Jakarta – Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyoroti banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengaduan itu terkait penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara.

Hal itu dikatakan Lili saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) program pemberantasan korupsi terintegrasi dengan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan BPKP di Mapolda NTT. Rakor itu digelar pada Selasa (26/10/2021) yang lalu.

“Sejak tahun 2018 hingga 2021, terdapat 392 pengaduan masyarakat yang masuk dari Provinsi NTT ke KPK. Paling banyak terkait perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Setelah itu, lebih banyak terkait pengaduan umum,” ujar Lili.

Lili meminta hal tersebut dapat menjadi perhatian aparat penegak hukum (APH) di NTT. Didampingi jajaran Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Lili juga membahas soal penginputan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang belum terinput, baik dari jajaran Polda maupun Kejati.

“Kira-kira apa kendalanya?” tanya Lili.

Selanjutnya, Lili juga sempat membahas salah satu perkara yang sedang disupervisi KPK, yaitu terkait tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Malaka Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 yang ditangani Polda NTT. Namun, per 31 Agustus 2021, statusnya SP3, karena adanya putusan praperadilan.

“Alasan KPK melakukan supervisi perkara tersebut yaitu pertama, menjadi perhatian masyarakat dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Kedua, perkara sudah berjalan lebih dari satu tahun. Ketiga, P-19 sebanyak 7 kali. Dan keempat, kerugian negara sebesar Rp 5,2 miliar,” katanya. (*)

Jakarta – PRESIDEN Joko Widodo meminta jajarannya di Kabinet Kerja untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Apalagi, tahun depan sudah memasuki tahun politik. Hal itu disampaikan Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. “Tahun depan kita sudah masuk tahun politik, sehingga kebijakan apapun secara signifikan memberikan pengaruh.

Sekali lagi kebijakan itu agar semuanya diarahkan keberpihakan kita pada publik, pada rakyat,” ujar Jokowi. Presiden mewanti-wanti para menteri agar tidak membuat kebijakan baru yang merugikan rakyat. Semua kebijakan harus terlebih dahulu dikaji secara mendalam. “Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan-kebijakan baru yang kira-kira belum dikonsultasikan pada publik, pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan mendalam.

Sehingga justru bisa membikin hal-hal yang tak diinginkan masyarakat dan membuat masyarakat kecewa,” kata Presiden. Presiden Jokowi meminta kepada seluruh pembantunya di pemerintahan untuk mempertahankan program-program yang bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya, penyaluran dana desa.

“Jadi pertahankan program-program yang sudah berjalan dengan baik, misalnya Kartu Indonesia Pintar KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Paket Keluarga Harapan (PKH), efektivitas penyaluran dana desa. Pastikan apa yang sudah diprogramkan ini betul-betul tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat,” pungkas Presiden. (*)

Jakarta – Pemerintah telah melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta pun yakin, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2021 akan lebih meningkat dibandingkan kuartal III tahun ini. Optimisme tersebut dengan melihat pelonggaran aktivitas masyarakat serta capaian pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021 yang masih berada pada zona positif.

Badan Pusat Statistik (BPS) har ini, Jumat (5/11), melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021 sebesar 3,51% dibandingkan tahun lalu pada kuartal yang sama. “Kami meyakini Indonesia mampu menggenjot lagi pertumbuhan ekonominya pada kuartal IV-2021, setelah pergerakan masyarakat mulai diperlonggar,” kata Budimanta saat dihubungi katadata.co.id, Jumat (5/11).

Apalagi, kasus Covid-19 pada beberapa bulan terakhir sangat melandai. Bahkan, kasus di Tanah Air mengalami perbaikan tertinggi di dunia sehingga aktivitas ekonomi kembali menggeliat.

Terkait capaian pertumbuhan ekonomi kuartal III, ia menilai realisasi mencerminkan pertumbuhan positif di tengah puncak pandemi pada Juli-September 2021. Padahal, Indonesia menerapkan pembatasan aktivitas masyarakat setelah terjadi peningkatan kasus positif dan kematian. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi itu mencerminkan proses adaptasi kegiatan masyarakat di tengah pandemi. Hal ini menjadi modal sosial yang kuat bagi ekonomi Indonesia untuk terus tumbuh. “Meskipun pandemi belum sepenuhnya berakhir,” ujar dia.

Sementara, Budimanta menilai konsumsi rumah tangga pada kuartal III menunjukkan tren yang baik walau terdapat pengetatan PPKM. Ia memprediksi, konsumsi rumah tangga akan terus meningkat pada kuartal IV lantaran adanya pelonggaran pembatasan.
Selain itu, ia memperkirakan perekonomian nasional akan segera pulih ke level normal dalam waktu dekat apabila capaian ekspor bisa dipertahankan. Apalagi, negara mitra juga mengalami pertumbuhan positif pada kuartal III 2021. Pertumbuhan ekonomi Singapura pada kuartal III tumbuh sebesar 6,5% secara year-on year (yoy), Amerika Serikat 4,9%, Tiongkok 4,9%, Korea Selatan 4%, Uni Eropa 3,9%, dan Hong Kong 5,4%.

Kondisi perekonomian yang meningkat secara global akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendorong perekonomian pada kuartal berikutnya. Meski begitu, ia tetap mengingatkan situasi pandemi belum sepenuhnya berakhir. Untuk itu, masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan agar pengetatan aktivitas tidak terjadi kembali. “Sehingga tidak ada alasan bagi pelaku usaha maupun investor untuk menahan ekspansi dan investasinya,” katanya. (*)

Jakarta – Indonesia dan sejumlah negara sempat dihantui gelombang kedua Covid-19 pada awal kuartal III-2021. Namun seiring dengan progres vaksinasi dan pengendalian virus corona yang tertangani dengan baik, pemulihan ekonomi nasional pun dapat terus berlanjut.

Dengan kondisi itu, wajar saja jika pemerintah sangat optimistis bahwa kondisi makroekonomi sepanjang tahun diproyeksikan tetap dalam kendalinya. Indikator itu sangat jelas dan terlihat dari data-data makroekonomi.

Hal ini tecermin dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup memuaskan, dengan kinerja penerimaan pajak tumbuh sebesar 13,2% secara year-on-year (yoy) dan defisit masih berada di bawah target pemerintah.

Sejalan dengan itu, otoritas fiskal menaikkan batas bawah outlook pertumbuhan ekonomi pada tahun ini, yakni dari 3,7%—4,5% menjadi 4%.

Indikator itu juga didukung proyeksi dari sejumlah lembaga dunia—OECD dan IMF—yang memproyeksikan ekonomi global untuk 2021 masih solid, masing-masing 5,7 persen dan 5,9 persen, meski risiko meningkat, setelah kontraksi -3,1% di 2020.

Dari sejumlah indikator di atas, seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kinerja pendapatan negara terus membaik dan diharapkan terus berlanjut seiring pulihnya aktivitas masyarakat.

Sri Mulyani juga menyatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,3 persen, ditopang oleh konsumsi masyarakat yang masih kuat, meningkatnya aktivitas investasi, masih kuatnya kinerja ekspor didorong berlanjutnya tren harga komoditas, serta pemulihan yang merata di berbagai wilayah.

“Kinerja ekonomi kita dengan perbaikan ini memberikan suatu optimisme untuk merevisi kuartal ketiga kita, outlook pertumbuhan dari kuartal ketiga kita membaik menjadi 4,3 persen,” ujarnya pada konferensi pers virtual “APBN KiTa”, edisi Oktober 2021, Senin (25/10/2021) yang lalu.

Menkeu mengakui, pertumbuhan kuartal III memang menurun dibanding kuartal kedua. Namun, Sri Mulyani juga mengingatkan sepanjang kuartal ketiga, negara ini sempat mengalami varian Delta yang begitu tinggi.

“Hal itu yang menyebabkan adanya koreksi terhadap pemulihan ekonomi kita di kuartal ketiga. Namun koreksi tidak terlalu dalam,” ujar Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan juga menyampaikan untuk keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan akan mencapai 4,0 persen. “Di mana kinerja untuk kuartal keempat tetap akan berpotensi rebound. Mungkin lebih normal dan tentu rebalancing dari berbagai kegiatan ekonomi seperti di Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa akan mempengaruhi outlook di kuartal keempat dan terutama untuk tahun depan.”

Pada kesempatan itu juga disampaikan pelbagai indikator dini perekonomian nasional mengalami peningkatan kembali pada September 2021. PMI Manufaktur, misalnya, telah kembali memasuki zona ekspansif di angka 52,2 meningkat dari 43,7 di Agustus.

Demikian pula dengan konsumsi listrik, penjualan kendaraan bermotor, berbagai indeks, antara lain, keyakinan konsumen, penjualan ritel dan belanja Bank Mandiri.

Sri Mulyani juga memberikan gambaran soal aktivitas investasi yang menuju tren positif, ditunjukkan oleh konsumsi semen yang meningkat dan impor besi baja juga tetap positif.

Selain itu impor tumbuh cukup tinggi untuk bahan baku dan barang modal mendukung aktivitas produksi nasional. Penguatan indikator-indikator tersebut memberikan sinyal menguatnya kembali aktivitas konsumsi dan investasi domestik, di tengah inflasi yang masih relatif rendah di kisaran 1,6 persen (yoy).

Demikian pula dengan surplus neraca perdagangan pada September 2021 yang masih kuat, tercatat USD4,37 miliar, ditopang oleh kinerja ekspor yang tumbuh 47,6 persen (yoy), sementara impor tumbuh 40,3 persen (yoy). Posisi cadangan devisa tercatat USD146,9 miliar, jauh di atas standar batas kecukupan internasional. (*)

Oleh : Anita Qudsiyah )*

Pemerintah terus melanjutkan perlindungan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga dan membangun optimisme warga di masa pandemi virus Corona. 

Kementerian Sosial tetap melanjutkan bantuan sosial (Bansos) yang ditujukan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Dengan anggaran sebesar Rp. 78,25 triliun Tahun Anggaran (TA) 2022 yang sudah disetujui oleh DPR RI, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp 74.08 triliun (94,67%) untuk dana belanja bansos.

            Dengan adanya gambaran tersebut, Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial mengatakan bahwa Kemensos akan tetap melaksanakan tugas perlindungan sosial melalui program bansos. Risma memastikan, bahwa pemerintah tidak akan menghentikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemo covid-19.

            Program bansos yang dikelola oleh Kemensos terdiri dari bansos reguler dan bansos khusus. Bansos reguler dirancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan. Bansos reguler yang dimaksud adalah program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.

            Adapun bansos khusus memiliki karakteristik berbeda. Bansos khusus eksisting yang dikelola Kemensos adalah Bantuan Sosial Tunai (BST). BST ini dirancang untuk keperluan kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. BST diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) seiring tingginya angka penularan virus saat itu.          

            Kebijakan pemerintah seperti pembatasan kegiatan memang berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi hingga berdampak pada sebagian masyarakat yang mengalami pengurangan pendapatan. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Sejalan dengan menurunnya angka penularan virus, pemerintah juga melonggarkan aktifitas, ekonomi bergerak dan masyarakat dapat kembali produktif.

            BST sendiri dikucurkan pemerintah pada tahun 2020, bantuan tersebut dicairkan sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Tahun 2021, pemerintah melanjutkan program BST untuk empat bulan yakni pada bulan Januari-April 2021 dengan pertimbangan dampak pandemi belum sepenuhnya menurun.

            Kemudian, BST kembali diperpanjang untuk dua bulan yakni bulan Mei dan Juni 2021 dengan indeks Rp 300 ribu/bulan/keluarga penerima manfaat (KPM) dengan penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

            Selain itu masyarakat juga masih mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah lain termasuk juga pemerintah daerah. Bantuan yang masih berlanjut tersebut di antaranya Kartu Prakerja, Subsidi Listrik, Bantuan Langsung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sebagainya.

            Menurut Mensos, hal ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak pandemi masih tetap berlanjut meski BST hanya diperpanjang hingga periode bulan Mei – Juni 2021. Mensos memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap menjadi fokus perhatian kemensos.

            Sebagai upaya menjangkau bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi, Kemensos telah mengalokasikan bantuan BPNT PPKM kepada 5,9 juta KPM penerima bansos BPNT merupakan usulan dari daerah.

            Perlu diketahui bahwa Kemensos telah menyiapkan dana untuk penyaluran bantuan sosial. Tidak hanya tahun 2021, bahkan pemerintah juga berencana akan menyalurkan beragam bansos untuk masyarakat pada tahun mendatang. Teknis penyaluran BST akan dilakukan melalui kantor pos, sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

Risma juga mendorong Himbara agar dapat mengakselerasikan penyaluran bansos melalui kartu elektronik. Usulan penggunaan transaksi digital ini merupakan bagian dari upaya Menteri Sosial untuk melakukan langkah-langkah akselerasi pada tahap penyaluran bantuan sosial agar selaras dengan arahan Presiden Jokowi.

            Risma mengatakan Kemensos terus meningkatkan upaya agar penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cepat dan tetap sasaran. Masyarakat sangat membutuhkan bantuan di masa PPKM seperti saat ini.

            Untuk bantuan sosial non-tunai, Kemensos memastikan telah berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah (pemda), karena data penerima bantuan menjadi kewenangan daerah. Respon pemda dalam pembaruan data sangat membantu meningkatkan kualitas data.             Dirinya juga mengakui, bahwa untuk penerima bantuan pada skema bansos yang baru terkait PPKM memang perlu terobosan.

            Keberadaan bantuan sosial tentu sangatlah berguna bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi. Kita patut mengapresiasi niat baik pemerintah untuk tetap memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi. Kita tentu berharap suntikan bantuan ini akan cepat memulihkan Indonesia dari pandemi Covid-19 khususnya dari sektor ekonomi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Ade Istianah )*

Radikalisme adalah penyakit menahun yang wajib diberantas, karena bisa menggerogoti negara dari dalam. Salah satu cara untuk mencegah hal tersebut  adalah dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. 

Masihkah Anda ingat kasus pengeboman di depan sebuah rumah ibadah? Atau penembakan yang dilakukan seorang gadis muda dengan sengaja, dan sasarannya adalah aparat keamanan? Pelaku utamanya adalah kelompok radikal yang melakukan hal-hal eksterm (bahkan terlihat ‘gila’) karena mereka ingin mewujudkan negara khilafah dan tidak setuju akan UUD 1945 dan pancasila.

Oleh karena itu, radikalisme memang wajib dihapuskan dari seluruh bagian Indonesia. Jika masih ada kelompok radikal maka mustahil ada perdamaian di negeri ini, karena mereka akan terus mencari cara untuk membuat kekacauan, dalam rangka mewujudkan misinya. Cara-cara ini tentu berbahaya dan bisa mengancam nyawa masyarakat, selain berpotensi merusak fasilitas umum.

Direktorat Pengerahan Komponen Pertahanan Kementrian Pertahanan Brigjen TNI Tandyo Budi R menyatakan bahwa untuk menangani radikalisme maka perlu ada sosialisasi penguatan nilai-nilai kebangsaan. Masyarakat yang majemuk adalah kekayaan bangsa Indonesia, yang wajib dihormati dan dijaga, dan mereka telah mewujudkan konsepsi kebangsaan dan kenegaraan.

Brigjen TNI Tandyo melanjutkan, Indonesia selalu dihantui oleh paham radikal. Mereka juga sudah melek teknologi. Dalam artian, pemberantasan radikalisme adalah hal yang sangat penting, agar negeri ini tidak hancur oleh paham berbahaya ini. Jangan sampai mereka memanfaatkan teknologi dan menjaring kader-kader baru via internet, yang biasanya menyasar anak muda.

Jika memang kaum muda ada yang terpeleset dan masuk ke kelompok radikal, maka berbahaya, karena mereka adalah calon pemimpin bangsa. Jangan sampai keberadaan mereka malah membuat pancasila dan UUD 1945 bergeser dan meruntuhkan negeri ini. Oleh karena itu penanaman nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme wajib dilakukan, agar Indonesia tetap kuat dan membuang radikalisme jauh-jauh.

Pertama, masyarakat, khususnya kaum muda, wajib diberi sosialisasi kembali akan nasionalisme. Misalnya melalui film dan lagu, karena media hiburan terbukti lebih ampuh untuk menanamkan rasa cinta tanah air ke dalam hati mereka. Saat akhir minggu misalnya, stasiun televisi menayangkan film-film bertema perjuangan dan lagu-lagu nasional.

Cara yang kedua untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan adalah dengan melakukan napak tilas, dan pesertanya bisa dari pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri, monumen-monumen bersejarah dan museum yang menyimpan seribu satu cerita tentang kepahlawanan dan perjuangan. Rasa nasionalisme akan makin tinggi setelah napak tilas.

Kegiatan napak tilas bisa diakhiri dengan berziarah ke taman makam pahlawan (TMP). Seyogyanya, TMP tidak hanya didatangi saat hari pahlawan atau peringatan 17 agustus, tetapi bisa tiap bulan. Tujuannya agar masyarakat bisa mendoakan para pahlawan agar tenang di sisi-Nya, dan memunculkan kembali rasa nasionalisme di dalam dada.

Sedangkan cara yang ketiga adalah dengan menambah pelajaran dan mata kuliah kewiraan, baik di sekolah maupun kampus. Masyarakat perlu ditanamkan nasionalisme sejak dini, bahkan saat masih anak-anak. Mereka adalah calon pemimpin masa depan, sehingga wajib ditanamkan nilai-nilai kebangsaa. Sehingga jika dewasa nanti akan bisa berpikir logis dan cinta tanah air, serta menolak radikalisme mentah-mentah.

Untuk mencegah merebaknya radikalisme di Indonesia, maka perlu ada cara-cara khusus, agar kelompok radikal tidak menghancurkan bangsa ini. Masyarakat perlu ditanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan, sehingga mereka memiliki rasa cinta tanah air dan nasionalisme yang tinggi. Jika sudah cinta Indonesia maka tidak akan terperosok ke dalam jebakan kelompok radikal.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute