Oleh : Muhammad Yasin )*

PA 212 akan mengadakan Reuni akbar pada tanggal 2 desember 212. Rencana ini tentu langsung ditentang oleh masyarakat, karena tidak memiilki manfaat dan justru dapat menimbulkan kluster penyebaran Covid-19.

Masihkah Anda ingat kejadian tanggal 2 desember dan 4 november beberapa tahun lalu? Ketika massa berbaju putih tumplek-blek untuk memprotes dan akhirnya keinginannya terkabulkan. Akan tetapi aksi tersebut tidak mendapat simpati masyarakat karena kegiatannya sudah jelas teracuni oleh tangan-tangan kotor dan bernuansa politik. Mereka menamakan diri sebagai PA 212 dan ingin tetap mengadakan Reuni walau acara sudah selesai.

Bulan Desember sudah di depan mata dan PA 212 ingin mengadakan reuni seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja ini sangat mengejutkan karena mereka nekat untuk berkumpul padahal masih masa pandemi. Ketua DPP PKS Mardai Ali Sera menyatakan bahwa sebaiknya Reuni dilakukan secara virtual, lagi-lagi karena alasan pandemi. Saat masih ada Corona tentu harus hati-hati dalam mengadakan pertemuan.

Dalam artian, secara halus Mardani menolak rencana Reuni PA 212 di lapangan Monas. Lagipula pemprov DKI Jakarta secara terang-terangan juga menolak Reuni tersebut, karena dinilai lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya. Penyebab utamanya adalah pandemi, karena memang dilarang keras untuk membuat kerumunan, lagipula Reuni ini tidak ada gunanya.

Amatlah wajar jika Reuni tidak didukung oleh Pemprov DKI Jakarta karena mereka tidak mau menambah jumlah pasien Corona. Saat ini situasi sudah relatif aman, dan Jakarta tak lagi berstatus zona merah, serta hanya berstatus PPKM level 1. Dikhawatirkan jika ada Reuni 212, akan terbentuk kluster Corona baru dan level PPKM bisa naik jadi level 3 bahkan 4.

Jika DKI Jakarta naik level jadi PPKM level 4 maka akan banyak kerugian, terutama bagi masyarakat. Nanti sekolah-sekolah akan ditutup dan para murid belajar di rumah lagi, sementara orang tuanya kembali work from home. Situasi ini mempengaruhi ekonomi karena pedagang di sekitar kantor dan sekolah akan kehilangan pelanggannya.

Selain itu, jika memang terbentuk kluster Corona baru, akan menyiksa lagi bagi para tenaga kesehatan. Sebelumnya mereka sudah lega karena pasien sudah jauh berkurang daripada awal pandemi. Akan tetapi jika ada banyak kasus Covid maka kerja mereka akan jauh lebih capek, karena harus siaga dalam long shift selama 12 jam. Padahal situasi seperti ini bisa berbahaya karena nakes terlalu lelah dan terancam kehilangan nyawa.

Reuni 212 juga tidak bermanfaat karena selain berpotensi menimbulkan kluster baru, juga hanya jadi ajang omong-kosong. Untuk apa ratusan orang berkumpul di lapangan monas? Padahal tempat itu masih ditutup saat pandemi oleh pengelolanya. Jika memang mereka punya tempat berkumpul baru, maka hanya mengadakan orasi dan makan bersama, lalu pulang sambil teriak-teriak tak jelas.

Padahal orasi yang dimaksud adalah hujatan-hujatan kepada pemerintah, karena mereka kukuh menjadi pihak oposisi. Sayang sekali ketika mereka hanya bisa melancarkan kritik yang tidak membangun tetapi tidak bisa memberikan solusi. Mereka hanya bisa menyalahkan orang lain tapi lupa akan kesalahannya sendiri, membentuk kerumunan padahal masih masa pandemi.

