Oleh : Sherina Lokbere )*

Pemerintah terus mengoptimalkan penyelesaian konflik di Papua, baik melalui upaya penegakan hukum maupun pendekatan kemanusiaan. Masyarakat pun mengapresiasi upaya penanganan konflik tersebut yang diharapkan dapat segera mengakhiri kekerasan di Papua.

Konflik di Papua merupakan masalah yang serius, hal ini disebabkan karena konflik di Papua berdampak pada pengrusakan fasilitas umum hingga hilangnya nyawa warga sipil, sehingga aparat keamanan TNI-Polri haruslah memiliki strategi untuk menangani konflik di Bumi Cenderawasih.

Asops Kapolri, Irjen Imam Sugianto mengatakan Polri sedang menyusun pola penanganan terbaik bersam TNI untuk menangani konflik di Papua. Sebab, calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tidak memakai pendekatan perang dalam menangani konflik di Bumi Cenderawasih.

Saat ini dirinya mengatakan, TNI dan Polri tergabung dalam Operasi Nemangkawi yang berakhir pada Desember 2021. Hingga akhir tahun, TNI-Polri masih menggunakan cara yang sama untuk menumpas masalah di tanah Papua, seperti teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB). Biasanya, Operasi Nemangkawi bakal diperpanjang setiap 3 bulan. Di situ dirinya mengatakan bahwa pola penanganannya yang baru pada awal Januari 2022 pada masa operasi satgas diperpanjang.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Fredrich Paulus mengatakan Andika berencana untuk tidak lagi memakai pendekatan perang dalam menangani isu Papua. Dia menyebutkan bahwa Andika akan memakai pendekatan yang lunak. Andika disebut akan menyelesaikan konflik di Papua dengan memanfaatkan operasi pembinaan teritorial. Dia mengatakan TNI akan lebih mengedepankan komunikasi.

Lodewijk mengatakan, andalan Andika bukan satuan tempur, tetapi satuan-satuan teritorial yang digelar, mulai dari Babinsa, Tamtama dan Kodim dan itu yang diperkuat. Lodewijk mengklaim Andika Perkasa sudah mulai menyiapkan satuan teritorial di Papua. Para prajurit dilakukan seleksi khusus terlebih dahulu.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin berharap agar Jenderal Andika dapat melanjutkan langkah-langkah Panglima TNI sebelumnya dalam membangun kondusivitas keamanan di Papua. Dengan pendekatan yang lebih baik diharapkan intensitas gangguan keamanan di Papua dapat semakin menurun. Ma’ruf Amin meyakini bahwa Panglima yang baru memiliki konsep-konsep yang mungkin lebih memiliki pendekatan yang lebih baik lagi. Hal itulah yang kita harapkan.

Ma’ruf juga menegaskan bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi juga telah menerapkan konsep dan langkah yang baik. Tapi berdasarkan apa yang sudah dilakukan, dirinya berharap akan ada langkah-langkah strategis yang lebih baik lagi dalam menangani masalah keamanan di Papua.

Wapres Ma’ruf Amin juga mengatakan agar Andika kelak dapat menerapkan langkah-langkah yang lebih humanis dengan tetap mempertahankan semangat perlindungan dan penegakan HAM. Dirinya juga menuturkan bahwa saat ini pembangunan di Papua memerlukan harmonisasi bidang kesejahteraan dan keamanan.

Sementara itu, Aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) Papua berharap ke depan TNI lebih bisa memberikan perlindungan pada warga sipil di sana. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) Latifa Anum Siregar dalam menyikapi keputusan DPR secara bulat menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dalam Rapat Paripurna.

Harapan yang sama juga diutarakan oleh Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem. Dirinya ingi agar TNI bisa mengedepankan dialog ketimbang militeristik untuk menyelesaikan konflik Papua. Hesegem juga berpesan kepada Jenderal Andika Perkasa agar nantinya dapat mengedepankan pendekatan humanis dengan melibatkan orang-orang yang berbeda pandangan, pihak gereja, LSM serta dewan adat.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey berharap akan adanya kebijakan baru guna mendukung Polri dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Frits berujar, sosok Jenderal Andika Perkasa telah mendapat persetujuan oleh DPR RI sebagai Panglima TNI. Dan beliau harus bersedia membangun komunikasi dengan semua stakeholder lain di Papua.

Sebelumnya juga diberitakan, anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menceritakan, isu Papua telah menjadi salah satu fokus dalam uji kelayakan dan kepatutan jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.

Hal tersebut diceritakan Andika secara tertutup setelah pendalaman visi dan misinya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Menurut Bobby, Andika memastikan pengamanan di Papua akan dilakukan secara lebih humanis dengan memenangkan hati dan pikiran.

Langkah yang akan ditempuh oleh Andika Perkasa menunjukkan bahwa penanganan konflik tidak harus dengan pelatuk senjata, melainkan pendekatan komunikasi secara humanis sehingga meminimalisir kontak senjata.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Oleh: Alfisyah Dianasari)*

Pemerintah terus mengebut vaksinasi, agar situasi Jelang libur Nataru aman dan terkendali. Vaksinasi juga dipercepat agar mencapai herd immunity, sehingga kita bisa mengakhiri masa pandemi secepatnya.

Sebelum masa pandemi, libur Nnatal dan tahun baru (Nataru) adalah masa yang menggembirakan. Anak-anak bersorak karena mereka diajak traveling atau sekadar makan bekal di taman kota. Akan tetapi, pandemi membuat keadaan porak-poranda, karena pariwisata ditutup dan kita dianjurkan untuk berlibur di rumah saja, karena di luar rumah ada banyak potensi penularan Corona.

Selama sebulan ini situasi relatif aman karena tidak ada daerah yang berstatus zona merah atau PPKM level 4. Jumlah pasien Corona menurun drastis. Jika 4 bulan lalu bisa 50.000 orang per hari, maka pada oktober-november ini ‘hanya’ 600-an orang per harinya. Oleh karena itu pariwisata boleh dibuka lagi, khusus di daerah dengan PPKM level 1 dan 2.
Menko Manives Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa jelang libur Nataru vaksinasi akan dikebut, terutama untuk para lansia. Pemercepatan vaksinasi ini diutamakan di wilayah aglomerasi dan pusat-pusat ekonomi. Dalam artian, vaksinasi adalah proteksi ketika pariwisata dibuka lagi di libur Nataru. Tentu dengan catatan harus menaati protokol kesehatan.

Mengapa harus vaksinasi lansia? Penyebabnya karena kita berkaca dari Singapura, di mana ada kenaikan kasus Covid-19 dan ternyata penyebabnya karena masih banyak lansia yang belum mendapatkan vaksinasi. Jangan sampai di Indonesia terjadi serangan Corona gelombang ketiga, gara-gara banyak lansia yang tidak mendapatkan haknya untuk divaksin.

Vaksinasi lansia bisa dilakukan sengan sistem door to door sehingga mereka yang sudah berusia senja tidak harus berpanas-panasan di bus demi menuju tempat vaksinasi. Jika nakes yang mendatangi perumahan, kampung, atau rumah jompo, maka lansia tinggal duduk lalu mengantri giliran suntik. Sehingga dengan cara ini seluruh lansia bisa divaksin.

Jelang libur Nataru, vaksinasi adalah persiapan utama, sebab jika seseorang sudah disuntik maka ia memiliki kekebalan tubuh yang tinggi dan tidak mudah tertular Corona. Tempat wisata juga bisa mensyaratkan tamu yang masuk untuk menunjukkan kartu vaksin atau scan di aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga akan meminimalisir penularan Corona di dalam arena wisata.

Selain itu, pengelola tempat wisata dan karyawannya juga harus sudah divaksin. Sehingga terbentuk kekebalan komunal lokal di sana, dan pengunjung akan merasa aman, karena tidak berkontak dengan OTG. Dengan begini maka mereka bisa menghabiskan libur Nataru dengan aman.

Vaksinasi juga digenjot di wilayah aglomerasi karena biasanya masyarakat mengunjungi tempat yang dekat-dekat saja alias kota tetangga. Jika ada kenaikan mobilitas maka vaksinasi menjadi tameng, sehingga ketika banyak yang berkontak di jalan tol atau rest area tidak takut kena Corona.

Jangan lupa juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan 10M saat liburan, dan jangan melepas masker walau berada di dalam mobil. Malah yang diwajibkan adalah mengenakan masker ganda untuk memperkuat filtrasi. Jangan lupa pula untuk membawa hand sanitizer dan tepat menjaga jarak, serta meminimalisir kontak dengan orang tak dikenal.
Vaksinasi dan prokes 10M menjadi wajib karena kita tidak mau ada serangan Corona gelombang ketiga di Indonesia. Jangan sampai libur malah jadi bencana karena naiknya pasien covid di awal tahun 2022.

Pemerintah menggenjot vaksinasi, terutama pada lansia, agar mereka tidak terkena resiko terinfeksi virus covid-19. Vaksinasi juga jadi pelindung saat libur Nataru. Sehingga kita bisa berlibur dengan tenang dan aman.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Toni Ervianto

Selama tahun 2021, tantangan yang dihadapi Pemerintahan di sejumlah negara termasuk Indonesia adalah belum meredanya penyebarluasan bahkan mutasi Covid-19 yang menyebabkan beberapa negara “terpaksa” melakukan lockdown, menunda investasinya, merevitalisasi perekonomian nasionalnya pasca hempasan Covid-19 dan sejumlah kebijakan lainnya yang harus dan perlu ditempuh agar pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan maksimal.

Ada beberapa faktor ke depan yang dapat mengganggu kinerja keuangan negara, sehingga berpotensi K/L sulit mewujudkan perjanjian kinerja yaitu adanya varian baru Covid yang tidak mati walau kita sudah vaksin yaitu Delta A.Y 42. Selain Covid, dinamika global dan regional lainnya yang mempengaruhi yaitu kebijakan AS, Eropa dan Tiongkok yang memiliki kemampuan spillover perekonomian global contohnya “demam keuangan” yang dihadapi perusahaan konstruksi terbesar di Tiongkok, Evergrande akibat OBOR dan kebijakan Tapering The FED memengaruhi inflasi global dan disrupsi supply chain yang menyebabkan kenaikan harga komoditas dan pemasukan uang bagi banyak negara yang otomatis APBN beberapa negara akan terkontraksi/tertarik ke arah negatif dan bleeding. Tantangan mematikan lainnya adalah perubahan iklim (climate change) dan krisis energi.

Selain itu, tantangan dan kecenderungan global yang akan dihadapi pemerintahan di banyak negara antara lain tuntutan pelengseran pemerintahan yang selama tahun 2021 banyak terjadi di beberapa negara akibat kesalahan mendiagnosa permasalahan yang menyebabkan kesalahan dalam mengambil kebijakan, serta residu-residu permasalahan lainnya di tahun 2021 yang diperkirakan masih akan terjadi di tahun 2022 mendatang.

Residu tahun 2021

Beberapa permasalahan yang masih berpotensi akan mengganggu jalannya pemerintahan di beberapa negara di tahun 2022 sebagai kelanjutan residu permasalahan di tahun 2021 antara lain : Covid-19 masih terus merebak disejumlah negara.Bencana Covid-19 juga menyebabkan kurangnya bantuan luar negeri dari berbagai negara maju ke negara berkembang seperti di Timur Tengah dan Afrika Utara seperti dikemukakan Menteri Inggris urusan Timur Tengah dan Afrika Utara, James Cleverly bahwa bantuan luar negeri hanya 0,5% dari produk domestik bruto. Sebelumnya, Inggris telah melakukan pengurangan bantuan ke Yaman yang dilanda perang dan kelaparan dari $233,36 juta menjadi $87 juta, walaupun pengurangan bantuan tersebut akan mengakibatkan kematian jutaan orang.

Pengaruh langsung akibat minus pertumbuhan ekonomi adalah bertambahnya angka pengangguran disusul dengan berkurangnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya angka kemiskinan, pengaruh langsung yang terjadi adalah permasalahan sosial diseluruh negara, seperti di Bogota, Ombudsman Kolombia melaporkan 23 orang demonstran dan 1 orang anggota polisi tewas dalam bentrokan selama aksi unjuk rasa menolak undang-undang reformasi pajak yang diajukan Pemerintahan Presiden Ivan Duque.

Covid-19 yang terjadi di beberapa negara juga menyebabkan Pemerintahan setempat dilanda sejumlah aksi unjuk rasa antara lain pertama, terjadi di Brasilia, ribuan masyarakat Brazil melakukan aksi unjuk rasa nasional di 26 negara bagian mengecam Presiden Jair Bolsonaro yang gagal mempercepat program vaksinasi yang dipolitisasi kelompok oposisi pemerintah untuk mengajukan mosi tidak percaya di parlemen.

Sebelumnya, Pengadilan Brazil membuka penyelidikan terhadap Presiden Jair Bolsonaro terkait pernyataannya yang mengklaim adanya potensi kecurangan dalam sistem pemungutan suara elektronik dalam Pemilu 2022. Sebelumnya, Datafolha Institute merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa tingkat popularitas Bolsonaro hanya sebesar 26%, sedangkan Mantan Presiden Luiz da Silva memperoleh dukungan sebesar 44%.

Unjuk rasa juga terjadi di Tunis, Tunisia, ribuan rakyat Tunisia melakukan aksi unjuk rasa menuntut turunnya Presiden Kais Saied menyusul kebijakannya menangguhkan konstitusi yang dinilai merupakan langkah memperkuat posisi dirinya. Selain itu, sekitar 20 kelompok HAM di Tunisia juga mengeluarkan pernyataan bersama, bahwa kebijakan Presiden Saied tersebut sebagai ‘langkah awal menuju pemerintahan otoriter’. Sebelumnya, 113 anggota partai Ennahda, termasuk 8 anggota parlemen dan mantan menteri mengundurkan diri dari keanggotaan partai karena dinilai gagal melawan kebijakan Presiden Kaies dan buruknya reformasi internal partai.

Kehakiman militer Tunisia telah memenjarakan 2 anggota parlemen dari Partai Kamara yang dinilai cukup vokal mengkritik kebijakan Presiden Saied, menjadikan total anggota parlemen yang dipenjara menjadi 5 orang.
Tuntutan pelengseran pemerintahan juga terjadi selama tahun 2021 di ranah global baik melalui aksi unjuk rasa (Armenia, Thailand, dan Guatemala), rencana kudeta (Serbia, Sudan, Somalia, dan Guinea), ketidakpercayaan terhadap kabinet baru (Libya dan Lebanon), dugaan intervensi asing atas permasalahan internal sebuah negara (Spanyol yang menuduh Rusia mendukung pemisahan diri daerah otonom Catalonia dari Spanyol dan ekses Pashinyan memprotes kegagalan sistem rudal “Iskander” buatan Rusia dalam perang Nagorno-Karabakh melawan Azerbaijan serta Richard Norland (Dubes AS untuk Libya) menyatakan mosi tidak percaya parlemen kepada pemerintah, tidak akan mempengaruhi tugas pemerintah dalam menyelenggarakan Pemilu pada 24 Desember 2021), hasutan untuk melakukan pemogokan massal (India), pembunuhan tokoh pemerintahan dan sinisme terhadap tokoh pemerintahan (Ukraina dan Perancis).

Unjuk rasa di Armenia terjadi ketika 5.000 warga Kota Yerevan bersama kelompok oposisi, mendesak petinggi “Khorhrdaran atau parlemen” menurunkan Nikol Pashinyan dari jabatan Perdana Menteri (PM) sebagai protes kekalahan Armenia dalam perang Nagorno-Karabakh versus Azerbaijan yang dianggap sebagai penghinaan nasional diduga ada keterlibatan Rusia.

Unjuk rasa di Kota Guatemala, menuntut dugaan korupsi Presiden Alejandro Giammattei dari sejumah perusahaan asal Rusia terkait ijin pengelolaan salah satu dermaga di Pelabuhan Pelabuhan Santo Thomas de Castilla.

Unjuk rasa anti pemerintah dikoordinir kelompok Thalu Fah terjadi di Thailand yang menuntut PM Prayut Chan-o-cha untuk mengundurkan diri dari jabatannya, karena dinilai otoriter dan bukan pemimpin pilihan rakyat.

Sementara itu, rencana atau percobaan kudeta juga dihadapi Presiden Aleksandar Vucic di Serbia menyusul ditemukannya penyadapan secara ilegal terhadap Vucic dan keluarganya sebanyak 1.572 kali, yang dilakukan oleh oknum pejabat tinggi Kemendagri dan partai pengusung Vucic, Partai Progresif Serbia.

Kementerian Luar Negeri AS mengecam kudeta yang dilakukan pasukan khusus Guinea pada Pemerintahan Presiden Alpha Conde karena dinilai akan merusak kestabilan keamanan di negara tersebut, termasuk kepentingan kerjasama dengan AS maupun mitra internasional lainnya.

Spanyol yang menuduh Rusia mendukung pemisahan diri daerah otonom Catalonia dari Spanyol setelah adanya kunjungan penasihat mantan kepala pemerintah Catalonia, Josep Luis Alay ke Moskow pada 2019 untuk meminta dukungan politik kepada Rusia.

PM Roble memecat Menteri Keamanan serta Kepala Badan Intelijen dan Kemanan Somalia, dampaknya Presiden Somalia, Mohamed Farmajo mencabut kekuasaan Mohamed Roble karena membuat keputusan sepihak tanpa berkonsultasi dengan Presiden, dan mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan hukum dan konstitusi negara, sehingga dinilai mengancam stabilitas keamanan dan politik nasional.

Trend lainnya yang dihadapi pemerintahan di Ukrania yaitu pembunuhan tokoh pemerintahan terjadi ketika penasihat utama Presiden Volodymyr Zelensky, Serhiy Shefir ditembak orang tidak dikenal terkait dengan upaya pemerintah memerangi korupsi bersamaan dengan akan dilaksanakannya pembahasan UU Pengurangan Pengaruh Oligarki serta dan sinisme terhadap tokoh pemerintahan Macron di Perancis, terjadi ketika Presiden Emmanuel Macron dilempari telur ketika berkunjung ke pameran perdagangan di Lyon yang viral di media sosial.

Permasalahan HAM dan demokrasi

Sementara itu, kampanye urgensi HAM dan demokrasi serta isu pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa negara juga turut mewarnai dinamika masalah ini di Indonesia.

Isu demokratisasi dan HAM tetap menjadi agenda utama negara-negara pengusung demokrasi yaitu AS dan Eropa yang dikembangkan sebagai alat untuk menekan negara lain. Indikasi ini terlihat dari adanya pembatasan terhadap produk olahan sawit Indonesia dengan alasan kerusakan lingkungan dan isu HAM. Sorotan terhadap produk dari Tiongkok yang diproduksi dengan menggunakan narapidana menjadi isu untuk membatasi produk Tiongkok ke pasar Eropa.

NGO internasional dan LSM lokal seperti Amnesti Internasional, Human Right Watch dll melakukan monitoring dan pengawasan terhadap praktek demokrasi di negara-negara lain dan menyoroti pelanggaran HAM dan menjadi alat utk memperlemah posisi tawar yang merugikan negara tersebut. Sebaliknya negara beraliran sosialis yang kuat seperti Rusia dan Tiongkok mampu membatasi tekanan dari pihak luar meskipun negara tersebut kerap menggunakan kekerasan kepada pihak oposisi ataupun kelompok yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Beberapa pemicu yang menyebabkan munculnya Islamophobia bahkan mengancam maraknya intoleransi di Indonesia, sehingga berpotensi menciptakan destabilisasi pemerintahan dalam bentuk degradasi kepercayaan walaupun pemicunya berasal dari beberapa negara yang kebijakan Pemerintahannya mencerminkan Islamophobia seperti kebijakan larangan pemakaian burqa dan niqab bagi wanita di tempat umum di beberapa negara Eropa; Kebijakan melarang salat dan praktik keagamaan lainnya di kampus di salah satu negara Eropa; UU untuk menutup lebih dari 700 sekolah Islam (madrasah) yang dikelola Pemerintah salah satu negara di Asia Selatan dan lain-lain.

Krisis Energi

Beberapa negara mulai mengalami krisis energi dan membakar batu bara lebih banyak lagi untuk menjaga ketahanan energinya. Hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga komoditas yang kemudian pada akhirnya diikuti dengan peningkatan harga bahan baku dan logistik.

Meningkatnya harga energi di Singapura membuat harga pangan diperkirakan ikut melonjak dalam beberapa bulan mendatang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong. Dia mengatakan harga energi berkontribusi pada biaya pangan global. Ia menyarankan pemasok mungkin perlu menyesuaikan harga saat terjadinya kenaikan biaya.

Singapura mengalami lonjakan harga listrik yang tinggi yang menyebabkan negara ini mengalami krisis energi global. Krisis ini berdampak pada biaya produksi yang lebih tinggi, biaya hidup, dan perekonomian negara secara keseluruhan. Penyebab krisis energi ini adalah harga gas alam yang telah melonjak akibat meningkatnya permintaan.
Sementara di sisi lain, produksi gas mengalami penurunan sebesar 27,5 persen. Gas alam dipilih oleh Singapura untuk menghasilkan listrik karena stabilitasnya dinilai baik. Dampak dari krisis ini menyebabkan dua pengecer listrik iSwitch dan Ohm Energy menghentikan operasi mereka di Singapura.

Selain Singapura, negara lainnya yang dihantam krisis energi adalah Tiongkok yang mengalami berkurangnya pasokan listrik yang krusial untuk industri dan rumah tangga. Oktober 2021, krisis ini telah membuat 20 provinsi dan wilayah mengalami pemadaman listrik dalam beberapa bulan terakhir. Pemadaman ini diketahui bisa terjadi hingga beberapa kali dalam sehari antara lain terjadi di Kota Liaoning.

Tiongkok mengalami defisit energi yang membuat pemadaman sering terjadi di negara ini. Dalam setiap harinya, pemadaman terjadi beberapa kali di 20 provinsi dalam beberapa bulan terakhir. Sebanyak 15 perusahaan mengalami gangguan produksi karena pembatasan listrik.

Sebagai negara yang dilanda krisis energi, China memiliki target untuk mengurangi emisi karbon di tahun 2030 dengan mulai menghentikan operasional pembangkit batu bara dengan energi terbarukan. Dalam realisasinya, China membutuhkan 100 giga watt pembangkit tenaga surya, dan 50 giga watt tenaga angin untuk setiap 5% kenaikan konsumsi.

Krisis energi di Tiongkok terjadi karena tidak terlepas dari ambisi Presiden Xi Jinpingdalam mengurangi emisi karbon pada 2030. Jinping berencana untuk mulai menghentikan operasional pembangkit batu bara dan menggantinya dengan energi terbarukan. Untuk mencapai target itu, dibutuhkan pembangunan 100 giga watt pembangkit tenaga surya dan 50 giga watt tenaga angin setiap tahun untuk menyeimbangkan kenaikan konsumsi sebesar 5%. Hal ini jauh dari pertumbuhan energi terbarukan tahunan China yang baru mencapai setengah dari itu.

Krisis energi yang melanda Inggris sampai membuat banyak pabrik harus menutup operasionalnya lantaran mahalnya harga gas dan listrik. Sebagian besar industri di Inggris memang mengandalkan gas alam dan listrik dalam produksi mereka.

Inggris merupakan salah satu negara yang dilanda krisis energi. Hal ini dipicu oleh London yang ingin fokus dengan bahan bakar rendah emisi yang menyebabkan pembangkit batu bara mulai dinonaktifkan dan gas alam menjadi primadona energi.

Permintaan gas mengalami kenaikan yang signifikan yang ditambah dengan perbaikan ekonomi pasca pandemic dan musim dingin. Namun, permintaan yang tinggi tidak sesuai dengan persediaan yang terbatas yang disebabkan oleh penghentian fasilitas produksi di AS, manipulasi perusahaan gas Rusia Gazprom, dan lain sebagainya. Faktor tersebut menyebabkan harga gas alam melonjak 250% sejak Januari 2021.

Sebagai negara dengan penduduk terbanyak kedua di dunia, India dihantam krisis energi. India merupakan negara yang bergantung pada bahan bakar untuk dapat menghasilkan sekitar 70% listrik negara. Sebanyak 63 dari 135 PLTU di India menyatakan persediaan batubara hanya cukup untuk beberapa hari kedepan.
Selain itu, 17 PLTU bahkan tidak memiliki stok batu bara. Level ini telah masuk kedalam level terendah dalam beberapa tahun. Krisis ini juga disebabkan oleh permintaan dan penawaran yang tidak sesuai. Ini terjadi terutama ketika memasuki bulan Oktober dimana India memasuki musim festival yang meningkatkan jumlah konsumsi energi.

Keadaan ini diperparah oleh kelangkaan batu bara yang salah satunya diakibatkan bencana banjir parah yang terjadi beberapa waktu lalu. Mengatasi keadaan ini, perusahaan di India berusaha mencari tambahan suplai batu bara.
Jerman mengalami krisis energi yang diakibatkan oleh kemacetan rantai pasokan suplai gas. Sementara di sisi lain terjadi kenaikan permintaan seiring dengan pemulihan ekonomi dan juga relaksasi mobilitas setelah Covid-19. Krisis inipun sudah mulai menyebar ke daratan Eropa lainnya.

Hal ini menyebabkan tertundanya produksi di sejumlah industri seperti industri berat dan otomotif di beberapa lokasi. Harga bahan bakar juga mengalami peningkatan sebesar tiga kali lipat yang menyebabkan Jerman mengalami inflasi tertinggi. Mengatasi hal ini, Pemerintah Jerman berencana menurunkan retribusi listrik secara drastis mulai tahun depan.

Krisis energi global nyatanya sudah mulai dirasakan di Amerika Serikat (AS). Hal ini terlihat dari proyeksi penyedia energi pemanas negara itu yang menyebut akan ada kenaikan tarif pada musim dingin. Administrasi Informasi Energi AS (EIA) menyebutkan bahwa kenaikan ini disebabkan oleh naiknya harga bahan bakar. Itu akibat permintaan yang melampaui suplai. Hampir setengah dari rumah tangga AS bergantung pada gas alam untuk panas. Dengan biaya rata-rata untuk rumah tersebut diperkirakan akan naik 30% menjadi US$ 746 (Rp 10,6 juta) untuk periode Oktober-Maret dibanding bulan yang sama di tahun 2020, yang masih berada dalam kisaran US$ 573 (Rp 8,15 juta).

Sebelumnya hal yang sama juga disampaikan beberapa perusahaan utilitas. Mereka mencemaskan defisit bahan bakar benar-benar terjadi pada musim dingin ini dan memicu pemadaman. Untuk menutup defisit ini, beberapa penyedia layanan utilitas telah beralih ke batu bara. Diperkirakan Negeri Paman Sam akan mengalami kenaikan konsumsi bahan bakar dengan polutan tinggi itu hingga 23.%. Ini cukup bertentangan dengan komitmen negara itu terhadap batu bara. Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden menekankan janjinya dalam investasi sebesar US$ 2 miliar (Rp 28 triliun) untuk mendukung negara-negara berkembang agar beralih dari pembangkit listrik tenaga batu bara.

Perubahan Iklim

Selain pandemi Covid-19, dunia kini juga menghadapi ancaman nyata yang sama bahayanya yaitu perubahan iklim (climate change). Perubahan iklim terjadi akibat meningkatnya emisi karbon sehingga meningkatkan tingkat suhu bumi. Penelitian terbaru dari Amerika Serikat (AS) menyebutkan jika tidak ada perubahan, maka 95% permukaan laut Bumi menjadi tak layak huni pada 2100. Penelitian tentang perubahan iklim ini telah dilakukan sejak abad ke-18. Mereka pun memprediksi bagaimana emisi karbon mempengaruhi dunia pada 2021.

Sebagian besar kehidupan laut didukung oleh permukaan laut yang dicirikan oleh suhu air permukaan, keasaman, dan konsentrasi mineral arogonit yang dibutuhkan mahkluk laut guna membuat tulang atau cangkang. Namun dengan meningkatnya tingkat CO2 (karbon dioksida) di atmosfer, setidaknya dalam tiga juta tahun, ada kekhawatiran suhu permukaan laut mungkin menjadi kurang bersahabat dengan spesies yang hidup di sana, seperti dikutip dari Nature World News, Sabtu (2/10/2021).

Laut yang lebih panas, lebih asam, dan memiliki lebih sedikit mineral yang dibutuhkan bagi kehidupan laut untuk berkembang menjadikan laut tidak layanan huni bagi mahkluk laut.

Menurut penulis utama dari penelitian ini Katie Lotterhos dari Pusat Ilmu Kelautan Universitas Northeastern, perubahan komposisi lautan sebagai akibat dari polusi karbon kemungkinan akan mempengaruhi semua spesies permukaan.

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mencatat jumlah bencana, seperti banjir dan gelombang panas (heatwave), akibat perubahan iklim meningkat lima kali lipat selama 50 tahun terakhir.
Tidak hanya itu, deretan bencana ini juga menewaskan lebih dari 2 juta orang dan menelan kerugian total US$ 3,64 triliun atau sekitar Rp 51.981 triliun (asumsi Rp 14.200/US$).

Survei WMO menyebutkan sekitar 11.000 bencana yang terjadi antara 1979-2019, termasuk bencana besar seperti kekeringan 1983 di Ethiopia, peristiwa paling fatal dengan 300.000 kematian, dan Badai Katrina di Amerika Serikat (AS) pada 2005 yang membuat kerugian US$ 163,61 miliar.

Laporan tersebut menunjukkan tren yang semakin cepat, dengan jumlah bencana meningkat hampir lima kali lipat dari tahun 1970-an hingga dekade terakhir. Ini menambah tanda-tanda bahwa peristiwa cuaca ekstrem menjadi lebih sering karena pemanasan global.

WMO mengaitkan frekuensi yang meningkat dengan perubahan iklim dan pelaporan bencana yang lebih baik. Biaya dari peristiwa tersebut juga melonjak dari US$ 175,4 miliar pada 1970-an menjadi US$ 1,38 triliun pada 2010-an ketika badai seperti Harvey, Maria dan Irma melanda AS.

Pada 1 September 2021 di Beijing, Menlu RRT, Wang Yi mengadakan pertemuan virtual dengan utusan AS untuk masalah iklim, John Kerry membahas permasalahan iklim global. Dalam pertemuan itu, Menlu Wang mendorong AS untuk mengesampingkan perbedaan kedua negara guna meningkatkan kemitraan dalam rangka mewujudkan dialog dan kerja sama bilateral guna menghasilkan kebijakan konkret di tingkat global untuk menyelesaikan isu perubahan iklim. Dalam kaitan ini, Wang memperingatkan Kerry bahwa kerja sama hanya dapat diwujudkan jika AS tidak lagi menganggap RRT sebagai ancaman, seraya mendesak AS untuk menghentikan tekanannya di forum internasional.

Di lain pihak, Kerry menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mengintensifkan komunikasi dengan RRT untuk bersama memimpin komunitas internasional dalam mengimplementasikan hasil kesepakatan Perjanjian Paris 2015 tentang Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim. Dijelaskan pula bahwa kerja sama dalam menghadapi isu iklim dapat memulihkan hubungan bilateral kedua negara. Di sisi lain, Kerry juga mengunjungi Tianjin untuk bertemu dengan counterpart Xie Zhenzhua membahas strategi jangka panjang membatasi emisi karbon dan penggunaan bahan bakar fosil guna dipaparkan dalam konferensi PBB untuk perubahan iklim, COP26 pada akhir Oktober 2021.

Sebelumnya, Bank Dunia melaporkan lebih dari 60% penduduk Sudan Selatan mengalami kelaparan parah akibat konflik berkepanjangan, kekeringan dan bencana banjir. Pada 1 September 2021 di Jenewa, Swiss, World Meteorological Organization (WMO) mengatakan bencana alam seperti banjir dan gelombang panas yang dipicu perubahan iklim naik lima kali lipat dalam 50 tahun terakhir. Badan meteorologi PBB itu menegaskan bencana-bencana tersebut telah menewaskan 2 juta orang lebih dan menimbulkan kerugian setidaknya US$3,64 triliun.

Pernyataan itu berdasarkan survei pada 11.000 bencana dari tahun 1979 hingga 2019 termasuk bencana-bencana luar biasa seperti kekeringan di Ethiopia tahun 1983 yang yang menewaskan 300.000 orang, serta Badai Katrina tahun 2005 yang mengakibatkan kerugian ekonomi besar senilai US$163,61 miliar. Namun, walau bencana alam semakin sering dan merugikan secara ekonomi, tapi angka kematian tahunannya menurun, pada 1970-an, kematian akibat bencana alam bisa mencapai 50.000 lebih tapi pada 2010-an menjadi sekitar 18 ribuan, sehingga menunjukkan perencanaan yang baik karena berhasil menekan angka kematian. WMO mencatat hanya setengah dari 193 negara anggotanya yang memiliki sistem peringatan multi-bencana, sehingga terjadi ketimpangan dalam pemantauan cuaca terutama di Afrika sehingga sistem peringatannya tidak akurat.

Itulah beragam tantangan dan gangguan yang akan dihadapi pemerintahan beberapa negara di tahun 2022, namun dari tantangan dan gangguan tersebut tentunya yang berpotensi sebagai “black swan” adalah perubahan iklim (climate change) karena kita tidak dapat memprediksikan secara tepat kapan akan terjadi, dan jika terjadi ini jelas terjadi “pendarahan hebat” dalam sirkulasi keuangan dunia yang dapat berimplikasi menimbulkan kekacauan ekonomi, politik dan mendestabilisasi situasi keamanan global, regional bahkan nasional.

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Kepuasan Publik terhadap Presiden Jokowi masih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan laporan Lembaga Survei Development Technology Strategy (DTS) bahwa 61,8% masyarakat puas dengan kinerja Presiden Jokowi

Kiprah Joko Widodo selaku Presiden RI memang kerap menjadi sorotan dan perbincangan, hampir setiap hari namanya selalu muncul di media. Lembaga survei Development Technology Strategy (DTS) Indonesia menyebut mayoritas rakyat Indonesia memercayai kinerja Presiden Joko Widodo. Tingkat kepercayaan yang tinggi juga berlaku pada kinerja pemerintah.

Direktur Eksekutif DTS Indonesia Ainul Huda dalam kesempatan webinar bertajuk ‘Presentasi dan Survei Evaluasi Pemerintah dan Capres 2024,’ mengatakan, meski setahun terakhir ini pemerintah disibukkan dengan pandemi dan pemulihan ekonomi, rating masyarakat kepada kinerja Presiden Jokowi cenderung masih tinggi. Sebanyak 61,8 % masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Menurutnya, penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara umum ada di level moderat dengan rata-rata skor 6,3 dari skala 1 sampai 10. Pemerintah juga mendapatkan rating yang cukup tinggi.

Terdapat tiga masalah utama yang disoroti masyarakat, yaitu ekonomi yang meliputi inflasi dan pengangguran dengan tingkat perhatian masyarakat mencapai 29,97 persen. Kemiskinan dan ketimpangan memiliki tingkat perhatian 18,76 persen serta masalah korupsi 14,22 persen. Dia juga menerangkan, Kesehatan masuk lima besar dan dia lainnya isu tradisional, yaitu kualitas SDM 7,83 persen dan infrastruktur 5,49 persen.

Ia mengatakan persoalan yang muncul di level daerah tidak jauh berbeda dengan persoalan yang ada di level nasional. Pengangguran dengan tingkat perhatian masyarakat 14,95 persen, inflasi 13,76 persen dan kemiskinan 13,04 persen masih menjadi tema sentral.

Masalah lainnya adalah isu kalan rusak 9,33 persen. Terdapat perbedaan distribusi persoalan daerah jika dilihat dari pembagian wilayah geografis, kelompok usia dan kelompok pendapatan. Survei tersebut digelar para pekan pertama sampai dengan pekan keempat bulan Oktober 2021 di 29 provinsi. Penelitian ini melibatkan 2.046 responden dengan margin of error 2,17 persen.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Laboratorium Suara Indonesia Albertus Dino mengatakan 81,7 persen responden mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kemudian, 84,7 persen responden menyatakan puas dengan program bantuan sosial, bantuan usaha masyarakat dan program prakerja untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya terdampak kebijakan pembatasan selama pandemi covid-19. Sisanya 9.6 persen responden menyatakan tidak puas dan sebanyak 5,7 persen tidak menjawab.

Data tersebut tentu saja menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena program penanggulangan Covid-19 dirasakan oleh masyarakat bawah.

Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mulai melandai, kondisi ekonomi dalam negeri akan terus merangkak naik. Kebijakan pemerintah yang telah berhasil menurutnak angka positif Covid-19 perlu mendapatkan apresiasi.

Penanganan Covid-19 di Indonesia masih terkendali. Sejumlah Indikator seperti tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR), positivity rate telah mengalami penurunan.

Dari sisi pemulihan ekonomi, pemerintah dinilai telah bekerja cukup maksimal. Beberapa bulan yang lalu, ekonomi Indonesia sempat mengalami resesi dan pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah dan menyentuh lebih rendah minus 5 persen.

Di tengah pandemi, resesi ekonomi tentu tidak mudah dihadapi. Perlu kerja keras dan keseriusan semua pihak untuk bertahan dan berupaya menaikkan kembali perekonomian nasional.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad Ali melalui keterangan tertulisnya mengatakan, patutlah kita berbangga hati kepada pemerintah, karena tidak gampang mengelola negara pada situasi pandemi seperti ini.

Riset yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait penanganan pandemi, membeberkan 64,6 responden merasa puas dengan kerja pemerintah pusat. Responden yang tidak puas sebanyak 32 persen dan sisanya 3,4 persen menjawab tidak tahu.

Ahmad menuturkan, tidak mudah mengatasi pandemi covid-19 tanpa kepemimpinan yang kuat. Pasalnya, virus corona telah terbukti berdampak pada berbagai aspek, terutama kesehatan dan ekonomi. Terganggunya aspek ekonomi tentu akan berdampak pula pada aspek keamanan. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Kini saat kasus melandai, tentu saja merupakan waktu yang tepat untuk memulihkan perekonomian, sehingga akan banyak pengusaha membuka kembali usahanya dan kembali menyerap tenaga kerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Zaki )*

Radikalisme merupakan salah satu ancaman besar bangsa Indonesia. Masyarakat pun mendorong peran pemuka agama moderat untuk berperan aktif dalam menangkal narasi radikal keagamaan.

Radikalisme keagamaan merupakan salah satu ancaman terhadap rusaknya semangat Bhineka Tunggal Ika, pemikiran radikal menunjukkan bahwa keyakinanku benar dan selain keyakinanku salah, padahal Indonesia telah mengakui 6 agama.

Narasi radikal dengan isu agama tentu bisa dilawan dengan cara hadirnya dai moderat yang memiliki wawasan wasatiyah di tengah masyarakat. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Ismal Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Dr Andi Aderus, mengatakan perlu ada kaderisasi dari moderat untuk mengimbangi narasi keagamaan radikal yang terus ada di masyarakat.

Menurut Andi, keberagaman dan kekayaan bangsa ini menjadi faktor pendorong Indonesia menjadi sasaran empuk kelompok radikal. Latar belakang kesukuan, budaya dan agama yang mencolok kerap menjadi isu yang digunakan untuk narasi perpecahan.

Termasuk isu antinasionalisme yang juga menolak kearifan lokal dengan membenturkan antara nasionalisme dan agama. Oleh karena itu, salah satu pimpinan Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) ini, menanggulangi radikalisme tidak cukup dilakukan dengan pendekatan hukum yang menyangkut ideologi.

Andi mengatakan radikalisme harus dilawan dengan pemahaman dan penguatan ideologi kebangsaan dan narasi agama. Dirinya juga menilai, perlu adanya kewaspadaan terhadap narasi radikal yang dapat memeceh belah masyarakat dengan menunggangi isu agama karena terbukti pola narasi ini kerap berhasil menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.

Menurut Andi, ada beberapa faktor yang menyebabkan naradi dari kelompok radikal mudah diterima masyarakat, di antaranya adalah kurangnya wawasan keagamaan, terlalu bersemangat dalam beragama dan kebiasaan masyarkat menilai sesuatu hanya di permukaanya saja. Dia mengatakan masyarakat mudah terkesan dengan label-label yang ditampilkan dan ditawarkan seperti syariah, Islam dan sunnah tanpa mengkajinya lebih mendalam.

Ia juga mengapresiasi peran pemerintah saat ini yang melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah membentuk gugus tugas pemuka lintas Agama dengan menggandeng para tokoh lintas Agama untuk melawan narasi radikal dengan moderasi beragama yang menyejukkan.

Gerakan radikal kerap melakukan rekrutmen melalui berbagai akun media sosial. Sasaran mereka biasaya menyangkut pada anak muda yang akan dicuci otaknya untuk diberikan paham radikalisme. Sementara itu, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Azyumardi Azra mengungkapkan bahwa paham radikal yang menganggap pemahamannya paling benar juga telah menyusup ke sekolah menengah melalui guru.

Hasil survei dari lembaga kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), yang dipimpin oleh Prof Dr Bambang Pranowo, yang juga merupaka Guru Besar sosiologi Islam di UIN Jakarta pada 2010 lalu menunjukkan bahwa hampir 50 % pelajar setuju dengan tindakan radikal.

Masuknya radikalisme di kalangan pelajar antara lain dipengaruhi oleh guru atau pengajar yang berafiliasi atau bersimpati terhadap organisasi yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan ideologi transnasional. Kelak hal tersebut akan mengarahkan anak-anak untuk mendukung paham khilafah.

Data tersebut juga menunjukkan 25 % siswa dan 21 Guru menyatakan bahwa Pancasila tidak relevan lagi. Sementara 84,8 % siswa dan 76,2 % guru setuju dengan penerapan syariat Islam di Indonesia. Hal yang patut digarisbawahi adalah radikalisasi ini biasanya berawal dari dangkalnya pemahaman agama.

Sehingga diperlukan upaya untuk mengenalkan Islam yang moderat, toleran dan berkeadilan khususnya kepada para generasi muda . Jangan sampai generasi muda menjadi insan yang terpapar paham radikal.

Dalam sebuah kuliah umum bertajuk pencegahan radikalisme dan penguatan identitas bangsa yang diselenggarakan Fakultas Filsafat UGM. Mantan teroris Machmudi Haryono alias Yusuf, mengajak kepada para milenial untuk tidak terjebak dalam kubangan radikalisme.

Yusuf menuturkan agar para mahasiswa dapat memahami sesuatu secara komprehensif. Jika ada suatu berita ataupun pemahaman, maka cobalah untuk mencari pembanding yang lain agar tidak terjebak dengan hal yang itu-itu saja.

Dirinya mengaku menjadi jihadis karena dipicu oleh Perang Bosnia. Setelah melihat videonya, ia jadi ingin tahu lebih jauh kenapa ada konflik dan muncul rasa simpati kenapa hal tersebut bisa terjadi.

Dai moderat tentu saja memiliki literasi yang baik tentang pemahaman jihad, sehingga generasi muda mampu memaknai jihad yang tidak melulu soal perang, Dai moderat juga berperan untuk menangkal narasi-narasi yang berpotensi merusak semangat kebhinekaan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta — Pemerintah menetapkan tiga kerangka strategi dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, yakni deteksi, terapeutik, dan vaksinasi. Strategi ini dijalankan sesuai dengan petunjuk dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Jadi yang pertama adalah perubahan perilaku atau 3M, yang kedua adalah deteksi atau 3T, yang ketiga adalah vaksinasi. Itu tiga strategi untuk mengatasi pandemi untuk orang yang sehat. Sedangkan untuk yang sudah sakit, ada strategi perawatan (terapeutik),” ujarnya Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangannya secara virtual beberapa waktu yang lalu.

Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan jumlah pengetesan dan pelacakan menjadi tiga sampai empat kali lipat dari sebelumnya seperti yang dilakukan oleh negara-negara lainnya yang memiliki angka kasus Covid-19 tinggi.

Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan pengetesan epidemiologis atau dikhususkan untuk suspek atau orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19.

“Jadi kita bisa mengharapkan mungkin dari sekitar 100 ribu sekarang kita bisa naikkan menjadi 400-500 ribu testing per hari. Kita sudah memberikan guidance sesuai dengan WHO standard kalau positivity rate dibawah 5 (persen) hanya 1/1000 per minggu, kalau 5 sampai 15 persen 5/1000 per minggu, dan seterusnya,” jelas Budi.

Di samping itu, pemerintah juga akan memastikan bahwa pasien yang dirawat di rumah sakit hanyalah pasien yang memiliki gejala sedang sampai berat. Hal ini bertujuan agar pasien yang tidak bergejala tidak akan terekspos oleh virus di rumah sakit.

“Jadi masyarakat tidak usah panik, kalau tidak ada sesak nafas, kalau saturasi oksigennya masih di atas 95 persen, kalau tidak ada komorbid, lebih baik dirawat di rumah kalau dia positif, atau dirawat di isolasi terpusat seperti di Wisma Atlet,” lanjut Menteri Kesehatan.

Pemerintah pun terus berupaya untuk memastikan ketersediaan pasokan oksigen di seluruh rumah sakit di Pulau Jawa dan memastikan manajemen di setiap rumah sakit berjalan dengan baik.

“Kita juga akan memastikan oksigen akan kita rapikan supply dan demand untuk seluruh rumah sakit di Jawa. Kita akan monitor ketat ini,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah akan mengeluarkan aturan mengenai telemedicine untuk daerah-daerah yang memiliki tekanan kasus sangat tinggi seperti Jakarta, sehingga kesehatan para pasien yang sedang diisolasi secara mandiri dapat selalu terpantau oleh para dokter.

Khusus untuk daerah dengan sebaran kasus tinggi, pemerintah juga telah menyediakan tempat isolasi terpusat seperti Wisma Nagrak, Rusun Pasar Rumput, dan Asrama Haji yang kapasitasnya sama dengan Wisma Atlet.

“Jadi kita sudah ada dua kali kapasitas Wisma Atlet yang sekarang sudah siap,” lanjut Menteri Kesehatan.

Adapun langkah penanganan Covid-19 selanjutnya adalah dengan mempercepat vaksinasi terutama untuk daerah zona merah. Pemerintah akan mengarahkan jatah vaksin yang diperoleh untuk daerah-daerah tersebut.

“Kita akan percepat vaksinasinya diharapkan bulan ini dan bulan depan 70 persen kita targetkan sudah divaksinasi untuk daerah-daerah yang zona merah tadi,” tandasnya. (*)

JAKARTA — Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini pemerintah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi virus corona varian delta plus.

Wiku menyebut, pada prinsipnya virus bukanlah makhluk hidup sehingga virus hanya dapat memperbanyak diri pada inang yang hidup seperti manusia. Dalam proses perbanyakan diri inilah virus dapat bermutasi menghasilkan varian baru.

“Oleh karena itu upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah menghindari masuknya virus ke dalam tubuh dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan,” ujar Wiku beberapa waktu yang lalu.

Wiku menyatakan, pemerintah terus berupaya melalui berbagai kebijakan untuk mencegah penularan varian delta plus tersebut. Seperti penerapan PPKM, optimalisasi posko dan pengaturan pelaku perjalanan untuk mencegah penularan di masyarakat.

Maupun mencegah importasi kasus yang dapat memperburuk kondisi penularan Covid-19 secara nasional.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah meminimalisir penularan yang terjadi dengan mempercepat pelaksanaan strategi vaksinasi nasional.

“Karena peluang terbentuknya varian baru pada orang yang sudah divaksin lebih rendah dibanding orang yang belum divaksin,” ucap Wiku.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membenarkan varian delta plus atau AY.1 sudah terdeteksi masuk ke Indonesia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ada 3 kasus Covid-19 akibat varian delta plus yaitu 2 kasus di Jambi dan 1 kasus di Sulawesi Barat.

Kasus tersebut ditemukan pada bulan Juli ini karena sampel yang diperiksa diambil pada bulan Juni. Ia mengatakan, saat ini, pasien yang terpapar varian delta plus sudah sembuh. “Iya, ini ada 3 kasus ya, 2 di Jambi dan 1 di Sulbar,” kata Nadia. (*)

Jakarta — Satgas Penanganan Covid-19 mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dan konsisten. Tak hanya prokes saat berkegiatan di luar rumah, Satgas juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan prokes di dalam rumah.

“Pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat terus disiplin menjalankan prokes baik di luar rumah maupun di dalam rumah,” kata Jubir Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam konferensi pers harian yang digelar daring, Kamis (15/7/2021) yang lalu.

Prokes di dalam rumah, kata Wiku, dapat dilakukan masyarakat dengan segera mandi setelah berkegiatan di luar rumah. Selain itu, masyarakat diimbau untuk membersihkan rumah dengan cairan disinfektan secara rutin serta rajin mencuci tangan selama 20 detik.

“Protokol kesehatan di dalam rumah ini merupakan hal yang penting dilakukan untuk mencegah munculnya klaster keluarga,” katanya.

Satgas Covid-19 juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk dapat bersama-sama menegakkan kedisiplinan prokes melalui posko di wilayah masing-masing. Dengan demikian penularan di tingkat mikro, yaitu keluarga dapat dicegah.

Imbauan ini disampaikan lantaran kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat baru berhasil menurunkan mobilitas masyarakat ke tempat kerja, tempat umum, dan tempat wisata serta stasiun. Kebijakan tersebut belum terlihat berhasil menekan angka penyebaran Covid-19. (*)

Jakarta — MENTERI Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan pemerintah dan seluruh masyarakat perlu mewaspadai potensi munculnya gelombang ke-III Covid-19. Sebab di beberapa negara seperti Singapura, Jerman, Tiongkok, dan Malaysia, mulai terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Bahkan dilaporkan varian Delta Plus AY 4.2 yang diklaim memiliki daya infeksi lebih tinggi dibanding varian lain sudah masuk Malaysia. Oleh karena itu, Kemendag mendorong penerapan protokol kesehatan secara ketat tetap dijalankan di mana pun, termasuk ketika berbelanja di pasar. Pada kuartal III-2021, ekonomi tumbuh sebesar 3,51% (yoy) atau sedikit melambat dibanding kuartal II-2021 yang tumbuh sebesar 7,07% (yoy). Diharapkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 dapat mencapai 5,2% sesuai yang ditargetkan.

Untuk mendorong ekonomi tetap tumbuh, perlu kerja sama semua pihak untuk tetap menegakkan prokes. “Demi kenyamanan berbelanja di pasar dan pusat perbelanjaan serta menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal depan, semua pihak diharapkan tetap konsisten dalam menerapkan prokes di mana pun,” tutur Lutfi.

Untuk memastikan hal itu, Kemendag mengatur aktivitas perbelanjaan di mal dan pusat berbelanjaan dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Sejauh ini, penerapan aplikasi PeduliLindungi di mal dan pusat perbelanjaan berjalan dengan baik dengan tingkat kepatuhan mencapai lebih dari 90%. Hal ini sesuai dengan temuan perwakilan APPBI tentang pelaksanaan penggunaan PeduliLindungi di lapangan. Sisanya masih belum mematuhi sejumlah aturan yang ditetapkan.

Pertama, penggunaan sertifikat vaksin secara manual. Kedua, petugas mal tidak memeriksa notifikasi di PeduliLindungi setelah pengunjung memindai kode QR. Ketiga, penggunaan satu akun PeduliLindungi untuk pengunjung kelompok. Untuk itu, Mendag berharap agar semua pihak menjaga komitmen tersebut, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru agar tidak ada lagi penutupan mal seperti beberapa waktu lalu.

“Jika masyarakat dan pelaku usaha mematuhi dan menaati aturan yang berlaku, diharapkan dapat terus meminimalisasi penularan Covid-19 sehingga mal dan pusat perbelanjaan dapat terus beroperas dan ekonomi terus berjalan,” kata Lutfi. (*)