Oleh : Aulia Hawa )

Berdasarkan pengalaman, Reuni 212 diyakini akan menjadi ajang kumpul-kumpul bernuansa politis. Masyarakat pun tegas menolak aksi tersebut karena tidak relevan dan memicu gelombang ketiga Covid-19.

Meski telah berkali-kali disuarakan bahwa reuni 212 bukanlah ajang politik, namun reuni 212 tahun 2018 lalu justru menunjukkan bahwa salah satu pihak dari Front Pembela Islam (FPI) menyerukan kepada seluruh aksi masa untuk tidak memilih calon presiden yang didukung oleh partai penista agama. Awit Mashuri selaku Ketua Organizing Commite Reuni 212 mengatakan acara tersebut tidak ada unsur politik, melainkan sarana untuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebelumnya Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan bahwa semestinya gerakan 212 dijaga substansinya, sehingga reuni 212 sudah seharusnya diisi dengan kegiatan ibadah dan jauh dari politik praktis. Pada Reuni 212 tahun 2018 lalu, orasi terkait 2019 ganti presiden terus bergelora, alih-alih menjaga ukhuwah, tetapi kesan politis justru merusak marwah dari gerakan tersebut.

Acara tersebut diperparah dengan orasi Bahar bin Smith yang akhirnya masuk ke dalam penjara karena berkata-kata kasar dengan menyebut Jokowi Banci. Perlu kita ketahui bahwa Protes yang dilancarkan pada tahun 2016 lalu tidak hanya menyebabkan jatuhnya sosok minoritas populer dalam politik Indonesia tetapi juga menghasilkan perselisihan sektarian baru di seluruh negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini.

Ormas FPI juga tercatat memiliki andil dalam mempelopori gerakan melawan Ahok. Hingga akhirnya Ahok berhasil masuk ke dalam penjara. Sejak saat itu, kasus-kasus intoleransi agama di Indonesia yang dicatat oleh Setara Institute telah meningkat, mencapai 270 kasus pada tahun lalu, naik dari 177 kasus pada tahun 2014.

Peneliti senior LSI Burhanudin Muhtadi, mengatakan bahwa salah satu penyebab kemunduran demokrasi di Indonesia adalah kebebasan sipil. Salah satu ukurannya yakni apapun latar belakang agama, sosial dan etnik, setiap orang sedianya mendapat peluang yang sama un tuk menjadi pejabat publik atau menjalankan hak beribadah, berkeyakinan dan berekspresi.

Burhanudin mengatakan, survei mengenai intoleransi yang melibatkan responden Muslim dan non-muslim. Ada enam pertanyaan diajukan, empat terkait intoleransi politik dan dua lainnya mengenai intoleransi religius kultural.

Pertanyaan tersebut diantaranya adalah, apakah anda keberatan atau tidak keberatan jika non-muslim menjadi presiden, wakil presiden, gubernur, walikota atau bupati. Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada responden non-muslim. Pertanyaan terkait intoleransi religius sosial misalnya soal izin mendirikan rumah ibadah bagi Muslim atau non-muslim, perayaan keagamaan di sekitar tempat tinggal anda.

Hasil yang didapatkan adalah. Mayoritas warga muslim 54% tidak merasa keberatan apabila non-muslim mengadakan acara keagamaan di daerah sekitarnya. Tetapi sebagian besar warga muslim 52 persen merasa keberatan kalau orang non-muslim membangun rumah ibadah di sekitar tempat tinggalnya.

Burhanudin juga menambahkan sebanyak 52 persen warga Muslim juga keberatan apabila orang non-muslim menjadi walikota, bupati atau gubernur. Sebanyak 55 persen warga Muslim juga keberatan jika orang non-muslim menjadi wakil presiden. Penolakan ternyata makin besar ketika jabatan yang ditanyakan adalah presiden, dimana 59 persen warga muslim keberatan jika non-muslim menjadi presiden.

Cendekiawan Muslim Alwi Shihab mengatakan sejumlah elite politik dalam gerakan reuni 212 saat itu berusaha menggerakkan masyarakat ekonomi kelas menengah dan bawah untuk menggulingkan pemerintah dengan cara-cara serupa yang digunakan organisasi seperti Hizbut Tahrir di Suriah.

Salah satu strategi yang digunakan adalah, menggaet para pemimpin agama, termasuk para habib, untuk meyakinkan masyarakat bahwa gerakan tersebut berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.

Pemerintah memang membutuhkan kritikan sebagai penyeimbang, namun bukan berarti gerakan yang rencananya akan melibatkan jutaan umat muslim tersebut digunakan sebagai alat untuk mengumpat dan mengatakan sumpah serapah terhadap pemerintah, hal tersebut tentu tidak berfaedah sama sekali.

Tentu patut disayangkan apabila acara reuni 212 dikotori oleh kampanye demi kepentingan politik tertentu. Memang tidak mengherankan jika acara tahunan tersebut ada sangkut pautnya dengan agenda politik, di mana saat itu beberapa panitia reuni 212 merupakan orang yang berada pada tim sukses capres-cawapres kala itu.

Acara Reuni 212 sebaiknya dibatalkan saja karena masih di masa pandemi yang berpotensi membuat klaster baru Covid-19 dan diduga dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan politik dan kelompok.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Moses Waker )*

Kelompok Separatis Teroris (KST) memang terlalu brutal dalam membuat suasana di suatu wilayah memanas, keberadaan mereka seakan menjadi biang keladi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Masyarakat pun mengecam aksi keji KST yang terus berulah menjelang HUT OPM.

KST terus melakukan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Seperti yang terjadi di Intan Jaya yang kembali memanas setelah KST membakar sejumlah rumah warga yang tinggal di Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua pada 2 November 2021 lalu. Dalam peristiwa pembakaran tersebut tercatat tidak ada korban jiwa.

Kolonel Czi IGN Suriastawa selaku Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III dalam keterangan tertulisnya mengatakan, petugas mendapatkan info adanya pembakaran gedung kantor DPRD oleh KST pada selasa 2 November 2021 siang. Namun berkat antisipasi pemantauan Tim Satgas TNI-Polri yang bertugas di Distrik Sugapa, Intan Jaya berhasil mengantisipasi pembakaran dengan penjagaan ketat.

Suriastawa menjelaskan, KST rupanya kembali datang di sekitar kantor DPRD, tepatnya di kampung Mamba Bawah pada selasa sore dan langsung membakar rumah warga. Setelah KST terlihat membawa senjata dan membakar rumah warga, Satgas TNI-Polri yang ada di lokasi langsung melepaskan tembakan ke arah mereka.

Dalam peristiwa tersebut, tidak ada korban jiwa. Aparat TNI-Polri juga terus melakukan penjagaan di lokasi untuk mencegah serangan susulan dari teroris KST. Aksi Pembakaran tersebut diduga dilakukan oleh kelompok teroris KST Intan Jaya yang dipimpin oleh Undius Kogoya.

Pembakaran dan teror yang dilakukan teroris KKB di Intan Jaya bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, pada jumat 29 Oktober 2021 lalu KST juga telah melakukan aksi pembakaran rumah warga di sekitar Polsek Sugapa. Tak hanya gudang dan ambulans, satu unit mobil tangki air di Bandara Bilogai juga dibakar. Kontak tembak antara Satgas TNI-Polri juga terjadi setelah aksi pembakaran tersebut.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta kepada TNI-Polri untuk lebih berhati-hati dalam operasi militer melawan KST di Intan Jaya Papua. Hal ini disampaikan oleh Mahfud setelah insiden dua orang warga sipil yang masih balita tertembak. Satu di antaranya meninggal dunia dalam kontak senjata antara KST dan TNI-Polri pada tanggal 26 November 2021 lalu.

Atas peristiwa tersebut, Mahfud meminta agar aparat TNI-Polri dapat melakukan tindakan terukur agar tidak terjadi korban masyarakat sipil. Sebenarnya, seperti masyarakat tahu bahwa TNI-Polri sudah sangat berhati-hati dalam melindungi warga sipil.

