Jakarta – Juru Bicara Presiden Fadroel Rachman mengatakan, dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, sudah banyak capaian yang telah ditorehkan. Misalnya penyederhanaan regulasi, salah satunya diterbitkannya Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan pada 2 November 2020.

Menurut Fadjroel, cara kerja baru bangsa Indonesia juga diperkuat oleh organisasi kepemerintahan yang maju yaitu birokrasi yang tidak rumit, tidak koruptif, dan terintegrasi secara digital. “Maka, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai upaya membentuk organisasi kepemerintahan maju. Cara kerja baru yang ditopang penyederhanaan regulasi dan birokrasi adalah landasan penting implementasi kebijakan di semua bidang,” ujar Fadroel dalam keterangannya, Jumat (22/10).

Fadjroel menuturkan, selama dua tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi juga menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM.

Seperti kebijakan penanganan pandemi difokuskan pada penyelamatan kesehatan dan daya tahan sosial ekonomi rakyat secara simultan. Ini dapat dilihat dari kebijakan Presiden Jokowi membentuk Satgas Covid-10 dan Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

“Penanganan kesehatan dalam masa pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, yaitu membangun sistem RS rujukan pasien Covid-19 nasional, sistem 3T (test, tracing, treatment), penjaminan ketersediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi masif protokol kesehatan,” katanya.

Sementara penangan sosial ekonomi diwujudkan dalam bentuk insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM, bantuan sosial dengan berbagai skema, dan kartu prakerja. Selain itu, kebijakan perlindungan terhadap WNI terdampak pandemi yang ada di luar negeri juga dijalankan secara simultan, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari beberapa negara.

Sebagai upaya perlindungan dan keselamatan sosial ekonomi rakyat, Presiden Jokowi telah melakukan diplomasi internasional terkait pengadaan vaksin sejak pertengahan tahun 2020. “Alhamdulillah, kerja keras ini menghasilkan pengadaan vaksin baik produk jadi dan bahan mentah sehingga Indonesia menjadi negara dengan vaksinasi tertinggi nomor 6 (enam) di dunia,” ungkapnya.

Upaya pengembangan vaksin produk dalam negeri Vaksin Merah Putih oleh lembaga penelitian dan universitas-universitas terus didorong. Sehingga diharapkan Indonesia mandiri dalam produksi vaksin Covid-19 pada tahun 2022.

Fadjroel menuturkan, penanganan pandemi Covid-19 Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada September 2021. Hal ini dilihat dari keberhasilan memutus mata rantai persebaran virus korona, vaksinasi, dan perekonomian.

“Ekonomi Indonesia pada Triwulan kedua 2021 mencapai pertumbuhan 7,07 persen setelah pada awal pandemi 2020 terkontraksi sampai -5,32 persen. Pada level sosial ekonomi mikro daya beli, geliat UMKM, dan ketahanan sosial masyarakat tetap terjaga,” tuturnya.

Fadjroel menambahkan, selama dua tahun ini Presiden Jokowi melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan tol, jembatan, bendungan, dan lain-lain agar tercipta keterhubungan antar daerah. “Sedangkan pembangunan SDM diwujudkan dalam kebijakan Merdeka Belajar, digitalisasi pendidikan, beasiswa semua level pendidikan, dan peningkatan gizi anak-anak Indonesia,” tuturnya.

Kemudian terkait kebijakan terkait keadilan, hukum dan HAM menurut Fadjroel menjadi bagian penting oleh Presiden Jokowi dari implementasi transformasi progresif. Termasuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM, juga hak konstitusional untuk melakukan kritik secara lisan dan tertulis.

“Presiden Jokowi melanjutkan program sertifikat tanah gratis untuk rakyat tidak mampu dengan total capaian 32,9 juta sertifikat per Mei 2021, penanganan mafia pertanahan, penyelesaian konflik agraria, upaya penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu dalam proses, juga pembaharuan KUHP, penyelesaian kasus BLBI, dan Rencana Aksi Nasional HAM melalui Perpres Nomor 53 Tahun 2021,” katanya.

