Oleh : Ferdiansyah )*

Pemerintah optimal dalam menyelenggarakan even bergengsi World Superbike di Nusa Tenggara Barat. Persiapan tersebut tidak saja meliputi perbaikan infrastruktur namun juga optimalisasi vaksinasi guna mencegah kluster baru Covid-19.

Indonesia akan menggelar ajang bergengsi yakni World Superbike di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB). Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G. Plate memastikan, bahwa Wolr Superbike akan memacu pemulihan sektor pariwisata di NTB.

Hal ini tentu menjadi bukti pada dunia bahwa Indonesia bisa menggelar ajang prestisius sekelas MotoGP. Tentunya dengan tetap menjaga penerapan protokol kesehatan dengan baik. Lebih lanjut, dirinya juga memaparkan, berbagai pembangunan infrastruktur seperti lokasi sirkuit, pelabuhan, fasilitas bandara, terminal, pelabuhan, serta tempat wisata siap menerima kunjungan wisatawan dengan mengedepankan standar CHSE (Bersih, Sehat, Aman dan Kelestarian lingkungan).

Johny berujar, Infrastruktur sirkuit juga sudah siap 100 % dan saat ini tengah fokus pada penyelesaian fasilitas pendukung sirkuit, seperti pit building, Paddock, fasilitas kesehatan dan race control building. Pembangunan fasilitas pendukung ditargetkan akan selesai pada akhir Oktober 2021.

Tidak hanya pembangunan secara fisik, Dirinya juga menyebutkan bahwa pemerintah juga mengedepankan unsur estetika. Di mana pagelaran tersebut akan memberikan suguhan pemandangan alam perbukitan dan panorama laut biru yang akan menjadi daya tarik bagi peserta dan pengunjung. Sirkuit internasional yang representatif untuk ajang internasional ini akan mendorong Indonesia di mata dunia.

Menkominfo juga menekankan, berbagai strategi di sektor pariwisata pun telah dan terus digencarkan untuk mencegah potensi penularan Covid-19. Hal tersebut dilakukan, di antaranya dengan mempercepat vaksinasi dan pembentukan Satgas Covid-19 di setiap area.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI per 17 Oktober 2021, cakupan vaksinasi di NTB khususnya Kab. Lombok Tengah yang menjadi tuan rumah World Superbike telah mencapai 66,77 persen untuk dosis pertama dan 14,71 persen untuk dosis kedua. Artinya, tak lama lagi target menuju 70 persen atau kekebalan kelompok dapat tercapai.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan beragam pelatihan kepada para pelaku usaha pariwisata di Mandalika dan sekitarnya. Hal ini tentu menunjukkan bahwa pemerintah peduli terhadap kesiapan NTB dalam menjadi tuan rumah ajang bergengsi tingkat dunia tersebut. Hal ini juga diiringi dengan pengawalan dan bimbingan kurasi terhadap produk ekonomi kreatif (ekraf) yang dapat mendukung pelaksanaan World Superbike.

Hal tak jauh berbeda juga disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia khususnya provinsi NTB. Terlebih, kawasan Mandalika merupakan salah satu dari lima destinasi super prioritas di Indonesia.

Sandiaga juga berharap agar ekonomi lokal atau setempat dapat memperoleh limpahan peningkatan omzet dan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat terutama di sekitar Mandalika. Karena itu diharapkan perhelatan internasional tersebut dapat menjadi momentum promosi parekraf Indonesia, terutama wilayah NTB. Sekaligus juga menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia, mengingat penerbangan internasional telah dibuka.

Sementara itu, perlengkapan logistik kebutuhan ajang World Superbike (WSBK) yang akan berlangsung pada tanggal 19-21 November di Sirkuit Pertamina Mandalika Internasional, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, telah tiba di Bandara Internasional Lombok.

Arif Hariyanto selaku Humas PT Angasa Pura I Bandara Internasional Lombok mengatakan, logistik Wordl Superbike telah datang pada tengah malam tadi. Dirinya mengatakan, logistik dan kru WSBK dibawa menggunakan pesawat kargo Boeing 777 dari Doga dan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Selasa 9 November 2021 pukul 12.30 WITA.

Untuk mendukung pergelaran WSBK tersebut, katanya, sejumlah fasilitas di Bandara Lombok telah dikembangkan salah satunya fasilitas kargo dengan membangun pelataran parkir truk kargo berkapasitas 40 truk. Selain itu pembangunan jalan akses khusus kargo sepanjang 1,5 kilo meter telah tuntas dan siap digunakan.

Dari segi keamanan, Polres Lombok Tengah telah menempatkan anggotanya di Bandara Lombok untuk mengawal dan mengamankan kedatangan logistik WSBK tersebut. Pihak kepolisian juga telah melakukan simulasi sistem pengamanan kedatangan para wisatawan atau penonton WSBK bersama aparat gabungan di Bandara Lombok.

Ajang penting ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memfasilitasi event bergengsi, apalagi pemerintah telah secara optimal mempersiapkan segala hal, mulai dari logistik, transportasi, hingga keamanan demi suksesnya pergelaran World Superbike di NTB.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abdul Razak )*

Reuni 212 akan diadakan lagi tetapi langsung ditolak oleh masyarakat. Mereka tentu menentang karena acara ini tidak ada gunanya. Selain itu, saat ini masih pandemi, sehingga reuni yang mengundang banyak orangakan melanggar protokol kesehatan.

Tidak ada habisnya Persaudaraan Alumni (PA) 212 membuat sensasi. Setelah dibuat tahun 2016, ada saja pemberitaan mengenai mereka, dan mayoritas bernada negatif. Penyebabnya karena mereka terlalu sering menghujat pihak lain dan melontarkan kritik, tetapi nol dalam praktik alias hanya bicara berbusa-busa. Padahal di era sekarang yang dibutuhkan adalah langkah nyata,bukan hanya perkataan yang kontroversial.

Masyarakat tidak memberikan simpati sama sekali pada rencana Reuni 212, karena mereka sudah mengendus aroma politik di dalamnya. Memang Pilpres masih 3 tahun lagi tetapi kegiatan ini mencurigakan. Katanya hanya reuni, mengapa malah ada tendensi untuk memojokkan pemerintah dan menaikkan nama seseorang dalam Pilpres mendatang?

Menurut sejarah, gerakan 212 dimulai tanggal 4 November dan diteruskan tanggal 2 Desember 2016. Saat itu massa berkumpul di monas, demi rencana politik busuk. Sehingga ketika ada Reuni (dan memang tiap tahun ada reuni) selalu dikaitkan dengan politisasi dan provokasi aktivitas masyarakat. Meski PA 212 tidak mengakuinya.

Masyarakat tidak suka akan Reuni 212 karena mereka menghujat pemerintah, dan warga sipil ikut terluka karena nama Presiden Jokowi dibawa-bawa. Memang Indonesia adalah negara demokrasi, tetapi tidak boleh sampai menyerang sang pemimpin secara verbal, dan disamarkan dalam acara reuni.

Pemerintah sudah berusaha keras untuk memulihkan Indonesia, terutama dalam mengatasi dampak pandemi. Akan tetapi, PA 212 malah selalu menyalahkan pemerintah. Padahal mereka tidak memberi kontribusi secaar nyata, tetapi hanya bisa menghujat dan menghujat. Oleh karena itu masyarakat antipati terhadap rencana reuni ini.

Oleh karena itu Reuni 212 malah mendapat cibiran karena dianggap tidak ada gunanya. Buat apa mengumpulkan massa lalu makan bersama, dengan alasan menyampaikan aspirasi? Lagipula, reuni ini tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Pertama, pengelola monumen nasional (Monas) mengeluarkan statement bahwa monas masih ditutup karena masa pandemi covid. Sehingga jika lokasi ditutup maka buat apa meneruskan rencana reuni? Malah bisa jadi reuni akan dibatalkan seperti pada tahun 2020 lalu.

Pemerintah DKI Jakarta melalui wakil gubernur Riza Patria juga tidak menyetujui Reuni 212. Alasannya karena masih masa pandemi, sehingga berbahaya dan bisa membuat kluster corona baru. Jangan sampai Jakarta yang level PPKM-nya turun jadi level 1naik jadi level 3, bahkan 4, gara-gara reuni 212.

Reuni 212 juga ditentang keras oleh para epidemiolog, karena ada pengumpulan massa dan resiko penularan corona. Penyebabnya karena ada potensi pelanggaran protokol kesehatan. Poin dalam prokes yang dilanggar, yang pertama, adalah penggunaan masker. Ketika berkumpul mereka pasti akan melepas masker, agar dikenali oleh teman yang lain.

Padahal melepas masker amat berbahaya karena bisa menyebabkan masuknya droplet yang mengandung virus Covid-19. Apalagi di Indonesia sudah ada corona varian Delta yang bisa menular hanya dengan berpapasan dengan OTG. Apakah para peserta reuni tidak takut jika mayoritas temannya berstatus OTG?

Selain itu, potensi pelanggaran Prokes lain adalah terbentuknya kerumunan dan tidak adanya jaga jarak. Acara reuni selalu tumplek-blek oleh massa. Sehingga jelas melanggar protokol kesehatan. Jangan amrah jika akhirnya dibubarkan oleh aparat dan tim satgas penanganan covid.

Batalkan saja rencana reuni 212 di Monas, karena tidak mendapat dukungan sama sekali dari masyarakat. Mereka antipati karena PA 212 bernafaskan politik dan selalu menghujat pemerintah. Selain itu dalam acara reuni juga ada banyak pelanggaran Prokes.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Pemerintah melonggarkan aturan perjalanan udara di Jawa-Bali. Jika sebelumnya penumpang pesawat wilayah Jawa-Bali wajib melakukan pemeriksaan PCR, kini mereka bisa kembali menggunakan tes antigen saja.

“Untuk perjalanan akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR tetapi cukup menggunakan tes antigen,” papar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy beberapa waktu yang lalu. “Sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa non Bali.”

Menurut Muhadjir, perubahan kebijakan ini sesuai dengan usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sebagai informasi, aturan wajib tes RT-PCR untuk penumpang pesawat ini sebelumnya telah berlaku efektif mulai 24 Oktober 2021 lalu.

Pada 27 Oktober, pemerintah pun mengumumkan penurunan batas tertinggi harga tes swab PCR COVID-19. Yaitu Rp 275 ribu untuk wilayah Jawa-Bali dan Rp 300 ribu untuk wilayah luar Jawa-Bali.

Harga tersebut menurun jika dibandingkan dengan harga pada bulan Agustus, kala Kementerian Kesehatan menetapkan batas tertinggi tes PCR di Jawa dan Bali Rp 495 ribu, sedangkan di luar kedua wilayah Rp 525 ribu.

Di sisi lain, Muhadjir juga mengungkapkan bahwa penurunan COVID-19 di Indonesia saat ini sudah bagus. Namun masyarakat dimintanya untuk terus waspada.

“Periode Nataru (Natal dan Tahun Baru) akan diantisipasi oleh seluruh Kementerian dan Lembaga terkait dengan meng-update aturan-aturan yang diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19 dan penyebarannya,” papar Muhadjir. “Dimana aturan tersebut adalah mengenai pergerakan orang, lokasi wisata, pertokoan, tempat peribadatan, dan lain-lainnya.”

Adapun langkah tersebut juga akan diperkuat oleh program vaksinasi COVID-19 dan protokol kesehatan. Menurut Muhadjir, target vaksinasi Desember 2021 adalah 291,6 juta, dimana 80,9 persen untuk dosis pertama dan 59,1 persen untuk dosis kedua. (*)

JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud Md., menyampaikan alasan Presiden Joko Widodo akrab disapa Jokowi memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa, sebagai calon Panglima TNI.

Bahkan, Mahfud menyebut pilihan Presiden Jokowi itu tepat, mantap, dan tidak terpengaruh opini pihak lain. “Pilihan Presiden sudah tepat dan mantap sesuai hak prerogatifnya. Beliau tidak diombang-ambingkan opini yang tidak relevan. Pertimbangan Presiden memilih Pak Andika tentu didasarkan pada tantangan dan kebutuhan aktual yang komprehensif sekarang ini,” kata Mahfud beberapa waktu yang lalu.

Mahfud juga menyampaikan pendapatnya sendiri terhadap Andika. Mahfud menyebut Andika sosok berkualitas, baik dari sudut kompetensi maupun profesionalitas. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga melihat jejak karier menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A. M. Hendropriyono tersebut. “Jika jabatan sudah sampai Kepala Staf Angkatan, baik Darat maupun Laut dan Udara, pastilah merupakan orang yang terbaik dari matranya,” tutur dia.

Dia juga mengutarakan kesan saat menjadi mitra Andika. Mahfud merasakan kecocokan. Mahfud menyampaikan pesan kepada Andika agar melanjutkan tugas Panglima TNI sebelumnya, yakni Marsekal Hadi Tjahjanto. “Pak Andika itu tegas tapi penuh senyum dan selalu correct, sama dengan Pak Hadi Tjahjanto. Keduanya tentara yang profesional, humanis, dan kental dengan kultur Indonesia,” ungkapnya.

Selanjutnya, “Pertimbangan Presiden memilih Pak Andika tentu didasarkan pada tantangan dan kebutuhan aktual yang komprehensif sekarang ini. Pilihan Presiden sudah tepat dan mantap sesuai dengan hak prerogatifnya, beliau tidak diombang-ambingkan oleh opini yang tidak relevan,” kata Mahfud. (*)

Jakarta – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua makin intens melakukan aksi kekerasan dengan menyerang warga sipil maupun petugas keamanan yang terus menimbulkan korban jiwa. Kejadian terbaru KKB menyerang rombongan tim peninjau pemulihan Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, dan menewaskan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Nugraha Karya.

Dari rentetan kejadian penyerangan yang dilakukan KKB, dukungan untuk melakukan penumpasan KKB pun terus berdatangan. Termasuk dari DPR yang menganggap aksi-aksi yang dilakukan KKB sudah di luar batas kemanusiaan dan harus segera dilakukan pengejaran secara masif.

“TNI-Polri harus melakukan pengejaran, khususnya ke ex desertir. Penembakan ini terlihat memang Kabinda sudah di-marking. Yang punya pengetahuan dan skill ini paling tidak punya kemampuan menembak di atas rata-rata,” kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, beberapa yang lalu.

Menurut Bobby, dalam upaya penumpasan KKB, TNI-Polri selama ini sangat berhati-hati. Termasuk dalam upaya melakukan operasi keamanan dan ketertiban di Papua. Karena itu tidak heran hampir tidak ada isu HAM yang menerpa dua institusi tersebut belakangan ini.

Ia menilai, instruksi Presiden Joko Widodo kepada TNI- Polri untuk menindak tegas KKB, bisa diartikan perintah untuk penambahan personel dan operasi keamanan. DPR pun mendukung penuh sikap presiden, termasuk jika dilakukan operasi penumpasan KKB.

Selain tindakan tegas terhadap KKB di Papua, Bobby menilai perlu evaluasi patroli dan operasi pengejaran. Dengan demikian maka diyakini akan mempersempit ruang gerak KKB.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Hillary Brigita Lasut menilai, KKB di Papua sudah merupakan aksi kelompok separatis teroris (KST). Dirinya melihat tindakan yang dilakukan KST sudah semakin mengancam keselamatan hidup warga Papua.

Hillary berpendapat, insiden yang mengakibatkan gugurnya Kepala BIN Papua merupakan bentuk nyata pengorbanan BIN dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Kondisi ini juga menjadi simbol pengabdian BIN dalam menjalankan undang-undang, yaitu sebagai lini terdepan dalam sistem keamanan nasional. (*)

Jakarta – MENTERI Pertahanan RI Prabowo Subianto memberi kesaksian bahwa selama berkerja bersama Presiden Jokowi di dalam Kabinet Indonesia Maju, orang nomor satu di Indonesia itu selalu memikirkan rakyat dan kepentingan nasional. “Setelah masuk kabinet, melihat bagaimana beliau bekerja dan saya yakin niat Beliau baik. Beliau nasionalis, Beliau memikirkan rakyat,” ungkap Prabowo

“Saya saksi, Beliau selalu memikirkan rakyat. Bahwa banyak lobi untuk mendapatkan dukungan Presiden, itu kita harus bekerja. Saya prinsip, ke pimpinan saya harus laporkan apa adanya,” tegasnya. Meski diakui Prabowo, Presiden Jokowi juga memiliki beban karena kehadiran orang-orang di sekeliling dia. “Bahwa pemimpin kadang-kadang ada beban, ada lingkaran yang maksudnya melindungi tapi kadang budaya orang Indonesia, takut memberikan laporan sebenarnya,” lanjut Prabowo sambil menambahkan bahwa kadang-kadang ada orang di lingkaran Presiden yang suka menggiring pemimpin untuk mengambil keputusan.

Hal yang sam juga disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan pemimpin yang tegas dan dekat dengan rakyat. Ini disampaikan Erick bersamaan dengan ulang tahun Presiden Jokowi yang ke-59 setahun yang lalu. “Selamat ulang tahun ke 59 Bapak Presiden Joko Widodo @jokowi. Sosok yang saya kenal tegas, pekerja keras, dan selalu dekat dengan rakyatnya,” kata Erick dalam akun resmi Instragram @erickthohir,. Erick berharap Presiden Jokowi terus diberikan kekuatan dan kesehatan dalam memimpin dan membangun Indonesia.

Dalam kesempatan terpisah, Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Joko Widodo terus berkomitmen bekerja melayani rakyat tanpa pamrih dan demokratis. Fadjroel mengatakan tempaan sebagai rakyat kecil, mendorong Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembangunan demi rakyat Indonesia.

Fadjroel menambahkan sejak kekuasaan diorganisasi dari masa ke masa, harapan paling kuat adalah kehadiran pemimpin yang menyatu dengan rakyat. Pemimpin yang bersedia duduk setara dan memperjuangkan nasib rakyat. Menurutnya, sejarah dunia memperlihatkan kenyataan bahwa pemimpin yang bisa menyatu dengan rakyatnya adalah hasil dari tempaan hidup di lingkungan rakyat itu sendiri. Tempaan yang menghasilkan perasaan empati pada kesulitan sesama manusia. (*)