Dirinya menyebut bahwa insiden tersebut terjadi karena KKB selalu menggunakan warga sipil sebagai tameng. Sementara itu, Tentara Pembebasan Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) mengklaim bahwa saat ini situasi perang uang intens kembali terjadi dengan aparat TNI-Polri di Intan Jaya sejak 24 Oktober 2021 lalu.

Semula KST melakukan penembakan ke Pos Koramil dan Polsek Sugapa. Sehingga personel yang bertugas memberikan tembakan balasan sehingga memicu kontak senjata. Jika selama ini KST menyatakan berjuang untuk melepaskan Papua dari NKRI, aksi tersebut nyatanya hanya membuat masyarakat takut, kenyataannya rakyat sipil menjadi korban kekerasan dan penembakan.

Mantan Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw mengatakan bahwa KST merupakan kelompok yang sering bergerombol dan mengganggu kondusifitas keamanan di Papua. Paulus menegaskan bahwa dirinya selalu mengkategorikan KST sebagai free man. Hidupnya hanya melakukan kekerasan, menakutkan semua orang, mengancam semua orang dengan senjata.

Tentu saja kekejaman yang dilakukan KST yang dulu disebut KST tidak bisa ditolerir lagi. Negara juga harus segera berbuat atau bertindak. Agar korban jiwa di kalangan masyarakat Papua tidak lagi berjatuhan, negara harus bertindak tegas dan terukur.

Ketika negara bertindak tegas dan anggota KST menyerah, mereka harus dihadapkan ke proses hukum untuk mempertanggungjawabkan aksi kekerasan bersenjata yang mereka lakukan selama ini. Sebaliknya, jika tindakan tegas negara direspons dengan serangan bersenjata yang mematikan oleh KST, tidak salah juga jika prajurit TNI-Polri pun melancarkan serangan balasan atas nama bela negara dan melindungi segenap tumpah darah.

Papua merupakan bagian integral dari NKRI, sehingga keamanan di wilayah tersebut harus dijaga semaksimal mungkin, TNI-Polri mengemban tugas berat untuk menumpas KST, namun bagimanapun Papua haruslah dijaga.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Afrista Ramadhani )*

Corona varian delta AY.4.2 patut diwaspadai karena lebih ganas daripada biasanya. Meski belum masuk ke Indonesia tetapi kita patut mewaspadai varian baru Covid-19 tersebut dengan selalu taat Prokes.

Pandemi membuat semua orang makin waspada karena virus Covid-19 masih bergentayangan di Indonesia. Apalagi ia sudah bermutasi menjadi varian Beta, Gamma, Delta, dan seterusnya, sehingga kita harus terus disiplin dalam melakukan protokol kesehatan 10M. Jangan sampai gara-gara ceroboh dan malas pakai masker akhirnya kena Corona dan menderita selama 2 minggu.

Bahaya dari virus Covid-19 hasil mutasi lebih dahsyat karena ia menyerang imunitas tubuh lebih cepat. Corona varian Delta bahkan bisa menular ketika seseorang berpapasan dengan OTG, sehingga untuk mencegahnya kita semua wajib pakai masker ganda. Selembar masker disposable di dalam dan masker kain di luar, untuk memperkuat filtrasi udara jadi 90%.

Saat ini yang paling diwaspadai adalah Corona varian AY.4.2 alias Delta Plus, yang telah masuk ke Singapura. Meski belum ada laporan bahwa virus hasil mutasi ini telah masuk ke Indonesia, tetapi harus berjaga-jaga, jangan sampai malah tersebar tanpa diketahui.

Juru Bicara Vaksinasi Kementrian Kesehatan Dokter Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa pemerintah meningkatkan kewaspadaan, khususnya di pintu masuk Indonesia. Tujuannya agar jangan sampai Corona varian Delta plus bisa datang melalui wisatawan asing atau WNI yang habis bepergian dari luar negeri.

Dokter Siti Nadia melanjutkan, untuk mengamankan pintu masuk Indonesia, terutama di bandara, maka tiap turis harus menunjukkan bukti bahwa telah divaksin. Mereka juga wajib untuk melakukan karantina selama 5 hari di hotel yang telah ditunjuk, lalu dites swab sampai 3 kali. Diharap dengan tindakan ini maka bisa mencegah masuknya Corona varian Delta plus di Indonesia.

Pencegahan memang wajib dilakukan dan pengamanan di pintu masuk Indonesia makin ketat. Pasalnya, Corona varian delta plus sudah beredar di Singapura. Kita tidak boleh cuek, melainkan harus tetap waspada, agar tidak ada lagi mutasi virus yang masuk di negeri ini.
Sonny Harry B, ketua bidang perubahan perilaku Tim Satgas Penanganan Covid menyatakan bahwa jangan sampai Corona varian Delta plus masuk ke Indonesia.
Penyebabnya karena ia lebih cepat menular daripada virus Covid-19 yang belum bermutasi. Takutnya, ketika virus sudah menyebar, maka menurunkan efikasi vaksin. Kita juga berjaga-jaga, jangan sampai varian baru ini menyebabkan serangan Corona gelombang ketiga.

Ciri-ciri Corona varian Delta Plus, menurut dokter Wiku Adisasmito, adalah demam tinggi, ruam dan gatal di kulit, serta diare. Virus ini juga menular dan menyebar lebih cepat karena merupakan hasil mutasi. Sehingga jika hinggap di tubuh seseorang, apalagi jika ia belum divaksin, akan sangat berbahaya.

Untuk mencegah masuknya virus Covid-19 varian Delta plus dan serangan Corona gelombang ketiga maka kita semua wajib menaati protokol kesehatan dan vaksinasi. Kenakan masker ganda dan selalu tertib untuk mencuci tangan, jika perlu bawa botol berisi disinfektan, agar semuanya steril. Hindari makan di restoran atau warung untuk sementara, karena ada potensi untuk kontak dengan OTG, dan lebih baik makanan dibawa pulang.

Jangan sampai Corona varian Delta plus masuk ke Indonesia dan mengobrak-abrik semuanya, serta menurunkan efikasi vaksin. Kita wajib waspada dan tidak boleh kendor dalam menerapkan protokol kesehatan 10M. Selain itu, penjagaan di pintu masuk Indonesia juga makin diperketat, untuk mencegah masuknya virus hasil mutasi tersebut.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Vania Chairunisa )*

Masyarakat Indonesia mengapresiasi kinerja Satgas BLBI yang selama ini optimal mengejar aset para obligor. Ketegasan Satgas BLBI tersebut juga patut diacungi jempol karena berhasil mengamankan aset negara.

Hutang-piutang rasanya menjadi masalah semua orang, tak terkecuali pengusaha kelas kakap. Ketika mereka gagal membayar tentu resikonya agunan akan diambil alih sebagai penggantinya. Begitu juga dengan aset milik Tommy Soeharto. Tanah-tanahnya akan dieksekusi dan dijadikan aset negara, karena ia terbukti berutang hingga trilyunan rupiah.

Di era orde baru, bisnis milik Hutomo Manda Putra alias Tommy, anak bungsu mendiang mantan presiden Soeharto, amat moncer. Yang paling terkenal adalah PT Humpuss, dan ia sempat memproduksi mobil lokal yang diklaim 100% bikinan anak bangsa. Namun sayang sekali bisnis itu kurang berkembang, dan malah meninggalkan timbunan hutang.

Hutang Tommy Soeharto pada negara tercatat sebanyak 2,6 triliun rupiah. Uang sebanyak itu ia dapatkan dari sebuah bank BUMN, dan agunannya adalah tanah-tanah milik perusahaannya, PT TPN. Pinjaman ini belum dilunasi sehingga menjadi problema sampai sekarang, karena sudah lebih dari 10 tahun seakan-akan dibiarkan saja.

Saat uang sebanyak itu belum dikembalikan maka negara yang merugi karena bank BUMN merupakan milik negara. Oleh sebab itu, untuk menutupi hutang PT TPN, maka akan diadakan eksekusi terhadap tanah-tanah itu, yang dilakukan oleh Satgas BLBI sebagai pihak yang berwenang. Diperkirakan nilai lahan-lahan tersebut mencapai lebih dari 600 miliar.

Tanah-tanah milik PT TPN yang akan disita di antaranya ada di Desa Kalihurip, Cikampek Pusaka, dan Desa Kamojing, Kabupaten Karawang. Total luas tanahnya lebih dari 124 hektar. Penyitaan akan dilakukan dengan tegas, dan tentu ada bantuan dari aparat sebagai satgas pengamanan. Tujuannya agar eksekusi berlangsung tanpa kendala dan tidak ada gangguan dari preman bebayar.

Penyitaan aset dilakukan sesegera mungkin karena negara tentu tidak mau merugi, meski nilai tanahnya ditaksir belum 100% menutupi hutang tersebut. Jika lahan-lahan itu menjadi aset negara maka bisa dibuat banyak hal untuk pembangunan, misalnya gedung sekolah atau fasilitas lain untuk rakyat. Sehingga PT TPN seharusnya sadar diri dan menyerahkan asetnya tanpa harus adu urat syaraf dan perdebatan panjang.

Masyarakat mengapresiasi ketegasan Satgas BLBI yang akan menyita tanah milik PT TPN yang notabene milik Tommy Soeharto, putra sang mantan presiden di era orde baru. Walau statusnya adalah anak ex pejabat tinggi, tetapi ia tetaplah seorang warga negara Indonesia. Sehingga harus tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

Seharusnya memang tidak boleh ada perlakuan khusus atau perlindungan kepada anak pejabat, baik ketika sang bapak masih bekerja atau sudah purna tugas. Penyebabnya karena jika ada pengistimewaan, akan mengacaukan norma-norma sosial yang ada di Indonesia. Kita hidup di negara demokrasi sehingga tidak boleh ada praktik nakal seperti ini.

Penyitaan aset-aset bernilai miliaran rupiah ini memang harus dilakukan dengan cepat. Jangan sampai hal ini berulang dan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Penyebabnya karena sama saja menyuburkan kolusi dan nepotisme di Indonesia.

Pemerintah menunjukkan taringnya dengan menyita lahan-lahan milik PT TPN, tanpa perkecualian, walau tanah itu milik seorang Tommy Soeharto yang notabene pengusaha kelas kakap. Ia harus menyadari bahwa sebagai pengusaha seharusnya taat hukum, sehingga jika asetnya disita akan menghadapi dengan legowo.

Masyarakat mendukung penyitaan aset-aset milik Tommy karena ia memang terbukti gagal melunasi hutang pada sebuah Bank BUMN, sehingga merugikan negara secara finansial. Penyitaan akan dilakukan dengan segera oleh Satgas BLBI dan didampingi oleh aparat sebagai pelindung. Ketika ada penyitaan maka menunjukkan bahwa hukum di Indonesia berlaku dengan sangat adil.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan masyarakat mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Jadi konsisten untuk mengatakan bahwa publik mengapresiasi kinerja presiden dan menteri kesehatan dalam menangani Covid-19 pada waktu survei dilakukan di pertengahan September,” kata Burhanuddin Muhtadi dalam rilis temuan survei “Evaluasi Publik terhadap Penanganan Pandemi, Pelaksanaan Demokrasi dan Isu-isu Terkini”, Minggu (26/9/2021) yang lalu.

Diungkapkannya, kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi, khususnya dalam menangani Covid-19 terjadi peningkatan kepuasan dibandingkan survei yang digelar pada Juli 2021.

Dalam survei September 2021, masyarakat yang menyatakan sangat puas terhadap kinerja presiden ada sebanyak 4,8% dan cukup puas sebesar 57%. Jika ditotal, masyarakat yang menyatakan puas dan cukup puas ada sebanyak 61,8%. Sementara pada survei bulan Juli tercatat 61%.

“Mayoritas masyarakat yang puas atau sangat puas dengan kerja Presiden menangani wabah Covid-19, tidak berubah dalam dua bulan terakhir,” ujar Burhanuddin Muhtadi.

Kemudian, masyarakat yang menyatakan kurang puas ada 31,8% responden dan tidak puas sama sekali ada 2,9% responden. Sedangkan dalam survei pada Juli 2021, yang menyatakan kurang puas 30,1% dan tidak puas sama sekali 6,4 persen.

“Jadi yang kurang puas dan tidak puas di bulan September mengalami penurunan dibandingkan Juli. Jadi memang ada peningkatan kepuasan meskipun kecil dan penurunan tingkat ketidakpuasan terhadap kerja presiden dalam menangani Covid-19 di September,” terang Burhanuddin Muhtadi. Burhanuddin menduga peningkatan kepuasan publik tersebut dikarenakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menghasilkan dampak positif dari sisi kesehatan. (*)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen dan konsisten untuk mengurangi deforestasi meski telah mengakhiri kerja sama program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau REDD+ dengan Kerajaan Norwegia sejak 10 September 2021. Indonesia juga tetap mengedepankan pendekatan regulatif dalam mengatasi deforestasi dan degradasi hutan.

Dinamisator Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Muhammad Ichwan, menyampaikan, meski kerja sama REDD+ dengan Norwegia telah berakhir, Pemerintah Indonesia harus tetap konsisten menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan dengan berbagai upaya yang konkret serta terukur. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu memperpanjang kebijakan moratorium sawit yang akan berakhir pada 19 September.

Disisi lain, Seratus negara, yang mewakili 85% hutan dunia, memutuskan memberikan waktu sembilan tahun ke depan untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi. Komitmen ini dibuat dalam kerangka baru pada KTT perubahan iklim global pada hari Selasa (2/11/2021).

Brasil, Rusia, Kanada, Kolombia, dan Indonesia akan negara yang berkomitmen untuk menghentikan dan membalikkan hilangnya hutan dan degradasi lahan pada tahun 2030 dalam hCOP26 di Glasgow, Skotlandia.

Dimasukkannya Brasil, rumah bagi hutan hujan tropis terbesar di dunia, sangat penting untuk inisiatif ini dan komitmen Brasil datang di tengah perubahan haluan dalam ambisi negara untuk mengurangi emisi dan mengatasi deforestasi.

Di seluruh dunia secara keseluruhan, area hutan seukuran 27 lapangan sepak bola hilang setiap menit, menurut data dari pemerintah Inggris. Janji internasional ini nantinya akan didukung oleh dana US$19,2 miliar. Sebanyak US$7,2 miliar akan berasal dari perusahaan dan filantropi. Dana ini akan digunakan untuk mendorong produksi kedelai dan ternak bebas deforestasi di Amerika Selatan, dan untuk meningkatkan investasi dalam penanaman pohon dan solusi berbasis alam lainnya.

Sementara itu, 30 lembaga keuangan termasuk Aviva Plc, Schroders dan Axa, juga akan berkomitmen untuk menghilangkan investasi dalam kegiatan yang terkait dengan deforestasi. Para investor, yang mewakili US$8,7 triliun dalam aset yang dikelola, juga berjanji untuk berhenti berinvestasi dalam kegiatan yang terkait dengan deforestasi pada tahun 2025. Kemudian, lima negara, termasuk Inggris dan Amerika Serikat, dan sekelompok badan amal global pada hari ini juga berjanji untuk menyediakan US$1,7 miliar untuk mendukung konservasi hutan masyarakat adat dan untuk memperkuat hak atas tanah mereka. (*)

Oleh : Robert Patiray

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan gerombolan keji yang sering melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengganggu kondusifitas di Papua. Mereka patut ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Apa yang Anda ingat tentang Papua? Kawasan paling timur di Indonesia ini seharusnya diingat karena keelokan alamnya, atau Puncak Jayawijaya yang bersalju. Namun alangkah sayangnya ketika ada yang mengingat Papua karena identik dengan pemberontak alias KST, karena mereka memang sering membuat kerusuhan di Bumi Cendrawasih.

KST lagi-lagi membuat kerusuhan di Kabupaten Intan Jaya, Papua dan melakukan kontak senjata, tanggal 26 oktober 2021. Pada peristiwa itu Serka Asep, anggota Satgas Mandala tertembak. Beruntung sang prajurit masih sadar dan selamat, walau mengalami luka tembak di tangan kiri yang tembus ke perut, dan ia langsung dievakuasi ke RS terdekat.

Kolonel Arm Reza Nur Patria, Kapendam XVII/Cedrawasih menyatakan bahwa pukul 13.50 WIT, prajurit TNI melakukan patroli di Distrik Sugapa, Papua. Mereka melihat ada anggota KST lalu teradi kontak senjata dan berakhir dengan 1 korban luka-luka, yakni Serka Asep. Satgas lalu siaga dan melakukan pegejaran terhadap anggota KST.

Penembakan yang dilakukan oleh KST tentu dikutuk oleh masyarakat, karena mereka telah lancang. Bagaimana bisa TNI yang menjadi sahabat rakyat malah diserang dengan brutal? KST sudah lepas kontrol dan bagai hilang akal karena menembak seenaknya sendiri.

Aksi KST jelas mengganggu kondusivitas karena masyarakat bisa takut untuk beraktivitas di luar, terutama mereka yang bermukim di sekitar Sugapa. Mereka khawatir KST akan datang lagi untuk membalas dendam dan malah menyerang masyarakat. Namun aslinya mereka tidak usah takut karena prajurit TNI tentu meningkatkan penjagaan di Sugapa, sampai keadaan benar-benar tenang.

Sementara itu, warga Papua di daerah lain juga waswas dan khawatir bahwa KST akan menyerang daerahnya, misalnya di Yahukimo yang juga pernah panas akibat kerusuhan. Sudah diteror corona, masyarakat juga takut akan KST, sehingga menjadi tidak nyaman.

Apalagi bagi masyarakat pendatang di Papua, mereka yang paling takut akan teror KST, karena selama ini khawatir ada diskriminasi berdasarkan ras dan suku. KST merasa pendatang hanya bisa merusuh, padahal para pendatang datang untuk ikut memajukan Papua. Penyebabnya karena Papua adalah bagian dari Indonesia yang tentu wajib untuk dimodernisasi.

KST juga terbukti melanggar HAM karena sudah berkali-kali melakukan penyerangan, mulai dari penembakan jarak dekat dan jauh (dengan sniper), pembakaran, dll. Ketika mereka dengan sengaja menyerang maka sama saja melanggar hak asasi. Apalagi yang jadi korban bukan hanya aparat tetapi juga warga sipil, yang berarti tidak punya senjata untuk membela diri.

Salah besar jika ada yang menuduh aparat melakukan pelanggaran HAM ketika terjadi penangkapan terhadap anggota KST, karena sebenarnya KST yang bersalah. Bagaimana bisa ada pihak yang nyinyir dan menganggap KST sebagai korban? Sudah jelas mereka menyerang dan melakukan pembunuhan, jadi tidak usah playing victim.

Oleh karena itu penangkapan terhadap anggota-anggota KST dilakukan makin intensif oleh Satgas Nemangkawi. Mereka dengan tekun melakukan penyisiran hingga ke pelosok Papua, untuk menemukan markas-markas KST. Penyebabnya karena markas KST ada banyak dan masih tersembunyi.

Penyerangan yang dilakukan oleh KST adalah pelanggaran HAM kelas berat, karena mereka dengan sengaja menembak warga sipil. Mereka jelas melanggar hak asasi dan melakukan kasus kriminal kelas berat. Selain itu, KST juga merusak kondusifitas, sehingga wajib dibasmi.

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang

Jakarta — Meski masih di kisaran 1000-an kasus pada bulan Oktober 2021 namun, angka kasus harian Covid-19 akhir-akhir ini patut diwaspadai bisa terus mengalami peningkatan. Jika kita mulai lalai dalam penerapan protokol kesehatan, mungkin saja gelombang ketiga pandemi Covid-19 bisa terjadi. Kewaspadaan akan gelombang ketiga Covid-19 diwanti-wanti oleh Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Menurutnya, beberapa negara telah mengalami lonjakan kasus ketiga Covid-19.

Kecurigaan akan datangnya gelombang ketiga Covid-19 bukan tak mendasar. Pemerintah merasa perlu berhati-hati, berkaca dari pola lonjakan kasus yang terjadi di dunia dan Indonesia di masa-masa sebelumnya. Puncak pertama kasus harian Covid-19 terjadi bersamaan dengan puncak pertama di dunia dan sejumlah negara lainnya, yaitu pada Desember 2020 dan Januari 2021. Masa itu merupakan periode Natal dan Tahun Baru. “Namun, ketika dunia yang didominasi kasus dari India melonjak pada April 2021, Indonesia justru sedang berada di angka kasus yang sangat rendah,” ujar Wiku dalam konferensi pers dikutip laman Covid19.go.id.

Sementara pada Juli saat negara lain sedang mengalami penurunan kasus, Indonesia justru mengalami lonjakan kasus kedua. Memasuki bulan Agustus, kasus di Indonesia pun mengalami penurunan. Namun, dunia justru mulai memasuki lonjakan kasus ketiga berbarengan dengan sejumlah negara lainnya seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia.

Dengan pola yang demikian, maka tak menutup kemungkinan lonjakan kasus harian ketiga bisa saja terjadi. Ini yang dinilai Wiku perlu kehati-hatian bagi masyarakat Indonesia. “Adanya lonjakan kasus ketiga ini menjadi perhatian bagi Indonesia untuk tetap berhati-hati menyikapi penurunan kasus yang terjadi terutama dalam hal pembukaan aktivitas masyarakat,” ujar Wiku.

Kondisi COVID-19 di Indonesia yang saat ini membaik, kata Wiku, tercapai berkat dukungan seluruh lapisan masyarakat, peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pengendalian, serta kerjasama berbagai sektor, kementerian, dan lembaga. “Oleh karena itu, dalam periode pembukaan bertahap ini, prestasi tersebut harus dipertahankan. Dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan dalam setiap kegiatan, pengujian ekstensif, dan kesediaan untuk divaksinasi, produktivitas masyarakat dapat terus dilakukan dengan aman,” tegas Wiku.

Munculnya gelombang ketiga pandemi Covid-19 juga disebut Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban, masih mungkin terjadi. Meski masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli, tapi Zubairi mengemukakan sejumlah perkiraan situasi yang memicu gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia.

“Apakah gelombang ketiga itu mungkin terjadi? Tentu kita berharap jangan sampai terjadi. Namun kenyataannya dari data sekarang ini kondisi itu amat mungkin terjadi,” kata Zubairi Djoerban dalam postingan kanal YouTube pribadinya bertajuk ‘Harap-Harap Cemas Gelombang Ketiga’. Zubairi mengatakan situasi sejumlah negara tetangga Indonesia saat ini sedang menunjukkan tren peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Dia mencontohkan Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina.

Negara-negara itu, kata dia memiliki kasus yang meningkat dan melebihi kasus harian Indonesia. Meski kondisi COVID-19 di Indonesia sedang membaik, tapi Zubairi tetap mengingatkan pandemi di Tanah Air kerap dipengaruhi oleh kondisi negara terdekat.

Zubairi mengatakan potensi lain kemunculan gelombang ketiga di Indonesia bisa dipicu varian baru SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, pelaksanaan sekolah tatap muka, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua. “Kita sudah mulai buka sekolah tatap muka dan ternyata menyebabkan beberapa klaster. Kemudian kita tahu PON Papua walaupun sebagian besar yang terinfeksi itu sembuh,” katanya.

Zubairi juga mengingatkan, dibukanya kembali kawasan pariwisata juga dapat meningkatkan potensi gelombang ketiga di Indonesia. Membludaknya kawasan pariwisata bisa menjadi tempat penularan Covid-19.

Cepat atau lambatnya kedatangan gelombang ketiga ini, kata dia, bergantung kepada tiga hal. Pertama adalah ketaatan perilaku masyarakat akan protokol kesehatan. Kedua adalah penentuan kebijakan yang tak terburu-buru dan memerlukan pertimbangan yang matang dalam melonggarkan aturan. Dan ketiga adalah perilaku virusnya itu sendiri. “Virusnya itu cepat, hampir selalu mutasi terus. Dan muncul satu-dua mutasi yang mungkin berbahaya di kemudian hari,” jelas dia. (*)