Oleh : Timotius Gobay )*

Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) menjadi bukti kehadiran negara bagi kaum difabel. Ajang olah raga bergengsi itu diharapkan dapat berjalan sukses dan menjadi motivasi para atlet difabel untuk meraih Presitasi
Peparnas XVI telah resmi dimulai.
Sejalan dengan amanat Undang-undang No. 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, hak-hak keolahragaan yang harus didapat oleh penyandang disabilitas yakni kewajiban pemerintah untuk menyediakan kemudahan infrastruktur bagi disabilitas dengan menyediakan bangunan gedung ramah disabilitas berikut fasilitas penunjangnya.

Dalam event Peparnas XVI di Papua, Panitia Besar Peparnas bersama perhimpunan hotel dan restoran Indonesia (PHRI) provinsi Papua telah menyediakan 24 hotel yang ramah terhadap kaum difabel. Ke 24 hotel ramah disabilitas itu diperuntukkan bagi atlet 12 cababg olahraga guna mendukung sukses akomodasi Peparnas XVI Papua yang berlangsung dari tanggal 2-15 November 2021 mendatang.

Tak hanya itu, pihak panitia juga memastikan bahwa fasilitas ramah disabilitas itu berlaku juga pada fasilitas-fasilitas publik. Di antaranya menyiapkan alat bantu untuk disabilitas mulai dari bandar udara, tempat penginapan para atlet dan tak kalah penting di venue pertandingan yang sudah lolos uji kelaikan.

Ma’ruf amin juga tidak lupa menyampaikan apresiasi bagi Gubernur Papua Lukas Enembe beserta seluruh jajarannya. Pasalnya, di tengah banyaknya tantangan dan situasi Pandemi Covid-19, Panitia Besar Peparnas tetap dapat menggelar pesta olahraga ini.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Zainudin Amali menargetkan pelaksanaan Peparnas untuk menjadi ajang dalam menjaring para atlet-atlet muda yang nanti akan dimasukkan ke pemusatan latihan Nasional (Pelatnas) yang pembinaannya dilakukan NPC Indonesia di Solo, Jawa Tengah.

Dirinya juga meyakini dari 12 cabang olahraga yang dipertandingkan di Peparnas XVI ini, akan ada atlet-atlet yang bisa dipersiapkan untuk mengikuti paralimpiade Paris 2024.

Sementara itu dalam kesempatan sambutannya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengaku optimis bahwa Peparnas di Papua dapat berjalan dengan sukses, layaknya PON XX 2021. Hal ini didukung oleh kecintaan masyarakat Papua pada olahraga, serta peran mereka sebagai tuan rumah yang hangat bagi penyelenggaraan Peparnas 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin juga menyampaikan pandangannya soal Peparnas. Baginya, peparnas bukan hanya sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga ajang pembuktian kesetaraan dan persamaan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Ia juga mengatakan, bahwa Peparnas merupakan ajang yang sangat istimewa, ajang untuk mendobrak batas diri dan keluar sebagai pemenang, Peparnas bukan sekadar kompetisi olahraga, melainkan pembuktian akan adanya semangat kesetaraan dan persamaan bagi kita semua.

Selain itu Ketua National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, Senny Marbun, mengapresiasi kepada Presiden Jokowi dan Menpora Zainudin Amali atas dukungan yang diberikan bagi atlet disabilitas dan Peparnas Papua. Lebih dari itu, Peparnas juga merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Hal ini sebelumnya juga sempat disinggung oleh Ketua NPC Indonesia Senny Marbun sehari sebelum acara pembukaan Peparnas.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo hadir secara virtual dan menyapa seluruh masyarakat yang hadir dalam pembukaan Peparnas XVI 2002. Dalam video virtual tersebut, Jokowi menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa hadir secara langsung dalam perhelatan ini. Sebab, dirinya langsung mengikuti karantina. Sebagai gantinya, dirinya berjanji akan menghandiri seutuhnya ada acara closing peparnas yang akan dimulai pada 13 November 2021.

Panitia Besar (PB) Peparnas juga terus berusaha untuk menyiapkan peparnas XVI bisa berjalan dengan baik. Ada 10 bidang dalam PB Peparnas dan semua sudah siap dengan tugasnya masing-masing. Semua sudah siap di Papua, mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi dan dan pihaknya juga aman dari konfisi Papua sangatlah purah.

Persiapan tentu saja bukan hanya peralatan olah raga, akomodasi dan kebutuhan lainnya, tetapi juga atlet difabel. Selain mengikuti perlombaan, para atlet difabel juga bisa refreshing dengan menikmati pariwisata yang ada di Papua.

