Reuni 212 Bernuansa Politis

Oleh : Aulia Hawa )

Berdasarkan pengalaman, Reuni 212 diyakini akan menjadi ajang kumpul-kumpul bernuansa politis. Masyarakat pun tegas menolak aksi tersebut karena tidak relevan dan memicu gelombang ketiga Covid-19.

Meski telah berkali-kali disuarakan bahwa reuni 212 bukanlah ajang politik, namun reuni 212 tahun 2018 lalu justru menunjukkan bahwa salah satu pihak dari Front Pembela Islam (FPI) menyerukan kepada seluruh aksi masa untuk tidak memilih calon presiden yang didukung oleh partai penista agama. Awit Mashuri selaku Ketua Organizing Commite Reuni 212 mengatakan acara tersebut tidak ada unsur politik, melainkan sarana untuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebelumnya Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan bahwa semestinya gerakan 212 dijaga substansinya, sehingga reuni 212 sudah seharusnya diisi dengan kegiatan ibadah dan jauh dari politik praktis. Pada Reuni 212 tahun 2018 lalu, orasi terkait 2019 ganti presiden terus bergelora, alih-alih menjaga ukhuwah, tetapi kesan politis justru merusak marwah dari gerakan tersebut.

Acara tersebut diperparah dengan orasi Bahar bin Smith yang akhirnya masuk ke dalam penjara karena berkata-kata kasar dengan menyebut Jokowi Banci. Perlu kita ketahui bahwa Protes yang dilancarkan pada tahun 2016 lalu tidak hanya menyebabkan jatuhnya sosok minoritas populer dalam politik Indonesia tetapi juga menghasilkan perselisihan sektarian baru di seluruh negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini.

Ormas FPI juga tercatat memiliki andil dalam mempelopori gerakan melawan Ahok. Hingga akhirnya Ahok berhasil masuk ke dalam penjara. Sejak saat itu, kasus-kasus intoleransi agama di Indonesia yang dicatat oleh Setara Institute telah meningkat, mencapai 270 kasus pada tahun lalu, naik dari 177 kasus pada tahun 2014.

Peneliti senior LSI Burhanudin Muhtadi, mengatakan bahwa salah satu penyebab kemunduran demokrasi di Indonesia adalah kebebasan sipil. Salah satu ukurannya yakni apapun latar belakang agama, sosial dan etnik, setiap orang sedianya mendapat peluang yang sama un tuk menjadi pejabat publik atau menjalankan hak beribadah, berkeyakinan dan berekspresi.

Burhanudin mengatakan, survei mengenai intoleransi yang melibatkan responden Muslim dan non-muslim. Ada enam pertanyaan diajukan, empat terkait intoleransi politik dan dua lainnya mengenai intoleransi religius kultural.

Pertanyaan tersebut diantaranya adalah, apakah anda keberatan atau tidak keberatan jika non-muslim menjadi presiden, wakil presiden, gubernur, walikota atau bupati. Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada responden non-muslim. Pertanyaan terkait intoleransi religius sosial misalnya soal izin mendirikan rumah ibadah bagi Muslim atau non-muslim, perayaan keagamaan di sekitar tempat tinggal anda.

Hasil yang didapatkan adalah. Mayoritas warga muslim 54% tidak merasa keberatan apabila non-muslim mengadakan acara keagamaan di daerah sekitarnya. Tetapi sebagian besar warga muslim 52 persen merasa keberatan kalau orang non-muslim membangun rumah ibadah di sekitar tempat tinggalnya.

Burhanudin juga menambahkan sebanyak 52 persen warga Muslim juga keberatan apabila orang non-muslim menjadi walikota, bupati atau gubernur. Sebanyak 55 persen warga Muslim juga keberatan jika orang non-muslim menjadi wakil presiden. Penolakan ternyata makin besar ketika jabatan yang ditanyakan adalah presiden, dimana 59 persen warga muslim keberatan jika non-muslim menjadi presiden.

Cendekiawan Muslim Alwi Shihab mengatakan sejumlah elite politik dalam gerakan reuni 212 saat itu berusaha menggerakkan masyarakat ekonomi kelas menengah dan bawah untuk menggulingkan pemerintah dengan cara-cara serupa yang digunakan organisasi seperti Hizbut Tahrir di Suriah.

Salah satu strategi yang digunakan adalah, menggaet para pemimpin agama, termasuk para habib, untuk meyakinkan masyarakat bahwa gerakan tersebut berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.

Pemerintah memang membutuhkan kritikan sebagai penyeimbang, namun bukan berarti gerakan yang rencananya akan melibatkan jutaan umat muslim tersebut digunakan sebagai alat untuk mengumpat dan mengatakan sumpah serapah terhadap pemerintah, hal tersebut tentu tidak berfaedah sama sekali.

Tentu patut disayangkan apabila acara reuni 212 dikotori oleh kampanye demi kepentingan politik tertentu. Memang tidak mengherankan jika acara tahunan tersebut ada sangkut pautnya dengan agenda politik, di mana saat itu beberapa panitia reuni 212 merupakan orang yang berada pada tim sukses capres-cawapres kala itu.

Acara Reuni 212 sebaiknya dibatalkan saja karena masih di masa pandemi yang berpotensi membuat klaster baru Covid-19 dan diduga dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan politik dan kelompok.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Tinggalkan Balasan