja, tak terkecuali bagi mereka yang tengah menempuh pendidikan khususnya Mahasiswa. Intitusi pendidikan pun diminta waspada dan ikut menangkal penyebaran paham anti Pancasila tersebut.

Paham radikal juga telah mengalami kamuflase sesuai tempat dan kondisinya, paham-paham ini menyusup berganti kulit melalui kegiatan-kegiatan mahasiswa dengan cara memberikan bantuan dana kegiatan sehingga mendapat sambutan yang baik dan senyuman lebar di kalangan mahasiswa.

Merujuk pada Permenristekdikti No 55 tahun 2018 merespon dengan menekankan mentoring kebangsaan kampus. Setiap kampus wajib membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM-PIB). UKM tersebut tentu bisa menjadi wadah bagi organisasi ekstra yang berhaluan Pancasila untuk ikut memperkuat upaya melawan radikalisme di Kampus.

Arus Radikalisme di Indonesia mencatat, perlu adanya pengoptimalisasian peran dalam lembaga pendidikan formal maupun non-formal, termasuk dalam lingkungana perguruan tinggi, dalam upaya mencegah dan mencari solusi jangka cepat, upaya pencegahannya melalui dialog dan edukasi. Dalam upaya ini pencegahan dalam bentuk sedini mungkin dari praktik radikalisme bisa dilakukan dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti kegiatan edukasi, kreatif, inovatif, produktif dan kooperatif berbasis UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Tentu saja perguruan tinggi mempunyai beberapa pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Dalam upaya mencegah radikalisasi di lingkungan kampus, saat ini sudah selayaknya semua aspek kegiatan dilibatkan. Mahasiswa tentu bisa diberi pelatihan kebangsaan dengan harapan memiliki rasa nasionalisme yang baik sebagai warga negara yang baik.

Dengan menjalin relasi yang baik antar mahasiswa dengan dosen, alumni maupun organisasi mahasiswa baik intra maupun ekstra, dosen yang merupakan orang tua di kampus harus mampu mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan mahasiswa selalu dalam koridor faham yang sesuai dengan asas negara dan agama.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, radikalisme sering kali dimulai dari pemikiran kritis yang selalu merasa benar sendiri sedangkan pihak lain selalu salah. Inilah yang disebut sebagai kelompok ekstrimis.

Sedangkan radikalisme yang berlanjut dengan tindakan maka disebut terorisme. Karena itu, kampus yang merupakan tempat bagi kelompok kritis, harus menjadi garda terdepan dalam menangkal paham radikal.

Gus Jazil mengatakan, kelompok radikalis biasanya selalu merasa benar sendiri dan sering menilai kelompok lain, terutama negara dan pemimpin pada posisi yang selalu tidak adil. Ini merupakan bibit-bibit radikalisme. Nah, interupsi atas ketidakadilan seringkali hadir dari lingkungan kampus.

Dirinya juga berharap agar kampus dapat memberikan perhatian pada potensi munculnya paham-paham radikal yang memang sering diawali dari pemikiran yang kritis namun tidak terarah dengan baik. Karena, sikap kritis di kampus memang seyogyanya menjadi sebuah keharusan, namun kritis yang tetap diarahkan pada kebaikan, bukan pada kebencian terhadap negara, pemimpin atau kelompok tertentu. Dirinya juga mengatakan, sebenarnya pikiran radikal itu selalu ada pada setiap zaman. Bahkan sejak zaman nabi, akar radikalisme itu ada kemiripan, yakni pikiran yang keras dan selalu merasa benar sendiri.

Sementara itu, Kasubdit Kontra Propaganda Direktorat Pencegahan Deputi I BNPT Kolonel Pas Sujatmiko mengatakan, semua kampus memiliki kesempatan yang sama untuk terpengaruh terhadap rekrutmen untuk menjadi bagian dari kelompok radikal.

Menurutnya, agar kampus-kampus di Indonesia tidak terpengaruh oleh narasi paham radikal, maka harus ditekankan nilai-nilai kebangsaan kepada para civitas akademik. Serta selalu waspada terhadap ancaman tersebut.
Eks Narapidana kasus terorisme, Irfan Suhardianto menuturkan pengalamannya terkait pemahaman radikal seorang teroris. Para teroris memiliki pemahaman dalam beragama secara radikal, sehingga kebablasan. Mereka menganggap sistem maupun aparatur negara sebagai thagut, sehingga perlu diadakan perubahan sistem maupun ideologi negara.

Kampus harus bisa mewujudkan semangat untuk hidup dalam keberagaman dan membangun toleransi antarumat beragama. Apalagi kampus biasanya berisi mahasiswa dari berbagai suku maupun agama. Sehingga sikap toleransi sudah sepatutnya menjadi nafas bagi kehidupan di kampus.

Konkritnya kampus harus memiliki wadah yang menjadi pusat pembinaan ideologi Pancasila, sebagai wujud kepedulian mahasiswa terhadap rasa nasionalisme. Wadah ini tentu bertugas menjaga kampus dari risiko paparan narasi radikal yang bertujuan untuk mengganti ideologi NKRI.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Pertiwi Insititute

Oleh : Kenia Putri )*

Pengendalian dan pengawasan Covid-19 tetap dilakukan oleh pemerintah, meski kasus sedang menurun. Saat pandemi kita memang harus waspada, termasuk saat kasus Corona makin sedikit karena bukan berarti keadaan 100% aman mengingat ancaman Corona gelombang ketiga masih dapat terjadi.

September dan oktober 2021 ini kita bisa bernafas dengan lega karena Corona lebih terkendali. Jika di bulan juli ada lonjakan pasien hingga 50.000 orang per hari, maka dalam beberapa minggu ini sangat ditekan menjadi hanya 700-an per hari. Prestasi ini tidak boleh membuat kita jumawa, justru harus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan.

Menkominfo Johnny G Plate menyatakan bahwa penanggulangan pandemi di Indonesia membaik dan kasus Covid turun hingga 25%. Jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara maka kasus di Indonesia termasuk rendah. Bahkan jika dibanding dengan negara yang cukup maju seperti Singapura, juga Malaysia dan Thailand.

Akan tetapi, Menteri Johnny menambahkan, pemerintah tetap mengendalikan Corona dengan cara memperluas cakupan vaksinasi. Juga memantu perkembangannya di tiap daerah. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak terlena dan euforia, karena keadaan belum benar-benar aman.

Pemerintah ingin agar penurunan kasus Corona terjadi dalam jangka waktu yang lama (bukan hanya 2-3 minggu) dan secara konsisten. Oleh sebab itu, meski ada pelonggaran kegiatan masyarakat (saat PPKM level 1-3) maka mereka harus tetap menaati protokol kesehatan. Sebentar lagi Bali, Batam, dan Bintan dibuka. Sehingga semua harus tertib, taat prokes, dan ada manajemen karantina.

Pengawasan Corona memang diperketat agar bidang pariwisata bisa dibuka tanpa ada kenaikan kasus Covid. Untuk mempermudah pengendalian dan pengawasan Corona maka seluruh masyarakat harus divaksin, terlebih bagi mereka yang bekerja di sektor pariwisata. Vaksinasi adalah kewajiban dan ini adalah poin plus, karena tamu-tamu jadi merasa aman.

Selain harus sudah divaksin sampai 2 kali, para pegawai hotel dan tempat wisata harus taat prokes. Mereka juga harus sigap dengan protokol kesehatan, seperti memeriksa suhu dengan thermal gun, dan dilakukan di dahi (bukan di tangan). Diatur juga agar tidak terjadi kerumunan, jadi saat sarapan makanan diantar ke kamar (bukan ala buffet seperti dulu) dan ketika akan berenang harus daftar sebelum booking, agar diatur jamnya.

Pengendalian dan pengawasan Corona memang harus dilakukan dengan ketat, tujuannya agar kita benar-benar aman dari virus Covid-19. Apalagi virus jahat ini sudah bermutasi dan terakhir jadi varian Mu. Ketika sebuah virus bermutasi maka ia akan jadi lebih kuat, dan untuk memeranginya maka harus taat prokes, meningkatkan imunitas, dan bergaya hidup sehat.

Selain itu, pengawasan Corona juga dilakukan dengan membubarkan kerumunan. Acara besar seperti resepsi perkawinan belum diperbolehkan, dan jika ada yang melanggar, maka masyarakat boleh melaporkannya ke aparat. Mereka akan datang untuk menghalau massa.

