Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup.

Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut, antara lain meliputi hal-hal berikut ini. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/11/SK/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri. 3. Peraturan Pemerintah (PP) Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 4. Pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991. Selain itu, usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini :

a. Melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang.
b. Memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, agar tidak mencemari lingkungan.
c. Melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir/pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga.
d. Menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan.
e. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran.

Sementara itu, sebagai seorang pelajar apa upaya yang dapat kalian lakukan dalam usaha pelestarian lingkungan hidup? Beberapa hal yang dapat kalian lakukan sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut:

1) Menghemat penggunaan kertas dan pensil,
2) Membuang sampah pada tempatnya,
3) Memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang,
4) Menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM, serta,
5) Menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal.

Disamping itu usaha pelestarian lingkungan hidup ini harus dimulai dari setiap individu dengan menitikberatkan pada kesadaran akan pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia dan pelestarian alam. (*)

JAKARTA – Indonesia telah mengambil langkah dalam menghentikan laju deforestasi sebagai cara untuk mengatasi perubahan iklim. Tahapannya dilakukan melalui pelembagaan moratorium pembukaan hutan primer, restorasi fungsi ekosistem hutan, serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Peran masyarakat dalam mengatasi deforestasi termasuk hal penting yang diserap dalam kerangka kebijakan tata kelola kehutanan Indonesia. Program perhutanan sosial salah satunya. Via partisipasi, pemerintah daerah, sektor swasta, CSO, serta masyarakat adat memperkuat implementasi dalam pengelolaan hutan secara lestari. Salah satu format pengelolaan hutan yang mengedepankan aspek keadilan sosial di dalamnya.

Dalam NDC, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% secara mandiri, atau 41% dengan bantuan internasional, pada tahun 2030. Sektor kehutanan dan pengunaan lahan lainnya (FOLU) diyakini akan berkontribusi hingga 60% dari total target penurunan emisi yang tinggi direngkuh Indonesia.

Deputi I Kantor Staf Presiden, Febry Calvin Tetelepta dalam Pembukaan Webinar yang bertajuk “DEFORESTASI DAN KOMITMEN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA MENUJU COP-26” yang diselenggarakan oleh Jokowi Centre mengatakan bahwa, laju deforestasi Indonesia turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir dan diikuti dengan persentase kejadian kebakaran hutan turun 82% pada 2020.

Dalam sambutan pembukanya, Febry menjelaskan kalau keberhasilan pengelolaan iklim di Indonesia dapat dicapai karena Indonesia menempatkan aksi iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dimana aspek lingkungan tetap diperhatikan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi.

Komitmen Indonesia mewarnai diskursus global, tatkala banyak negara yang bergegas melakukan reformasi pengelolaan hutannya. Namun deforestasi netto baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia masih terjadi. Komitmen baik Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim perlu ditingkatkan lagi.

Pasalnya pada periode tahun 2019 – 2020 deforestasi terjadi sebanyak 115,46 ribu ha (KLHK, 2021). Bila dibiarkan tanpa intervensi dan pengawasan ketat, misi melakukan penyerapan karbon netto di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) akan jauh panggang dari api.

Senada dengan itu, Sesditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Hanif Faiso Nurofiq mengutarakan bahwa upaya pemerintah dalam menurunkan karbon dilakukan dalam 2 skenario dimana sektor kehutanan diharapkan dapat berkontribusi sebesar 17.20% dengan usaha sendiri 24.10% dengan bantuan internasional. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan cara mengurangi emisi dari deforestasi dan lahan gambut. (*)

Jakarta – Upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat di tengah pandemi terus digencarkan. Salah satu langkah yang dilakukan ialah melalui program vaksinasi Nasional.

Program vaksinasi sendiri secara resmi telah dimulai sejak bulan Januari 2021 secara bertahap. Kegiatan vaksinasi yang diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan yang disiplin diyakini mampu berdampak bagi pemulihan ekonomi dan kembalinya produktivitas masyarakat seperti semula.

“Protokol kesehatan (Prokes) adalah elemen yang sangat penting selama masih ada pandemi COVID-19. Prokes tetap jalan terus meskipun program vaksinasi sudah berjalan seperti saat ini,” ujar Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dr. Reisa Broto Asmoro.

Demi mengendalikan angka persebaran virus agar tidak kembali meluas, masyarakat diharapkan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan disiplin. Usahakan untuk tidak berkerumun, selalu memakai masker sesuai standar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, serta membatasi mobilitas dan interaksi.

Jika masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan dan diimbangi dengan mengikuti vaksinasi, maka pandemi diprediksi akan cepat berakhir dan kegiatan masyarakat bisa kembali normal seperti semula.

“Memang kalau kita ingin segera keluar dari pandemi COVID-19 tentu kita mengutamakan proteksi. Itulah kenapa kekebalan kelompok atau herd immunity menjadi tujuan dari program vaksinasi. Ditambah lagi dengan protokol kesehatan demi melindungi diri dan orang-orang yang belum mendapatkan vaksin,” tambah Reisa.

Selain itu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany juga mengatakan, bahwa vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan merupakan metode penyecagan yang efisien dari kacamata ekonomi kesehatan.

“Sebagai ilustrasi, katakanlah biaya vaksinasi COVID-19 seharga 900 ribu rupiah, maka kita bisa mencegah diri dari penularan penyakit. Dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan apabila terkena COVID-19 yang rata-rata perawatannya memerlukan 9-10 hari, biaya vaksinasi lebih efisien. Apabila kita bekerja sehari mampu menghasilkan 500 ribu maka kita bisa kehilangan potensi penghasilan 5 juta akibat dirawat COVID-19,” terangnya.

“Karena COVID-19 yang tidak teratasi membuat perekonomian tidak bergerak. Sehingga kita semua sebenarnya adalah korban COVID-19. Pemerintah sadar betul apabila masyarakat tidak dipulihkan kesehatannya, serta perilaku masyarakat tidak didisiplinkan, ekonomi menjadi sulit bergerak. Pemerintah pun berinvestasi dengan vaksinasi dan melalui 3T,” pungkasnya.

Untuk itu, dr Reisa juga berpesan agar masyarakat sebaiknya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan vaksinasi. Sebab, dengan mengikuti vaksinasi Nasional dan disiplin menerapkan protokol kesehatan maka kita semua bisa segera mengakhiri pandemi dan kembali memulihkan perekonomian masyarakat. (*)

JAKARTA – Pemerintah secara resmi menghapus kewajiban syarat tes PCR untuk pelaku perjalanan penerbangan atau transportasi udara. Penghapusan ini lantas mendapat apresiasi dan dianggap sebagai langkah yang tepat.

Melalui konferensi pers secara daring, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan syarat menunjukkan hasil PCR bagi penumpang pesawat terbang tak lagi berlaku. Dengan demikian, pengguna moda transportasi udara di tengah pandemi COVID-19 cukup menunjukkan hasil rapid test antigen.

“Untuk perjalanan akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa, non Bali,” kata Muhadjir. Hanya saja, dia belum menjelaskan kapan aturan penggunaan hasil rapid test antigen ini akan berlaku kembali dan perubahan aturan lainnya.

Keputusan pemerintah ini kemudian dipuji oleh epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. Ia mengatakan, langkah tersebut sudah tepat sehingga dapat menjadi kabar baik terutama bagi masyarakat yang kerap menumpang pesawat terbang. “Selain menjadi kabar baik, artinya sudah tepat karena sesuai dengan strategi kesehatan masyarakat,” katanya, Selasa, 2 November.

Ia mengatakan penggunaan hasil rapid test antigen sebagai dokumen kesehatan bagi pelaku perjalanan dirasa sudah cukup. Apalagi, kata Dicky, metode tes cepat ini lebih murah dibandingkan dengan tes PCR yang harganya mahal dan kerap kesulitan diakses masyarakat.

Selain itu, dirinya juga menyebut pesawat terbang sebenarnya menjadi salah satu moda transportasi yang paling aman untuk ditumpangi di tengah pandemi. “Dari sisi teknologi, ventilasi, sirkulasinya ini menempati urutan tertinggi, hirarki tertinggi dengan penggunaan HEPA Filter yang bisa menonaktifkan virus, bakteri, dan jamur,” ungkap Dicky. (*)

Oleh : Edi Baskara )*

Pemerintah terus konsisten untuk mengatasi persoalan perubahan iklim salah satunya dengan menekan angka kebakaran hutan. Presiden Jokowi pun optimis bahwa Indonesia mampu menjadi teladan dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Apakah Anda menyadari beberapa minggu ini cuaca makin panas dan musim hujan bergeser waktunya? Memang suhu rata-rata harian naik 2-3 derajat celcius, dan ini adalah akibat perubahan iklim. Ketika iklim bergeser, maka banyak yang pusing, salah satunya petani. Penyebabnya karena mereka jadi harus menjadwal ulang kapan bertanam dan kapan memanen.

Perubahan iklim menjadi concern pemerintah, dan ketika menghadiri KTT G20, Presiden Jokowi menyampaikan pidato berisi Indonesia menjadi teladan dalam mengatasi perubahan iklim. Ketika sesi kedua KTT, memang temanya perubahan iklim, energi, dan lingkungan hidup.

Presiden Jokowi menambahkan, ada banyak kebijakan pemerintah terkait perubahan lingkungan. Pertama, ada sinergi pengawasan titik api, di mana berkat program itu kebakaran hutan menurun hingga 82%. Memang sempat ada kebakaran di hutan Sumatera dan Kalimantan, tetapi sudah ditekan dan semoga menurun sampai 100%. Sehingga iklim makin membaik dan penduduk juga selamat dari ancaman asap yang menyesakkan.

Strategi pemerintah Indonesia yang kedua adalah dengan menekan deforestasi, terutama di Borneo. Di sana dilakukan rehabilitasi 3 hektar lahan kritis, mulai tahun 2010-2019. Selain itu dibangun juga industri hijau dan minum karbon, sehingga lingkungan aman. Penanganan deforestasi menjadi titik terendah dalam 20 tahun terakhir.

Deforestasi juga kasus serius karena bisa merugikan warga sipil, setelah banyak pohon yang hilang maka mudah terjadi banjir dan bencana alam lain. Penggundulan hutan (yang jelas ilegal) melanggar hukum, dan pelakunya akan ditindak. Pemerintah juga tidak mau  kompromi, meski pelakunya ada di kelas atas, ia harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

Presiden Jokowi menambahkan, penanganan perubahan iklim harus dilakukan dengan tindakan nyata dan kerja sama. Dalam artian, jangan hanya menjadi slogan atau tercetak di atas kertas, tetapi harus dipraktikkan di lapangan. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha agar tidak ada banjir akibat perubahan iklim, dengan reboisasi dan pembuatan bendungan-bendungan (terutama di luar Pulau Jawa).

 Masyarakat juga bisa melakukan tindakan nyata, tidak harus menunggu disuruh oleh pemerintah. Ketika Presiden Jokowi sudah memberi teladan maka patut diikuti. Contoh paling gampang adalah dengan membuang sampah pada tempatnya dan menanam berbagai tumbuhan di sekitar rumah, sehingga suhu udara sejuk walau tanpa AC atau kipas angin.

Ketika perubahan iklim diatasi dengan kerja sama, maka forum KTT G20 adalah wadah yang tepat. Pasalnya, pertemuan internasional ini bukan hanya membahas perekonomian global dan kerjasama bilateral, melainkan juga membicarakan tentang iklim dan lingkungan, sehingga diharap pemanasan global tidak akan menjadi parah.

Semoga pasca KTT G20 ada tindakan nyata yang dilakukan oleh banyak presiden atau wakil negara lain yang bekerja sama dalam mengatasi perubahan iklim dunia. Nantinya tidak akan ada pencairan es di kutub atau pergeseran musim, yang membuat semuanya kacau-balau. Untuk mengatasi masalah serius seperti ini, memang harus dilakukan oleh banyak pihak dan selalu kompak.

Dalam KTT G20 Presiden Jokowi berpidato tentang perubahan iklim, dan Indonesia siap menjadi teladan dalam mengatasi berbagai permasalahan mengenai lingkungan. Pemerintah tidak hanya omong doang tetapi da tindakan nyata untuk menyelamatkan hutan di borneo, sebagai paru-paru dunia. Dengan bekerja sama maka perubahan iklim bisa diatasi dengan baik.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Sherina Lokbere )*

Aparat Keamanan terus meningkatkan pengamanan menjelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember. Langkah tersebut dilaksanakan guna mewaspadai dan mengantisipasi aksi keji Kelompok Separatis dan Teroris (KST).

Ketika pertama kali bergabung sebagai provinsi di Indonesia, rakyat Papua (yang dulu bernama Irian Jaya) mengambil suara dalam Pepera (penentuan pendapat rakyat). Hasilnya mereka memilih untuk ikut Indonesia, dan memang menurut hukum internasional, wilayah eks jajahan Belanda di Indonesia otomatis menjadi wilayah nusantara.

Akan tetapi OPM tidak menyetujui hasil Pepera, lalu memilih untuk memberontak hingga saat ini. Padahal Pepera sudah puluhan tahun berlalu dan hasilnya valid, serta diakui oleh hukum nasional dan hukum internasional. Namun OPM tetap ingin memerdekakan diri dan melakukan pemberontakan dengan gerilya.

Menjelang ulang tahun OPM 1 desember adalah hari-hari yang mencekam, karena penduduk takut mereka akan berbuat ulah. Selain ada tradisi turun gunung, bisa saja anggota OPM pongah lalu memaksa warga untuk mengibarkan bendera bintang kejora. Padahal penduduk jelas tidak mau, sehingga berpotensi terjadi konflik di Bumi Cendrawasih.

Wakil Gubernur Akpol Brigjen (Pol) Awi Setiyono menyatakan bahwa ada upaya-upaya pencegahan sejak dini, yang dilakukan oleh Polda Papua, sehingga meminimalisir kerusuhan jelang ulang tahun OPM.  Sejak awal november, Polda Papua melakukan berbagai hal, mulai dari penyuluhan, patroli, sampai kegiatan preventif lainnya.

Langkah-langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusuhan jelang ulang tahun OPM. Kita tentu tidak ingin ada peristiwa tragis yang berulang, ketika anggota KST melakukan penyerangan ke aparat yang sedang patroli dan 1 anggotanya tertembak, pada oktober lalu di Kiwirok. Selain itu, pada September 2021, KST juge menyerang para Nakes dengan brutal, hingga menimbulkan korban jiwa.

Penyuluhan dilakukan sampai ke daerah-daerah terpencil, tujuannya agar masyarakat selalu waspada akan serangan KST dan OPM. Mereka tentu sudah hafal tanggal berapa ulang tahun OPM, sehingga bisa melakukan tindakan preventif. Saat 1 Desember mereka bisa tetap beraktivitas di luar rumah, hanya saja dihimbau untuk lebih meningkatkan kewaspadaan.

Masyarakat juga menyadari bahaya OPM dan KST, dan mereka sepakat untuk menolak mengibarkan bendera bintang kejora tanggal 1 Desember nanti. Bahkan ada yang rela jadi informan, sehingga bisa mencegah kerusuhan yang terjadi. 

Selain itu, anggota Polri lebih intens dalam melakukan patroli jelang 1 Desember. Masyarakat diminta tidak kaget ketika ada aparat yang merazia saat patroli. Tujuannya baik, karena bisa saja ada anggota OPM atau KST yang menyamar, lalu diam-diam membawa senjata tajam atau senjata api di dalam tasnya.

Pasukan akan lebih banyak diterjunkan dalam patroli, 17.000 anggota gabungan dari Polri dan Brimob akan siaga dalam menjaga kondusivitas Papua. Masyarakat diminta untuk bersikap wajar saat ada lebih banyak aparat yang diterjunkan. Semua ini dilakukan demi menjaga perdamaian di Bumi Cendrawasih.

Anggota Polri dan segenap aparat lain mencurahkan waktu, tenaga, dan perhatian, serta fokus, jelang ulang tahun OPM. Keselamatan warga adalah nomor 1, sehingga mereka harus dijauhkan dari potensi penyerangan OPM. Ulang tahun OPM tidak boloeh dirayakan secara brutal, karena mereka adalah organisasi terlarang.

Menjelang ulang tahun OPM 1 Desember nanti, ada banyak tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat. Mulai dari penyuluhan hingga razia, semua ini dilakukan anggota Polri, dan lebih serius dalam mencegah kerusuhan di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya