Jakarta — Kasus infeksi Covid-19 di Indonesia terkendali. Ini terlihat dari jumlah kasus baru yang di bawah 1.000 kasus per hari dalam beberapa pekan ini. Namun ini tak seharusnya membuat masyarakat terlena.
Covid-19 belum hilang dari Indonesia atau global. Ancamannya lonjakan kasus Covid-19 gelombang 3 masih ada. Protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan harus terus dijalankan dengan ketat.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengingatkan gelombang 3 Covid-19 di Indonesia bisa datang secara tiba-tiba. Ia melihat gambaran mobilitas warga yang saat ini sudah hampir kembali seperti keadaan pra pandemi. Ini menjadi potensi bekar penularan yang masif di lingkungan masyarakat.

“Hemat kami akan ada suatu waktu yang sporadis, unpredictable, bisa jadi karena kekhawatiran kami, kasus covid-19 itu meledak tiba-tiba boleh jadi karena adanya mutasi virus baru yang kemudian adanya keramaian, penularannya semakin cepat,” kata Hermawan pekan lalu.

Menurut Juru Bicara vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi, gelombang 3 Covid-19 merupakan sebuah keniscayaan. Negara yang tinggi cakupan vaksinasi seperti Inggris, Amerika Serikat, Israel dan negara Eropa harus menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

Apalagi Indonesia memiliki sejumlah momentum rawan mobilitas yang bisa menjadi pemicu gelombang ketiga. Salah satunya liburan Natal dan Tahun baru.

“Biasanya setelah perayaan hari-hari besar itulah muncul peningkatan kasus. Kemungkinan nanti di akhir tahun ada Natal, dan terakhir adalah Liburan Akhir tahun di mana mobilitas dan pergerakan sangat tinggi,” ungkap Nadia dalam sebuah diskusi digital pada Oktober 2021.

“Ini yang menyebabkan keniscayaan akan gelombang-3 pasti terjadi. Tentunya kita haus terus menerus mengingatkan masyarakat bahwa pademi ini belum selesai. Kondisi sekarang sudah membaik bukan berarti kita sudah memenangkan peperangan COVID-19.”

Ada ancaman nyata ini, tentunya Indonesia tidak ingin seperti Jerman yang kini menghadapi gelombang 4 Covid-19. Kini negera yang pernah menjadi contoh baik penangan Covid-19 menghadapi 50.000 kasus baru setiap hari.

Ahli virologi Jerman Christian Drosten juga menyerukan tindakan yang tegas segera diambil. Ia memperingatkan bahwa negara itu bisa menyaksikan 100 ribu lebih kematian akibat virus jika tak segera diatasi penyebarannya.

Indonesia juga tak ingin seperti Rusia. Gelombang infeksi telah membuat kasus kematian Covid-19 meninggal. Rumah sakit kewalahan untuk menangani pasien dan pasokan oksigen kian terbatas.

Oleh karena itu, jangan lengah dan terbuai karena kasus infeksi Covid-19 yang landai di Indonesia. Mari segera divaksin Covid-19 dan ketat menerapkan protokol Kesehatan. (*)

Jakarta — Mandalika Grand Prix Association (MGPA) memberikan klarifikasinya mengenai pembukaan peti Cargo Ducati peserta Asia Talent Cup dan World Superbike 2021.

Pembukaan peti Cargo Ducati itu merupakan prosedur customs clearance atau impor barang yang harus dilakukan.

Direktur Strategis dan Komunikasi MGPA Happy Harinto pada Kamis, 11 November 2021 menjelaskan, bahwa segala barang yang dibawa masuk Dorna ke Indonesia mesti melewati proses pengecekan sebelum diizinkan untuk dipakai.

“Saat pemeriksaan dilakukan, peti box motor dibuka oleh forwarder disaksikan oleh pihak Dorna dan custom clearance,” kata Happy.

Menurutnya, semua sudah dilakukan sesuai prosedur. Barang yang akan dicek dibuka oleh pemiliknya atau forearder yang mengurus impor dan ekspor barang sepengetahuan dan disetujui oleh pemiliknya yaitu Dorna.

“Sangat disayangkan di saat pemeriksaan dilakukan, ada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak mengerti proses yang berlangsung, mengambil gambar dan mem-viralkan dengan isi berita yang tidak sesuai,” Happy.

“Saya pastikan proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur,” kata dia.

“Ini event yang sangat penting, yang membawa nama negara ke dunia, karenanya kami berusaha tertib dalam melaksanakannya,” kata Happy.

Sementara itu, Executive director Dorna World SBK Organization, Gregorio Lavilla, memahami insiden yang sempat ramai di dunia Maya tersebut.

Menurutnya, itu terjadi karena antusiasme yang begitu tinggi untuk menyambut WSBK di Mandalika. (*)

Jakarta — TAHUN lalu sebelum pandemi Covid-19 merebak, tercatat 4,5 miliar penumpang melakukan penerbangan. Menurut catatan The Economist, majalah mingguan internasional terbitan Inggris, terdapat tidak kurang dari 100.000 penerbangan komersial berlangsung dalam satu hari. Angka-angka itu menurun drastis begitu pademi melanda. Penurunannya tidak pernah terjadi dan bahkan tidak pernah diramalkan orang sebelumnya sepanjang sejarah. Willie Walsh pimpinan IAG (International Airlines Group) mengatakan, maskapai penerbangan di Eropa telah turun kapasitasnya sebesar 75 persen belakangan ini. Tidak ada jaminan maskapai penerbangan Eropa akan sanggup bertahan dalam beberapa bulan ke depan.

Kajian CAPA (Centre for Asia-Pacific Aviation), lembaga konsultan dan analisis penerbangan yang berbasis di Sydney Australia, menjelaskan, tanpa bantuan yang diberikan pemerintah, lebih separuh dari 800 maskapai penerbangan di seluruh dunia akan mengalami kebangkrutan. Kondisi ini lebih hebat dari dampak serangan teroris pada tragedi 911 di tahun 2001. “Airlines around the world are facing the most severe crisis in aviation history. Some airlines have already collapsed, and some are on their way to bankruptcy,” demikian CAPA.

Di Amerika Serikat (AS), pengamat industri penerbangan Mike Boyd mengatakan, kucuran stimulus tunai dari pemerintah AS sebesar Rp 50 miliar dolar AS tidak akan cukup untuk dapat menyelamatkan industri penerbangan yang mengalami kerugian besar akibat Covid-19. Era maskapai penerbangan sebagai sebuah bisnis yang menarik mungkin akan segera berakhir. CAPA menyebut proyeksi keuntungan bisnis penerbangan di masa pandemi ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah. Sementara IATA (International Air Transport Association) mengatakan, “Aviaton needs incentives balanced with control measure.”

Beberapa analis bahkan mengatakan bahwa “Aviation world will experience setback more than 30 years.” Mereka yang bangkrut Sampai Oktober 2020 tercatat 43 airline yang sudah bangkrut, antara lain Thai Airways, Avianca, Air Mauritius, Virgin Australia, Flybe, City Jet, Atlas Global dan Air Italy. Di Eropa, dari 740 bandara yang beroperasi sebanyak 193 di antaranya telah bangkrut dan tutup.

Sementara, puluhan ribu tenaga kerja di industri penerbangan dunia tengah dalam proses pemutusan hubungan kerja. Beberapa penyebab terpuruknya industri penerbangan adalah protokol kesehatan, pembatasan perjalanan karena kebijakan lockdown sejumlah kota dan negara, turunnya angka perjalanan wisatawan, pelambatan ekonomi, perilaku hidup baru dalam bentuk virtual seperti rapat, pertemuan, seminar, worshop, hingga konferensi internasional. Dunia tengah berada dalam situasi sulit dan tidak menentu. Kalaupun masa sulit ini berhasil dilewati, wajah dunia pun akan berubah bentuk selamanya, termasuk wajah industri penerbangan.

Situasi di Indonesia. Situasi industri penerbangan di Indonesia pun tak ubahnya dengan situasi industri penerbangan dunia. Sebelum pandemi, tercatat ada 1.000 sampai 1.100 penerbangan dalam sehari di bandara Soekarno-Hatta. Belakangan, hanya terdapat 400 hingga 500 penerbangan. Secara nasional, dalam kondisi normal, ada 5.000 hingga 6.000 penerbangan dalam sehari. Sekarang hanya 1.500 sampai 2.000 saja. Sementara, lalu lintas udara di atas Indonesia atau over flying sebelum pandemi tercatat 300 sampai 400 penerbangan per hari. Sekarang hanya 50 hingga 75 penerbangan. Penurunan yang sangat tajam pada lalu lintas udara secara nasional sangat berdampak pada eksistensi maskapai penerbangan.

Sekali lagi, maskapai penerbangan sebagai bisnis di tengah pademi sama sekali tidak menjanjikan keuntungan. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, ada sebuah pertanyaan besar: maskapai penerbangan Indonesia justru menjual tiket dengan harga murah lagi. Padahal, penumpang hanya dibatasi maksimal 70 persen dari kapasitas. Namun kelihatannya, ini adalah cara dari maskapai untuk memperoleh dana kas demi modal survival. (*)

JAKARTA –– Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menerbitkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan kampus. Kebijakan ini dituangkan lewat Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 yang diterbitkan pada 31 Agustus 2021.

Aturan ini diharapkan dapat menjadi upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang aman serta memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungannya.

Menurut Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, saat ini situasi kekerasan seksual sudah darurat. Namun, belum ada kerangka hukum yang jelas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pendidikan tinggi. “Banyak sekali dosen dan rektor berbicara kepada saya mengenai masalah ini, tapi mereka tidak tahu cara untuk mengambil tindakan karena belum dikasih payung hukum yang jelas,” kata Nadiem dalam konferensi pers, Jumat (12/11/2021).

Peraturan ini juga tidak hanya akan menyasar dosen ataupun mahasiswa. Sasaran dari beleid ini adalah semua pihak yang berada dalam lingkungan perguruan tinggi. Setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus, baik itu mahasiswa, dosen, hingga tenaga pendidik dapat dikenakan Permendikbud Ristek 30/2021.

Darurat kekerasan seksual

Berdasarkan data yang diperolehnya, Nadiem mengatakan, saat ini Indonesia sudah berada dalam situasi darurat kekerasan seksual. Menurut dia, kejadian kekerasan seksual sudah pernah terjadi di semua kampus. Hal ini menjadi alasan pentingnya kehadiran permendikbud ristek soal PPKS.

“Bisa dibilang situasi gawat darurat, di mana kita bukan ada hanya saja satu pandemi Covid-19 tapi juga ada pandemi kekerasan seksual,” ujar Nadiem. Berdasarkan data Komnas Perempuan sepanjang 2015-2020, ada 27 persen pengaduan terkait kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Nadiem juga memaparkan data riset Ditjendikti Ristek yang dilakukan kepada dosen di berbagai kampus pada tahun 2020. Data itu menyebut, sebanyak 77 persen dosen merespons kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya.

Sementara data yang sama mengungkapkan, sekitar 63 persen dari kasus-kasus kekerasan seksual tersebut tidak pernah dilaporkan. Hal yang sama disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK). Kondisi ini terjadi karena belum adanya mekanisme pengaduan serta jaminan terkait respons dari kasus tersebut.

“Terdapat rasa khawatir korban tidak terjamin kerahasiaan, adanya stigma yang menyudutkan korban, tekanan dari pelaku yang memiliki otoritas di perguruan tinggi, serta khawatir tidak mendapatkan respons positif saat melaporkan kasus-kasus tersebut,” kata Koordinator Pelaksana Harian LBH APIK, Khotimun Sutanti, Senin (8/11/2021).

Progresif

Terbitnya aturan ini pun mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Permendikbud ristek ini dinilai sangat progresif dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berperspektif korban. Salah satunya karena mengatur soal consent atau persetujuan. “Bahkan sangat spesifik ada pasal yang menyebutkan bahwa definisi kekerasan seksual itu adalah ketiadaan consent atau ketiadaan persetujuan dari kedua belah pihak,” kata pegiat hak asasi manusia (HAM) Nisrina Nadhifah kepada Kompas.com, Rabu (10/11/2021).

Ketentuan mengenai consent diatur dalam Pasal 5 Permendikbud Ristek 30/2021. Jika korban tidak memberikan persetujuan, maka suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Komnas Perempuan pun berharap Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) setidaknya bisa memuat penjelasan bentuk kekerasan seksual yang ada di Permendikbud Ristek 30/2021.

“Iya (sebaiknya dimasukan ke RUU TPKS). Minimal dalam penjelasan tindak pidana kekerasan seksual, seperti dalam penjelasan tindak pidana pelecehan seksual nonfisik,” kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/11/2021).

Meski mendapat banyak dukungan, Permendikbud Ristek 30/2021 juga menuai kritik, khususnya terkait adanya consent yang dianggap melegalkan perzinaan atau seks bebas. Atas kritik tersebut, Nadiem menegaskan, permendikbud ini memiliki perhatian terhadap penanganan korban kekerasan seksual. Ia juga siap mendengar masukan dan melakukan safari ke berbagai pihak yang mengkritik beleid tersebut. “Tadi sudah dijelaskan bahwa fokusnya permen PPKS tersebut adalah untuk menyerang epidemi, pandemi daripada kekerasan seksual dan hanya itu,” ujarnya.

Untuk diketahui, ada 21 bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam permendikbud ini. Mulai dari memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban; mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Selanjutnya, mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.

Kemudian, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban dan membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Aturan ini juga meminta kampus membuat satuan tugas (Satgas) PPKS guna mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Terdapat pula, sejumlah ketentuan sanksi bagi perguruan tinggi yang tidak menerapkan mekanisme PPKS, serta sanksi bagi pelaku kekerasan seksual itu sendiri. (*)

Oleh : Abner Wanggai )*

Presiden Jokowi terus mengoptimalkan penanganan keamanan dan pembangunan infrastruktur Papua. Dengan adanya keseriusan Pemerintah tersebut, kemajuan Papua diharapkan lekas terealisasi.

Ada 2 isu yang selalu menyertai Papua hingga kini, yaitu pembangunan infrastruktur dan keamanan. 2 hal itulah yang membuat pemerintah concern dalam menangani permasalahan di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Pemerintah juga memastikan akan terus menangani keamanan dan pembangunan infrastruktur di Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada saat memberikan keterangan pers setelah memimpin rapat tentang Papua di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta.

            Dalam hal keamanan di Papua, Ma’ruf memastikan bahwa pemerintah akan menangani hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Dirinya juga memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk berkoordinasi dengan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan terkait hal tersebut.

            Hal itu bertujuan agar tindakan kekerasan di Papua dapat diatasi, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Ma’ruf berujar, TNI, Polri dan BIN akan terus melakukan tugasnya untuk melindungi warga sipil dan melakukan penegakkan hukum dan keamanan kepada para perusuh.

            Dalam kesempatan tersebut Ma’ruf juga meminta agar seluruh tokoh agama dan masyarakat di Papua dapat terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan suasana kondusif di Papua. Hal tersebut bertujuan agar seluruh program yang telah diagendakan dapat terlaksana dengan baik.

            Di sisi lain, Ma’ruf juga memastikan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di Wilayah Papua. Terlebih, dalam melaksanakan hal tersebut sudah terdapat instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

            Dirinya mengatakan, ke depannya percepatan pembangunan akan terus dilanjutkan oleh pemerintah pusat dan daerah demi meningkatkan kesejahteraan dan menjadikan Papua aman.

            Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa kemajuan di Papua telah terhampar di setiap pojok Papua. Hal tersebut ditandai dengan telah selesainya pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih tersebut. Jokowi diketahui memiliki program pembangunan secara Indonesiasentris yang tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Provinsi Papua maupun Papua Barat, menjadi perhatian khusus Kepala Negara terkait infrastruktur.

            Sejumlah infrastruktur yang menandakan kemajuan Papua di antaranya jembatan Youtefa yang terletak di Jayapura. Jokowi telah meresmikannya pada tahun 2019 lalu. Kini jembatan tersebut telah menjadi landmark kota tersebut.     Jokowi juga telah menyebutkan bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Pos tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini.

            Jan Christian Arebo selaku Ketua Umum Pemuda Adat Papua mengatakan, upaya dan perhatian pemerintah membangun Papua sudah baik. Namun masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sehingga dapat menyejahterakan rakyat Papua.

Christian juga mengajak kepada pemuda di Papua untuk hadir dengan membuka pikiran pandangan dan wawasan supaya masyarakat tahu bahwa NKRI sudah final. Artinya, Papua tidak dapat berpisah dari Indonesia.

            Sebelumnya, staf khusus Presiden yang juga merupakan putra asli Papua asal wilayah adat Saireri, Billy Mambrasar memberikan tanggapan secara tegas kepada orang-orang yang meragukan komitmen Presiden Jokowi dalam membangun Bumi Nusantara Paling Timur ini.

            Selama masa pemerintahannya pula, Jokowi telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai bagian dari sebuah bentuk kerangka besar jawaban dari solusi permasalahan yang ada di Papua.

            Untuk pembangunan infrastruktur fisik misalnya, pembangunan Trans Papua yang sangat progresif dan transformatif, juga penyelesaian stadion Papua Bangkit yang berstandar Internasional.

            Terkait keamanan, Jokowi memiliki perhatian khusus, terlebih ketika dirinya mendengar adanya permasalahan di Nduga, Jokowi langsung responsif memberikan instruksi untuk melakukan pengamanan di titik-titik tertentu. Pasukan TNI pun diterjunkan ke wilayah Ndiga, selain mengamankan wilayah juga mengawal proses pembangunan Jalan Trans Papua.

            Pembangunan Infrastruktur dan Keamanan di Papua memang harus menjadi perhatian dan penanganan secara beriringan, tanpa keamanan yang baik, tentu saja pembangunan di Papua akan terhambat oleh ulah beberapa oknum yang tidak menyukai kemajuan Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta 

Oleh : Muhammad Yasin )*

Pemerintah terus mewaspadai penyebaran radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pembinaan terhadap ASN perlu dilaksanakan secara berkala dan rekrutmen perlu diperketat.

ASN adalah pekerjaan yang diidam-idamkan banyak orang, karena gaji yang terjamin dan memiliki uang pensiun. Tak heran tes CPNS selalu dijubeli oleh peminat, karena mereka ingin jadi abdi negara dan bekerja dengan teratur. Padahal seleksinya cukup ketat, tak hanya tes matematika tetapi ada juga ujian lainnya.

BPNPT memiliki permintaan khusus pada lembaga atau kementrian yang melakukan ujian CPNS, yakni jangan sampai yang tersaring ternyata anggota atau pro radikalisme. Brigjen Akhmad Nurwakhid, Direktur Pencegahan BNPT RI menyatakan bahwa pencegahan juga dilakukan untuk seleksi jabatan di lembaga atau kementrian tersebut.

Permintaan ini dilayangkan karena imbas dari penangkapan anggota kelompok radikal di Lampung. Ternyata ia seorang guru SD dan berstatus ASN. Tentu hal ini mengejutkan dan rasanya jadi kecolongan, karena bagaimana bisa seorang pegawai negeri menjadi anggota kelompok radikal, yang merupakan penghianat negara?

Rekrutmen CPNS selama ini memang baru fokus ke ujian kecerdasan, matematis, dan wawasan. Sedangkan untuk saringan lain baru dalam tahap fisik dan psikis. Akan tetapi untuk filter bahwa seorang CPNS adalah anggota kelompok radikal atau bukan, masih belum dilakukan.

Jangan sampai kesalahan berulang sehingga ada ASN yang ternyata pro radikalisme, karena ia bisa saja memanfaatkan jabatannya untuk tujuan buruk. Misalnya jika ia adalah guru, maka bisa mengajarkan tentang radikalisme ke para murid dan meracuni pikiran mereka. Atau ketika ia jadi pejabat di lembaga negara, maka menggunakan uangnya untuk menyumbang kegiatan radikalisme dan terorisme.

Oleh karena itu seleksi CPNS memang harus diperketat. Saringannya tidak hanya dilakukan saat ada ujian di gedung, tetapi juga ada penyelidikan yang teliti kepada semua peserta tes CPNS. Tujuannya untuk mengetahui apakah ia tersangkut kelompok radikal atau tidak.

Cara untuk menyelidiki tidak usah dengan mengirim petugas dan menggeledah rumahnya. Akan tetapi bisa dengan memanfaatkan teknologi. Lihat saja jejak digitalnya, yang bisa dengan mudah ditelusuri di Google. Jika ia ketahuan sering mem-posting tentang jihad, radikalisme, dan terorisme, bisa dipastikan bahwa ia adalah anggota kelompok radikal.

Selain itu, peserta tes CPNS juga bisa dilihat statusnya di FB atau tweet di Twitter. Jika ia terlalu sering mengoceh dengan nada sarkas, menghujat pemerintah, dan mengkritik tanpa ampun, jangan diterima. Bagaimana bisa seorang ASN malah menghina pemerintah yang menggajinya? Sama saja dengan meludahi sumur sendiri.

Cara lain adalah dengan melihat akun media sosialnya. Ketika seorang peserta tes CPNS menyukai atau mem-follow akun yang bernada radikalisme dan terorisme, maka bisa diapstikan minimal ia adalah pro kelompok radikal. Walau mungkin belum menjadi anggotanya. Namun ini sudah dalam level mengkhawatirkan, karena simpati bisa berubah jadi cinta, dan cinta pada radikalisme adalah cinta buta yang menghancurkan karirnya.

Penyelidikan seperti ini sangat penting agar mencegah ada anggota kelompok radikal yang jadi ASN. Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Lebih baik meneliti dan menelusuri jejak digital dari awal, daripada kadung menerimanya lalu ketahuan ia pro radikalisme dan dipecat dengan tidak  hormat.

Jangan sampai seorang aparatur sipil negara menjadi anggota teroris atau pro radikalisme, karena ia bisa menggerogoti lembaga negara atau kementrian dari dalam. Ia juga bisa menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk mendukung penyuburan radikalisme di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencegah hal buruk ini terjadi, harus dilakukan seleksi CPNS yang lebih ketat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Syarifudin )*

World Superbike yang akan digelar di Sirkuit Mandalika, NTB, akan sangat fantastis karena masyarakat mendapatkan hiburan di tengah masa pandemi. Selain itu, event internasional ini diyakini akan  menstimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi virus Corona.

Masa pandemi membuat perekonomian luluh lantak dan sektor pariwisata termasuk yang kena getahnya. Pasalnya kunjungan dari turis luar negeri berkurang drastis, dan berpengaruh besar terhadap perekonomian. Pemerintah berusaha keras mengatasinya dengan banyak jurus, termasuk melanjutkan pembangunan di seluruh Indonesia.

Salah satu yang sudah sukses dibangun adalah sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Peresmiannya dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bahkan beliau menjajal sendiri kekuatan aspalnya dengan naik motor balap. Sirkuit ini sangat penting karena menjadi tempat berlangsungnya world Superbike, yang dimulai tanggal 19 November 2021.

World Superbike adalah ajang yang sangat penting, karena ia bukan sekadar balapan yang jadi ajang pamer kekuatan. Akan tetapi acara ini bisa menaikkan kembali sektor perekonomian di Indonesia, khususnya di NTB. Direktur Keuangan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Nugdha Achadie menyatakan bahwa balapan motor di The Mandalika akan memberi multiple effect, baik di bidang pariwisata maupun ekonomi.

Nugdha melanjutkan, nilai ekonomi yang didapat berkat World Superbike bisa mencapai 500 miliar rupiah dan serapan kerjanya 7.945 orang. Dalam artian, sebelum balapan dimulai pun Sirkuit Mandalika sudah menguntungkan secara finansial karena memberi sumber rezeki bagi para pekerjanya. 

Kunjungan wisatawan ke Lombok juga diprediksi naik sebanyak 19% ketika ada World Superbike, sehingga akan membangkitkan lagi sektor pariwisata. Hotel dan penginapan yang semula sepi akan kembali dikunjungi turis lokal maupun asing, begitu pula cafe dan rumah makan. Naiknya kunjungan ini tidak perlu dikhawatirkan karena pariwisata dibuka dengan syarat vaksinasi dan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, sektor UMKM di Lombok akan tertolong, karena tak kurang dari 3.000 pengusaha level kecil dan menengah sibuk menyiapkan suvenir untuk World Superbike. Kegiatan perekonomian di sana akan menggeliat lagi dan perlahan bangkit pasca dipukul oleh serangan corona. 

Saat UMKM bangkit maka perekonomian Indonesia juga bangkit, karena UMKM adalah tulang punggung finansial negara. Dengan begitu, kita bisa menyehatkan kembali keuangan negara dan tidak akan terjembab dalam resesi. Oleh karena itu, World Superbike adalah awal yang bagus untuk memulai kebangkitan finansial negara.

Masyarakat mengapresiasi balapan di sirkuit Mandalika karena acara ini berlevel internasional, sehingga menjadi hiburan untuk mencerahkan masa pandemi. Selain itu, mereka juga bangga karena ada balapan kelas dunia yang diadakan di Indonesia, sehingga meningkatkan pride atas negeri ini.

Jika World Superbike disiarkan langsung, baik melalui TV maupun internet, maka akan disorot oleh banyak penonton, termasuk dunia internasional. Mereka bisa menyaksikan serunya balapan, sambil melihat betapa indahnya alam Lombok. Jadi mereka akan merencanakan kunjungan selanjutnya ke sana karena melihat eksotisme alamnya.

Oleh karena itu kita patut mendukung kelancaran World Superbike dan kalau bisa memviralkan lomba ini di media sosial. Tujuannya agar makin banyak yang mengetahui balapan ini dan acaranya jadi mendunia. Sehingga makin banyak pula yang menontonnya, dan akhirnya terjadi efek domino positif ke perekonomian Indonesia.

Ajang World Superbike merupakan acara penting dan menjadi sebuah loncatan untuk membangkitkan kembali perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata akan bangkit, terutama di Lombok, karena turis asing akan berbondong-bondong datang untuk nonton balapan kelas internasional secara langsung.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini