Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Memberikan Rasa Keadilan Korban Kekerasan Seksual

Jakarta — Munculnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi menuai polemik. Sejumlah pihak, seperti Kemenag, Kementerian PPPA hingga Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) mendukung aturan yang diteken Nadiem Makarim itu.

Namun, ada juga yang menolak, di antaranya Muhammadiyah, MUI, dan Parta Keadilan Sejahtera (PKS). Institusi yang mendukung dan menolak Permendikbud PPKS ini sama-sama memiliki alasan.

Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas mengatakan ia sepakat dengan aturan yang dibuat Nadiem mengingat kekerasan seksual menjadi salah satu penghalang terciptanya tujuan Pendidikan nasional. Karena itu, Yaqut akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk mendukung pemberlakuan Permendikbud tersebut di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

“Kita tidak boleh menutup mata bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Dan kita tidak ingin ini berlangsung terus menerus,” kata pria yang juga Ketua Umum GP Ansor itu dalam keterangan tertulis, Selasa (9/11/2021). Yaqut menambahkan, “[Permendikbud PPKS] Ini kebijakan baik. Dengan kebijakan ini, kita berharap para korban dapat bersuara dan kekerasan seksual di dunia pendidikan dapat dihentikan,” kata Yaqut.

Hal senada diungkapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Bintang Puspayoga. Dia menuturkan, pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan oleh semua pihak di manapun berada, termasuk lingkungan pendidikan. “Kita melihat fakta bahwa kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi nyata adanya dan kerap tidak tertangani dengan semestinya,” kata Bintang Puspayoga melalui keterangan tertulis, Kamis (11/11/2021).

Sebelumnya, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim memaparkan data riset Ditjendikti Ristek yang dilakukan kepada dosen di berbagai kampus pada tahun 2020. Data itu menyebut, sebanyak 77 persen dosen merespons kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya. Sementara data yang sama mengungkapkan, sekitar 63 persen dari kasus-kasus kekerasan seksual tersebut tidak pernah dilaporkan.

Hal yang sama disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK). Kondisi ini terjadi karena belum adanya mekanisme pengaduan serta jaminan terkait respons dari kasus tersebut. “Terdapat rasa khawatir korban tidak terjamin kerahasiaan, adanya stigma yang menyudutkan korban, tekanan dari pelaku yang memiliki otoritas di perguruan tinggi, serta khawatir tidak mendapatkan respons positif saat melaporkan kasus-kasus tersebut,” kata Koordinator Pelaksana Harian LBH APIK, Khotimun Sutanti, Senin (8/11/2021). (*)

Tinggalkan Balasan