Oleh : Restu Kinanti )*

Ibu Kota Indonesia akan dipindah ke Kalimantan Timur pada tahun 2024 dan berbagai persiapan mulai dilakukan dari sekarang. Masyarakat mendukung pemindahan tersebut karena diyakini mampu meningkatkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kota metropolitan ini awalnya bernama Batavia, dan sejak dulu dikenal sebagai wilayah padat penduduk dan sering macet. Penduduk Jakarta sangat banyak, mulai dari yang menetap hingga yang pulang-pergi karena bekerja di sana tetapi rumahnya di Bogor atau tempat lain. Sampai-sampai ada lagu berjudul: Siapa suruh datang Jakarta? Penyebabnya karena ibu kota makin penuh sesak.

Untuk mengatasi kesumpekan di Jakarta maka pemerintah akan memindahkan ibu kota, dari Jawa ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Paser Utara. Pemindahan ini diharap tidak membuat masyarakat kaget karena tujuannya baik, dan di sana masih relatif lapang serta sepi, sehingga cocok jadi ibu kota.
Pemindahan ibu kota negara akan dimulai tahun 2024 tetapi mulai tahun ini sudah dipersiapkan. Jalan tol menuju Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara akan dibangun untuk mempermudah mobilitas.

Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Ahmad Usman, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di ibu kota baru terus dilakukan. Nantinya di Penajam akan dibangun KIPP (Kawasan Pusat Pemerintahan), yang terdiri dari istana kepresidenan, kantor pusat pemerintahan, pemukiman pegawai pemerintahan dan TNI/Polri, dan masyarakat umum.

Pemindahan ibu kota ini akan dilakukan secara bertahap, jadi tidak serta-merta semuanya bedhol kota ke Kalimantan. Masyarakat juga menyetujui pemindahannya karena akan mengatasi masalah kemacetan di Jakarta yang sudah menahun dan sangat mengganggu mobilitas. Penyebabnya karena kantor pemerintahan dipindah sehingga kemacetan akibat padatnya pegawai pemerintah di jalanan juga berpindah.

Kita tidak usah berpikiran macam-macam mengenai perpindahan ibu kota, karena tujuannyta baik. Lagipula, sejak era orde lama, Bung Karno sudah ingin memindah ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan, karena berada di tengah-tengah Indonesia dan memunculkan azas keadilan. Wilayah Borneo juga relatif sepi sehingga pulau itu memang cocok jadi tempat ibu kota negara kita.

Pemindahan ibu kota juga tidak usah membuat pegawai kementrian atau PNS lainnya panik karena mereka terpaksa pindah ke Kalimantan. Pasalnya, ada lembaga negara yang tidak akan dipindah ke ibu kota baru. Hal itu diatur dalam RUU IKN, yang belum diresmikan karena belum fix 100%.

Nantinya meski ibu kota dipindah ke Penajam Paser Utara, Provinsi DKI Jakarta tetap memiliki kedudukan sebagai ibu kota. Hal ini tidak usah membuat bingung karena bisa direvisi setelah muncul peraturan presiden yang baru. Atau bisa jadi nanti seperti Malaysia, di mana ibu kota negara dan ibu kota pemerintahan ada di kota yang berbeda, tunggu saja Perpres yang akan dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.

Pemindahan ibu kota adalah sesuatu yang urgent, dan prosesnya dimulai saat ini, walau masih pandemi. Pasalnya, jika Jakarta terlalu padat, akan menimbulkan masalah sosial. Mulai dari potensi tindak kriminal sampai banyaknya pengangguran. Namun ketika sebagian penduduknya dipindah ke Kalimantan Timur, maka problem-problem ini bisa diatasi, karena persaingan berkurang.

Ibu Kota Indonesia akan dipindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal ini bukan hanya wacana tetapi sudah ada perencanaan yang matang, termasuk pembangunan infrastruktur dan komplek pemerintahan. Pemindahan ibu kota bukan sesuatu yang aneh karena malah bisa mengatasi berbagai masalah di Jakarta.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Fajar Kurnia )*

Radikalisme masih menjadi bahaya laten di negeri ini. Masyarakat pun diminta mewaspadai penyebaran paham radikal di berbagai tempat, termasuk di lingkungan sekolah.

Insititusi pendidikan adalah tempat yang bersih dan seharusnya tidak tercampuri oleh aroma politik, bahkan radikalisme. Tentu sangat tidak etis ketika ada sekolah yang ternyata bermasalah, karena sang guru yang berstatus sebagai anggota kelompok radikal. Ia jelas melanggar hukum dan norma, karena meracuni pikiran para murid dengan paham yang berbahaya.

Masuknya radikalisme ke wilayah sekolah harus kita waspadai karena sudah ada temuan oknum di lingkungan pendidikan yang merupakan anggota kelompok radikal. Kabagbanops Densus 88 antiteror Kombes Aswin Siregar menyatakan bahwa oknum tersebut berinisial DRS, yang merupakan Kepala Sekolah di sebuah SDN di Pesawaran, Lampung.

Temuan ini tentu mengejutkan karena kaum radikal sudah menclok ke sekolah-sekolah. Berarti mereka memang mengincar institusi pendidikan dan ingin meracuni pikiran para murid yang masih lugu. Kepolosan para siswa, terutama yang masih SD, dimanfaatkan dan membuat banyak korban.

Apalagi DRS berstatus sebagai ASN sehingga ia melanggar sumpah pegawai negeri untuk setia pada negara. Jika ia berstatus anggota teroris maka bisa saja dipecat dengan tidak hormat, karena menjadi penghianat. Hukuman berat memang harus diberikan agar kapok dan tidak ditiru oleh ASN lain.

Masyarakat patut mewaspadai masuknya kelompok radikal ke sekolah-sekolah. Apalagi yang tertangkap adalah oknum kepala sekolah, sehingga memiliki jabatan strategis dan pengaruh tinggi. Bisa jadi ia menyalahgunakan kekuasaannya untuk merekrut para guru jadi kader radikalisme.

Masih diselidiki seberapa kuat pengaruh DRS ke sekolah yang dipimpinnya, tetapi penangkapannya membuat lega, karena para murid selamat dari cengkraman bahaya. Semoga tidaka da korban-korban yang teracuni akibat ulah DRS.

Untuk mencegah munculnya radikalisme di sekolah maka kita semua harus lebih waspada. Jika ada kepala sekolah atau ketua yayasan yang akan melakukan seleksi pegawai baru, jangan hanya melihat ijazah dan pengalaman mengajarnya. Akan tetapi telusuri juga jejak digital, dan biasanya terlihat di media sosialnya. Biasanya ia mem-follow akun yang berbau radikalisme, sehingga bisa tercium bahwa ia anggota kelompok tersebut.

Selain itu, para orang tua juga tidak boleh sembarangan memasukkan anak ke sebuah sekolah, agar tidak terperosok dalam jebakan radikalisme. Saat ini sudah banyak sekolah swasta yang bertebaran, tetapi wajib untuk survey dan investigasi. Jangan sampai salah pilih dan ternyata sekolah itu dimiliki oleh kelompok radikal.

Para orang tua harus mengecek sampai ke dalam sekolah, dan sebenarnya bisa terlihat ciri-ciri dari kelompok radikal. Pertama, tidak ada pajangan garuda pancasila dan foto presiden serta wapres di dinding. Kedua, tidak ada bendera merah putih yang berkibar di lapangan atau bagian sekolah lain. Penyebabnya karena kelompok radikal menyebut pemerintah adalah toghut.

Selidiki juga akun media sosial sekolah, serta ketua yayasan, kepsek, dan sampai guru-gurunya. Biasanya mereka menampakkan ciri kelompok radikal, yakni sering men-share berita hoaks yang bernada menyerang pemerintah. Ciri lain adalah mereka selalu mengkritik dan tidak setuju akan berbagai peraturan di Indonesia.

Masuknya teroris ke lingkungan pendidikan bisa jadi bencana besar, karena para murid yang lugu jadi korbannya. Jangan sampai anak-anak kita teracuni oleh radikalisme. Jadi, saat akan mendaftar sekolah, wajib untuk meneliti dan survey terlebih dahulu. Sehingga mendapatkan sekolah swasta yang baik dan tidak pro radikalisme.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini

Oleh : Elisabeth Sukmawati )*

Pemerintah terus mencermati perkembangan virus corona baru varian AY.4.2 yang sedang berkembang di Inggris. Masyarakat pun diminta untuk selalu disiplin Prokes guna mencegah penyebaran varian tersebut berkembang di Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kemenkes memonitor ketat varian baru Delta dan varian AY.4.2 tersebut agar tak lolos masuk ke Indonesia dan memicu ledakan kasus.

Melalui Kanal YouTube Perekonomian RI, Budi Mengatakan, Di UK kasus Covid naik padahal vaksinasi sudah 70%. Kenaikan kasus tersebut disebabkan karena adanya varian baru, di Inggris ada sub varian jadi mutasi varian Delta namanya AY.4.2 yang sedang naik di Inggris hal itu yang tengah dimonitor secara ketat.

Budi mengatakan, saat ini, varian Delta dan varian turunannya yaitu AY.2.3 dan AY.2.4 masih mendominasi di Indonesia. Oleh karenanya, pihaknya akan memaksimalkan deteksi varian baru di 12 laboratorium whole genome sequencing (WGS).

Varian AY.4.2 sedang merambah di Singapura. Sehingga strategi utama adalah jangan sampai varian tersebut masuk dan didukung dengan monitor yang ketat. Lebih lanjut, Budi meminta agar mobilitas masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru dapata ditekan.

Budi juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena dengan tingginya mobilitas akan berisiko meningkatkan kasus Covid-19. Jangan euforia dengan langsung jalan-jalan, masuk mal, masuk kafe-kafe penuh, karena hal tersebut bisa menyebabkan kenaikan kasus. Kita harus melihat Inggris dan Israel meski di kedua negara tersebut vaksinasi telah mencapai 80 persen, tetapi jika prokes tidak dijalankan maka kasus Covid dapat mengalami peningkatan.

Lebih lanjut, Budi menuturkan, kementerian kesehatan juga memantau kabupaten/kota di Indonesia dalam kurun waktu 4 pekan terakhir. Hasilnya, tercatat 105 kabupaten/kota mengalami peningkatan kasus. Meski angkanya masih dalam kategori tidak mengkhawatirkan, karena masih di bawah batas aman WHO tetapi kita mencoba untuk mengantisipasi secara lebih dini.

Saat ini pemerintah juga berfokus untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19 yang berpotensi terjadi pada libur Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 mendatang.Budi menambahkan, pengendalian Covid-19 di saat Nataru ini akan sangat mempengaruhi penyelenggaraan berbagai ajang besar yang akan dilaksanakan di tanah air.

Secara tegas Budi mengatakan, pihaknya mencoba mengantisipasi secara lebih dini agar jangan sampai euforia yang berlebihan membuat kita jadi lengah, tidak waspada dan kenaikan kasus di 105 kabupaten/kota ini kemudian menjadi tidak terkontrol karena kenaikannya menjadi sangat tinggi.

Dalam upaya terus mengendalikan pandemi, dari sisi surveilans Menkes memastikan bahwa pelacakan tracing dan pengetesan atau testing terus diintensifkan. Pihaknya juga akan memastikan bahwa semua kontak erat harus dilakukan testing karena di situlah risiko terbesar dari penyebaran virus. Selain kasus konfirmasi, seluruh kontak erat harus dilakukan testingnya. Jadi protokol 3T-nya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, pemerintah juga terus memastikan percepatan program vaksinasi nasional, terutama bagi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) yang memiliki risiko tinggi apabila terpapar Covid-19.

Menkes juga menyampaikan, hinga saat ini cakupan vaksinasi nasional telah mencapai 182 juta dosis. Dari target vaksinasi sebanyak 208 juta penduduk, sebanyak 113 juta orang atau 54 persen telah memnerima vaksinasi dosis pertama dan sekitar 68 juta orang atau 32 persen telah memperoleh dosis kedua.

Terkait ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19, Budi menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan finalisasi kerjasama dengan Merck, perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, untuk mendatangkan obat Molnupiravir ke tanah air.

Perlu kita ketahui bahwa varian AY.4.2 kemungkinan 10 persen lebih menular dibandingkan varian Delta yang paling umum. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur University College London Genetics Institute, Francois Balloux, PhD.

Meski lebih menular namun tidak selalu hal ini diartikan lebih mengkhawatirkan. Apalagi jika seseorang telah mendapatkan vaksin, kemungkinan kekebalan tubuhnya telah dirangsang untuk menjadi lebih kuat.

Kita semua tentu berharap agar prediksi gelombang 3 tidak akan terjadi, namun bukan berarti langkah antisipatif tidak dilakukan. Tentunya protokol kesehatan harus tetap diwujudkan sebagai upaya proteksi diri dan orang sekitar karena pandemi belum berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Jelang 1 desember adalah hari-hari yang menegangkan karena ulang tahun organisasi papua merdeka (OPM). Masyarakat Papua mendukung penuh keberadaan TNI/Polri di Papua untuk menjaga kedamaian, khususnya jelang HUT OPM.

Papua adalah wilayah yang populer berkat keindahan alamnya, dan sebelum pandemi menjadi destinasi wisata yang didatangi oleh turis lokal dan asling. Akan tetapi sayang sekali ada OPM yang memberi citra buruk di Papua, seakan-akan di sana tidak aman, padahal kenyataannya berlawanan. Oleh karena itu OPM selalu diburu oleh apaarat, khususnya Satgas Nemangkawi, agar tidak meresahkan masyarakat.

Tanggal 1 desember adalah hari ulang tahun OPM dan menjadi hari yang mencekam karena biasanya mereka melakukan tradisi turun gunung alias menampakkan diri di tengah masyarakat. Jika biasanya hanya bergerilya, pada hari ultah tersebut anggota OPM pamer senjata api dan mengibarkan bendera bintang kejora.

Padahal bendera bintang kejora tidak sah karena WNI hanya boleh mengibarkan bendera merah putih. Oleh karena itu OPM diburu dan dihalau, jangan sampai mengacaukan situasi di Papua, dan mempengaruhi masyarakat untuk memegang bendera bintang kejora juga. Mereka juga berpotensi membuat kekacauan karena memaksa masyarakat Papua untuk ikut membelot.

Oleh karena itu pasukan gabungan TNI dan Polri diterjunkan untuk menjaga kondusivitas Papua, jelang 1 desember. Wakil Gubernur Akpol Brigjen Pol Awi Setiyono menyatakan bahwa anggota Polri dan TNI akan mengadakan patroli besar-besaran dalam rangka mengamankan masyarakat. Bahkan ada bantuan dari Brimob, agar situasi makin kondusif.

Penjagaan memang dilakukan makin ketat agar kekerasan tidak berulang. Jangan sampai ada tragedi seperti pada september lalu, kala KST menyerang nakes di Distrik Kiwirok dan menyebabkan korban jiwa. Atau saat oktober lalu ketika KST menyerang prajurit TNI yang sedang melakukan patroli. Bisa jadi tanggal 1 desember nanti, mereka kembali melakukan huru-hara dengan sengaja.

Untuk mengamankan Papua, maka setidaknya ada 17.000 anggota gabungan dari korps TNI dan Polri, serta Brimob, yang diterjunkan untuk mengamankan Papua jelang 1 desember. Jumlahnya memang banyak karena untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi hal-hal negatif. Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati?

Keberadaan anggota TNI dan Polri di Papua juga jangan membuat masyarakat heran, bahkan takut. Komandan Korem (Danrem) 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan menyatakan bahwa keberadaan TNI di Papua adalah untuk menciptakan kedamaian dan keamanan. Tiap anggota TNI sadar bahwa keberadaan mereka adalah untuk menciptakan stabilitas dan keamanan, serta membuat warga sipil jadi nyaman.

Banyaknya anggota TNI dan Polri yang diterjunkan jelang ulang tahun OPM tidak membuat Papua menjadi DOM alias daerah operasi militer seperti yang ada di Aceh beberapa tahun lalu. Akan tetapi, aparat murni berjaga dan mencegah segala keburukan terjadi, karena bisa saja OPM nekat membuat kerusuhan pada ulang tahun mereka. Huru-Hara memang sengaja mereka lakukan agar menarik perhatian publik.

Prajurit TNI dan Polri sadar bahwa mereka datang ke Papua untuk tugas mulia, yakni mengamankan masyarakat. Sementara itu, warga sipil juga merasa nyaman saat dijaga oleh aparat, karena berkat keberadaan mereka, OPM tidak akan berani mengacau. Bahkan di hari ulang tahunnya sekalipun.

Keberadaan anggota TNI dan Polri di Papua adalah untuk mengamankan situasi di sana, jelang ulang tahun OPM. Pencegahan wajib dilakukan agar jangan sampai organisasi pemberontak tersebut sengaja membuat huru hara, dan akhirnya memakan korban luka-luka hingga korban jiwa.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

JAKARTA – Pememerintah resmi mengumumkan penghapusan keeajiban syarat tes PCR untuk pelaku perjalanan penerbangan atau transportasi udara. Dengan demikian, hasil rapid test antigen kembali berlaku sebagai syarat perjalanan.

Hal ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

“Untuk perjalanan akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa, non Bali,” kata Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Senin, 1 November yang lalu.

Meski demikian, Muhadjir tak menjelaskan kapan aturan ini kembali berlaku, serta mengenai perubahan aturannya.

Diketahui, aturan wajib PCR berlaku bagi penumpang pesawat penerbangan domestik di wilayah Jawa-Bali (PPKM Level 1-4) dan luar Jawa-Bali (PPKM Level 4-3) sudah berlaku sejak 24 Oktober 2021.

Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas No. 21 tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 53 dan Nomor 54 Tahun 2021 dan 4 SE dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Nomor 86, 87, 88 dan 89 Tahun 2021.

Pertimbangan pemerintah, langkah ini diambil menyusul antisipasi gelombang baru COVID-19. Bahkan, rencana wajib PCR sebagai syarat perjalanan akan diperluas untuk seluruh moda transportasi jarak jauh lainnya. Alasannya, untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas pada periode Natal dan Tahun Baru 2022.

Namun, beberapa waktu belakangan, aturan ini memicu kritikan dari berbagai kalangan. Sampai akhirnya, hari ini pemerintah mengumumkan syarat wajib PCR dihapus. (*)

Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya terus melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada 2 November lalu. Pemerintah saat ini telah menyelesaikan 44 Peraturan Pelaksanaan yang terdiri dari 40 RPP dan 4 rancangan Perpres, termasuk di dalam aturan pelaksanaan ini ada 3 RPP untuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto mengatakan, program Perhutanan Sosial yang digulirkan pemerintah sejak 2007 telah memberi banyak manfaat kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan negara dan hutan adat (hak). Kehadiran UU Cipta Kerja akan semakin menjamin keberlangsungan program ini.

“Terkait pembahasan mengenai perhutanan sosial, pemerintah berharap akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara lingkungan dan dinamika sosial budaya yang ada,” katanya dalam pernyataan tertulis beberapa waktu yang lalu. Dampak program perhutanan sosial terhadap masyarakat yang berada di sekitarnya terbagi dalam tiga bagian.

Pertama adalah dampak ekonomi, karena secara tidak langsung memberikan pekerjaan baru kepada masyarakat. Jika dilihat data statistik, lanjutnya, ada sekitar 800.000 kepala keluarga (KK) yang sudah mempunyai pendapatan akses kelola hutan.

Kedua yakni dampak sosial. Sekarang, masyarakat tidak lagi merasa cemas sebab dapat melakukan pengelolaan kawasan hutan secara legal. Masyarakat bisa lebih tenang mengelola lahan kawasan hutan karena sudah memiliki dasar hukum. Adanya UU Cipta Kerja juga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan penguasaan hutan antara masyarakat luas dengan korporasi.

Ketiga dampak lingkungan. Dengan adanya pelembagaan yang legal dari pemerintah, maka masyarakat sekitar tidak bisa membuka lahan dengan cara membakar ataupun dengan penebangan liar yang mengganggu kelestarian hutan.

Airlangga menambahkan, perekonomian masyarakat hutan mengalami peningkatan pasca program perhutanan sosial. Pasalnya, dengan adanya sertifikasi akses dari pemerintah, saat ini masyarakat tidak lagi menganggap upaya pengelolaan lahan hutan sebagai usaha sampingan, namun justru menjadi usaha pokok dengan skala cukup besar yang tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. (*)

Jakarta — Rentetan kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, aksi kekejaman KKB akhir-akhir ini kerap menyasar masyarakat sipil bahkan orang asli Papua (OAP) yang menjadi korban teroris KKB semakin berjatuhan.

Menanggapi hal itu, Sekjen Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Arip Nurahman, mengecam tindakan brutal teroris KKB. Di samping itu, dia juga mempertanyakan suara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang seolah diam melihat aksi kebrutalan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil.

“Kami mengutuk keras aksi KKB yang semakin mendobrak nilai-nilai kemanusiaan dengan membunuh masyarakat sipil bahkan orang asli Papua. Kita tidak boleh membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror kepada masyarakat,” ujar Arip dalam keterangannya, Senin (14/6/21) yang lalu.

“Di saat seperti ini, kami juga menyayangkan dan mempertanyakan sikap Komnas HAM yang seolah menutup mata melihat kekejaman KKB. Padahal kekejaman yang dilakukan teroris KKB adalah masalah kemanusiaan,” lanjutnya.

Menurutnya, Komnas HAM sebagai lembaga setingkat lembaga negara lainnya yang fokus terhadap masalah kemanusiaan harus intensif bersuara membela hak-hak masyarakat sipil di tanah Papua untuk dapat keluar dari ancaman dan teror yang dilakukan KKB.

“Komnas HAM sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran HAM harusnya lebih responsif terhadap permasalahan saudara-saudara kita masyarakat Papua yang menjadi korban dari aksi kebrutalan KKB,” tegas Arip.

Menurutnya, sebagai kelompok teroris, KKB selalu melakukan cara kekerasan dalam menjalankan misinya. Dia juga mengatakan bahwa selama ini KKB kerap meneror dan menanam ketakutan kepada masyarakat. Selain itu, teroris KKB juga sangat membahayakan bagi kedaulatan negara.

“Aksi Teroris KKB memang sudah melewati batas. Kami sangat geram karena kelompok teroris KKB melakukan aksi dengan cara yang sangat kejam dan tidak berkeprikemanusiaan,” imbuh Arip.

Arip juga mengatakan bahwa sikap tegas sudah tepat dilakukan pemerintah karena upaya diskusi dan diplomasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua telah dilakukan pemerintah sejak era Presiden BJ Habibie hingga Presiden Joko Widodo, tapi tak membuahkan hasil.

“Kami melihat pemerintah selalu menginginkan jalur damai. Namun jalur damai selama ini terbukti tidak bisa menghentikan kebrutalan KKB, mengingat pendekatan damai yang selama ini sudah diupayakan pemerintah selalu mendapat penolakan. Karena itu, negara telah menunjukkan sikap tegas,” jelas Arip.

Dalam hal ini, kerja sama antar aparat keamanan dengan masyarakat perlu dikuatkan. Aparat keamanan harus hadir untuk melindungi masyarakat, begitu juga masyarakat harus percaya penuh kepada aparat keamanan. (*)

Jakarta — Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dapat mencegah terjadinya gelombang ke tiga COVID-19.

“Kita harus tetap antisipasi bahwa setiap ada liburan panjang, ada hari raya yang disertai dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, disertai kedisiplinan masyarakat terhadap Prokes yang rendah, biasanya akan membuat kasus di masyarakat meningkat kembali,” kata Reisa dalam diskusi virtual yang diikuti dari Jakarta, Rabu (27/10) yang lalu.

Reisa mengatakan masyarakat tak boleh bereuforia saat kasus COVID-19 di Indonesia melandai. Masyarakat diajak untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mempertahankan bahkan semakin menurunkan kondisi yang ada.

Menurutnya, pandemi COVID-19 masih terjadi dan virus terus bermutasi. Maka satu-satunya cara untuk mencegah menularnya varian virus baru yang bisa saja lebih berbahaya dan cepat menular dengan disiplin Prokes. “Meskipun kasusnya sekarang sudah menurun, disiplin kita melaksanakan Prokes dan vaksinasi harus terus berjalan dengan baik.

Dengan kebiasaan itu, situasi akan terus terjaga sampai pandemi bisa berakhir dan jadi budaya baru dalam pencegahan penyakit-penyakit baru,” kata Reisa. Di samping itu, untuk mencegah masuknya varian baru, 3T (testing, tracing, dan treatment) harus dilakukan secara ketat, seiring dengan relaksasi pembukaan sejumlah fasilitas publik.

Keputusan pemerintah yang memberlakukan screening ketat seperti mesti melakukan PCR bagi pelaku perjalanan udara adalah untuk memitigasi sedini mungkin guna mencegah gelombang ketiga COVID-19 terjadi di Indonesia. Demikian pula dengan aktivitas di ruang-ruang publik yang mesti dilakukan screening melalui PeduliLindungi.

Kata Reisa, gelombang peningkatan COVID-19 pada pertengahan tahun harus menjadi pelajaran. “Apa yang kita hadapi satu setengah tahun ini menjadi pelajaran agar tidak terjadi gelombang peningkatan seperti saat Juni lalu,” kata dia. (*)

Oleh : Lukas Lokbere )*

Otonomi khusus merupakan bentuk perhatian negara kepada Pemerintah dalam memajukan Papua. Kebijakan tersebut diyakini memberikan banyak manfaat, termasuk pelibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam pembangunan. 

Otonomi Khusus (Otsus) merupakan kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu wilayah. Otsus di Papua memang menghadirkan sedikit polemik, namun kebijakan ini telah mengakomodir keterlibatan Orang Asli Papua (OAP).

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Kedeputian V Theofransus Litaay menegaskan, UU nomor 2/2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II telah mengakomodir kepentingan masyarakat adat. Diantaranya dengan merepresentasikan masyarakat adat Papua dalam legislatif di kabupaten/kota.

            Perubahan ini tentu saja menjadi ruang afirmasi rekruitmen politik OAP, sehingga OAP dapat berkiprah dalam parpol dan menduduki jabatan politik di lembaga legislasi. Theo mengatakan, dua puluh lima persen anggota DPRK akan diisi oleh OAP dengan mekanisme pengangkatan atau tanpa pemilu. Nah, 30 persennya adalah perempuan.

            Secara substansi, UU Otsus Papua Jilid II mengalami perubahan baik bersifat penambatan maupun penghapusan dari ketentuan asal. Penambahan substansi diantaranya tentang pengaturan pembangunan kewenangan khusus antara pemerintah dengan provinsi, pengisian anggota DPRK melalui unsur Orang Asli Papua dengan sistem pengangkatan dan pembentukan suatu badan khusus.

            Theo menuturkan, badan khusus tersebut nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Harapannya dengan adanya badan khusus akan terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan Otsus dan pembangunan di wilayah Papua, sehingga kesejahteraan masyarakat adat benar-benar meningkat.

            Theo menambahkan, perbaikan lain di dalam UU nomor 2/2021 ditunjukkan dengan peningkatan alokasi dana khusus, serta fokus penggunaan dan mekanisme yang lebih jelas dengan pengawasan kelembagaan yang lebih kuat.  Dana Otsus kata Theo ditujukan untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua selama 20 tahun, berlaku sampai 2041.

            Mekanisme penyaluran dari pusat ke Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mekanisme pengawasan dan pengendalian telah diatur dalam pasal 34 UU Nomor 2 tahun 2021.  Dalam kesempatan tersebut, Theo juga meminta kepada para jurnalis yang ada di Papua untuk ikut mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang Otsus Papua Jilid II.

            Melalui kawan-kawan jurnalis pihaknya berharap agar masyarakat dapat mengerti dan teredukasi tentang apa itu Otsus dan bagaimana nanti manfaatnya untuk masyarakat Papua.

Melalui Otsus, masyarakat Papua memiliki peran dalam pembangunan di tempat tinggalnya, juga diutamakan berdasarkan pada pasal 12 pada UU Nomor 21 Tahun 2001, Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, adalah wajib OAP.

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa menjelaskan, sejak awal hadirnya Otsus Papua merupakan sebuah tuntutan masyarakat Papua yang merasa tertinggal dari berbagai sektor. Menurutnya dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar bagi OAP. 

            Dirinya menjelaskan, kucuran anggaran Otsus yang digelontorkan pemerintah pusat dari tahun 2000 hingga tahun 2020 dari sisi besaran dana terus meningkat, juga difokuskan untuk empat program prioritas. Seperti, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu menjadi bukti bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar.

Sementara itu, Perwakilan para Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Cornelis Usili mengatakan, terkait hal tersebut, sejumlah kelompok masyarakat di Papua dan Papua Barat menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan dana Otsus dilanjutkan.           

Mereka mengaku, merasakan dampak positif yang didapat setelah Otsus berjalan selama 20 tahun terakhir. Mereka sangat menantikan kelanjutan Otsus Jilid II. Mereka kompak menyatakan bahwa kebijakan Otsus sangat dibutuhkan oleh masyarakat asli Papua.

Cornelis menegaskan, bahwa pihaknya yang merupakan pimpinan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) se-Sorong Raya mendukung kebijakan pemerintah untuk melanjutkan Otsus di Papua Barat demi keberlanjutan pembangunan dan masa depan generasi muda di Papua.

Para pimpinan LMA se-Sorong Raya menghimbau agar semua masyarakat asli Papua tidak terpengaruh dengan adanya provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Para stakeholder terkait diharapkan segera memastikan kelanjutan Otsus tersebut.

Otsus menunjukkan keberpihakannya kepada OAP, hal ini menjadi sebuah landasan bahwa Otsus memang harus tetap dijalankan, apalagi dengan adanya Otsus, banyak anak muda asli Papua yang dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, hal ini tentu akan berdampak positif bagi Papua di masa depan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang 

Oleh : Fifi Afifah )*

Pemerintah terus memprioritaskan kawasan Rebana dan selatan Jawa Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi unggul di daerah Pasundan. Pembentukan sentra ekonomi baru tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru serta menyerap tenaga kerja produktif.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan akan mendorong pembangunan infrastruktur di kawasan Rebana dan kawasan jawa barat bagian selatan.

            Luhut mengatakan, kedua kawasan tersebut menyimpan potensi yang sangat besar untuk menarik minat investor. Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan presiden (Perpres) No. 87/2021 tentang percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

            Luhut menjelaskan, Perpres tersebut merupakan amanah dari Presiden Joko Widodo untuk mengakselerasi investasi melalui pengembangan dua kawasan tersebut. Dengan menetapkan Perpres ini, diinstruksikan pada seluruh jajaran pemerintah pusat untuk mendukung penuh pembangunan di kawasan Rebana dan kawasan Jawa Barat bagian selatan.

            Luhut mengatakan, pemerintah berkomitmen mendorong investasi yang ramah lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu pihaknya juga mendukung pengembangan industri berteknologi tinggi, khususnya di kawasan Rebana, yang dapat mendorong ekonomi baru yang unggul, berdaya saing dan bertaraf internasional.

            Dirinya menambahkan, Pembangunan perlu segera dilakukan. Pasalnya kawasan Jawa Barat bagian selatan dinilai lebih tertinggal dibandingkan dengan kawasan lainnya. Dengan besarnya potensi investasi yang ada, pihaknya berharap agar kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

            Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat Noneng Komara Nengsih menyebutkan, pengembangan dua kawasan tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, melalui terbitnya Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

            Merujuk pada beleid tersebut, Kawasan Rebana meliputi 7 daerah, yaitu Kabupaten Subang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Cirebon dan Kota Cirebon. Sedangkan pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan meliputi Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Pangandaran.

            Merujuk pada Perpres yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 9 September 2021, Noneng menjelaskan, pengambangan kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian selatan memuat 162 program, dengan nilai investasi mencapai sekitar 392,4. Besaran tersebut merupakan angka investasi yang diharapkan pendanaannya melalui APBN, APBD, BUMD dan sektor swasta.

            Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memperkirakan adanya pengembangan kawasan Rebana akan memunculkan 13 kota industri baru di dalamnya. Ke-13 kota industri tersebut akan punya spesialisasi di masing-masing sektor. Kawasan Rebana juga disebut akan menyumbang 3% pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan mampu menciptakan 4 juta lapangan pekerjaan dalam kurun waktu 20 tahun.

            Dirinya mengklaim, bahwa kawasan Rebana akan menjadi tempat investasi terbaik di Indonesia. Sebab, akan ada pelabuhan Patimban yang tidak jauh dari akses Bandara Kertajati, dilewati jalan Tol Cipali, Jalur kereta api dan upah buruh yang terbilang masuk dalam kategori menengah rendah. Selain itu, dalam kawasan Rebana nantinya akan ada pembangunan infrastruktur jalan tol, kereta api, infrastruktur dasar, infrastruktur sumber daya air dan pembangunan infrastruktur lainnya.   Bersama wakilnya, UU Ruzhabul Ulum, Ridwan Kamil getol mengembangkan kawasan metropolitan Rebana menjadi daerah industri dana perkantoran baru di Jawa Barat.

            Jawa Barat sendiri memang dikenal sebagai daerah dengan investasi terbesar di Indonesia dan semakin disorot oleh investor dunia setelah berdirinya pabrik baterai mobil listrik di Karawang. Hal tersebut tentu saja membuat adanya potensi besar yang diproyeksikan mobil listrik dari brand terkenal Korea Selatan agar bisa dijual mulai April 2022.

            Jawa Barat sendiri memiliki dua wilayah dengan karakteristik berbeda yaitu wilayah Jawa barat bagian utara yang umumnya cocok untuk investasi di sektor industri dan logistik sementara Jawa Barat bagiian selatan cocok untuk berinvestasi di sektor agrikultur, pariwisata dan yang lainnya. Hal itulah yang menyebabkan bahwa Jawa Barat bagian tengah ke utara lebih maju daripada Jawa Barat ke Selatan.   Apalagi Jawa Barat ke utara itu banyak lahan yang datar, sehingga memudahkan untuk membuka usaha.

            Pemerintah terus mengoptimalkan terwujudnya pembangunan ekonomi yang unggul. Tentu saja keunggulan ekonomi harus diupayakan, karena pembangunan demi kemaslahatan umat manusia harus terus digalakkan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar pers dan Mahasiswa Cikini