Batalkan saja rencana Reuni 212 karena pertama, lapangan monas masih ditutup. Kedua, tidak ada izin dari pihak aparat atau Pemprov DKI Jakarta, karena memang masih pandemi. Sedangkan yang ketiga, Reuni 212 sudah memiliki tendensi politik jelang 2024, dan yang disayangkan adalah banyak yang berkumpul tetapi hanya bisa saling menghujat tanpa memberi sumbangsih apa-apa kepada negeri ini.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Zainal Abidin )*

Pemerintah Optimal dalam menangani banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Selain melaksanakan evakuasi terhadap korban terdampak, Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan tunai guna mempercepat penanganan bencana tersebut.
Bencana Banjir melanda Sintang Kalimantan Barat. BPBD memantau bahwa debit air bertahan meski telah turun 10 sampai dengan 15 cm pada jumat lalu. Kondisi tersebut membuat warga memilih bertahan di Pos Pengungsian.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang menginformasikan bahwa banjir masih merendam beberapa kecanatan di wilayahnya. Sebanyak 12 kecamatan terdampak banjir yang disebabkan meluapnya debit air sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Apalagi wilayah kabupaten Sintang berada di pertemuan antara dua sungai besar tersebtu.

Petugas BPBD Kabupaten Sintang Fidelis Asdi mengatakan, sampai dengan hari ini, kondisi debit air telah turun. Dirinya selalu menyampaikan bahwa pihaknya selalu memonitor kondisi ketinggian air di sekitar dua kawasan sungai besar tersebut.

Situasi banjir yang merendam beberapa kecamatan ini masih menyebabkan sebagian warga mengungsi ke pos pengungsian. BPBD telah mengoperasikan lima pos lapangan untuk melayani kebutuhan pasar warga, seperti asupan makanan dan pelayanan kesehatan. Kelima pos lapangan berada di kawasan Tugu Bambu, Pos Lantas, Media Center, Ujung Jembatan Kapuas dan Kantor Camat Sintang, sedangkan pos komando berada di kantor BPBD kabupaten Sintang.

Banjir yang melanda banyak kecamatan ini telah meneral korban jiwa sebanyak 2 orang dan kerugaian material seperti jembatan rusak berat sebanyak 5 unit dan rusak sedang 1 unit. Menyikapi kondisi sejak awal terjadinya banjir, pemerintah daerah yang dipimpin oleh BPBD kabupaten Sintang telah melakukan upaya penanganan darurat bencana. Pemerintah daerah juga telah melakukan perpanjangan status tanggap darurat untuk bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor hingga 16 November 2021. Di sisi lain, BNPB terus melakukan menajemen darurat pos komando di Sintang.

Sebelumnya Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito telah melakukan kunjungan kerja untuk meninjau kondisi lapangan dan penanganan banjir di Kabupaten Sintang. Dalam kunjungannya tersebut, Ganip menyerahkan bantuan dana siap pakai (DSP) senilai 1,5 miliar guna percepatan penanganan banjir yang melanda di empat kabupaten di kalimantan barat. Adapun rinciannya adalah 500 juta untuk mendukung penanganan banjir, 500 juta diberikan kepada Kabupaten Malawi, 250 juta untuk kabupaten Sekadau dan 250 juta untuk kabupaten sanggau.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala BNPB kepada Kepala Pelaksana (Kalaks) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang dan Kalaks BPBD Kabupaten Malawi. Sedangkan untuk kabupaten sanggau dan kabupaten Sekadau telah diserahkan secara simbolis oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah, yang mewakili Kepala BNPB pada Senin 8 November 2021.

Di samping itu, BNPB sebelumnya juga telah mengirimkan bantuan logistik dan peralatan kepada pemerintah kabupaten Sintang berupa makanan siap saji 504 paket, lauk pauk 501 paket, matras 300 buah, selimut 300 buah, masker KF94 5.000 lembar. Dalam kunjungannya, Ganip memberikan kiat-kiat dan strategi yang dapat digunakan guna mempercepat penanganan banjir di beberapa wilayah Kalimantan Barat.

Dari kejadian itu, Ia memahami bahwa banjir yang terjadi di empat wilayah di Kalimantan Barat dipicu oleh faktor cuaca, yakni tingginya intensitas hujan di wilayah hulu Sungai Kapuas. Kendati demikian, Ganip mengatakan bahwa kejadian banjir yang merupakan jenis bencana hidrometeorologi basah tersebut seharusya dapat dicegah dengan berbagai upaya.

Upaya tersebut menurut Ganip adalah tata kelola ruang yang baik dan benar serta perilaku masyarakat untuk lebih peduli dan memahami tentang pemanfaatan alam yang berkelanjutan untuk kehidupan di masa depan.

Dirinya juga mengingatkan bahwa pada bulan November hingga Februari sebagian besar wilayah di Indonesia akan mengalami fenomena La Nina, di mana hal tersebut dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas curah hujan di Indonesia mulai dari 20 persen hingga 70 persen.

Ganip juga menambahkan bahwa apa yang disampaikan, merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa dalam menghadapi bencana yang penting dan yang utama adalah pencegahan atau mitigasi.

Dalam menangani bencana tentu saja pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan kolaborasi serta sinergi agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

Oleh : Zakaria )*

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Begitu juga dengan angka pasien Covid-19 yang terus menurun telah membuktikan bahwa pemerintah mampu mengendalikan dampak virus Corona.

Apa kabar Corona di Indonesia? Tak terasa kita mengalami pandemi selama hampir 2 tahun, dan keadaannya tidak terlalu mengerikan seperti pada 2020 lalu. Saat ini situasi sudah membaik karena jumlah pasien Corona tidak sebanyak 3 bulan lalu, dan sudah ada vaksinasi sebagai upaya untuk meningkatkan imunitas terhadap Corona. Jadi masyarakat yang sudah vaksin lebih aman dari virus Covid-19.

Dari data tim satgas penanganan Covid-19, jumlah pasien Corona pada bulan Oktober 2021 hanya 700-an per harinya. Bandingkan dengan bulan juli 2021, ketika pasien mencapai 50.000 orang per hari. Keadaan makin aman pasca diberlakukan PPKM level, karena mobilitas masyarakat menurun dan otomatis kasus menurun juga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan bahwa pandemi sudah melandai, bahkan Indonesia sudah memasuki masa endemi. Dalam artian, endemi adalah kondisi di mana ada penyakit tetapi hanya ada di 1 daerah tertentu, dan penyebarannya sangat terkendali.

Menteri Airlangga menambahkan, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga berjalan seperti yang diharapkan. Aktivitas sudah pulih meski belum 100%, dan intinya momentum ini wajib dijaga bersama. Ketika pandemi terkendali dan perekonomian stabil, maka membuktikan tepatnya kebijakan dan program pemerintah.

Salah satu program pemerintah yang ampuh dalam menyelamatkan kondisi finansial negara adalah pemulihan ekonomi nasional. Tidak tanggung-tanggung, anggaran untuk PEN mendapai lebih dari 700 triliun rupiah. Uang sebanyak ini tak hanya untuk perekonomian, tetapi juga disalurkan untuk bidang kesehatan, intensif tenaga kesehatan, pengadaan alat, santunan kematian, dll.

Selama ini program pemulihan ekonomi nasional yang ditonjolkan ke publik adalah restrukturisasi pajak dan kredit. Sehingga rakyat sipil diringankan dalam membayar pajak dan ia bisa mencicil kredit dengan nominal yang lebih rendah, meski jangka waktunya diperpanjang. Hal ini amat memudahkan mereka karena perekonomiannya terdampak oleh pandemi.

Ketika ada subsidi pajak dan keringanan kredit bank yang dijamin oleh pemerintah, maka amat menolong rakyat cilik. Pasalnya saat awal pandemi perekonomian sempat lesu, dan daya beli masyarakat menurun. Meski sekarang perlahan-lahan mulai naik tetapi para pebisnis UMKM terus berjuang agar bertahan di tengah gempuran pandemi, dan bantuan dari pemerintah amat membantu mereka.

Pertolongan untuk para pengusaha UMKM memang diprioritaskan, karena merekalah tulang punggung perekonomian negara, karena 90% bisnis di Indonesia berlevel kecil dan menengah. Jika UMKM maju maka otomatis roda perekonomian negara juga maju, jadi mereka sangat berhak untuk mendapatkan subsidi dan BLT dari pemerintah.

Selain itu, pengendalian pandemi juga membuktikan bahwa program-progam yang dilakukan oleh pemerintah berhasil dan selalu ditaati oleh rakyat. Pertama, saat awal Corona datang di Indonesia, semua orang wajib stay at home. Kemudian ada pelonggaran dengan adaptasi kebiasaan baru, dilanjutkan dengan pengetatan PSBB dan PPKM. Metode Tarik-ulur ini lebih berhasil daripada lockdown total karena bisa menjerumuskan perekonomian.

Pemerintah juga mewajibkan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia, dan 100% gratis. Masyarakat tentu senang karena tak harus mengeluarkan biaya ratusan ribu rupiah. Ketika banyak yang sudah divaksin maka terbukti penularan Corona terus menurun.

Pemerintah berhasil mengendalikan efek negatif pandemi dan menumbuhkan perekonomian negara sehingga tidak sampai terpuruk dalam resesi. Masyarakat juga berperan penting, karena mereka menaati berbagai peraturan sehingga program-program pemerintah berhasil.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Robert Patiray )*

Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua. Akselerasi pembangunan tersebut bertujuan untuk menaikkan perekonomian rakyat.
Apa yang Anda ingat tentang Papua? Sebagian orang mengenal Papua sebagai tempat eksotis dan penuh dengan keindahan alam. Sebagian lagi terkenang akan Raja Ampat, yang menjadi tempat wisata hits dan menjadi favorit, baik turis lokal maupun asing. Papua sedang berbenah dan mencitrakan diri sebagai tempat traveling yang bisa dikunjungi pasca pandemi.

Akan tetapi pariwisata harus didukung oleh infrastruktur, karena jika jalanan rusak atau jembatannya tidak kuat, para turis akan malas untuk berkunjung lagi ke sana. Oleh karena itu pemerintah mengebut untuk membangun berbagai infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan yang representatif. Sehingga wisatawan akan merasa nyaman.

Jika infrastruktur sudah terbangun dengan baik maka akan berdampak pada kunjungan para turis. Mereka akan kembali lagi ke Papua, bahkan membawa kawan-kawan dan keluarganya. Pariwisata di Bumi Cendrawasih akan buka lagi, dengan catatan mematuhi protokol kesehatan. Keadaan perekonomian rakyat akan kembali menggeliat dan dimulai dari bergeraknya sektor turisme.

Selain untuk kenyamanan para turis, pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kondisi finansial rakyat Papua, juga di Yapen. Daerah ini terdiri dari kepulauan sehingga pembangunan infrastruktur sangat penting. Jika tidak ada jembatan, bagaimana cara menghubungkan antar wilayah? Dengan rakit pun agak susah karena tergantung dari cuaca dan alam.

Infrastruktur yang baru berdiri di Yapen adalah Jembatan Sumboy yang panjangnya 80 meter. Jembatan itu menghubungkan antara Distrik Kosiwo dan Yapen Barat, dan memudahkan mobilitas rakyat. Banyak yang terbantu akan hadirnya jembatan ini karena tidak perlu bingung bagaimana cara menyebrangi sungai yang berarus deras.

Jika sudah ada jembatan maka penduduklah yang diuntungkan karena mobilitas mereka jadi terbantu. Mereka bisa ulang-alik ke Distrik Kosiwo ke tempat lain, dan memanfaatkan kekuatan sang jembatan. Jika mobilitas cepat maka hemat waktu dan membuat warga sipil jadi senang, karena urusan jadi lancar.

Urusan yang juga lancar adalah distribusi barang-barang, sehingga perdagangan masyarakat juga jadi lancar. Jika pasokan barang tidak tersendat (karena faktor cuaca atau yang lain), maka pebisnis akan makin semangat berjualan, karena pembelinya juga selalu repeat order. Mereka akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda dan akhirnya perekonomian di Papua naik. Semua ini berkat hadirnya jembatan di Yapen.

Efek domino positif seperti inilah yang diharapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, mereka tidak segan mengucurkan dana yang cukup banyak, demi membangun jembatan, jalan, dan infrastruktur lain. Penyebabnya karena sudah terbukti menguntungkan masyarakat dan menaikkan kondisi finansial rakyat Papua.

