LBP dan ET Terbuka Pada Kritik Serta Menghormati Pelaporan Kepada KPK

JAKARTA – Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diduga terlibat dalam praktik bisnis polymerase chain reaction (RT-PCR). Namun demikian, kabar ini langsung dibantah oleh Staf Khususnya dan para juru bicaranya, Arya Sinulingga dan Jodi Mahardi.

Arya mengakui bahwa di dalam PT GSI terdapat Yayasan Adaro yang memegang saham perseroan sebanyak 6 persen. Namun karena hanya 6 persen, peran dari Adaro cukup kecil dalam tes PCR. Terlebih, kata Arya, Erick Thohir setelah menjabat menteri BUMN tidak lagi aktif dalam bisnis dan yayasan tersebut.

“Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali,” jelasnya dikutip, Rabu (3/11/2021). “Jadi jangan tendensius seperi itu kita harus lebih clear melihat semua,” sambungnya.

Sementara Jubir Luhut, Jodi Mahardi menceritakan asal muasal Luhut terlibat dalam pendirian PT GSI. “Terkait GSI, jadi pada waktu itu, Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar, yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes Covid-19 dengan kapasitas tes yang besar. Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini,” katanya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Senin (1/11/2021).

Jodi juga menyebutkan bahwa terdapat 9 pemegang saham di PT GSI dimana yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritasnya. Lebih lanjut, dengan pemodal yang merupakan perusahaan-perusahaan besar, Jodi bisa memastikan bahwa pendirian PT GSI tidak berorientasi pada profit.

Disisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu terkait bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) yang diduga melibatkan keduanya.

Pelaporan terhadap Luhut dan Erick dilakukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Mereka melaporkan kedua pejabat negara itu berdasarkan kliping pemberitaan di media massa.”Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari (media) Tempo minimal,” ujar Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal di Gedung KPK, Kamis (4/11).

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi yang diduga dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

“Kami mengonfirmasi, benar bahwa Bagian Persuratan KPK telah menerima laporan masyarakat dimaksud,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/11). Luhut dan Erick dilaporkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terkait permainan harga tes PCR. Ali memastikan pihak lembaga antirasuah akan menindaklanjuti setiap laporan yang dilayangkan oleh masyarakat. (*)

Tinggalkan Balasan