Oleh : Made Prawira )*

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sedang digenjot dan akan cepat selesai karena mendapatkan kucuran dana dari pemerintah. Masyarakat patut mengapresiasi karena kereta cepat akan mempermudah mobilitas dan melancarkan pergerakan banyak orang.

Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat menjadi daerah yang sering dikunjungi oleh warga Jakarta, karena mereka menjadikannya tempat wisata di akhir pekan. Jarak kedua wilayah tidak terlampau jauh dan bisa ditempuh naik mobil. Akan tetapi ada juga yang suka naik kereta karena karcisnya cukup terjangkau.

Namun ketika naik kereta tentu butuh waktu yang lumayan. Untuk kereta Jakarta-Bandung konvensional bisa butuh 3 jam 35 menit. Padahal kita tahu bahwa waktu adalah uang. Sehingga diadakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Prediksinya, dengan menaiki kereta cepat maka waktu tempuh hanya berkisar 35 hingga 45 menit saja.

Pemerintah menyuntikkan dana yang tak main-main, sampai 4,3 triliun rupiah. Hal ini dinyatakan oleh Kartika Wirdjoatmojo, wakil menteri BUMN. Kartika juga menambahkan bahwa anggaran sebesar itu diambil dari APBN.

Suntikan dana untuk proyek kereta api cepat Jakarta Bandung adalah hal yang wajar, karena merupakan fasilitas untuk rakyat. Pemerintah memang sering memberi tambahan dana untuk proyek-proyek infrastruktur. Tujuannya agar pembangunan di Indonesia berkembang pesat.

Jadi, jangan ada yang nyinyir karena uang sebanyak itu diambil dari APBN yang merupakan hasil pajak. Penyebabnya karena uangnya dikembalikan lagi dalam bentuk fasilitas bagi warga Indonesia.
Sementara itu, Direktur Riset Core Piter Abdullah menyatakan bahwa gerojokan dana dari pemerintah pada proyek kereta cepat ini akan berdampak positif, karena proyek dijamin tidak akan mangkrak. Ia meyakini bahwa proyek ini bisa meningkatkan perekonomian, khususnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Masyarakat jelas mendukung proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung karena memudahkan mobilitas dan memang mendukung sektor perekonomian. Jika ada kereta maka mayoritas pebisnis bisa ulang-alik ke 2 daerah tersebut menggunakan kendaraan ini, tanpa takut kena macet di jalan. Memang biasanya jalan ke Bandung atau sebaliknya saat kembali ke ibu kota rawan kemacetan karena padatnya kendaraan bermotor, terutama di akhir minggu.

Ketika perjalanan lancar menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung maka bisnis akan lancar juga. Pasalnya, wirausaha sering berprinsip time is money. Saat bisa sampai ke parahyangan dengan cepat, mengapa harus berlambat-lambat?
Mereka bisa langsung kulakan barang (terutama tekstil yang harganya miring) atau langsung meeting dengan klien, lalu kembali ke ibu kota keesokan harinya.

Infrastruktur di bidang transportasi memang perlu segera disempurnakan untuk menaikkan sektor perekonomian. Masyarakat sudah ingin meningkatkan kondisi finansialnya dan bangkit walau masih pandemi, karena daya beli warga sudah mulai naik. Salah satu usahanya adalah dengan berdagang, dan ketika ada kereta cepat maka memudahkan mobilitas mereka, apalagi yang belum punya kendaraan pribadi.

Selain itu, keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung juga berpengaruh besar terhadap perekonomian warga Parahyangan, khususnya di sektor pariwisata dan kuliner. Masyarakat ibu kota bisa liburan akhir pekan di Bandung dan menikmati tempat-tempat-tempat wisata, lalu makan-makan. Sehingga pemilik bisnis akan tersenyum lebar ketika melihat tempatnya mulai didatangi pengunjung lagi. Tentunya harus menaati prokes.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mendapatkan suntikan dana yang sangat besar dan diharap akan segera rampung. Penyebabnya karena jika ada kereta ini akan mempersingkat waktu tempuh dan menguntungkan masyarakat, terutama yang sering kulakan ke Bandung. Masyarakat Kota Kembang juga diuntungkan karena keberadaan kereta bisa meningkatkan kunjungan ke tempat usahanya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhamad Yasin )*

Deradikalisasi adalah upaya untuk menetralkan pemikiran mereka yang sudah terpapar radikalisme. Masyarakat pun mendukung program deradikalisasi guna mencegah pemikiran keliru tersebut berkembang menjadi aksi teror dan kekerasan lainnya.

Radikalisme adalah bahaya laten yang bisa menggerogoti negara dari dalam. Selain itu, kelompok radikal selalu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mewujudkan niatnya membangun negara khalifah, seperti perusakan tempat umum dan pengeboman. Oleh karena itu radikalisme harus dihapus di Indonesia agar negeri kita aman dan damai.

Di Uni Emirat Arab ada program deradikalisasi yang bagus sekali, yang bisa ‘mencuci’ ulang isi kepala para ulama atau imam yang sudah teracuni oleh kelompok radikal. Ketua BNPT Boy Rafli Amar menyatakan bahwa ada kerjasama lewat MOU dengan UEA, di mana pendidikan bagi imam di sana yang dijalani oleh penduduk Indonesia, dan dipastikan anti radikalisme.

Selain itu, para ulama atau imam yang ada juga diberi pendidikan anti radikalisme dan jika memang mereka sudah kadung, akan dimasukkan ke dalam program deradikalisasi. Hal ini memang jadi agenda tetap antara pemerintah UEA dengan Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah merebaknya radikalisme di negeri ini.

Para imam akan paham bahwa di UEA sekalipun, yang masuk dalam jazirah arab, sangat tertib dan tidak ada ekstrimisme dan radikalisme. Mereka paham bahwa tiap penduduk harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. UEA tidak mentolerir radikalisme, oleh karena itu salah besar jika ada yang bilang bahwa jihadnya kaum radikal itu meniru yang ada di negeri padang pasir.

Tidak benar jika pemerintah melakukan praktik toleransi dan menjaga persatuan antar suku dan keyakinan, malah dituduh sebagai toghut. Hal ini yang akan diajarkan pada program, deradikalisasi yang diadakan di UEA. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, keyakinan, dan kebudayaan, oleh karena itu tidak bisa dipaksakan berubah bentuk jadi negara khalifah, karena tidak cocok dengan rakyatnya.

Mereka juga paham bahwa di Indonesia perjuangan dilakukan oleh para pahlawan yang memiliki keyakinan yang berbeda, tetapi misinya sama, yakni kemerdekaan yang mutlak dan persatuan bangsa. Oleh karena itu pancasila hadir sebagai pemersatu bagi negeri yang multi suku, ras, dan keyakinan.
Mustahil bisa diubah jadi negara khalifah karena sama saja mengusir orang yang berbeda dari Indonesia.

Deadikalisasi amat penting karena kelompok radikal selalu menebar racun dan mencuci otak para kadernya. Mereka selalu berteriak tentang pentingnya jihad, bahkan sampai ke luar negeri. Padahal di UEA sendiri tidak ada program seperti itu, karena masa perang sudah berlalu. Apa tidak malu meneriakkan kata jihad tetapi tidak paham artinya?

Jihad adalah berperang melawan musuh, padahal di era kemerdekaan sudah tidak ada penjajah yang wajib diperangi. Parahnya, mereka malah berjihad melawan pemerintah, padahal menaati aturan pemerintah ada di dalam hadis dan sangat sahih.

Cara lain untuk deradikalisasi adalah dengan mengobarkan semangat nasionalisme di orang yang sudah kadung teracuni oleh terorisme dan radikalisme. Mereka perlu dibuka mata hatinya, walau Indonesia bukan negara khalifah tapi kita tidak dilarang untuk beribadah. Bahkan di sila pertama disebut Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti mengutamakan agama terlebih dahulu baru hal lain.

Deradikalisasi dilakukan sampai di UEA, dan ini adalah kerjasama resmi dengan BNPT. Para imam bisa belajar bahwa di sana tidak ada radikalisme, dan jika mereka suidah kadung teracuni oleh radikalisme, bisa menjalankan program deradikalisasi di sana. Jangan malah memaksakan untuk jihad dan menuduh pemerintah adalah toghut, karena bisa jadi fitnah yang pahit.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Ari Baskara )*

Sejak awal pandemi Covid-19, pemerintah memberi bantuan sosial kepada rakyat. Masyarakat pun mengapresiasi berbagai Bansos tersebut karena mampu meringankan beban ekonomi rakyat terdampak pandemi Covid-19.

Pandemi membuat hampir semua kesulitasn karena kemampuan finansialnya menurun drastis. Bukan hanya masyarkat kelas bawah yang kena efeknya, tetapi juga kelas menengah bahkan kelas atas.
Menurunnya daya beli masyar jelas merugikan pedagang, dan mereka jadi berpikir panjang, bagaimana caranya bertahan hidup.

Saat awal pandemi, pemerintah langsung bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako. Bansos ini dipilih karena beras dan sembako jenis lain adalah kebutuhan pokok, dan masyarakat yang masih disuruh untuk stay at home pasti membutuhkannya. Namun beras dll diganti dengan uang tunai agar lebih praktis dan tidak bisa dijadikan alat promosi bagi calon pejabat nakal.

Masyarakat mengapresiasi Bansos yang diberikan pemerintah, karena itu adalah bentuk perhatian bagi mereka. Bansos meski diganti dari sembako ke uang tunai patut disyukuri, karena bisa digunakan untuk menyambung hidup. Malah aslinya lebih praktis jika Bansosnya berupa uang, karena langsung ditransfer ke rekening, sehingga tidak bisa disunat oleh oknum pegawai nakal.

Bantuan yang diberi juga tidak sekaligus, melainkan dicicil hingga 4 kali. Dengan harapan, tiap bulan bisa dibelanjakan dengan bijak. Beda jika Bansos uang tunai diberi sekaligus, karena nominalnya besar dan takutnya malah digunakan untuk membeli sesuatu yang mahal, dan malah jadi konsumtif. Padahal Bansos ini seharusya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, bukan untuk foya-foya.

Bansos yang diberikan juga bervariasi, bukan hanya uang tunai untuk kalangan masyarakat biasa, tetapi juga untuk pengusaha UMKM. Penyebabnya karena perekonomian mereka juga terguncang saat pademi, dan daya beli masyakat memang menurun drastis, sehingga banyak toko jadi sepi. Sehingga UMKM patut dibantu oleh pemerintah.

Apalagi UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, sehingga memang wajib dibantu oleh pemerintah. Jika UMKM kuat maka finasial negara juga kuat. Jadi diharap agar tidak ada yang iri terhadap UMKM karena mereka juga memiliki kesulitan ekonomi saat pandemi.

Masyarakat juga senang karena pemerintah memberi bantuan lain, selain Bansos dan BLT UMKM. Para pengangguran juga mendapat bantuan berupa kartu prakerja, sehingga mereka bisa mendapatkan skill untuk bisa membuka usaha sendiri. Dengan keterampilan itu maka mereka bisa jadi wirausahawan yang bermutu. Selain dapat skill juga mendapatkan uang saku yang lumayan dari pemerintah.

Para pengangguran juga wajib dibantu karena saat pandemi makin banyak yang kehilangan pkerjaan, atau dipaksa untuk pensiun dini. Padahal banyaknya pengangguran bisa menyebabakan masalah sosial yang baru, karena ada potensi kenaikan tindak kejahatan. Sunguh mengerikan. Oleh karena itu kartu prakerja menjadi solusi agar mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Bantuan lain yang diberi oleh pemerintah adalah bantuan subsidi upah. Para karyawan yang gajinya minim bisa gembira kaena mendapatkan Bansos khusus dari pemerintah. Sehingga mereka yang rata-rata gajinya dipotong, akan mendapatkan uang tambahan.

Pemerintah berkomitmen untuk memberi banyak bantuan kepda masyarakat, baik lapisan bawah maupun atas. Semua berhak menerima bantuan karena berprinsip pada asas keadilan. Hal inilah yang dipuji oleh masyarakat karena presiden benar-benar memikirkan nasib rakyatnya.

Berbagai bantuan telah diberikan oleh pemerintah, mulai dari BLT, Bansos, subsidi upah, hingga kartu prakerja. Semua diberikan secara merata terhadap masyarakat, karena hampir seluruh WNI terkena dampak pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Jansen Warobay )*

Kelompok Separatis dan Teror (KST) Papua terus menyebarkan ideologi kekerasan kepada rakyat. Masyarakat pun mendukung aparat keamanan untuk menindak tegas gerombolan tersebut guna memutus rantai kekerasan di Papua.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berupaya menumpas penyebaran kelompok teroris di Papua. Penumpasan dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya adalah vaksinasi ideologi.

Direktur Pencegahan BNPT Brigjend Ahmad Nurwakhid mengatakan, masyarakat Papua yang masih moderat itu akan diberikan vaksinasi ideologi, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme. Ahmad mengatakan upaya yang dilakukan terhadap masyarakat berbeda-beda.
Vaksinasi ideologi tentunya tidak perlu diberikan kepada masyarakat Papua yang mendukung gerakan separatis, tapi belum memenuhi unsur pidana terorisme. Mereka akan diberikan kontraradikalisasi, kontraideologi, kontranarasi dan kontrapropaganda.

Masyarakat yang belum memenuhi unsur tindak pidana terorisme tidak cukup diberikan vaksinasi ideologi dan kontraradikalisasi. Kelompok tersebut menurut Ahmad, perlu mendapatkan tindakan.

Ahmad menyebutkan salah satu pelaku teror di Bumi Cenderawasih adalah kelompok kriminal bersenjata (KKB). Perbuatan KKB telah masuk ke dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Beleid tersebut menyebutkan bahwa teror ialah tindakan atau perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut secara masif di masyarakat. Selain itu, teror juga dapat menimbulkan korban jiwa, baik luka maupun meninggal dunia.

Selain itu juga dapat menimbulkan kerusakan dan/atau kehancuran fasilitas publik, internasional, objek vital, fasilitas lingkungan hidup dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan.

Ahmad juga menyebutkan bahwa kelompok separatis jelas sudah tidak mengakui ideologi negara pancasila. Dari segi politik, kelompok tersebut secara terang-terangan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari segi gangguan keamanan, jelas mereka telah menghilangkan nyawa, merusak, bahkan menculik warga, kelompok separatis tersebut juga terbukti telah mengganggu stabilitas masyarakat keamanan dan keamanan masyarakat. Dirinya mengatakan pola penanganan KKB itu tidak sama dengan teroris yang tergabung dalam jaringan jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Tindakan tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Ahmad juga membeberkan, kebetulan separatis ini nuansa politik internasionalnnya lebih besar daripada teroris. Kedua, penetapan separatis KKB sebagai teroris itu belum lama sehingga masih membutuhkan penyesuaian-penyesuaian untuk dapat lebih optimal dalam upaya penanggulangannya.

Sebelumnya pengamat terorisme dan intelijen Stanislaus Riyanta menyebutkan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua merupakan kelompok teroris. Riyanta menuturkan bahwa pemerintah mesti melakukan pendekatan secara intens kepada masyarakat Papua.

Pemerintah juga harus mendampingi dan melindungi warga Papua dan melihatnya sebagai korban yang harus dilindungi, dan harus dibebaskan dari stigma umum bahwa masyarakat Papua merupakan bagian dari KKB. Menurutnya, pola yang dilakukan oleh KKB Papua adalah dengan cara memanfaatkan situasi dan bersembunyi di antara masyarakat.

Kelompok tersebut mengatasnamakan masyarakat, namun di sisi yang lain melakukan teror pada masyarakat yang dianggap mendukung pemerintah. Dirinya juga mengatakan upaya untuk mencegah munculnya paham radikal masyarakat yang mendukung KKB Papua dapat dilakukan dengan peran aktif negara yang hadir di berbagai masalah yang ada di Papua.

Jika melihat dari rekam jejak kejahatan KKB, tentu saja aksi mereka sudah layak disejajarkan dengan aksi teror. Sebab, perbuatan KKB telah terbukti menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api, serta menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat.

Ketua Umum Pemuda Adat Papua Jan Arebo secara tegas menyatakan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh KKB sudah layak disebut disebut sebagai teroris. Dirinya juga merekomendasikan dan mendukung BNPT untuk menetapkan KKB sebagai organisasi teroris lokal.

Jan Arebo mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh kepada BNPT untuk menetapkan status KKB sebagai teroris lokal. Hal ini dikarenakan mereka selalu melakukan teror, pembunuhan.
Aksi penyerangan yang telah dilakukan oleh KKB tersebut tentu menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Papua merupakan bagian integral dari NKRI, wilayah Papua harus tetap dijaga keamanannya, agar misi pembangunan di Papua dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan dari kelompok teror di Papua.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Medan

Oleh : Jazzy RAvina )*

Presiden Joko Widodo resmi menutup gelaran Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) Pada 13 November 2021. Masyarakat pun mengapresiasi pelaksanaan acara tersebut yang telah berjalan aman dan sukses.
Peparnas merupakan salah satu acara olah raga bergengsi meskipun acara ini diselenggarakan setelah PON digelar. Beda dengan pekan olahraga nasional, Peparnas adalah ajang pelombaan olahraga khusus bagi kaum difabel. Melalui Peparnas mereka membuktikan bahwa kondisi fisik tidak mempengaruhi untuk meraih prestasi.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengapresiasi Peparnas Papua yang sukses besar. Menurutnya, tidak mudah untuk menyelenggarakan acara ini di tengah pandemi. Meski banyak tantangan, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari seluruh masyarakat Papua karena telah berhasil menyiapkan venue pertandingan dan sarana pendukung sesuai standar pertandingan Peparnas.

Wapres juga mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras demi suksesnya gelaran Peparnas. Mulai dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Gubernur Papua dan Papua Barat serta sejumlah pejabat terkait, panitia psuat, dan panitia pelaksana. Dalam artian, semua pihak berkolaborasi demi lancarnya lomba-lomba yang digelar sampai hari terakhir, serta penutupan Peparnas.

Menyelenggarakan Peparnas Papua juga tidak semudah membalik telapak tangan, oleh karena itu masyarakat juga turut mengapresiasi panitia. Mereka berjibaku di lapangan dan seputar Wisma atlet dan berusaha keras agar seluruh pertandingan terlaksana dengan baik, padahal saat ini masih pandemi. Sehingga harus bertugas dengan full masker dan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, menyiapkan pertandingan bagi atlet difabel agak sedikit berbeda dengan atlet lain. Alat-alat olahraga sudah dimodifikasi sehingga melancarkan perlombaan. Sehingga persiapannya harus jeli dan tidak boleh ceroboh, agar para atlet melaksanakan pertandingan dengan lancar.

Peparnas juga dilaksanakan di tengah ancaman dari luar alias kelompok separatis dan teroris (KST). Sejak sebelum penyelenggaraan PON dan Peparnas Papua sudah ada teror secara mental. Akan tetapi panitia terus berdoa dan mempercayakan keamanan pada anggota TNI dan Polri, sehingga sampai hari terakhir pertandingan tidak ada lemparan tombak dan gangguan dari KST.

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali juga mengapresiasi penyelenggaraan Peparnas Papua, dan semangat para atlet sangat terlihat. Apalagi ada pemecahan rekor di sana. Ketika ada pemecahan rekor di tengah pandemi, itu adalah hal yang luar biasa.

Memang ada pemecahan rekor nasional atlet paralimpik di cabang olahraga renang gaya dada 50 meter, yakni atlet asal provinsi Jawa Tengah Siti Alfiah. Ia menyelesaikannya hanya dalam waktu 52,44 detik, dan memecahkan rekor sebelumnya yakni 59,15 detik atas nama Riyanti pada Peparnas Bandung.

Kesuksesan Peparnas juga menginspirasi bagi banyak orang. Mereka melihat kerja keras para panitia untuk menyelenggarakan lomba ini, padahal mereka nyaris tidak bisa istirahat setelah jadi panitia PON. Namun kinerja ini langsung terbayar karena sejak pembukaan, perlombaan, hingga penutupan Peparnas Papua, semua berjalan dengan lancar.

Masyarakat juga terinspirasi atas ketangguhan para atlet Peparnas. Padahal kondisi mereka difabel, tetapi tetap semangat untuk meraih medali dan mengharumkan nama provinsinya. Kondisi tubuh bisa jadi kruang sempurna, tetapi bukan jadi halangan besar untuk tetap berprestasi.

Kesuksesan Peparnas Papua patut kita apresiasi karena terselenggara tanpa kendala. Seluruh pertandingan berjalan dengan lancar, tanpa ada kasus sama sekali. Selain itu, keamanan di Peparnas juga sangat terjaga dan tidak ada gangguan dari KST. Panitia Peparnas lega karena akhirnya acara ini berlangsung dengan sukses.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta — Presiden Joko Widodo mengatakan yang utama dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah menyelamatkan rakyat. Menurutnya, menyelamatkan nyawa rakyat merupakan hukum tertinggi dalam bernegara. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube DPR RI, Senin (16/8) beberapa waktu yang lalu.

“Yang utama adalah menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi bernegara,” kata Jokowi dalam pidatonya. Jokowi menyebut pandemi Covid-19 telah mengajarkan untuk mencari keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian.

Menurutnya, pemerintah selalu merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam mengatasi pandemi. “Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data-data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten,” ujarnya.

“Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat,” katanya. Lebih lanjut, Jokowi menyebut perubahan kebijakan itu terjadi karena virus corona yang selalu berubah dan bermutasi. Menurutnya, penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi.

“Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal,” ujarnya. Menurutnya, pemerintah selalu merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam mengatasi pandemi.

“Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data-data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten,” ujarnya. “Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Jokowi menyebut perubahan kebijakan itu terjadi karena virus corona yang selalu berubah dan bermutasi. Menurutnya, penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi. “Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal,” ujarnya. (*)

Jakarta — Guna mendorong perekonomian daerah, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA), memberdayakan masyarakat lokal pada event MOTUL FIM Superbike World Championship (WSBK) Pirelli Indonesian Round yang akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit, The Mandalika, Lombok, NTB pada 19-21 November mendatang.

Sebanyak 1.475 orang warga NTB, termasuk warga dari enam desa penyangga The Mandalika (Desa Kuta, Desa Sengkol, Desa Sukadana, Desa Rembitan, Desa Mertak, dan Desa Prabu) telah direkrut untuk terlibat dalam event WSBK.

Tenaga kerja ini bertugas sebagai petugas marshal, COVID-19 safety, medis dan kru medis, kru event, crowd control, dokumentasi, fasilitas, produksi, kebersihan, stage, tiketing, transportasi, dan waste management selama persiapan dan event di Sirkuit Mandalika berlangsung.

Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro menuturkan, event WSBK ini bukan hanya milik ITDC, tapi milik masyarakat Indonesia.

“Kami harapkan masyarakat NTB dapat turut berkontribusi dan menjadi bagian dalam penyelenggaraan event WSBK. Oleh karena itu, kami telah merekrut tenaga kerja lokal untuk membantu kami dalam penyelenggaraan event baik dalam persiapan maupun saat berlangsungnya event. Kebijakan yang kami jalankan ini telah kami diskusikan dan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait baik Pemprov NTB, Pemkab Lombok Tengah, maupun Kepala Desa Enam Desa Penyangga The Mandalika,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (12/11/2021).

Direktur Utama ITDC NU A.A Istri Ratna Dewi mengatakan, sebagai bagian ITDC Group, dirinya berkomitmen untuk ikut memberdayakan masyarakat desa penyangga The Mandalika. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah ITDC NU telah merekrut 120 orang warga dari enam desa penyangga untuk bekerja dalam event WSBK dan mulai hari ini mereka sudah mulai bekerja di sarana prasarana Sirkuit.

“Upaya kami ini merupakan bukti multiplier effect dari event WSBK dan kami harapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menambah rasa ikut memiliki masyarakat atas event ini,” tambahnya. (*)

Jakarta — Munculnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi menuai polemik. Sejumlah pihak, seperti Kemenag, Kementerian PPPA hingga Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) mendukung aturan yang diteken Nadiem Makarim itu.

Namun, ada juga yang menolak, di antaranya Muhammadiyah, MUI, dan Parta Keadilan Sejahtera (PKS). Institusi yang mendukung dan menolak Permendikbud PPKS ini sama-sama memiliki alasan.

Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas mengatakan ia sepakat dengan aturan yang dibuat Nadiem mengingat kekerasan seksual menjadi salah satu penghalang terciptanya tujuan Pendidikan nasional. Karena itu, Yaqut akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk mendukung pemberlakuan Permendikbud tersebut di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

“Kita tidak boleh menutup mata bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Dan kita tidak ingin ini berlangsung terus menerus,” kata pria yang juga Ketua Umum GP Ansor itu dalam keterangan tertulis, Selasa (9/11/2021). Yaqut menambahkan, “[Permendikbud PPKS] Ini kebijakan baik. Dengan kebijakan ini, kita berharap para korban dapat bersuara dan kekerasan seksual di dunia pendidikan dapat dihentikan,” kata Yaqut.

Hal senada diungkapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Bintang Puspayoga. Dia menuturkan, pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan oleh semua pihak di manapun berada, termasuk lingkungan pendidikan. “Kita melihat fakta bahwa kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi nyata adanya dan kerap tidak tertangani dengan semestinya,” kata Bintang Puspayoga melalui keterangan tertulis, Kamis (11/11/2021).

Sebelumnya, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim memaparkan data riset Ditjendikti Ristek yang dilakukan kepada dosen di berbagai kampus pada tahun 2020. Data itu menyebut, sebanyak 77 persen dosen merespons kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya. Sementara data yang sama mengungkapkan, sekitar 63 persen dari kasus-kasus kekerasan seksual tersebut tidak pernah dilaporkan.

Hal yang sama disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK). Kondisi ini terjadi karena belum adanya mekanisme pengaduan serta jaminan terkait respons dari kasus tersebut. “Terdapat rasa khawatir korban tidak terjamin kerahasiaan, adanya stigma yang menyudutkan korban, tekanan dari pelaku yang memiliki otoritas di perguruan tinggi, serta khawatir tidak mendapatkan respons positif saat melaporkan kasus-kasus tersebut,” kata Koordinator Pelaksana Harian LBH APIK, Khotimun Sutanti, Senin (8/11/2021). (*)