Apresiasi memang patut diberikan setelah jembatan dibangun, karena di masa pandemi ini bukan berarti proyek-proyek infrastruktur mandek. Justru untuk mengatasi dampak pandemi maka pembangunan diteruskan. Sehingga bisa memperlancar mobilitas dan menaikkan kondisi perekonomian warga Papua.

Masyarakat selalu mengapresiasi pembangunan jembatan, karena selain meningkatkan finansial, juga sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada rakyat Papua. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata, dari Sabang sampai Merauke. Juga menunjukkan azas keadilan serta mengimplementasikan pancasila.

Pembangunan infrastruktur di Papua sangat berpengaruh di bidang perekonomian. Jika infrastruktur berupa jalan dan jembatannya bagus, maka mobilitas jadi lancar. Masyarakat bisa berkendara dengan aman, nyaman, dan cepat, sehingga bisnis mereka juga jadi lancar. Kita patut mengapresiasi langkah pemerintah yang menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Medan

Pontianak – Banjir masih merendam 12 kecamatan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar). Bahkan, pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tinggi muka air kembali mengalami kenaikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses penanganan darurat banjir. Di antaranya belum tersedianya peta genangan banjir dan terbatasnya perahu karet untuk evakuasi. “Kemudian banyak akses jalan yang tergenang banjir,” kata Abdul dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/11/2021).

Menurut Abdul, BNPB telah mendorong bantuan logistik menuju Kabupaten Sintang pada Sabtu (6/11/2021). Bantuan yang diberikan berupa non makanan dan makanan, seperti selimut, makan siap saji, lauk pauk, matras, tenda keluarga, perahu polyethylene. Di samping bantuan tersebut, BNPB juga mendukung untuk pencegahan virus Covid-19, khususnya masker yang dibutuhkan saat proses evakuasi maupun mereka yang ada di pos pengungsian.

“Berikut ini rincian bantuan BNPB untuk Kabupaten Sintang, selimut 300 buah, makan siap saji 504 paket, lauk pauk 501 paket, matras 300 lembar, tenda keluarga 2 buah, perahu 2 unit dan masker 5.000 buah,” ucap Abdul. Atas kondisi tersebut, terang Abdul, hingga kini, Kabupaten Sintang masih berada pada status tanggap darurat karena ketinggian muka air sekitar 1 hingga 3 meter. “Banjir dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi sehingga debit air Sungai Kapuas dan Sungai Melawi meluap,” ujar Abdul.

Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dua orang meninggal dunia dan 87.496 jiwa terdampak banjir. Selain itu, sebanyak 21.000 unit rumah, sarana tempat ibadah, dan 5 unit jembatan juga terdampak banjir. “Satu orang yang meninggal dunia ditemukan di Kecamatan Tempunak dan satu lainnya di Kecamatan Binjai, Kabupaten Sintang, Kalbar,” kata Abdul.

Abdul menerangkan, banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi Kamis (21/10/2021) pukul 10.00 WIB, dengan tinggi muka air awal sekitar 300 sentimeter. Saat ini, Abdul menerangkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang masih berupaya melakukan pendataan di lapangan terkait korban meninggal dunia maupun luka-luka lainnya.

Abdul menyebutkan, terdapat 12 kecamatan masih terendam banjir, di antaranya, Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Binjai Hulu, Sintang, Sepauk, Tempunak, Ketungau Hilir, Dedai, Serawai, Ambalau, Sei Tebelian, dan Kelam Permai.

“Menurut laporan BPBD setempat, saat ini kondisi di jalan lintas provinsi-kabupaten masih tidak bisa dilewati untuk kendaraan disebabkan ruas jalan masih digenangi banjir,” kata Abdul. Selain itu, akses listrik dan komunikasi di lapangan masih terkendala. Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan status tanggap darurat banjir, yang berlaku pada 19 Oktober hingga 16 November 2021.

“Hasil kajian, Kabupaten Sintang memiliki potensi risiko banjir sedang hingga tinggi. Kejadian banjir ini merupakan fenomena berulang apabila tidak ditindaklanjuti dengan pengelolaan risiko secara baik,” ucap Abdul. (*)

Jakarta — PT Pertamina (Persero) mencatatkan namanya sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 tahun 2021. Raihan ini menjadi bukti bahwa seluruh stakeholder bahu-membahu dan mendorong Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas bumi (migas) dapat sejajar dengan perusahaan terbaik dunia.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi mengungkapkan bahwa di samping berhasil memenuhi tugas dan amanah memastikan ketersediaan energi di dalam negeri, Pertamina juga mampu menunjukkan kualitasnya sebagai BUMN migas kebanggaan nasional.

“Di tengah situasi pandemi Covid-19, tantangan yang dihadapi sektor energi, khususnya industri migas tidaklah mudah. Raihan ini menunjukkan bahwa Pertamina telah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan adaptif,” ungkap Agung, di Jakarta, Selasa (3/8).

Selanjutnya, Agung mengungkapkan bahwa ke depan Pemerintah memiliki target-target khusus di sektor migas, di antaranya target produksi migas Indonesia ditahun 2030 mencapai 1 juta barrel minyak bumi perhari dan 12.000 mmscfd gas bumi perhari. Demikian juga dengan peningkatan kapasitas kilang minyak.

“Sebagaimana pesan Bapak Menteri ESDM Arifin Tasrif, perlu upaya luar biasa oleh seluruh pelaku industri hulu migas dalam rangka pencapaian program tersebut, tak terkecuali Pertamina. Begitu pula dengan tingkat produksi migas nasional, Bapak Menteri ESDM memberi amanat khusus agar alih kelola Wilayah Kerja Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berjalan dengan baik, tingkat produksi minyak di blok ini juga tetap terjaga,” terang Agung.

Sebagaimana diketahui, Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500. Dengan nilai revenue perusahaan sebesar US$ 41,47 Miliar pada tahun buku 2020, Pertamina berada di posisi 287.

“Terimakasih kepada seluruh stakeholder karena capaian Pertamina ini tidak lepas dari dukungan positif berbagai pihak, baik Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pekerja Pertamina Group, serta pemegang saham, pemerintah, masyarakat dan juga stakeholder lainnya. Hal ini juga merupakan pengakuan dunia internasional bahwa Pertamina sejajar dengan world class company lainnya,” ujar Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, sebagaimana dikutip dari laman situs Pertamina.

Nicke mengatakan dalam tantangan pandemi sejak tahun lalu, Pertamina mengalami triple shock sehingga mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Namun dengan inovasi dan terobosan bisnis yang dilakukan di seluruh lini bisnis serta transformasi organisasi yang tengah dijalankan, Pertamina mampu meningkatkan pendapatan perusahaan hingga US$ 41,47 Milyar dan mencetak laba US$ 1,05 Miliar pada tahun 2020.

Sebagai BUMN, Pertamina juga konsisten memastikan penyediaan energi untuk negeri melalui berbagai program, diantaranya BBM Satu Harga, Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan dan Petani, pembangunan Jaringan Transmisi & Distribusi Gas Bumi, serta Infrastruktur Hilir lainnya.

Dengan ekosistem energi dari hulu ke hilir, Pertamina menjaga keberlangsungan hidup 1,2 Juta tenaga kerja langsung, serta multiplier effect terhadap sekitar 20 juta tenaga kerja secara tidak langsung.

Pemeringkatan Fortune Global 500 adalah ajang tahunan yang dilakukan majalah Fortune sejak tahun 1955. Tolok ukur utamanya adalah besaran pendapatan termasuk pendapatan anak perusahaan (consolidated gross revenue). Indikator lain adalah penyertaan modal pemegang saham, kapitalisasi pasar, keuntungan, jumlah karyawan, dan sejak tahun 1990 indikator negara asal perusahaan juga dipertimbangkan dalam Fortune Global 500. (*)

Jakarta – Langkah Greenpeace Indonesia mengkritik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait deforestasi atau penebangan hutan di Indonesia berbuah laporan kepolisian. Mereka dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.

Laporan dibuat Sekretaris Jenderal Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) sekaligus Ketua Cyber Indonesia Husin Shahab di Polda Metro Jaya pada Selasa (9/11). Dia melaporkan Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak beserta pemilik akun Twitter Kiki Taufik.

Husin merasa telah jadi korban atas informasi menyesatkan yang dimuat pada laman resmi Greenpeace. Menurut dia, data yang disampaikan soal deforestasi di Indonesia tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya.

Dia menilai data yang disampaikan pihak Greenpeace tidak sesuai dengan data Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Justru selama pemerintahan Jokowi yang berusaha untuk menekan peningkatan deforestasi dari tahun ke tahun dan tidak terjadi kebakaran hutan,” dikutip lewat akun Instagram pribadinya, Minggu (14/11).

Husin mengklaim jika dibuatkan grafis dari tahun ke tahun akan terlihat lebih jelas penurunan deforestasi pada periode Jokowi. “Pada kebijakan pemerintahan siapa juga dijelaskan secara detail dan jika pada tahun 2,45 juta hektare (2003-2011) adalah kebijakan SBY, kemudian pada tahun 2011 sampai 2019 (ada dua kebijakan di periode ini) menjadi 4,8 juta hektare akan kelihatan jelas di grafik tersebut penurunannya,” ujar Husin.

Menurut Husin, pada periode Jokowi laju deforestasi terus ditekan sebagaimana data yang disampaikan publik. Dia memaparkan, pada periode tahun 2015/2016 deforestasi 629,2 ribu hektare (beberapa izin prinsip sudah keluar di masa pemerintahan sebelumnya), tahun 2016/2017 deforestasi 480 ribu hektare, tahun 2017/2018 deforestasi 439,4 ribu hektare, tahun 2018/2019 deforestasi 462,5 ribu hektare, tahun 2019/2020 deforestasi turun drastis ke 115,5 ribu hektare.

Husin minta kepada aktivis lingkungan dan para pihak yang ada di Greenpeace Indonesia agar tidak selalu berlindung dibalik pasal kebebasan berpendapat. Menurut dia, tidak semuanya pendapat dapat dibenarkan jika pendapat itu ternyata ada informasi yang tidak akurat. “Jika informasi bohong itu sudah jadi konsumsi publik, maka bisa dipidanakan!” tegasnya. (*)

JAKARTA – Polri menyatakan proses pemadaman kebakaran Tangki 36T-102 di area PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Cilacap memerlukan waktu yang cukup lama. Sebab butuh waktu 12 jam sampai titik api seluruhnya padam.

“Di mana kejadian ini berawal dari adanya api sekitar pukul 19.10 waktu setempat dan berhasil dipadamkan 12 jam,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin, 15 November. Hanya saja, Ramadhan tak merinci berapa personel pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk menjinakkan api.

Tapi Ramadhan menyebut dari hasil keterangan saksi diduga penyebab kebakaran karena sambaran petir. Dugaan itu didukung dengan adanya keterangan dari BMKG. “Satu saksi dari BMKG mengatakan pada hari tersebut ada dua titik petir dengan jarak 45 kilometer dan satu lagi 12 kilometer,” katanya.

Hasil penyelidikan sementara diketahui bahwa Kilatan petir tertangkap kamera pemantu alias CCTV menyambar kilang minyak Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, sebelum insiden kebakaran pada Sabtu (13/11) malam. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan tim penyidik telah memeriksa 7 kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi kilang minyak Pertamina di Cilacap. Hasilnya, 2 kamera CCTV menangkap adanya kilatan petir menyambar kilang minyak.

Tak lama setelah itu, kemudian timbul percikan api yang menimbulkan kebakaran di tangki area 36T102. “Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 CCTV. Dari 2 CCTV di sekitar TKP didapati informasi pada pukul 19.10 WIB adanya kilatan cahaya atau petir lalu tidak berselang lama timbul kebakaran akibat petir menyambar tangki area 36T102,” kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/11/2021).

Ke depannya, polisi bakal meminta keterangan saksi. Sehingga, dapat semakin memperkuat penyebab kebakaran tersebut. “Nantinya juga akan diperkuat dengan keterangan ahli untuk mengetahui bagaimana petir dengan jarak jauh dapat menimbulkan induksi, sehingga menyebabkan adanya kilatam cahaya,” kata Ramadhan.

Untuk diketahui bahwa kebakaran Kilang tangki 36 T-102 milik Pertamina Cilacap, Jawa Tengah tidak menimbulkan korban jiwa. Dalam upaya penyelidikan penyebab kebakaran itu, Polri telah mengerahkan tim Inafis dan Puslabfor. Kedua tim itu bakal mencari bukti dan petujuk untuk menyimpulkan penyebab kebakaran. (*)

Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalimantan Tengah kembali menggelar vaksinasi massal Covid-19. Vaksinasi massal ini akan digelar serentak di sejumlah kabupaten pada November-Desember 2021 dengan target 27 ribu warga mendapat suntikan vaksin Covid-19.

Rangkaian vaksinasi guna mencapai target tersebut, telah dimulai di sejumlah daerah, sejak Senin (15/11/2021). “Untuk vaksinasi massal yang kita laksanakan 15-16 November ini akan dilaksanakan di tujuh kabupaten/kota se Kalteng,” kata Kepala BIN Daerah Kalteng, Brigjen TNI Sinyo, Senin (15/11/2021).

Ke tujuh daerah yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 tersebut adalah, Kabupaten Lamandau, Kotawaringin Barat dan Barito Timur dengan target 1.850 jiwa, dilaksanakan Senin (15/11/2021).

“Untuk besok (16/11/2021), akan dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Palangka Raya, Lamandau, dan Barito Selatan dengan total target sasaran sekitar 2.300 orang,” imbuh Sinyo.

Brigjen TNI Sinyo menambahkan, saat ini juga sudah terjadi kembali peningkatan kasus Covid varian baru di berbagai negara di Eropa dan Asia. “Untuk itu kami akan terus melakukan vaksinasi hingga mencapai target 70 persen. Kekebalan komunal harus sudah tercapai sebelum prediksi terjadinya gelombang baru Covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Dalam kegiatan vaksinasi massal yang dilaksanakan BINDA Kalteng ini, sasarannya adalah para pelajar dan masyarakat umum. Selain dilakukan secara terpusat di lokasi yang telah ditentukan, vaksinasi juga menerapkan sistem jemput bola atau door to door, terutama untuk sasaran warga lanjut usia (lansia) dan jauh dari lokasi pelayanan vaksinasi massal.

Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kalimantan Tengah kembali menggelar vaksinasi massal. Pada vaksinasi massal yang dilaksanakan serentak di sejumlah kabupaten pada November-Desember 2021 dengan target sebanyak 27 ribu warga mendapat suntikan vaksin Covid-19.
Rangkaian vaksinasi guna mencapai target tersebut, telah dimulai di sejumlah daerah, sejak Senin (15/11/2021).

“Untuk vaksinasi massal yang kita laksanakan 15-16 November ini akan dilaksanakan di tujuh kabupaten/kota se Kalteng,” kata Kepala Binda Kalteng, Brigjen TNI Sinyo, Senin (15/11/2021).
Ke tujuh daerah yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 tersebut adalah, Kabupaten Lamandau, Kotawaringin Barat dan Barito Timur dengan target 1.850 jiwa, dilaksanakan Senin (15/11/2021).

“Untuk besok (16/11/2021), akan dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Palangka Raya, Lamandau, dan Barito Selatan dengan total target sasaran sekitar 2.300 orang,” imbuh Sinyo.
Brigjen TNI Sinyo menambahkan, saat ini juga sudah terjadi kembali peningkatan kasus Covid varian baru di berbagai negara di Eropa dan Asia.

“Untuk itu kami akan terus melakukan vaksinasi hingga mencapai target 70 persen. Kekebalan komunal harus sudah tercapai sebelum prediksi terjadinya gelombang baru Covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Dalam kegiatan vaksinasi massal yang dilaksanakan BINDA Kalteng ini, sasarannya adalah para pelajar dan masyarakat umum. Selain dilakukan secara terpusat di lokasi yang telah ditentukan, vaksinasi juga menerapkan sistem jemput bola atau door to door, terutama untuk sasaran warga lanjut usia (lansia) dan jauh dari lokasi pelayanan vaksinasi massal.