Peparnas menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas juga dapat berprestasi, selain itu mereka yang memiliki kelainan juga dapat menunjukkan kemampuannya dalam olahraga.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Abdul Kadir )*

Hari Pahlawan merupakan salah satu momentum bagi generasi muda untuk memerangi radikalisme. Dengan adanya keterlibatan tersebut, maka potensi penyebaran radikalisme dapat diminimalisasi.

Apa yang Anda ingat dari hari pahlawan? Biasanya dirayakan dengan pawai, upacara, atau acara seremonial lainnya. Hari pahlawan memang istimewa karena mengingatkan kita akan teguh dan beraninya para pahlawan dalam memerangi penjajah, dan memerdekakan Indonesia. Wajar jika para pahlawan diziarahi setidaknya setahun sekali, sebagai bentuk penghormatan.

Akan tetapi, alangkah baiknya untuk mengubah peringatan hari pahlawan agar tidak sekadar jadi seremonial dan ramah-tamah belaka. Seharusnya saat hari pahlawan ada gerakan yang langsung dilakukan oleh generasi muda untuk memerangi radikalisme. Penyebabnya karena radikalisme sudah sangat mengganggu ketertiban dan kedamaian di Indonesia.

Mengapa harus generasi muda? Mereka masih belia dan trengginas, sehingga punya fisik yang kuat untuk melawan radikalisme. Selain itu, generasi muda cenderung lebih kreatif dan memanfaatkan otak kanannya untuk melakukan segala sesuatu, jadi pemberantasan radikalisme dilakukan dengan cara yang out of the box tetapi hasilnya tetap memuaskan.

Momen hari pahlawan sangat pas untuk menggerakkan generasi muda dalam melawan radikalisme, karena mereka bisa berubah jadi pahlawan bangsa tatkala memerangi ekstrimis dan kaum radikal. Saat radikalisme masih ada di Indonesia maka berbahaya karena bisa ada ancaman bom, perusakan fasilitas umum, dan huru-hara lainnya. Radikalisme adalah penyakit yang wajib diberantas oleh para pahlawan milenial.

Radikalisme memang makin meresahkan karena mereka belum benar-benar hilang dari Indonesia. Ketika masih ada kelompok radikal maka mustahil terjadi perdamaian di negeri ini. Mereka seenaknya sendiri ingin mengubah dasar negara dan membentuk khilafiyah, padahal tidak cocok sama sekali dengan keadaan Indonesia yang majemuk.

Kaum radikal melakukan pengeboman dan tindakan kriminal lain demi mencapai cikta-cita khilafiyah. Buat apa mereka ingin mengubah dasar dan peraturan negara? Padahal sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang, kaum radikal tidak pernah sama sekali membantu saat perang. Pun ketika pembentukan UUD dan pancasila, mereka tidak ada di sana.
Aneh sekali ketika ingin mengubah yang bukan hak dan wewenangnya.
Oleh karena itu kaum radikal wajib diberantas oleh kaum muda. Pertama, anak-anak remaja dan mahasiswa bisa memviralkan gerakan anti radikalisme di media sosial, baik melalui tagar (hashtag) maupun mengunggah foto beramai-ramai. Ketika ada gerakan seperti ini maka akan menyadarkan banyak orang akan bahaya radikalisme, karena ada kampanye positif di media sosial.

Cara kedua adalah dengan melaporkan ke polisi siber. Kaum muda biasanya akrab sekali dengan internet, dan ketika berselancara mereka bisa saja melihat situs dan akun media sosial dari kaum radikal. Dengan melapor ke polisi siber maka akan dilihat dan ditndaklanjuti, dan ditelusuri siapa dalang di balik pembuatan situs tersebut. Polisi siber juga berkerja sama dengan Kominfo serta Google, sehingga situs dan akun medsos bisa di-take down.

Sedangkan cara ketiga adalah dengan memberantas hoaks, berupa berita dan gambar palsu di internet maupun di grup WA. Terutama di grup WA keluarga, di mana kaum tua cenderung mempercayai suatu berita padahal belum dicek kebenarannya. Jika ada hoaks yang sengaja dibuat oleh kaum radikal (yang biasanya memojokkan pemerintah) maka bisa diluruskan.