Sementara, keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON XX di Papua sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olah raga berkualitas, pembuktian kapasitas SDM, dan berpartisipasi menjadii simbol persatuan bangsa Indonesia.

Selanjutnya, transformasi progresif bangsa Indonesia akan ditandai dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Persiapan lokasi dan konsep tata kota sudah berjalan. Supres RUU IKN juga telah disampaikan kepada DPR RI.

Menurutnya, dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi telah ‘membajak pandemi’ dengan transformasi progresif. Pencapaian selama dua tahun ini adalah buah dari gerak kolaboratif atau gotong royong Presiden Jokowi dan seluruh rakyat.

“Terima kasih kepada 270 juta rakyat Indonesia untuk gotong-royong dan kesukarelaan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kita yakin Indonesia Maju, Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh,” pungkasnya. (*)

JAKARTA – Berstatus BUMN, nasib PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) berada di ambang kebangkrutan. Kondisi keuangan maskapai flag carrier ini tengah berdarah-darah. Selain terjerat utang menggunung hingga Rp 70 triliun, perusahaan juga menderita kerugian. Pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih akan berlangsung lama, bakal membuat kinerja keuangan Garuda Indonesia semakin babak belur.

Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan, salah satu yang memberatkan kinerja keuangan Garuda Indonesia adalah kesepakatan harga sewa pesawat dari para lessor. Bahkan, menurut Erick Thohir, ada indikasi korupsi dalam negosiasi harga sewa pesawat. Praktik ini bisa saja terjadi karena ada kongkalikong antara perusahaan penyewa dalam hal ini Garuda, dengan pihak lessor.

Korupsi Garuda di era Orde Baru. Krisis yang terjadi pada Garuda Indonesia ini mengingatkan pada usaha yang dilakukan Menteri Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng yang menjabat tahun 1998-1999. Sempat mengalami masa keemasan pada tahun 1980-an saat dipimpin Wiweko Soepono, Garuda pada tahun-tahun berikutnya mengalami kemerosotan karena praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Seperti diberitakan Harian Kompas, 10 September 1998, KKN begitu menggerogoti dua maskapai penerbangan pelat merah, yaitu Garuda Indonesia dan Merpati. Tanri Abeng membeberkan, khusus di BUMN Garuda Indonesia, dapat dihemat sekitar 18,27 juta dollar AS per tahun atau sekitar Rp 27,1 miliar per tahun apabila delapan kerja sama operasi (KSO) berbau KKN di lingkungan Garuda dihilangkan. Menurut dia, ada delapan kerja sama operasi (KSO) yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Garuda selama rezim Orde Baru atau Orba.

Kerja sama memberatkan Garuda. Pertama, yakni pengalihan pengelolaan gudang kargo kepada PT Angkasa Bina Wiwesa (ABW). ABW, menurut catatan Kompas, merupakan usaha milik adik mantan Presiden Soeharto dari lain ibu satu bapak, Martini Tubagus Sulaeman. Dari pengelolaan pergudangan di Bandara Soekarno-Hatta itu, pihak ABW setiap bulan dapat meraup pendapatan Rp 6 miliar, tetapi hanya Rp 300 juta yang diterima Garuda Indonesia. Sedangkan biaya operasional, pemakaian gedung, telepon, dan listrik dibebankan kepada Garuda. Menurut perjanjian selama sepuluh tahun yang ditandatangani Dirut Garuda Wage Mulyono dan Dirut ABW Martini Nita Karyati tahun 1994, disebutkan pihak ABW akan menyetor minimal 10 persen dari pendapatan kotor, atau sekitar Rp 200 juta setiap bulan kepada Garuda.

Dari data yang diperoleh, total pendapatan pada tahun 1995 sebesar Rp 28,5 miliar, tetapi yang disetor kepada Garuda Rp 3,1 miliar. Sementara pendapatan Rp 105 miliar yang diperoleh dalam kurun waktu tahun 1996 hingga Mei 1998, Garuda kebagian Rp 39,6 miliar.

Masuknya Bimantara. Proyek KKN berikutnya yang dihentikan penunjukannya oleh Kantor Tanri Abeng adalah broker asuransi pesawat terbang PT Bimantara Graha Insurance Broker yang didirikan Bambang Trihatmodjo pada tahun 1994. Perusahaan itu pernah digugat karyawan Garuda karena diduga keras sangat berbau KKN. Sebelum keluarga Cendana dengan perusahaan asuransinya masuk, Garuda Indonesia bebas menentukan broker asuransi bagi armada pesawatnya.

Namun, kemudian Garuda mendapat tekanan dan harus melalui perusahaan putra mantan Presiden Soeharto. Putra-putra Soeharto jauh sebelumnya pada era Dirut Wiweko Soepono pernah datang ke Garuda Indonesian Airways menawarkan jasa asuransi. Tetapi, waktu itu Wiweko masih bisa menolak mentah-mentah. Ia menasihatkan agar belajar dulu mengenai perasuransian yang ingin ditawarkan tersebut.

Mark-up pesawat. Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN menyebutkan, proyek lain adalah pembelian (sewa operasi) pesawat MD-11 yang pengadaannya melibatkan Bimantara-nya Bambang Trihatmodjo. Menurut catatan Kompas, harga sewa pesawat badan lebar buatan McDonnell Douglas (kemudian merger dengan Boeing) ini cukup tinggi, 1,1 juta dollar AS/pesawat/bulan atau 6,6 juta dollar AS per bulan untuk keenam MD-11 yang dioperasikan Garuda. Sementara harga sewa pesawat tersebut sebenarnya bisa diperoleh lebih murah, sekitar 600.000 – 700.000 dollar AS per pesawat. “Jadi ada mark-up dalam pengadaan armada MD-11 Garuda Indonesia,” ungkap sumber Kompas. Dengan harga sewa tersebut dan dihantam krisis moneter/ ekonomi, sewa-operasinya dirasa sangat memberatkan keuangan Garuda.

Cucu Soeharto pun ikut. Masih di sekitar Garuda tapi tidak disebut kantor Menneg Pendayagunaan BUMN, yakni perusahaan yang disebut-sebut milik Ary Sigit, putra Sigit Harjojudanto atau cucu mantan Presiden Soeharto. PT Autotrans Indonesia yang bergerak dalam bidang ground handling di Bandara Ngurah Rai, Bali. Perusahaan ini, menurut karyawan Garuda, dituding mendapat kontrak secara tidak wajar. Tawaran kontrak perusahaan ini sempat ditolak karena terlalu mahal. Tetapi, sebelum putusan final diambil, Garuda mendapat telepon dari seorang petinggi negara yang menyebutkan agar menerima tawaran Autotrans.

Menurut catatan, Hutomo Mandala Putra yang akrab dipanggil dengan Tommy dengan PT Artasaka Nusaphala-nya juga ikut “bermain” di Garuda Indonesia, yakni saat BUMN ini akan menyewakan sejumlah Fokker F-28 kepada anak perusahaannya Merpati Nusantara. Entah bagaimana, akhirnya pesawat dijual kepada Artasaka Nusaphala yang kemudian menawarkan pesawat tersebut kepada Merpati, tetapi ditolak oleh Dirut Ridwan Fataruddin dengan alasan harga sewa terlalu mahal. Karena keberaniannya menampik tawaran-tawaran tersebut, Ridwan Fataruddin harus membayar mahal, ia digeser dari pucuk pimpinan Merpati Nusantara. (*)

Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin Covid-19 Moderna yang diproduksi Amerika Serikat memiliki tingkat efikasi atau kemanjuran yang tinggi dalam melawan virus. Dia menyebut vaksin Moderna sudah terbukti efektif menekan laju penularan Covid-19 di Amerika Serikat.

“Vaksin Moderna sama juga seperti vaksin MRNA lainnya merupakan vaksin dengan efikasi yang tinggi, yang sudah terbukti cukup ampuh digunakan di Amerika Serikat untuk bisa menekan laju penularan Covid,” jelas Budi Gunadi dalam konferensi pers kedatangan 3.000.060 dosis vaksin Moderna yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (11/7/2021) yang lalu.

Dia mengatakan, vaksin Moderna akan digunakan terlebih dahulu untuk vaksinasi dosis ketiga para tenaga kesehatan (nakes). Hal ini agar para tenaga kesehatan terlindungi secara maksimal dari gelombang kedua Covid-19 di Indonesia.

“Rencananya vaksin ini selain kami gunakan untuk suntikan pertama dan kedua bagi rakyat Indonesia, khusus akan kami gunakan untuk booster suntikan ketiga bagi para tenaga kesehatan di Indonesia,” kata Budi.

“Karena mereka mengalami tekanan yang luar biasa terutama di gelombang kedua dari penularan pandemi ini. Sehingga, kami ingin memastikan mereka terlindungi secara maksimal,” sambung Budi.

Dia meyakini kedatangan vaksin Moderna akan sangat membantu para tenaga kesehatan Indonesia untuk menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia. (*)

Jakarta – Siapa yang tak kenal Garuda Indonesia, maskapai first class andalan Indonesia. Terbaru, maskapai ini membawa terbang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke tiga negara yakni Italia, Inggris Raya, dan Persatuan Emirat Arab untuk menunaikan tugas negara.

Dulu, bukan sembarang orang bisa naik Garuda Indonesia. Hanya mereka yang berduit. Imej ini pun masih melekat hingga sekarang di masyarakat. Tidak hanya imej di masyarakat, bagi para pekerja di lingkungan maskapai penerbangan pun juga demikian. Bekerja di Garuda Indonesia, telah jadi impian para flight attendant.

Besarnya penghasilan pilot hingga pegawai lain yang di atas rata-rata perusahaan sejenis jadi magnet Garuda Indonesia jadi incaran. Garuda Indonesia bahkan terus dinobatkan sebagai maskapai bintang 5 dari Skytrax. Di dunia, hanya ada 9 maskapai yang memiliki predikat itu.

Maskapai tersebut yaitu All Nippon Airways (ANA), Asiana Airlines, Cathay Pasific, Hainan Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines, Lufthansa, EVA Air dan Garuda Indonesia. Sayangnya itu Garuda Indonesia yang dulu. Sekarang, maskapai ini masuk dalam deretan maskapai di dunia yang nasibnya diujung tanduk.

Bagaimana tidak, maskapai berkode emiten GIAA mencatatkan rugi sebesar USD 1,33 miliar atau sekitar Rp 18,95 triliun (kurs Rp 14.249 per USD) hingga kuartal III 2021. Rugi ini jauh lebih baik dibandingkan posisi per akhir Desember 2020 yang tercatat minus USD 2,5 miliar atau sekitar Rp 35,62 triliun.

Sayangnya, jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, kerugian Garuda Indonesia bertambah dari USD 1,07 miliar atau sekitar Rp 15,24 triliun per September 2020. Hingga September 2021, Garuda Indonesia mencatatkan total pendapatan sebesar USD 568 juta atau sekitar Rp 8,09 triliun. Turun dari pendapatan periode sama pada 2020 sebesar USD 1,13 miliar.

Pada periode yang sama, total ekuitas mencapai USD 2,83 miliar. Liabilitas tercatat sebesar USD 9,76 miliar. Lebih besar dibandingkan aset Perseroan hingga September 2021 yang hanya sebesar USD 6,93 miliar. “Neraca Garuda sekarang mengalami negatif ekuitas USD 2,8 miliar, ini rekor. Dulu rekornya dipegang Asuransi Jiwasraya, sekarang sudah disalip Garuda,” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.

Ia mengatakan, drop-nya tingkat neraca keuangan Garuda Indonesia disebabkan juga oleh adanya PSAK 73 yang dilakukan perusahaan pada 2020-2021. Ini yang menyebabkan dampak penurunan ekuitas semakin dalam, karena pengakuan utang masa depan lessor. “Dalam kondisi ini dalam istilah perbankan sudah technically bankrupt, tapi legally belum, ini yang sekarang saat ini kita sedang upayakan gimana keluar dari posisi ini,” kata Tiko.

Anggapan bangkrut tersebut, karena secara praktik sebagian kewajiban Garuda Indonesia sudah tak dibayar, bahkan ia menyebut gaji pun sudah sebagian ditahan. “Jadi kita harus pahami bersama situasi Garuda sebenarnya secara technical sudah mengalami bangkrut. Karena kewajiban-kewajiban jangka panjangnya sudah tidak ada yang dibayarkan, termasuk global sukuk, termasuk himbara dan sebagainya,” jelas dia.

Hal yang sama juga terjadi pada maskapai lainnya didunia, Sama seperti Garuda, kepemilikan saham Thai Airways juga sebelumnya didominasi oleh pemerintah Thailand. Namun, pemerintah Thailand telah melakukan divestasi saham alias mengurangi porsi kepemilikan, dari 51 persen ke 47,8 persen karena krisis finansial yang tengah diemban perusahaan. Dengan demikian, pemerintah Thailand bukan lagi pemegang saham mayoritas Thai Airways. Dengan jumlah utang yang mencapai Rp100 triliun, pemerintah Thailand memutuskan untuk tak lagi menginjeksi dana ke Thai Airways. Keputusan itu muncul bersamaan dengan kebijakan pemerintah Thailand mengurangi porsi saham di maskapai tersebut, dan mengeluarkannya dari daftar BUMN negaranya.

Sementara itu, perusahaan penerbangan asal Hong Kong, Cathay Pacific Airways mengumumkan kerugian USD 2,8 miliar setara Rp 40 triliun sepanjang 2020. Penurunan pendapatan ini bahkan lebih buruk dari prediksi Bloomberg sekitar USD 2,6 miliar atau sekitar Rp 37 triliun. Dikutip dari South China Morning Post, Rabu, (10/3/2021), kerugian ini menjadi yang terburuk dalam sejarah industri aviasi.

Pemimpin Cathay Pacific, Patrick Healy bahkan menyebut tahun 2020 sebagai tahun ‘paling menantang’ yang dialami perusahaan selama 70 tahun beroperasi. Ini sekaligus memberikan alarm ketidakpastian bisnis di masa depan bahkan pasca pandemi. “Kondisi pasar tetap menantang dan dinamis, belum jelas bagaimana pandemi dan dampaknya akan berkembang selama beberapa bulan mendatang.” ungkapnya dalam sebuah pernyataan. (*)

Oleh : Rebecca Marian )*

Masyarakat mendukung tindakan tegas aparat keamanan terhadap Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Penegakan hukum diperlukan untuk menjaga kedamaian Papua menjelang Natal dan Tahun Baru.

Kelompok Separatis Teroris tampaknya tidak bosan mengganggu keamanan di Papua. KST masih saja menunjukkan aksi brutalnya yang membuat Orang Asli Papua terusik. Kebrutalan yang diakibatkan oleh ulah KST tentu saja harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dari Sabang sampai Merauke.

Jika KST sudah menggunakan senjata dalam aksinya menyerang masyarakat, negara harus hadir, dengan mengerahkan aparat TNI-Polri yang dipersenjatai untuk melindungi masyarakat.

Pada akhir Oktober 2021 lalu, KST melancarkan serangan yang ditujukan kepada Polsek Sugapa pada pukul 15.00 WIT. Saat itu TNI dan Polri terlibat kontak tembak dengan KST selama 30 menit.

Selain menyerang kantor Polsek, KST Papua juga menyerang pos Satgas 521 dan personel BKO Brimob. Usai baku tembak, KST Papua melanjutkan aksinya dengan membakar sejumlah rumah yang berada di sekitar Bilorai Sugapa. Aksi tersebut tentu saja tidak bisa dibiarkan, aksi pembakaran fasilitas umum tersebut telah menjadi bukti bahwa KST memang teroris yang harus ditumpas.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan bahwa sebanyak 95 orang meninggal dunia akibat aksi teror dan kekerasan KST. Dari jumlah tersebut 59 diantaranya merupakan warga sipil.

Selain menyebabkan puluhan orang meninggal dunia, teror yang dilancarkan oleh KST juga menyebabkan ratusan korban luka-luka. Gangguan keamanan ini tentu saja mengganggu jalannya pembangunan yang sedang digadang-gadang oleh pemerintah.
Sebelumnya, Gubernur telah mengajak segenap jajaran di Provinsi Papua Barat untuk mendukung Visi Indonesia 2019-2024 dan menyelaraskan program pembangunan provinsi, kabupaten/kota dengan program nasional.

Pembangunan di Papua tentu mencakup infrastruktur dan SDM, di mana keberadaan infrastruktur akan mendukung aktifitas perekonomian, sedangkan pembangunan SDM akan meningkatkan daya saing masyarakat Papua di era globalisasi, harapannya kesejahteraan di tanah papua dapat mengalami akselerasi.

Tindakan yang dilakukan oleh KST memang sudah sangat keji dan biadab. Sebab mereka tidak hanya menyebarkan teror, tetapi juga merusak fasilitas milik negara seperti sekolah dan puskesmas.

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam UU Terorisme. Selain itu, berkaitan dengan label teroris, Komjen Pol Paulus Waterpauw terus mengingatkan masyarakat terutama di Bumi Cenderawasih agar tidak salah mengartikan, dimana penyematan label tersebut hanya khusus ditujukan kepada KKB saja.

Pasalnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh KKB tidak hanya tertuju kepada aparat keamanan, tetapi juga menyasar kepada warga sipil, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Paulus juga menuturkan, saat terakhir kali ke Yakuhimo, dirinya mengetahui seorang pekerja yang sedang membawa batako mendapatkan serangan panah oleh KKB. Setelah jatuh, korban kemudian dihabisi menggunakan kapak.

Ia mengatakan, KKB sudah memiliki senjata tajam lalu lakukan kekerasan pada masyarakat. Minta makanan, minta dana. Mereka melakukan hal tersebut kepada warga Papua, bahkan dengan membakar rumah warga. Selaku tokoh Papua, dirinya menilai bahwa konflik di Papua harus dilihat dengan pendekatan hukum, karena siapapun wajib taat pada aturan negara. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan, jika nanti sudah diputuskan di pengadilan terhadap pelaku teroris di Papua, kelompok tersebut mendapat konsekuensi besar. Bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi juga otak di belakang layar.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah meminta kepada anggota Polri dan Prajurit TNI untuk mewaspadai adanya ancaman dari KST yang aktivitasnya diprediksi akan menguat jelang akhir tahun. Ia mengatakan TNI-Polri akan memantau pergerakan kelompok-kelompok yang berusaha mengacaukan acara akbar di Papua seperti PON dan Peparnas.

Sebelumnya Sigit juga menjelaskan, bahwa siapapun yang mengganggu situasi keamanan dan ketertiban di Papua, bakal ditindak secara tegas. Dirinya meyakini bahwa Satgas Operasi Nemangkawi mampu meyakinkan masyarakat Papua jika mereka dicintai seluruh bangsa.

KST ibarat benalu yang merusak tatanan sosial di Papua, demi kepentingan politik mereka lantas menyerang dan merusak fasilitas umum layaknya teroris. Pemerintah tidak boleh tinggal diam, karena menjaga keamanan Papua adalah menjaga keamanan dan keutuhan NKRI.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Feby Lestari )*

Pembelajaran tatap muka (PTM) sudah dimulai lagi dalam beberapa bulan terakhir. Peserta didik maupun staf pengajar pun diwajibkan menerapkan disiplin ketat Prokes untuk menyukseskan PTM sekaligus mencegah munculnya kluster baru Covid-19.

Pandemi membuat kehidupan kita berubah drastis dan akhirnya diberlakukan kebijakan stay at home. Anak-anak juga sekolah di rumah, apalagi mereka belum mendapatkan vaksinasi karena mayotritas berusia 12 tahun ke bawah. Jadi selama setahun lebih, masih belajar jarak jauh via Zoom.

Selama sekitar sebulan ini kurva pasien Corona menurun dan keadaan stabil, banyak daerah yang berstatus zona hijau. Situasi ini membuat pelonggaran aturan sehingga anak-anak boleh sekolah offline seperti biasanya. Mereka juga gembira karena sudah amat rindu dengan bapak ibu guru serta kawan-kawannya.

Akan tetapi PTM bisa jadi bencana saat banyak yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Di Kabupaten Buleleng, Bali, Tim Satgas Penanganan Covid-19 menemukan guru dan murid yang tidak menaati protokol kesehatan saat PTM. Jarak antar siswa berdekatan dan masker mereka dilepas, begitu juga dengan sang guru yang menurunkan masker.

Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng sekaligus Kapolres, AKBP Adrian Pramudianto, langsugn menegur guru dan murid yang lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Mereka langsung cepat-cepat mengenakannya kembali dan berjanji untuk tidak mengulanginya.
Sedangkan di Jawa Barat ada kenaikan kasus Corona sebanyak 20%. Hal ini sangat aneh karena sebelumnya jumlah pasien Covid terus menurun. Setelah diselidiki, ternyata penyebabnya adalah PTM, yang bisa jadi diadakan tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

Ketidakdisiplinan dalam menaati protokol kesehatan amat disayangkan, apalagi mereka yang menyandang status guru. Seharusnya bapak dan ibu guru memberi teladan dengan mengenakan masker dan Prokes lain, karena guru wajib digugu dan ditiru. Namun ketika mereka melepas masker maka otomatis muridnya juga melepasnya, sungguh miris.

Jangan sampai PTM malah jadi bencana karena menaikkan jumlah pasien Corona di Indonesia. Sebab jika nanti ada kenaikan kasus, maka bisa naik level lagi jadi PPKM level 4 dan zona merah, sehingga sekolah terpaksa ditutup. Para murid juga gigit jari karena jenuh sekolah online, dan semua itu karena kesalahan mereka sendiri yang malas-malasan pakai masker.

Kita masih wajib menaati protokol kesehatan saat PTM, tentunya juga di rumah. Penyebabnya karena ada ancaman serangan Corona gelombang ketiga, yang diprediksi oleh para epidemiolg, pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022. Daripada merana karena Corona, lebih baik disiplin pakai masker dan menerapkan poin-poin lain dalam Prokes.

Selama PTM yang wajib dilakukan adalah mengenakan masker dan tidak boleh dilepas, baik saat di kelas maupun di kantor guru. Malah yang disarankan memakai masker ganda, yakni masker kain dan masker sekali pakai, untuk meningkatkan daya filtrasi udara.

Selain itu para murid wajib menjaga jarak saat di kelas, oleh karena itu daya tampung maksimal 50% saja. Sehingga pembelajaran tatap muka maksimal 3 kali seminggu, karena masuknya bergiliran. Para murid dan guru juga wajib cuci tangan di temapt yang disediakan dan menyediakan hand sanitizer. Mereka juga tidak boleh bergerombol seperti dulu, ketika belum masa pandemi.

Saat PTM mulai dipraktikkan di banyak sekolah, harus diiringi dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan menghindari keramaian. Upacara untuk sementara diliburkan agar tidak ada kerumunan dan guru serta murid harus sama-sama disiplin dalam menerapkan Prokes.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini