JAKARTA – Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diduga terlibat dalam praktik bisnis polymerase chain reaction (RT-PCR). Namun demikian, kabar ini langsung dibantah oleh Staf Khususnya dan para juru bicaranya, Arya Sinulingga dan Jodi Mahardi.

Arya mengakui bahwa di dalam PT GSI terdapat Yayasan Adaro yang memegang saham perseroan sebanyak 6 persen. Namun karena hanya 6 persen, peran dari Adaro cukup kecil dalam tes PCR. Terlebih, kata Arya, Erick Thohir setelah menjabat menteri BUMN tidak lagi aktif dalam bisnis dan yayasan tersebut.

“Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali,” jelasnya dikutip, Rabu (3/11/2021). “Jadi jangan tendensius seperi itu kita harus lebih clear melihat semua,” sambungnya.

Sementara Jubir Luhut, Jodi Mahardi menceritakan asal muasal Luhut terlibat dalam pendirian PT GSI. “Terkait GSI, jadi pada waktu itu, Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar, yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes Covid-19 dengan kapasitas tes yang besar. Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini,” katanya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Senin (1/11/2021).

Jodi juga menyebutkan bahwa terdapat 9 pemegang saham di PT GSI dimana yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritasnya. Lebih lanjut, dengan pemodal yang merupakan perusahaan-perusahaan besar, Jodi bisa memastikan bahwa pendirian PT GSI tidak berorientasi pada profit.

Disisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu terkait bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) yang diduga melibatkan keduanya.

Pelaporan terhadap Luhut dan Erick dilakukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Mereka melaporkan kedua pejabat negara itu berdasarkan kliping pemberitaan di media massa.”Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari (media) Tempo minimal,” ujar Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal di Gedung KPK, Kamis (4/11).

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi yang diduga dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

“Kami mengonfirmasi, benar bahwa Bagian Persuratan KPK telah menerima laporan masyarakat dimaksud,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/11). Luhut dan Erick dilaporkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terkait permainan harga tes PCR. Ali memastikan pihak lembaga antirasuah akan menindaklanjuti setiap laporan yang dilayangkan oleh masyarakat. (*)

Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk tidak lagi mewajibkan tes PCR bagi masyarakat yang ingin berpergian menggunakan transportasi udara alias pesawat. Pemerintah mengubah syarat menjadi wajib antigen saja. Hal tersebut merupakan hasil rapat pembahasan evaluasi pelaksanaan PPKM yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin.

Menko PMK Muhadjir Effendy untuk perjalanan udara wilayah Jawa Bali tidak lagi harus PCR tapi bisa menggunakan antigen. “Untuk perjalanan akan ada perubahan yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali perjalanan udara tidak lagi mengharuskan tes PCR. Tapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yg diberlakukan dengan luar jawa bali, sesuai dengan usulan dari Bapak Mendagri,” katanya dalam konferensi persnya, Senin (1/11/2021).

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa tes PCR bukan berarti takkan berguna lagi. Namun, tes tersebut akan menjadi sarana diagnosis lebih lanjut apabila ada masyarakat pelaku perjalanan yang diketahui terkena Covid-19 usai menjalani tes antigen.

Hal itu disampaikan Puan menindaklanjuti pengumuman Pemerintah yang tak lagi mewajibkan pelaku perjalanan udara menggunakan hasil tes PCR yang harganya lebih mahal. Pemerintah membolehkan hasil tes antigen sebagai syarat perjalanan. Keputusan ini setelah protes dari berbagai kelompok masyarakat yang keberatan jika disyaratkan harus menjalani tes PCR di aturan sebelumnya.

Disisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum bisa menerapkan kebijakan pelonggaran syarat penerbangan tersebut. Dengan demikian, saat ini penumpang pesawat terbang di Jawa-Bali tetap harus membawa hasil tes PCR sebagai syarat penerbangan. Kemehub masih menunggu penetapan aturan terbaru untuk menerapkan syarat penerbangan yang semakin longgar itu. Meski demikian, biasanya hal ini tidak berlangsung lama. (*)

Jakarta – Managing Director Formula E, Gunung Kartiko memastikan akan kooperatif atas penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta Juni 2022 mendatang. “Jakpro sangat kooperatif terhadap semua proses yang sedang berjalan,” ucap Gunung saat dikonfirmasi, Jumat (5/11).

Gunung menambahkan, segala proses untuk menggelar hajat balap mobil listrik itu telah dikerjakan sesuai prosedur. Bahkan, segala rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditindaklanjuti oleh Jakpro sebagai pihak penanggung jawab.

“Semua rekomendasi dari BPK RI sudah dilaksanakan dengan baik dan dinyatakan selesai. Jika terdapat permintaan bantuan dari pihak lain sesuai dengan kewenangannya, kami tentu sangat terbuka untuk membantu,” jelasnya.

Senada dengan Gunung, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan Formula E merupakan program yang telah disepakati bersama dengan DPRD DKI. Kendati rencana ajang internasional ini menyebabkan jajaran Pemprov DKI diminta klarifikasi KPK, Riza menghormati kondisi tersebut. “Tidak ada program yang ujug-ujug, semua berproses,” ucap Riza.

Politikus Gerindra itu juga menyerahkan proses ini kepada KPK, sambil berharap tidak akan berdampak buruk terhadap ajang mobil balap listrik tersebut. “Kita tunggu saja hasilnya, tentu harapan kita semua tidak ada masalah dan tidak mengganggu proses event Formula E di tahun 2022,” tandasnya.

KPK mengaku tengah mengumpulkan bukti dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Salah satunya dengan meminta keterangan sejumlah pihak terkait. “Betul, KPK sedang meminta permintaan keterangan dan klarifikasi kepada beberapa pihak guna mengumpulkan bahan data dan keterangan ataupun informasi yang diperlukan oleh tim penyelidik,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/11).

Ali mengatakan, pengumpulan bukti dan keterangan dari pihak terkait dilakukan KPK berdasarkan laporan dari masyarakat adanya dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ajang balap mobil tersebut. Berdasarkan informasi, dalam mengusut kasus ini KPK sudah memeriksa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta Ahmad Firdaus pada Selasa, 2 November 2021.

Sementara itu, Anggota Komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengatakan, pihaknya sudah sejak lama menaruh kecurigaan itu. Dia mendukung langkah lembaga antirasuah itu supaya persoalan menjadi terang. “Saya sudah sampaikan peraturan apa saja yg ditabrak. Setidaknya dengan sikap ini, seandainya sudah diperiksa dengan jelas maka kalau ada atau tidak ada pelanggaran kita semua jelas,” katanya Kamis (4/11).

Dia mengaku, pihaknya sudah sejak lama mendorong itu. Pasalnya PDIP mengendus banyak kejanggalan dalam gelaran akbar tersebut. “Karena banyak sekali menabrak aturan tetapi seakan semua tutup mata: Kemendagri, BPK, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian,” ujar dia. “Saya yang dorong keras dalam statement-ku terakhir,” sambungnya. (*)

Jakarta – Saat ini, dunia sedang memasuki fase nyata imbas dari perubahan iklim. Sejumlah fenomena alam menunjukkan dampak serius akibat pemanasan global, mulai dari turunnya salju di Gurun Sahara, tingginya laju pencairan es di Kutub Utara dan Selatan, hingga suhu bumi yang semakin menghangat. Negara-negara dunia tidak diam menyaksikan bumi yang semakin rapuh.

Pada 2015, sebanyak 171 negara berkomitmen untuk menghentikan peningkatan suhu bumi agar tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Kesepakatan pencegahan perubahan iklim itu tertuang dalam Perjanjian Paris dan ditandai dengan pembentukan komitmen bersama Nationally Determined Contribution (NDC) periode 2020-2030.

Di Indonesia, pemerintah bergerak cepat dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change. Selain itu, pemerintah juga menetapkan target penurunan gas rumah kaca (GRK) dalam NDC Indonesia. Rinciannya, penurunan emisi sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional hingga 2030.

Langkah tersebut perlu diambil demi menciptakan dunia yang lebih bersahabat untuk generasi mendatang. Permasalahan perubahan iklim juga menjadi fokus utama Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi Climate Adaptation Summit (KTT CAS) 2021 yang berlangsung secara virtual, Senin (25/1/2020) yang lalu. Presiden Jokowi menyerukan langkah global luar biasa untuk menangani dampak perubahan iklim. “Dampak iklim sangat nyata di hadapan kita. Apalagi, untuk negara-negara kepulauan, seperti Indonesia. Untuk itu, kita harus mengambil langkah luar biasa,” kata Jokowi.

Selanjutnya, Indonesia juga telah mengambil langkah dalam menghentikan laju deforestasi sebagai cara untuk mengatasi perubahan iklim. Tahapannya dilakukan melalui pelembagaan moratorium pembukaan hutan primer, restorasi fungsi ekosistem hutan, serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Peran masyarakat dalam mengatasi deforestasi termasuk hal penting yang diserap dalam kerangka kebijakan tata kelola kehutanan Indonesia. Program perhutanan sosial salah satunya. Via partisipasi, pemerintah daerah, sektor swasta, CSO, serta masyarakat adat memperkuat implementasi dalam pengelolaan hutan secara lestari. Salah satu format pengelolaan hutan yang mengedepankan aspek keadilan sosial di dalamnya. (*)