Kritikan Greenpeace Indonesia Menyesatkan dan Kontra Produktif Terhadap Upaya Pemeliharaan Iklim

Jakarta – Langkah Greenpeace Indonesia mengkritik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait deforestasi atau penebangan hutan di Indonesia berbuah laporan kepolisian. Mereka dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.

Laporan dibuat Sekretaris Jenderal Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) sekaligus Ketua Cyber Indonesia Husin Shahab di Polda Metro Jaya pada Selasa (9/11). Dia melaporkan Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak beserta pemilik akun Twitter Kiki Taufik.

Husin merasa telah jadi korban atas informasi menyesatkan yang dimuat pada laman resmi Greenpeace. Menurut dia, data yang disampaikan soal deforestasi di Indonesia tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya.

Dia menilai data yang disampaikan pihak Greenpeace tidak sesuai dengan data Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Justru selama pemerintahan Jokowi yang berusaha untuk menekan peningkatan deforestasi dari tahun ke tahun dan tidak terjadi kebakaran hutan,” dikutip lewat akun Instagram pribadinya, Minggu (14/11).

Husin mengklaim jika dibuatkan grafis dari tahun ke tahun akan terlihat lebih jelas penurunan deforestasi pada periode Jokowi. “Pada kebijakan pemerintahan siapa juga dijelaskan secara detail dan jika pada tahun 2,45 juta hektare (2003-2011) adalah kebijakan SBY, kemudian pada tahun 2011 sampai 2019 (ada dua kebijakan di periode ini) menjadi 4,8 juta hektare akan kelihatan jelas di grafik tersebut penurunannya,” ujar Husin.

Menurut Husin, pada periode Jokowi laju deforestasi terus ditekan sebagaimana data yang disampaikan publik. Dia memaparkan, pada periode tahun 2015/2016 deforestasi 629,2 ribu hektare (beberapa izin prinsip sudah keluar di masa pemerintahan sebelumnya), tahun 2016/2017 deforestasi 480 ribu hektare, tahun 2017/2018 deforestasi 439,4 ribu hektare, tahun 2018/2019 deforestasi 462,5 ribu hektare, tahun 2019/2020 deforestasi turun drastis ke 115,5 ribu hektare.

Husin minta kepada aktivis lingkungan dan para pihak yang ada di Greenpeace Indonesia agar tidak selalu berlindung dibalik pasal kebebasan berpendapat. Menurut dia, tidak semuanya pendapat dapat dibenarkan jika pendapat itu ternyata ada informasi yang tidak akurat. “Jika informasi bohong itu sudah jadi konsumsi publik, maka bisa dipidanakan!” tegasnya. (*)

Tinggalkan Balasan