Pengendalian Corona juga dilakukan dengan pencegahan. Misalnya ketika kantor sudah dibuka lagi maka pegawai wajib pakai masker saat bekerja, bukan hanya dalam perjalanan. Anak-anak yang sudah masuk sekolah juga wajib pakai masker (bukan hanya face shield), cuci tangan, dan menjaga jarak serta tak membuat kerumunan. Sehingga dalam sekelas hanya 50% yang masuk sementara yang lain baru sekolah keesokan harinya.

Untuk menghindari serangan Corona gelombang ketiga maka pemerintah makin ketat dalam mengawasi dan mengendalikan virus Covid-19. Masyarakat diminta untuk tetap taat prokes 10M dan jangan lepas masker sembarangan. Selain itu, pariwisata di Bali dan beberapa tempat lain akan dibuka, tetapi dengan syarat ketat dan wajib divaksin. Masyarakat diminta untuk tetap disiplin agar mensukseskan pembukaan pariwisata, karena tidak ada klaster Corona baru.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Kohar )*

Presiden Jokowi ditetapkan jadi tokoh muslim berpengaruh di dunia. Ini adalah sebuah prestasi karena membuktikan bahwa tidak hanya masyarakat Indonesia yang mengagumi beliau, tetapi juga dunia internasional, khususnya negara-negara muslim.

Presiden Joko Widodo kembali masuk sebagai salah satu tokoh muslim berpengaruh. Beliau berhasil jadi presiden yang kharismatik dan dicintai rakyat, karena humble dan memikirkan kemajuan Indonesia hingga jauh ke depan. Tak heran beliau selalu dicintai, tidak hanya oleh rakyat kita tetapi juga masyarakat internasional.

Masyarakat internasional menyegani sosok Presiden Jokowi karena berpikiran maju dan mampu luwes dalam pergaulan dengan negara-negara lain. Ketika Presiden Jokowi masuk ke dalam daftar 50 besar tokoh muslim berpengaruh di dunia, maka hal ini membuktikan bahwa beliau dikagumi oleh banyak orang, terutama dari negara-negara muslim. Ini adalah sebuah kehormatan karena tidak semua presiden yang muslim masuk dalam daftar.

Penghargaan ini diberi oleh Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC). Presiden Jokowi ada di urutan ke-13. Tokoh dari Indonesia yang juga masuk ke daftar ini adalah Ketua PBNU Said Aqil Siradj yang ada di urutan ke-20, sedangkan Wakil Ketua MUI Din Syamsuddin ada di urutan ke-21.

Sedangkan yang ada di posisi 1 daftar tokoh muslim paling berpengaruh sedunia adalah Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Di posisi ke-2 ada Raja Salman, pemimpin Saudi Arabia. Posisinya berubah drastis karena tahun lalu yang ada di urutan pertama adalah Presiden Turki Erdogan.

Bukan kali ini saja Presiden Jokowi masuk ke dalam daftar tokoh muslim berpengaruh sedunia. Tahun 2017 beliau juga masuk ke dalam jajaran bergengsi ini. Sehingga menunjukkan bahwa beliau dari dulu dihormati dan mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional, khususnya negara—negara islam.

Ketika Presiden Jokowi masuk ke dalam 50 besar tokoh Islam paling berpengaruh, maka adalah kehormatan besar. Penyebabnya karena beliau bersanding dengan tokoh-tokoh populer lainnya. Di antaranya Raja Salman, pemimpin Saudi Arabia. Juga Ayatollah Khomeini, pemimpin Iran, dan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan.

Masuknya Presiden Jokowi ke dalam daftar ini menunjukkan bahwa beliau dihormati oleh pemimpin dari negara-negara islam. Mereka menganggap Indonesia adalah saudara, karena mayoritas penduduknya adalah muslim. Persaudaraan yang terjadi atas dasar kemanusiaan dan rasa kasih sayang, sehingga mengeratkan hubungan bilateral.

Presiden Jokowi juga menunjukkan kharismanya di dalam pergaulan internasional. Jika beliau masuk ke dalam daftar tokoh muslim berpengaruh, maka membuktikan kelihaiannya bergaul. Tidak hanya ke negara-negara eropa tetapi juga ke negara kawasan asia barat dan timur tengah. Sehingga tidak pandang bulu dalam berinteraksi dalam hubungan internasional.

Jika Indonesia memiliki hubungan baik dengan negara-negara lain, khususnya sesama muslim, maka juga berpengaruh pada perekonomian. Negara-negara itu akan senang bergaul dengan Presiden Jokowi dan mudah sekali dilobi, sehingga mereka mau mengucurkan investasi, dan proyek-proyek kerjasama akan dilakukan. Penanaman modal asing yang menyelamatkan kita di masa pandemi karena bisa menggerakkan roda perekonomian.

Prestasi dan kemudahan lobi ini terjadi berkat kehebatan Presiden Jokowi dalam berinteraksi ke segenap pemimpin negara-negara lain di dunia, khususnya negara muslim. Mereka senang karena presiden Indonesia sangat ramah dan simpatik. Sehingga wajar jika mendapat hadiah dan dimasukkan ke dalam daftar 50 besar pemimpin muslim paling berpengaruh.

Presiden Jokowi membanggakan karena masuk ke dalam 50 besar tokoh muslim paling berpengaruh sedunia. Beliau memang pantas mendapatkannya, karena selalu taat dan dicintai rakyat. Masyarakat internasional, khususnya sesama muslim, juga mengagumi beliau.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

JAKARTA – Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mendukung pemerintah memberikan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes). Hal itu dinilai perlu sebagai upaya menertibkan masyarakat berperilaku hidup sehat agar terhidar dari paparan virus corona. “Kami mendukung sanksi itu perlu, sekarang ini orang lengah, karena itu perlu ada batasan perilaku yang itu di-impulse oleh pihak ototitas,” kata Alissa, Selasa (29/6/2021) yang lalu.

Alissa mencontohkan protokol kesehatan layaknya sabuk pengaman ketika berkendara menggunakan mobil. Pemerintah, kata dia, tidak bisa mengharapkan masyarakat menggunakan sabuk pengaman agar aman dalam berkendara. Akan tetapi, pemerintah harus memberi sanksi berupa tilang bagi pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman.

“Kita enggak bisa mengharapkan orang kemudian menyadari bahwa dia perlu pakai sabuk pengaman supaya aman gitu, itu enggak bisa, orang Indonesia itu pakai sabuk pengaman karena takut ditilang,” ucap Alissa. “Jadi harus ada sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan,” tutur dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, edukasi tentang protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 harus dimulai dari sekolah menyusul dimulainya kembali pembelajaran tatap muka (PTM). Menurut dia, edukasi tentang protokol kesehatan sejak dari sekolah akan lebih efektif dilakukan. Pasalnya, anak-anak cenderung lebih mudah untuk dikontrol dan diarahkan. (*)

Jakarta – Fungsi pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Fungsi pajak begitu penting sehingga setiap orang harus memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa fungsi pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit berjalan. Namun, masih banyak orang yang belum mengerti apa saja fungsi pajak. Ini membuat orang banyak menghindari kewajiban pajaknya.

Fungsi pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara. Fungsi pajak juga nantinya dinikmati oleh seluruh warga negara. Maka dari itu sangat penting untuk membayar pajak dengan tertib.

Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggara atau budgetair. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara.

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

Fungsi pajak yang kedua adalah fungsi mengatur atau Regulerend. Melalui pajak, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Contohnya, untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Adanya kebijakan pajak bisa mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara.

Fungsi pajak yang ketiga adalah stabilitas. Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Ini membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi berjalan stabil.

Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Fungsi pajak satu ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan dapat mendistribusi pendapatan masyarakat secara merata. (*)

Jakarta – Pemerintah terus berupaya menekan laju peningkatan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di sisi lain, pemerintah juga berusaha untuk menanggulangi dampak yang timbul akibat pandemi ini, salah satunya di bidang ekonomi. Sebab, keselamatan dan ketahanan ekonomi masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah.

“Pemerintah pada prinsipnya selalu menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, disamping menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat memberikan kuliah umum pada Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) RI, melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (6/7/2021) yang lalu.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, meskipun pandemi Covid-19 telah mendisrupsi cara hidup masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, keadaan ini juga telah memberikan pelajaran bagi setiap individu untuk beradaptasi dan bertransformasi dari tata cara hidup yang konvensional menuju tatanan hidup yang baru.

“Kita semua menyaksikan berbagai inovasi, kreativitas, praktik-praktik terbaik, dan cara-cara baru yang berkembang begitu cepat, sebagai bagian dari upaya untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini,” urai Wapres.

Di sisi ekonomi, Wapres mengatakan, sejak tahun 2020 pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary (luar biasa) untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, diantaranya adalah realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan tersebut. Ia pun menilai, dari langkah-langkah yang telah diambil, terdapat beberapa perkembangan positif yang berhasil dicapai dalam semester I tahun 2021.

“Kita bersyukur bahwa upaya yang kita lakukan dalam mengelola krisis akibat pandemi Covid-19, khususnya dari sisi ekonomi menunjukkan hasil yang positif dan memberikan harapan pemulihan,” ungkap wapres,” ungkap Wapres. “Inflasi inti mulai menunjukkan peningkatan yang berarti adanya peningkatan demand (permintaan),” tambahnya. Wapres juga menyebutkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen mencapai 104.4 pada Mei 2021.

Namun, disamping pencapaian yang telah diraih, Wapres pun mengingatkan agar seluruh pihak juga mewaspadai eskalasi kasus Covid-19 yang dikhawatirkan dapat mendorong kembali restriksi mobilitas masyarakat. Sebab, hal ini dapat memberikan dampak kurang baik pada laju pemulihan ekonomi khususnya pada semester kedua tahun 2021.

Oleh karena itu, terang Wapres, saat ini pemerintah tengah menghitung kembali kemungkinan diperlukannya tambahan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program perlindungan sosial ketenagakerjaan yang antara lain mencakup dukungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan non-Tunai, Program Bantuan Sosial Tunai dan BLT Desa, Program Kartu PraKerja dan Program Padat Karya; serta Program pemberian bantuan usaha mikro, dan pemberian kredit kepada UMKM.

“Untuk itu pemerintah sedang menghitung kembali kemungkinan dibutuhkannya tambahan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka menjaga daya beli, mendorong perekonomian, serta penanganan kesehatan yang belum dialokasikan dalam APBN berjalan, termasuk melalui kebijakan refocusing/realokasi kembali belanja pemerintah,” tandas Wapres. (*)

RENTETAN kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, aksi kekejaman KKB kerap menyasar masyarakat sipil bahkan orang asli Papua (OAP) yang menjadi korban teroris KKB sudah banyak berjatuhan.

Menanggapi hal itu, Sekjen Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Arip Nurahman, mengecam tindakan brutal teroris KKB. Disamping itu, dia juga mempertanyakan suara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang seolah diam melihat aksi kebrutalan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil.

“Kami mengutuk keras aksi KKB yang merusak nilai-nilai kemanusiaan dengan membunuh masyarakat sipil bahkan orang asli Papua. Kita tidak boleh membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror kepada masyarakat,” ujar Arip. “Di saat seperti ini, kami juga menyayangkan dan mempertanyakan sikap Komnas HAM yang seolah menutup mata melihat kekejaman KKB. Padahal kekejaman yang dilakukan teroris KKB adalah masalah kemanusiaan,” lanjutnya.

Menurutnya, Komnas HAM sebagai lembaga setingkat lembaga negara yang fokus terhadap masalah kemanusiaan harus intensif bersuara membela hak-hak masyarakat sipil di tanah Papua untuk dapat keluar dari ancaman dan teror yang dilakukan KKB. Menurutnya, sebagai kelompok teroris, KKB selalu melakukan cara kekerasan dalam menjalankan misinya. Dia juga mengatakan bahwa selama ini KKB kerap meneror dan menanam ketakutan kepada masyarakat.

Selain itu, teroris KKB juga sangat membahayakan kedaulatan negara. “Aksi Teroris KKB sudah melewati batas. Kami sangat geram karena kelompok teroris KKB melakukan aksi yang tidak berkeprikemanusiaan,” imbuh Arip. Arip juga mengatakan bahwa sikap tegas sudah tepat dilakukan pemerintah karena upaya diskusi dan diplomasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua telah dilakukan pemerintah sejak era Presiden BJ Habibie hingga Presiden Joko Widodo, tapi tak membuahkan hasil.

“Kami melihat pemerintah selalu menginginkan jalur damai. Namun jalur damai selama ini terbukti tidak bisa menghentikan kebrutalan KKB, mengingat pendekatan damai yang selama ini sudah diupayakan pemerintah selalu mendapat penolakan. Karena itu, negara telah menunjukkan sikap tegas,” jelas Arip. Dalam hal ini, kerja sama antaraparat keamanan dengan masyarakat perlu dikuatkan. Aparat keamanan harus hadir untuk melindungi masyarakat, begitu juga masyarakat harus percaya penuh kepada aparat keamanan. (*)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menegur Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus penghapusan mural yang berisi kritik terhadap pemerintah. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuannya dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, (15/9/2021).

Jokowi mengatakan telah meminta Kapolri untuk tidak terlalu berlebihan dalam menindak segala bentuk kritikan dari masyarakat. Selain itu, Jokowi juga merasa isi dari kritikan tersebut adalah hal biasa. Pasalnya, Jokowi mengaku sudah biasa mendapat hinaan yang lebih parah dari kritikan tersebut.

“Saya sudah tegur Kapolri soal ini, saya minta agar jangan terlalu berlebihan. Wong saya baca kok isi posternya. Biasa aja.” “Lebih dari itu saya sudah biasa dihina,” kata Jokowi, dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (16/9/2021).

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan dirinya tidak antikritik, bahkan sudah biasa mendapat hinaan.Menurut Jokowi, hinaan yang diberikan kepadanya justru sudah seperti makanan sehari-hari. “Saya tidak antikritik, sudah biasa dihina. Saya ini dibilang macam-macam, dibilang PKI, antek asing, plonga-plongo, lip service. Itu sudah makanan sehari-hari,” tegas Jokowi.

Kapolri Terbitkan Surat Telegram, Melarang Polisi Reaktif pada Demo Kunjungan Jokowi. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota dan jajarannya untuk tidak bersikap reaktif saat menyikapi penyampaian aspirasi masyarakat. Instruksi ini disampaikan oleh Sigit melalui surat telegram kepada jajarannya.

Telegram itu tertuang dalam Nomor STR 862/IX/PAM.III/2021 yang ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Adapun telegram ini merespons tindakan anggotanya saat pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke sejumlah daerah. (*)

Jakarta – Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, dengan tetap disiplin dalam menjalani protokol kesehatan, tentu dapat mencegah terjadinya gelombang ketiga Covid-19.

“Kita harus tetap antisipasi bahwa setiap ada liburan panjang, ada hari raya yang disertai dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, disertai kedisiplinan masyarakat terhadap Prokes yang rendah, biasanya akan membuat kasus di masyarakat meningkat kembali,” kata dia, Rabu 27 Oktober 2021 yang lalu.

Seperti dilansir dari Antara, Reisa meminta masyarakat tidak euforia akan penurunan kasus Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, dengan disiplin protokol kesehatan, itu bisa mempertahankan atau bahkan semakin menurunkan kondisi yang ada.

“Meskipun kasusnya sekarang sudah menurun, disiplin kita melaksanakan Prokes dan vaksinasi harus terus berjalan dengan baik. Dengan kebiasaan itu, situasi akan terus terjaga sampai pandemi bisa berakhir dan jadi budaya baru dalam pencegahan penyakit-penyakit baru,” kata Reisa.

Di samping itu, untuk mencegah masuknya varian baru, 3T (testing, tracing, dan treatment) harus dilakukan secara ketat, seiring dengan relaksasi pembukaan sejumlah fasilitas publik. Keputusan pemerintah yang memberlakukan screening ketat seperti mesti melakukan PCR bagi pelaku perjalanan udara adalah untuk memitigasi sedini mungkin guna mencegah gelombang ketiga Covid-19 terjadi di Indonesia.

Demikian pula dengan aktivitas di ruang-ruang publik yang mesti dilakukan screening melalui PeduliLindungi. Kata Reisa, gelombang peningkatan Covid-19 pada pertengahan tahun harus menjadi pelajaran. “Apa yang kita hadapi satu setengah tahun ini menjadi pelajaran agar tidak terjadi gelombang peningkatan seperti saat Juni lalu,” tutur dia.

Sementara itu, Dewan Pakar Satgas COVID-19 IDI Wilayah Jatim, Dr dr Agung Dwi Wahyu Widodo menyebut pencegahan ini bisa dilakukan pemerintah dengan dibantu masyarakat. Salah satu yang penting, yakni mencegah virus masuk. Terlebih saat ini, tengah ada varian baru mutasi Mu.

“Untuk mencegah gelombang ketiga ini tidak muncul, tetap patuhi prokes. Yang terpenting lagi vaksin, bukan yang utama tapi penting. Meskipun sudah vaksin tapi prokes harus tetap dilakukan. Vaksin memproteksi kita, tapi kita harus tetap memproteksi diri kita secara pribadi. Walaupun sudah divaksin, harus tetap pakai masker karena vaksin bukan pengganti masker,” jelas Agung. (*)