Radikalisme adalah penyakit menahun yang wajib diobati, agar tidak menggerogoti negara dari dalam. Kaum muda bisa berperan untuk memerangi radikalisme. Apalagi di momen hari pahlawan 10 november ini. Mereka bisa jadi pahlawan milenial yang bersuara dan memberantas radikalisme.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Adly Sinulingga )*

Infrastruktur tidak saja menjadi pondasi negara untuk maju, namun juga pengejawantahan nilai Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial. Masyarakat pun mendukung keberlanjutan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pandemi Covid-19 membuat keadaan finansial kita sangat terpukul, karena daya beli masyarakat tidak baik. Pemerintah berusaha keras agar permasalahan ini diatasi dengan baik, dan jangan sampai malah hancur seperti saat krisis moneter tahun 1998. Salah satu jurus yag dilakukan leh pemerintah adalah dengan melanjutkan proyek strategis nasional.

Proyek strategis nasional adalah proyek strategis infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Tujuannya untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembanguan di daerah. Proyek strategis nasional diatur oleh peraturan presiden (Perpres) dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah derah, badan usaha, dan kerja sama pemerintah badan usaha.

Proyek akan terus berjalan walau masih pandemi. Penyebabnya karena jika ditunda, maka akan mangkrak dan berbahaya, dan malah menimbulkan tagihan yang banyak ke depannya. ika mangkrak maka ada biaya renovasi dan pemeliharaan yang tidak sedikit, dan kita tidka tahu kapan pandemi akan berakhir. Oleh karena itu Presiden Jokowi memerintahkan untuk maju terus.

Selain itu, keberlanjutan proyek strategis nasional tidak akan menjungkalkan ekonomi Indoensia, karena anggarannya sudah diatur. Justru proyek ini sangat penting untuk membangkitkan kondisi finansial negara, karena akan menghasilkan impact yang positif.
Masyarakat tidak usah termakan isu yang mengatakan bahwa proyek ini sia-sia dan memboroskan uang negara.
Ketika ada proyek strategis nasional maka perekonomian rakyat juga tertolong.
Penyebabnya karena dalam 1 proyek pasti butuh ratusan, bahkan ribuan pekerja. Hal ini bisa membuka lapangan pekerjaan dan akhirnya jumlah pengangguran jadi berkurang. Ketika pengangguran berkurang maka beban pemerintah berkurang juga dan situasi sosial-ekonomi di Indonesia akan jadi aman.

Selain itu, para pekerja di proyek strategis nasional juga bisa mendapatkan gaji dan akhirnya membelanjakannya untuk sembako dan kebutuhan lainnya. Hal ini bisa menggerakkan roda perekonomian negara dan keadaan finansial kita berangsur-angsur membaik. Penyebabnya karena daya beli masyarakat naik dan ada perputaran uang lagi.

Hasil dari proyek strategis nasional juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Mereka bisa menikmati infrastruktur, karena tidak pernah terlambat membayar pajak, dan merasakan jalan raya serta jalan tol yang bagus. Jalan yang lancar bisa berdampak positif pada perekonomian, karena pengiriman barang juga lancar dan cepat. Sehingga perdagangan masyarakat akan lancar juga.

Selain itu, visi dan misi dari proyek strategis nasional adalah memeratakan pembangunan, jadi rakyat yang ada di pelosok Papua sekalipun bisa menikmati infrastruktur seapik dan sebanyak di Jawa. Untuk memajukan Indonesia memang harus ada pemerataan infrastruktur, dari Sabang sampai Merauke, tidak bisa hanya Jawa sentris.

Oleh karena itu segenap masyarakat mendukung penuh keberlanjutan proyek strategis nasional, karena memang menguntungkan bagi seluruh rakyat. Meski kita masih di masa pandemi covid-19, tetapi proyek tidak bisa dihentikan. Justru proyek adalah cara untuk memajukan Indonesia dan memeratakan infrastruktur, sehingg seluruh provinsi di negeri ini merasakan modernisasi.

Rakyat Indonesia mendukung proyek strategis nasional dengan taat membayar pajak, karena dari pajak akan menjadi salah satu sumber pendanaan proyek. Mereka sadar bahwa pajak tidaklah memberatkan, melainkan kembali lagi ke mereka dan dapat dimanfaatkan dengan menikmati infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Semoga pandemi lekas berakhir dan proyek strategis nasional tetap lancar.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh:

Buruh akan berdemo lagi tanggal 10 November 2021 dalam rangka hari pahlawan. Masyarakat jelas menolaknya karena saat ini masih pandemi Covid-19, sehingga rentan menyebabkan kluster baru Covid-19.

Hari pahlawan biasanya dirayakan dengan seremonial dan menjadi momen yang sakral, karena setelah dan upacara biasanya langsung pergi ke taman makam pahlawan untuk berziarah. Akan tetapi, hari itu juga biasanya digunakan sebagai alasan untuk berunjuk rasa. Para buruh akan berdemo dan alasan mereka adalah menyampaikan aspirasi secara langsung.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa demo tanggal 10 November 2021 akan dilakukan besar-besaran, karena yang terjun ke jalan sampai 10.000 buruh. Mereka ada di 26 provinsi dan 150 kota/kabupaten di Indonesia. Unjuk rasa akan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, yakni jam 10 pagi, di depan kantor walikota, bupati, atau gubernur, dan dilakukan dalam rangka hari pahlawan.

Said melanjutkan, ada 4 tuntutan unjuk rasa. Pertama, naikkan upah minimum buruh sebesar 7 hingga 10%, kedua hapus onlibus law UU Cipta Kerja, ketiga berlakukan upah minimum sektoral 2021 dan 2022, sedangkan yang keempat adalah berlakukan perjanjian kerja bersama (PKB) tanpa omnibus law.

Masyarakat jelas menolak unjuk rasa buruh karena takut ada kluster Corona. Hal ini diperkuat oleh statement epidemiolog UI Tri Yunis Eko Wahyono yang menyatakan bahwa demo tersebut akan menjadi ajang penularan Corona dengan cepat, sebab saat unjuk rasa akan sulit sekali untuk menjaga jarak aman (minimal 1 meter).

Dalam artian, pendemo jelas melanggar protokol kesehatan karena berjalan beriringan dengan berdempetan, padahal mereka tidak tahu siapa di antara pengunjuk rasa yang merupakan OTG. Dengan berdemo dan meluapkan emosi, mereka bisa lupa diri dan tidak taat prokes. Apakah tidak takut kena Corona?
Padahal jika kena Corona mereka sendiri yang akan rugi karena harus berobat di RS atau isolasi mandiri selama 14 hari.

Iya kalau dapat izin cuti khusus dari pabrik, kalau tidak? Mereka bisa terancam kehilangan pekerjaan, hanya gara-gara terburu nafsu untuk berdemo. Padahal mencari pekerjaan baru di masa pandemi jauh lebih susah dari biasanya.
Belum lagi resiko penularan Corona dari pendemo ke keluarganya, dan apakah tega jika anak-anak yang masih kecil tertular virus covid-19? Resikonya makin besar karena anak-anak di bawah 12 tahun belum divaksin.

Dari demo-demo yang lalu, ada rapid test secara acak dan selalu ditemukan OTG di antara kumpulan massa. Apakah ini tidak dijadikan pelajaran? Jangan demo sembarangan dan mengakibatkan terbentuknya kluster Corona baru, karena bisa mengancam nyawa.

Saat ini keadaan sudah relatif aman karena jumlah pasien Corona tidak sampai 1.000 orang per harinya. Akan tetapi jika para buruh selalu ngotot untuk berdemo, maka akan terjadi kluster baru dan jumlah pasien covid bisa naik. Padahal Corona menyebar dengan luas dan bisa menyebabkan serangan gelombang ketiga.

Jika ada serangan Corona yang ketiga maka bisa jadi PPKM akan diperketat lagi, dan mobilitas warga dibatasi. Para buruh akan mengeluh lagi karena susah kelaur rumah. Padahal ini gara-gara kesalahan mereka sendiri yang nekat berdemo di tengah pandemi.

Hari pahlawan sebaiknya diisi dengan ziarah ke TMP dan donasi pada kaum papa. Jangan malah berdemo dengan alasan ini dan itu. Berdemo bukanlah cara baik untuk menyampaikan aspirasi, dan demo di hari pahlawan tidak otomatis membuat pengunjuk rasa jadi pahlawan. Mereka malah bisa jadi suspect karena turut menyebarkan Corona.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

JAKARTA – Kabinet Indonesia Maju merupakan kabinet pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin yang telah berjalan sejak tahun 2019. Program prioritas yang dijalankan oleh Kabinet Indonesia Maju yakni pembangunan SDM, pembangunan insfrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Salah satu capaian Pemerintah dalam dua tahun terakhir di bidang ekonomi adalah berhasil menahan kontraksi ekonomi di tahun 2020 yang hanya sebesar -2,07% year on year (yoy) dan ini menjadikan Indonesia menempati peringkat ke-4 di antara negara G20. Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari keberhasilan upaya Pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19.

Memasuki tahun 2021, penguatan pengendalian pandemi juga berhasil mendorong ekonomi Indonesia untuk tumbuh sebesar 7,07% (yoy) di Triwulan II-2021. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Konsumsi Pemerintah terus memegang peranan aktif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi selama pandemi, termasuk di triwulan II-2021. Alhasil, upaya ini dapat mendorong peningkatan pada komponen konsumsi rumah tangga dan investasi.

Pulihnya permintaan domestik telah mendorong perbaikan aktivitas produksi sehingga membuat seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif di Triwulan II-2021. Pemulihan yang terjadi di berbagai sektor utama, seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor konstruksi, serta sektor transportasi dan pergudangan mencerminkan aktivitas ekonomi sudah mulai bangkit kembali.

Terjaganya daya beli masyarakat selama pandemi dapat terwujud karena inflasi yang terjaga dengan stabil di level rendah. Upaya pengendalian inflasi yang melibatkan Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait berhasil menjaga inflasi di level 1,68% (yoy) pada tahun 2020. Hingga September 2021, inflasi juga masih terjaga rendah dan stabil di level 1,60% (yoy). Jika menilik 5 tahun ke belakang, capaian inflasi Indonesia konsisten dalam tren menurun. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah dalam membenahi fundamental ekonomi antara lain melalui perbaikan infrastruktur.

Sementara dalam hal investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami kenaikan. “PMDN dan PMA semester I tahun 2021 masing-masing bisa naik 3,5% dan 16,8%. Ini tentu akibat transformasi perekonomian melalui Undang Undang Cipta Kerja,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam wawancara dengan Berita Satu di program Hot Economy pada Rabu (20/10/2021).

Menjelang akhir Q3-2021, berbagai leading indicator menunjukkan prospek yang baik. Dampak lonjakan kasus varian delta berhasil dimitigasi sehingga aktivitas ekonomi kembali menguat yang tercermin dari Indeks PMI Manufaktur Indonesia yang kembali di level ekspansif dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga kembali meningkat di bulan September 2021.

Dari sisi kemiskinan dan pengangguran yang sempat meningkat akibat Covid-19 juga telah berhasil diturunkan. Angka kemiskinan menurun dari 10,19% pada September 2020 menjadi 10,14% pada Maret 2021. Sedangkan angka pengangguran turun dari 9,77 juta orang atau 7,07% pada Agustus 2020 menjadi 8,75 juta orang atau 6,26% pada Februari 2021. (*)

Jakarta – Belakangan ini, nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir tengah menjadi sorotan lantaran terseret isu ‘bisnis’ alat tes reverse transcription tes polymerase chain reaction (RT-PCR).

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengaku telah mengonfirmasi pada Menko Marves dan Menteri BUMN ihwal isu yang berembus di tengah masyarakat tersebut.

Ali Ngabalin menyebut isu ‘bisnis’ yang menyeret nama Menko Marves dan Menteri BUMN dan berembus belakangan ini tidaklah benar.

Bahkan Ali Ngabalin menyebut, isu tersebut merupakan fitnah dari orang yang iri pada Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir.

“Saya sudah konfirmasi ke Pak Luhut dan Pak Erick tidak benar dan fitnah dari orang yang iri kepada beliau berdua,” kata Ali Ngabalin, seperti dikutip dari cuitan @AliNgabalinNew pada 3 November 2021.

Di samping itu dalam cuitannya tersebut, dia juga menyanjung Menko Marves dengan menyebut, waktu, pikiran, dan tenaga Luhut Binsar Pandjaitan dipersembahkan kepada bangsa dan negara.

“Pak Luhut sudah selesai dengan urusan dirinya. Waktu, pikiran, dan tenaga serta pengalaman beliau dipersembahkan kepada bangsa dan negara dengan pengabdian beliau atas amanah dan kepercayaan negara kepada LBP,” ujarnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dengan tegas membantah isu yang beredar ihwal keterlibatan Erick Thohir dalam ‘bisnis’ alat tes PCR.

Senada dengan Arya Sinulingga, Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menyampaikan klarifikasi ihwal isu yang berembus di tengah masyarakat tersebut. (*)

Jakarta – Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan penghambat pembangunan dan pelanggar HAM berat. Mereka tidak saja tega melukai TNI/Polri namun juga sesama rakyat Papua. Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua rupanya belum berhenti untuk tidak membuat keonaran di Papua. Hal ini dibuktikan setelah seorang tukang ojek di Kabupaten Puncak, Papua, ditembak oleh orang tak dikenal. Diduga, para pelaku penembakan tersebut merupakan anggota dari Kelompok Separatis Teroris.

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Andi Taufan Damanik mengatakan, KST yang sering melakukan penyerangan memang mengganggu pembangunan Papua. Oleh karena itu, menurut Andi tindakan KKB yang sering melancarkan serangan tersebut jelas merugikan semua pihak yang ada di Papua. Dirinya juga menegaskan, bahwa Komnas HAM telah mengirim tim ke Papua untuk memberikan masukan kepada pihak kepolisian di sana, supaya cepat melakukan tindakan terhadap apa yang telah dilakukan oleh KST.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, memberikan dukungan kepada TNI-Polri untuk menumpas segala pemberontakan yang dilakukan oleh KST di Papua yang melakukan berbagai aksi teror kepada masyarakat. Dirinya menilai, bahwa tidak ada lagi ruang dialog dengan kelompok tersebut, sehingga TNI-Polri yang bertugas di Papua tidak perlu ragu untuk melakukan tindakan penanggulangan secara tuntas. Menurut dia, KKB merupakan musuh negara dan rakyat Indonesia sehingga sudah seharusnya ditumpas sampai ke akar-akarnya.

Syarief berujar, pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Selama 20 tahun terakhir, pemerintah telah mengucurkan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) dan dana tambahan infratrastruktur (DTI) untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 136,65 triliun.

Hal tersebut menurutnya, merupakan kebijakan afirmasi dan prioritas pembangunan yang menjelaskan komitmen pemerintah dalam membangun Papua dan Papua Barat untuk maju dan bersaing seperti daerah lain di Indonesia. Menurut Syarief, dengan adanya instrumen dana Otsus dan DTI seharusnya pembangunan fisik dan nonfisik, infrastruktur dan sumber daya manusia dapat berjalan dengan baik serta cepat.

Menurutnya, jika kejadiannya seperti itu maka tidak ada jalan lain bagi TNI-Polri selain melakukan upaya penanggulangan aksi teror yang lebih tegas. Ia menuturkan, apabila teror dari KST terus dibiarkan, tentu saja korban dari kalangan aparat dan warga sipil akan terus berjatuhan sehingga KKB tidak bisa dibiarkan dan harus ditumpas sampai ke akar-akarnya.

Syarief yakin, masyarakat Papua dan Papua Barat sangat mendambakan kedamaian, aktivitas perekonomian, peribadatan dan kehidupan sosial pada umumnya berjalan aman serta sentosa. Apa yang telah dilakukan oleh KST rupanya hanya menggerogoti kebahagiaan rakyat Papua. Tindakan keji gerombolan bersenjata ini hanya menghambat pembangunan yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Tindakan KST sudah jelas terbukti melanggar HAM dan menghambat pembangunan. Sudah saatnya TNI-Polri mampu menjadi penyelamat dari adanya potensi gangguan keamanan yang timbul akibat ulah KST yang tidak senang dengan pembangunan di Tanah Papua. (*)

Jakarta – Mayoritas fraksi-fraksi di DPR menanggapi positif keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Bukan hanya partai pendukung pemerintah, partai di luar pemerintah atau oposisi pun memberikan pujian atas penunjukan Andika. Sehingga, sudah dapat dibayangkan akan bagaimana sikap akhir DPR dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Panglima TNI di Komisi I DPR pada Sabtu (6/11/2021) besok.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin mengucapkan selamat kepada Jenderal TNI Andika Perkasa yang menjadi satu-satunya calon Panglima TNI yang dipilih oleh Presiden Jokowi. Letjen purnawirawan TNI AD ini pun mengapresiasi penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI dan penunjukan ini sudah memenuhi persyaratan.

“Dengan diumumkannya Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal panglima TNI, maka selesailah teka teki siapa panglima TNI yang dipilih Presiden Joko Widodo. Menurut hemat saya penunjukkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI sudah memenuhi persyaratan dan merupakan pilihan yang paling tepat,” kata Hasanuddin kepada wartawan, Rabu 3 November 2021.

Senada, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Ahmad Muzani menghormati apa yang menjadi hak Presiden Jokowi dengan menunjuk Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. “Pertama-tama tentang calon Panglima TNI prinsipnya kami menghormati apa yang menjadi hak prerogatif presiden, untuk menunjuk calon panglima pilihan presiden. DPR akan melakukan fit and proper test, proses itu saya kira oleh Komisi I dan sekali lagi Partai Gerindra pada prinsipnya juga menghormati apa yang diajukan oleh Presiden nama calon Panglima TNI tersebut. Dan Partai Gerindra akan menjunjung tinggi apa yang sudah diajukan oleh Presiden Joko Widodo itu, sehingga kita enggak ada masalah,” sambungnya.

Muzani menegaskan, pada prinsipnya presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk siapa pun dari matra mana pun untuk menjadi calon Panglima TNI. Gerindra sangat menghormati dan menjunjung tinggi apa yang menjadi pandangan dan keputusan presiden. “Termasuk nanti sikap kami di Komisi I pun akan melakukan hal yang sama. Yakni, menghormati menjunjung tinggi, dan apa yang menjadi keputusan presiden kita ikuti,” tuturnya.

Begitu juga, Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Meutya Hafid juga menilai Jenderal Andika memiliki profesionalitas dan integritas yang baik untuk menjadi Panglima TNI. (*)

Oleh : Ismail )*

Reuni 212 akan diadakan kembali, rencananya pada awal desember 2021. Masyarakat langsung menolaknya mentah-mentah karena masih ada pandemi dan dapat memicu gelombang ketiga Covid-19.

Selama pandemi hampir 2 tahun ini ada banyak perubahan di masyarakat, terutama saat di luar rumah. Kita semua wajib menaati protokol kesehatan seperti memakai memakai masker dan menjaga jarak. Selain itu yang juga penting adalah menghindari kerumunan karena bisa jadi ada OTG, apalagi ketika iabelum divaksin.

Akan tetapi aturan ini akan diterobos oleh PA 212 karena mereka akan melakukan reuni, tepat di tanggal 2 Desember 2021. Ketua PA 212 Selamet Ma’arif mengakui hal itu dan ia sedang mengurus teknisnya, termasuk mengajukan izin keramaian ke kepolisian.

Akan tetapi masyarakat tidak menaruh simpati sama sekali pada reuni 212. Pertama, acara ini terlalu kental aroma politiknya, dan dicurigai ada tangan-tangan tak kasat mata yang jadi dalangnya. Kedua, reuni diadakan di tengah pandemi sehingga jelas melanggar protokol kesehatan, dan dipastikan tidak akan mendapat izin dari pihak kepolisian.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa Monas masih ditutup selama pandemi. Dalam artian, mereka juga ogah dikait-kaitkan dengan reuni 212, dan menolaknya secara halus. Jika memang tidak ada izin resmi dari pihak kepolisian dan pemerintah provinsi DKI Jakarta, maka dipastikan reuni akan dibubarkan.

Ketika massa dihalau dan dibubarkan maka jangan marah, karena memang mereka yang melanggar peraturan dan protokol kesehatan. Meski sudah memakai masker, apa bisa menjamin bahwa selama acara berlangsung, dikenakan full dan tidak dibuka sama sekali? Minimal pasti dibuka sekali, saat makan bersama.

Padahal membuka masker amat berbahaya, apalagi saat reuni ada banyak orang sehingga berdesak-desakan dan melanggar aturan jaga jarak. Apakah peserta reuni bisa menjamin kalau teman di sebelahnya bukan seorang OTG? Atau jangan-jangan malah dia yang OTG, karena saat pandemi semua orang bisa dicurigai.

Saat membuka masker dan tidak menjaga jarak maka ada potensi penularan corona, karena droplet bisa tersebar dengan mudah di udara. Bayangkan jika ada yang ternyata OTG dan ia menularkan ke ribuan peserta reuni, sungguh menyedihkan. Apalagi resikonya makin besar ketika banyak yang belum divaksin.

Bisa jadi terjadi penularan massal dan mengakibatkan mimpi buruk karena kena corona berjamaah. Gara-gara alasan reuni untuk berkumpul malah terinfeksi virus covid-19. Apalagi yang tersebar di Indonesia adalah corona varian Delta yang lebih ganas karena merupakan hasil mutasi dan menyerang 2 kali lebih cepat. Apa mau seperti ini? Tepar 2 minggu gara-gara corona lalu menyesal karena nekat ikut reuni.

Oleh karena itu jangan nekat menggelar acara reuni 212, karena memang masih masa pandemi, dan tidak akan diberi izin oleh pihak kepolisian. Jangan marah saat massa dihentikan, karena aparat sedang melaksanakan tugasnya. Malah merekalah pahlawannya karena melarang kerumunan dan mencegah penularan corona.

Jika nekat mengadakan reuni maka dikhawatirkan bisa memicu serangan corona gelombang ketiga. Jangan sampai ada kemungkinan buruk seperti ini, karena bisa kacau-balau dan memperpanjang masa pandemi.

Batalkan saja rencana Reuni 212 dan jangan dilakukan, karena tidak mendapat izin, baik dari pihak kepolisian maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta. Untuk apa nekat reuni sedangkan acara itu hanya kumpul-kumpul dan makan bersama? Ingat bahwa saat ini masih masa pandemi dan ada ancaman corona di mana-mana.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Agung Ramadhan )*

Transisi energi dari fosil ke EBT (eneri baru terbarukan) amat penting bagi lingkungan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia. Di sisi lain, kita tidak bisa bergantung pada stok fosil sebagai bahan bakar energi karena jumlahnya yang terbatas.

Indonesia dianugerahi kekayaan alam dan hasil tambang yang cukup, seperti batu bara dan minyak bumi. Hasil tambang ini digunakan baik-baik untuk bahan bakar dan menjadikan banyak industri bergerak, karena memiliki energi yang mencukupi. Namun ada permasalahan ketika mereka terus digali, apakah bisa dipakai hingga ribuan tahun ke depan?

Oleh karena itu pemerintah berencana mengganti energi lama menjadi EBT karena khawatir stok tidak mencukupi. Penyebabnya karena selama ini kita menggunakan batu bara, sementara hasil tambang itu terbentuk menjadi fosil. Sedangkan kita belum menghitung berapa banyak fosil yang ada di dalam tanah, sehingga takut ketika batu bara terus digali, maka tak bisa meng-cover kebutuhan energi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, transisi energi (energy transition mechanism/EBT) menjadi energi baru terbarukan bukan pilihan. Adopsi EBT di Indonesia harus menjadi masa depan untuk mengganti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) secara bertahap, hingga tahun 2060. Di satu sisi, kebutuhan energi makin besar, sementara di sisi lain energi dari fosil menghasilkan CO2.

Suahasil menambahkan, perubahan ini memiliki tantangan, karena tidak dimulai dari titik nol. Seperangkat energi fosil sudah ada di masa lalu, dan dibangun oleh dana investor, dan kontraknya jangka panjang. Takutnya ketika diubah kontraknya, mereka akan meminta kompensasi.

Kompensasi inilah yang dipersiapkan oleh pemerintah, sehingga transisi energi tidak bisa dilakukan secara buru-buru. Transisi wajib disiapkan matang agar tidak ada pihak yang merugi.

Sementara itu, transisi energi memang menjadi kewajiban, selain karena stok fosil yang tidak bisa digali selamanya, juga karena hal-hal yang lain. Salah satunya adalah efek rumah kaca dan perubahan iklim. Jika fosil digunakan terus maka akan menyebabkan emisi yang mencemari bumi, karena ia menghasilkan CO2 alias karbondioksida.

Padahal CO2 membuat nafas sesak dan memanaskan suhu bumi, sehingga bisa membuat perubahan iklim menjadi lebih buruk. Sehingga peggantian bahan bakar fosil menjadi EBT adalah kewajiban. EBT bisa dari energi surya, biomass, energi angin, micro hydro, dll. Energi alternatif ini juga bisa diproduksi di Indonesia, sehingga diproduksi lebih cepat da juga hemat.

Ketika bahan bakar diubah menjadi EBT maka akan lebih ramah lingkungan dan berpengaruh pada perekonomian negara. Lantas apa hubungannya? Begini. Banyak investor terutama dari luar negeri yang sadar akan bahaya perubahan iklim. Ketika mereka tahu bahwa Indonesia sudah memiliki energi baru terbarukan maka akan tertarik untuk masuk dan menanamkan modalnya di negeri ini.

Ketika banyak investor maka otomatis perekonomian maju, karena mereka berani mengucurkan banyak dana segar untuk membuat pabrik padat karya dan proyek-proyek besar. Sehingga akan otomatis membutuhkan banyak pekerja dan mengurangi pengangguran di Indonesia. Perekonomian akan jadi lebih baik karena banyak yang memiliki gaji dan daya beli masyarakat naik.

Transisi energi dari batu bara ke energi baru terbarukan menjadi sangat penting. Pertama, karena lebih ramah lingkungan dan kita menjaga agar jangan sampai terjadi perubahan iklim di Indonesia. Kedua, ketika bahan bakar diubah jadi EBT maka lebih menarik banyak investor dan mereka dengan suka-rela mengelontorkan penanaman modal asing, sehingga menggerakkan perekonomian di negeri ini.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute