Oleh : Raffles Silaban )*

Masyarakat perlu mewaspadai kenaikan kasus Covid-19 di Sejumlah Daerah. Kewaspadaan ini perlu diimplementasikan dengan terus menerapkan Prokes ketat selama beraktivitas.
Meski secara umum kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia menunjukkan pelandaian kasus, Prof. Wiku Adi Sasmito selaku Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa terdapat 5 provinsi yang mencatatkan kenaikan kasus positif tertinggi jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya.

Kelima Provinsi tersebut yakni Papua Barat yang mengalami kenaikan sebanyak 100 kasus, DI Yogyakarta naik 77 kasus, DKI Jakarta naik 46 kasus, Sulawesi Tenggara naik 7 kasus dan kepulauan Bangka Belitung naik 5 kasus.

Meski penambahan ini terbilang sedikit, namun masih terhitung besar jika dibandingkan dengan provinsi lain yang tidak mengalami kenaikan kasus, dirinya juga memohon kepada semua gubernur dari kelima provinsi yang mengalami kenaikan pada minggu ini agar segera berkoordinasi dengan bupati dan wali kota di bawahnya untuk mengantisipasi kenaikan kasus pada minggu berikutnya.

Pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi adanya kenaikan kasus di minggu berikutnya serta terus meningkatkan pencegahan penularan Covid-19 di wilayahnya. Meski demikian, secara nasional pada minggu ini telah terjadi penurunan kasus Covid-19 sebesar 12,2 % dibandingkan minggu sebelumnya.

Selain itu angka kematian akibat Covid-19 juga mengalami penurunan, bahkan angka penurunan pada minggu ini jauh lebih rendah dari penurunan angka kasus positif yaitu turun hingga 31,7 %.

Sayangnya, masih ada 5 provinsi yang tetap mencatatkan angka kematian di minggu ini. Kelima provinsi tersebut adalah Sulawesi Utara yang mengalami 5 kasus kenaikan kematian, Sumatera Barat naik 3 kasus kematian, Sulawesi Selatan naik 2 kasus kematian, Riau naik 2 kasus kematian dan Kalimantan Barat naik 1 kasus kematian.

Meski jumlah kematiannya sedikit, tetapi kewaspadaan harus tetap dijaga karena satu nyawa pun terhitung sangat berharga jika tujuannya adalah endemik Covid-19, sehingga kematian 1 kasus pun tidak bisa ditoleransi.

Prof. Wiku juga mengungkapkan, 5 provinsi dengan jumlah kasus aktif tertinggi pada pekan ini. Kelima provinsi tersebut yakni Jawa Tengah dengan 1.650 kasus, Papua 1.629 Kasus, Jawa Barat 1.568 kasus, DKI Jakarta 1.536 kasus dan Kalimantan Utara dengan 738 kasus aktif. Dirinya berujar, kepada gubernur dari 5 provinsi ini agar segera berkoordinasi dengan bupati-wali kota yang menjadi penyumbang tertinggi.

Wiku mengingatkan apabila indikator tersebut baik kasus positif, pasien meninggal dan kasus aktif dapat segera diturunkan. Tentunya perkembangan Covid-19 di tingkat nasional akan membaik dan Indonesia akan semakin siap menuju Endemi Covid-19.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikit melaporkan bahwa sebanyak 155 kabupaten atau kota saat ini mengalami kenaikan kasus Covid-19. Dirinya juga mengimbau di mana kewaspadaan perlu dilakukan karena lonjakan kasus sedang terjadi di negeri tetangga (Malaysia) termasuk adanya varian AY.4.2 yang merupakan turunan virus Corona varian Delta B1.167.2 yang bermutasi.

Budi juga mengatakan, bahwa setiap hari pihaknya melakukan 1.500 sampai 1.800 pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) setiap hari untuk mendeteksi varian virus baru termasuk varian AY.4.2. Budi juga menegaskan bahwa pihaknya akan menjaga perbatasan, apalagi banyak orang Indonesia yang pulang pergi dari Malaysia baik darat, laut dan udara untuk menahan masuknya virus baru ke Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah meminta kepada para kepala daerah agar tetap berhati-hati dan mewaspadai kenaikan kasus Covid-19 sekecil apapun di wilayahnya. Jokowi menyebutkan bahwa sejumlah daerah di Indonesia sempat mengalami kenaikan kasus virus Corona meskipun jumlahnya sedikit.

Dirinya juga mengingatkan agar semua pihak dapat memaksimalkan penggunaan platform aplikasi pedulilindungi, utamanya di mal, tempat wisata dan pasar-pasar. Dirinya juga meilhat masih ada tempat-tempat tersebut yang belum tersedia QR Code peduliLindungi tetapi tetap beroperasi.

Di sisi lain, Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar terus mempercepat vaksinasi untuk melindungi rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dirinya menuturkan bahwa vaksinasi menjadi sesuatu yang penting karena vaksinasi mampu melindungi rakyat dari terpaparnya Covid-19.

Kewaspadaan tidak boleh kendor, kenaikan kasus Covid-19 meski tampak kecil harus tetap diwaspadai karena status pandemi belum berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebeca Marian )*

Otsus adalah bentuk cinta pemerintah Indonesia terhadap Papua, dan program ini diperpanjang lagi tahun 2021. Masyarakat mengapresiasi upaya Pemerintah yang telah menerbitkan regulasi percepatan pengelolaan Otsus demi memastikan program tersebut bermanfaat bagi seluruh rakyat Papua.

Menurut sejarah, Papua adalah provinsi yang paling bungsu, karena baru bergabung dengan Indonesia di tahun 60-an. Adanya jarak ini dan lokasinya yang cukup jauh dari Jakarta, apalagi saat orde baru masih sentralisasi pemerintahan, sehingga di sana perkembangannya belum secepat di Jawa. Oleh karena itu pemerintah membuat program otonomi khusus (Otsus) tahun 2001.

Otsus diadakan tiap 20 tahun sehingga di 2021 ini ada perpanjangannya. Masyarakat tentu menyetujuinya karena mereka sudah melihat berbagai kemajuan di Papua, berkat dana Otsus. Dana ini tak hanya digunakan untuk infrastruktur tetapi juga bidang lain, seperti perekonomian, pendidikan, kesehatan, dll.

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 107 tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Papua. Beleid berlaku sejak 15 oktober 2021.

Setelah ada PP Otsus maka ada spesifikasi dalam pengelolaan dan penyaluran dana Otsus. Hal ini sangat penting karena dari tahun ke tahun anggarannya selalu naik. Tahun 2021 saja dana Otsus yang digelontorkan oleh pemerintah sebanyak 12,8 triliun. Uang sebanyak ini tentu perlu pengawasan agar tidak disalahgunakan oleh oknum, sehingga perlu ada PP untuk dasar hukumnya.

Pada pasal 5 PP nomor 107 tahun 2021, disebutkan tentang pengelolaan keuangan yang baik, dan harus ditaati oleh pemerintah daerah (kota/kabupaten, dll). Presiden Jokowi menyatakan bahwa pendanaan untuk Papua (Otsus) sebanyak 70% dari dana bagi hasil pertambangan sumber daya alam minyak bumi dan gas dan juga 70% gas alam.

Dalam artian, masyarakat Papua tidak bisa terprovokasi oleh oknum yang menuduh pemerintah mengeksploitasi SDA di Bumi Cendrawasih, karena hasil dari pengolahan dan penjualannya dikembalikan lagi ke warga dalam bentuk dana Otsus. Anggaran Otsus memang diperuntukkan bagi kemajuan rakyat, agar mereka makin modern dan ada perbaikan dalam taraf kehidupan.

Presiden Jokowi melanjutkan, dana bagi hasil (DBH) pengolahan SDA tersebut masih dibagi lagi. Rinciannya, 35% untuk belanja pendidikan provinsi dan kota/kabupaten, 25% untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi, 10% untuk pemberdayaan masyarakat adat, dan 30% untuk infrastruktur.

Dalam artian, dana Otsus tak hanya digunakan dalam pembuatan jalan, jembatan, dan infrastruktur lain. Akan tetapi juga diperuntukkan bagi pendidikan, dan dibuat untuk pembangunan sekolah serta kelengkapannya (buku-buku, alat peraga). Dana Otsus juga disalurkan untuk beasiswa sehingga anak-anak Papua makin cerdas.

Selain itu, dana Otsus juga disalurkan untuk anggaran kesehatan dan perbaikan gizi. Anak-anak Papua diberi paket makanan dan susu agar mencukupi gizinya dan tumbuh sehat. Mereka juga punya imunitas yang baik berkat vaksinasi. Penduduk juga mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik, yang dibangun berkat dana Otsus.

Anggaran Otsus juga diperuntukkan bagi masyarakat adat. Mereka, tak bisa dipungkiri, adalah bagian dari kebudayaan Papua. Warga di Bumi Cendrawasih amat mematuhi hukum adat dan kepala adat sangat dihormati. Ketika masyarakat adat mendapatkan dana Otsus tentu makin berkembang.

Keberadaan Otsus amat menggembirakan karena ditujukan demi kemakmuran Papua. Masyarakat amat senang karena dan Otsus disalurkan untuk memodernkan Papua, sehingga kehidupan mereka makin maju. Dalam PP Otsus juga disebutkan pengawasan, sehingga dana Otsus tidak akan disalahgunakan oleh oknum.

)* Penulis adalah mahasiswi Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Sejak lama, Kelompok Separatis dan Teroris (KST) telah menjadi sumber konflik dan pengganggu kedamaian rakyat Papua. Masyarakat pun mendukung penuh keberadaan TNI/Polri di Papua untuk menumpas gerombolan itu demi suksesnya pembangunan Papua.

Masyarakat Papua selama ini hidup tenang dan mereka senang karena dikaruniai kekayaan alam dan hasil bumi yang mencukupi. Akan tetapi harmoni itu bisa rusak seketika gara-gara ulah KST, yang memang selalu mengacau karena ngotot ingin memerdekakan diri. Mereka sengaja membuat ulah karena ingin membuat Republik Federal Papua Barat dan menganggap pemerintah Indonesia adalah musuh.

Pemerintah tentu tidak tinggal diam untuk menghadapi KST, karena keberadaan mereka berbahaya bagi kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat di Bumi Cendrawasih. deputi V KSP (Kantor Staf Presiden) bidang Hukum, Keamanan, dan HAM Jaleswari Pamodhowardani menjelaskan bahwa KST sangat brutal, oleh karena itu aparat harus bertindak dan melakukan penegakan hukum secara tuntas pada KST.

Jaleswari menambahkan, KST pantas ditangkap karena mereka mengganggu masyarakat sipil. Mereka juga merusak fasilitas umum dan fasilitas kesehatan. Bahkan terakhir, KST tega menyerang para tenaga medis di Kiwirok dan menimbulkan korban jiwa, padahal saat itu sedang bertugas untuk memeriksa kondisi kesehatan rakyat di sana. Oleh karena itu penangkapan KST oleh aparat didukung penuh.

Aparat memang selalu siaga di Papua, bukan untuk ‘menyulapnya’ jadi daerah operasi militer, tetapi untuk menjaga keamanan masyarakat di Bumi Cendrawasih. Selain aparat yang biasanya bertugas, mereka sangat terbantu oleh Satgas Nemangkawi yang memang khusus diterjunkan untuk memburu anggota KST. Para anggota Satgas adalah putra terbaik bangsa yang rela blusukan ke hutan demi membela negaranya.

Satgas Nemangkawi memang turun langsung untuk mencari markas KST, karena mereka bergerilya sampai tengah hutan belantara dan pegunungan. Kondisi geografis Papua yang masih hijau menguntungkan mereka untuk bersembunyi. Sehingga KST harus sangat teliti untuk menemukan markas KST, apalagi markasnya tidak hanya 1 tetapi banyak dan berpencar-pencar.

Dalam siaran pers Humas Satgas Nemangkawi disebutkan bahwa tim gabungan TNI dan Polri berhasil memetakan tempat-tempat persembunyian anggota KST. Lokasinya tidak hanya di Intan Jaya, tetapi juga di Distrik Iwika, Mimika, dan daerah-daerah lain. Dengan pemetaan ini maka penangkapan akan lebih terstruktur dan diprediksi berhasil 100%.

Aparat gabungan TNI dan Polri memang ditugaskan untuk membantu Satgas Nemangkawi dalam penangkapan KST. Tujuannya agar keamanan warga benar-benar terjaga. Jangan sampai KST lolos dan menembaki warga sipil dan terjadi tragedi lagi karena banyaknya korban.

Dalam sebulan, Satgas Nemangkawi bisa menangkap 15 anggota KST. Mereka tertangkap dan langsung diinterogasi, agar bisa memberi informasi di mana letak sisa pasukan, sehingga penangkapan berikutnya akan lebih lancar. Akan tetapi jika ada anggota KST yang meneyrahkan diri pada pemerintah Indonesia juga diterima, meski masih dilakukan pemeriksaan dan pengawasan.

Selain melakukan penangkapan, dilakukan juga penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan amat penting karena untuk mengetahui dari mana KST mendapatkan senjata api yang jelas ilegal? Dari mana pula sumber uangnya, karena harganya tak bisa dibilang murah? Oleh karena itu penyelidikan terus berjalan.

Penangkapan KST ditujukan demi keamanan, karena mereka juga mengganggu proyek-proyek pembangunan di Papua, seperti di jalan Trans Papua. Sejumlah aparat diterjunkan untuk mengawal agar pekerja merasa aman dan KST tidak berani bertingkah. Demi suksesnya pembangunan Papua, maka KST memang harus ditangkap.

Masyarakat terus mendukung aparat keamanan untuk melakukan penangkapan terhadap anggota KST, karena mereka sadar bahwa tugas TNI dan Polri adalah untuk menjaga ketertiban dan perdamaian di Papua. Bumi Cendrawasih bisa makmur jika tidak ada KST. Mereka tidak bisa mengganggu proyek pembangunan Papua lagi karena sudah tertangkap.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Sejak lama, Kelompok Separatis dan Teroris (KST) telah menjadi sumber konflik dan pengganggu kedamaian rakyat Papua. Masyarakat pun mendukung penuh keberadaan TNI/Polri di Papua untuk menumpas gerombolan itu demi suksesnya pembangunan Papua.

Masyarakat Papua selama ini hidup tenang dan mereka senang karena dikaruniai kekayaan alam dan hasil bumi yang mencukupi. Akan tetapi harmoni itu bisa rusak seketika gara-gara ulah KST, yang memang selalu mengacau karena ngotot ingin memerdekakan diri. Mereka sengaja membuat ulah karena ingin membuat Republik Federal Papua Barat dan menganggap pemerintah Indonesia adalah musuh.

Pemerintah tentu tidak tinggal diam untuk menghadapi KST, karena keberadaan mereka berbahaya bagi kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat di Bumi Cendrawasih. deputi V KSP (Kantor Staf Presiden) bidang Hukum, Keamanan, dan HAM Jaleswari Pamodhowardani menjelaskan bahwa KST sangat brutal, oleh karena itu aparat harus bertindak dan melakukan penegakan hukum secara tuntas pada KST.

Jaleswari menambahkan, KST pantas ditangkap karena mereka mengganggu masyarakat sipil. Mereka juga merusak fasilitas umum dan fasilitas kesehatan. Bahkan terakhir, KST tega menyerang para tenaga medis di Kiwirok dan menimbulkan korban jiwa, padahal saat itu sedang bertugas untuk memeriksa kondisi kesehatan rakyat di sana. Oleh karena itu penangkapan KST oleh aparat didukung penuh.

Aparat memang selalu siaga di Papua, bukan untuk ‘menyulapnya’ jadi daerah operasi militer, tetapi untuk menjaga keamanan masyarakat di Bumi Cendrawasih. Selain aparat yang biasanya bertugas, mereka sangat terbantu oleh Satgas Nemangkawi yang memang khusus diterjunkan untuk memburu anggota KST. Para anggota Satgas adalah putra terbaik bangsa yang rela blusukan ke hutan demi membela negaranya.

Satgas Nemangkawi memang turun langsung untuk mencari markas KST, karena mereka bergerilya sampai tengah hutan belantara dan pegunungan. Kondisi geografis Papua yang masih hijau menguntungkan mereka untuk bersembunyi. Sehingga KST harus sangat teliti untuk menemukan markas KST, apalagi markasnya tidak hanya 1 tetapi banyak dan berpencar-pencar.

Dalam siaran pers Humas Satgas Nemangkawi disebutkan bahwa tim gabungan TNI dan Polri berhasil memetakan tempat-tempat persembunyian anggota KST. Lokasinya tidak hanya di Intan Jaya, tetapi juga di Distrik Iwika, Mimika, dan daerah-daerah lain. Dengan pemetaan ini maka penangkapan akan lebih terstruktur dan diprediksi berhasil 100%.

Aparat gabungan TNI dan Polri memang ditugaskan untuk membantu Satgas Nemangkawi dalam penangkapan KST. Tujuannya agar keamanan warga benar-benar terjaga. Jangan sampai KST lolos dan menembaki warga sipil dan terjadi tragedi lagi karena banyaknya korban.

Dalam sebulan, Satgas Nemangkawi bisa menangkap 15 anggota KST. Mereka tertangkap dan langsung diinterogasi, agar bisa memberi informasi di mana letak sisa pasukan, sehingga penangkapan berikutnya akan lebih lancar. Akan tetapi jika ada anggota KST yang meneyrahkan diri pada pemerintah Indonesia juga diterima, meski masih dilakukan pemeriksaan dan pengawasan.

Selain melakukan penangkapan, dilakukan juga penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan amat penting karena untuk mengetahui dari mana KST mendapatkan senjata api yang jelas ilegal? Dari mana pula sumber uangnya, karena harganya tak bisa dibilang murah? Oleh karena itu penyelidikan terus berjalan.

Penangkapan KST ditujukan demi keamanan, karena mereka juga mengganggu proyek-proyek pembangunan di Papua, seperti di jalan Trans Papua. Sejumlah aparat diterjunkan untuk mengawal agar pekerja merasa aman dan KST tidak berani bertingkah. Demi suksesnya pembangunan Papua, maka KST memang harus ditangkap.

Masyarakat terus mendukung aparat keamanan untuk melakukan penangkapan terhadap anggota KST, karena mereka sadar bahwa tugas TNI dan Polri adalah untuk menjaga ketertiban dan perdamaian di Papua. Bumi Cendrawasih bisa makmur jika tidak ada KST. Mereka tidak bisa mengganggu proyek pembangunan Papua lagi karena sudah tertangkap.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Made Raditya )*

Pemerintah terus meningkatan penanganan dampak perubahan iklim . Salah satu cara tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan bahan bakar energi terbarukan dan membangun industri hijau di Indonesia.

Indonesia sudah berdiri selama lebih dari 70 tahun dan terus mengembangkan diri, agar menjadi negara yang super modern. Pembangunan terus digenjot untuk meningkatkan perekonomian, sehingga kita bisa bangkit pasca pandemi. Sejak era orde baru hingga sekarang pembangunan selalu dilakukan agar negeri ini terus maju.

Pembangunan tentu tidak boleh bertentangan dengan lingkungan, karena Indonesia termasuk salah satu paru-paru dunia. Apalagi saat ini sudah ada efek perubahan iklim, di mana cuaca makin panas dan musim bergeser selama beberapa minggu. Jika ini terus berlanjut maka bisa berpengaruh besar terhadap perekonomian, sehingga wajib dicegah.

Presiden Jokowi berpidato dalam pertemuan APEC yang diadakan secara virtual di Istana Negara. Menurut beliau, harus ada upaya penanganan dampak perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Penanganannya harus dilakukan secara berimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan.

Penanganan dampak perubahan iklim memang wajib dilakukan karena jika dibiarkan saja akan kacau-balau. Presiden menekankan bahwa industri di Indonesia adalah industri hijau yang jelas ramah lingkungan. Nantinya pelan-pelan bahan bakar industri akan diganti, dari bahan fosil (batu bara dan minyak bumi) menjadi energi baru terbarukan (EBT).

Bahan bakar energi baru terbarukan misalnya dari tenaga air, angin, dan matahari. Jika menggunakan EBT maka jelas ramah lingkungan. Bandingkan dengan bahan bakar fosil yang membuat tingginya karbondioksida di Indonesia. Selain tidak ramah lingkungan, bisa berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu penggunaan EBT terus digenjot oleh pemerintah.

Efek samping dari penggunaan bahan bakar fosil selama ini adalah cuaca panas. Cuaca yang terlalu panas akan berpengaruh banyak, salah satunya bisa menyebabkan kekeringan dan akhirnya penduduk kesulitan mendapatkan air bersih. Jika ada kekeringan maka peternak juga kesulitan karena susah mencari rumput. Pergeseran musim juga memusingkan karena menyebabkan petani gagal panen.

Oleh karena itu pemerintah melanjutkan pembangunan bendungan-bendungan, terutama di luar jawa. Sehingga jika musim hujan bergeser, penduduk tidak akan mengalami bencana kekeringan. Sebaliknya jika sudah masuk musim hujan, tidak akan takut kebanjiran karena airnya ditampung oleh bendungan.

Selain itu, industri hijau juga digalakkan, karena industri ini tidak sekadar mencari keuntungan, tetapi juga harus ramah lingkungan. Jika ada industri hijau maka menurunkan emisi, sehingga minim karbondioksida. Ketika kadar CO2 menurun maka akan lebih menyehatkan masyarakat dan tidak membuat cuaca terlalu panas.

Pembangunan industri dan ekonomi Indonesia tidak harus bertentangan dengan lingkungan, karena mereka bisa bersisian dengan lancar. Jika ada pembangunan, terutama di luar Jawa, diusahakan tidak terlalu berdampak bagi lingkungan. Jadi salah besar jika ada yang bilang bahwa pembangunan akan menghancurkan hutan dan lingkungan sekitarnya.

Kita semua ingin maju dan bangkit di masa pandemi, dan perekonomian tetap berjalan dengan baik. akan tetapi, cara untuk mencari cuan tidak harus dengan yang negatif, seperti penggundulan hutan. Pembangunan harus dipastikan ramah lingkungan dan adanya industri hijau bisa melegakan masyarakat, karena pemerintah sudah sadar akan pentingnya menjaga lingkungan.

Dampak perubahan iklim amat dahsyat, tidak sekadar cuaca panas dan pemanasan global, tetapi juga bisa menggeser musim dan mengundang bencana alam. Oleh karena itu pemerintah mendukung penanganan dampak perubahan iklim dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Zaki )*

Penangkapan seorang ketua Parpol menghebohkan masyarakat karena ia ternyata terseret arus radikalisme. Masyarakat patut mewaspadai, jangan sampai masuk ke sebuah Parpol dan ternyata di dalamnya berisi orang-orang yang meyakini radikalisme.

Radikalisme adalah paham yang sangat berbahaya karena bisa menggerogoti negara dari dalam. Kaum radikal selalu ngotot untuk membentuk negara khafilah dan tidak menyetujui pancasila serta UUD 1945. Padahal mereka tidak memberi sumbangsih apa-apa pada saat perang melawan VOC, tetapi datang dan menghina pemerintah Indonesia dengan semena-mena.

Baru-baru ini ada penangkapan Farid Okbah, ketua salah satu partai politik. Penangkapan oleh Densus 88 ini mengagetkan karena masyarakat tidak menyangka ia terlibat radikalisme. Memang kaum radikal rata-rata pandai menyembunyikan modusnya, sehingga bisa beraktivitas secara halus di Indonesia, sambil diam-diam bergerilya mencari mangsa.

Masyarakat diminta untuk lebih waspada akan masuknya radikalisme ke partai politik. Pasalnya, tinggal 3 tahun lagi ada pemilihan presiden. Jangan sampai banyak yang bersimpati pada suatu partai tetapi ternyata isinya adalah kaum radikal, dan nanti merekalah yang menjadi pejabat penting di Indonesia.

Jika sudah begini, seperti apa masa depan Indonesia? Akan sangat mengerikan karena bisa jadi Indonesia akan diubah dari negara demokrasi jadi negara khalifah, dan UUD 1945 serta pancasila mereka usahakan untuk dihapus. Masa depan negara bisa hancur-lebur di tangan kelompok radikal.

Oleh karena itu sebelum masuk jadi kader Parpol atau simpatisannya, jangan asal-asalan. Apalagi jika ada iming-iming hadiah atau kemudahan yang diberikan oleh sebuah Parpol. Jangan mudah tergiur, karena bisa jadi itu modus dari kelompok radikal yang menyaru jadi pengurus partai politik. Tidak mungkin ada makan siang gratis, karena bisa jadi hadiah di awal akan menjadi masalah di belakang, dan Anda bisa terseret dalam kasus radikalisme jika terbujuk oleh tipu daya mereka.

Telusuri dulu sejarah Parpol, visi dan misinya, serta profil pendiri dan pengurusnya. Saat ini penelusuran bisa dilakukan dengan sangat mudah di internet atau cek saja akun media sosialnya. Jika mereka sering men-share hoaks, propaganda, atau menghinda pemerintah, lalu bersimpati pada ISIS, maka bisa dipastikan Parpol itu radikal.

Cek dan ricek memang harus dilakukan agar tidak menyesal. Pasalnya, jika sudah terlanjur jadi kader Parpol, dan ternyata isinya anggota kelompok radikal akan susah sekali. Mereka bisa saja melakukan cuci otak agar Anda dan keluarga mau meyakini radikalisme, dan kemungkinan terburuknya dibaiat jadi teroris. Apa mau hidup berakhir karena dipaksa jadi pengantin bom? Tentu jawabannya tidak.

Jika jadi anggota Parpol radikal dan belum dalam level cuci otak, maka bisa saja tersangkut kasus radikalisme dan terorisme. Pasalnya, menyembunyikan anggota teroris juga dianggap sebagai sebuah kejahatan, dan bisa jadi teman separtai yang terlibat terorisme memanfaatkan keluguan Anda. Jangan mau hidup dalam penjara akibat ulah mereka.

Kalaupun tidak jadi anggota kelompok radikal dan hanya jadi simpatisan maka juga harus waspada. Jangan sampai mereka terpilih di dalam pemilu, karena bisa menyalahgunakan kekuasaan. Memang pemilu masih lama tetapi tidak ada salahnya untuk waspada dan menghadapi setiap kemungkinan terburuk.

Oleh karena itu kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap Parpol yang terlibat radilkalisme. Jangan sampai kita mau dibujuk jadi kader karena iming-iming, padahal akhirnya diajak jadi kaum radikal dan dicuci otak jadi teroris. Radikalisme bisa menghancurkan negara, oleh karena itu harus diberantas sampai ke akarnya. Jangan sampai Anda malah terseret di dalamnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) yang terdiri dari 101 lembaga, kolektif, dan organisasi mendukung Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Koalisi menilai aturan ini sebagai langkah maju negara menghadirkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus. Permendikbud No 30 tahun 2021 ini merupakan langkah strategis yang menunjukkan komitmen negara dan perguruan tinggi dalam merespons tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Namun koalisi menyayangkan adanya penolakan dari organisasi keagamaan dan partai politik terhadap aturan yang dinilai penting untuk para korban kekerasan seksual tersebut. “Terhadap kelompok yang menolak Permendikbud Ristek, tentu kami menyayangkan sikap-sikap tersebut karena cenderung mengesampingkan nasib atau kepentingan korban,” kata perwakilan KOMPAKS Naila Rizqi Zakiah, Rabu (10/11/2021).

Penolakan aturan itu datang dari Muhammadiyah dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam siaran pers, Senin (8/11/2021), Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta agar Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dicabut. Diktilitbang PP Muhammadiyah menilai aturan tersebut bermasalah secara formil dan materil.

Dari sisi materiil dinilai ada sejumlah poin yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai agama, di antaranya adalah soal adanya frasa “tanpa persetujuan korban” dalam sebuah kasus kekerasan seksual yang dinilai mengandung makna dapat dibenarkan apabila ada “persetujuan korban (consent).”

Demikian pula dengan PKS yang juga mendesak agar aturan tersebut dicabut dengan alasan tak sesuai dengan norma dan nilai-nilai agama. Menurut Naila, alasan yang dijadikan dasar penolakan terhadap Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 itu klise, sama halnya dengan argumen terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang kemudian menjadi penghambat dalam pembahasan. “Aku rasa perdebatan soal moralitas agama kelompok tertentu ini harus dihentikan karena sudah menjauhkan korban dari upaya-upaya pemulihan dan memperoleh keadilan,” kata Naila yang juga merupakan Advocacy Officer Lintas Feminis Jakarta.

Sementara itu, Direktur Rifka Annisa Women’s Crisis Center Defirentia One Muharomah menilai penolakan terhadap aturan ini karena adanya persepsi yang dilandasi pada prasangka negatif salah satunya bahwa aturan itu akan melegalkan perzinahan atau seks bebas. “Padahal muatan peraturan ini lebih menekankan pada upaya pencegahan serta penanganan yang tepat oleh pihak kampus, bukan untuk pelegalan zina atau seks bebas sebagaimana dituduhkan. Faktanya, selama ini banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang tidak ditindak sebagaimana mestinya lantaran terdapat prasangka terhadap korban,” kata One, Rabu (10/11/2021). (*)

Jakarta — Mendikbudristek Nadiem Makarim akhirnya meluruskan polemik yang muncul setelah Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 dia tanda tangani dan dianggap melegalkan zina. Nadiem menegaskan Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi tidak bermaksud melegalkan perzinaan.

“Salah satu hal yang terpenting di sini, seperti ada saya mendengar sekali dari masukan berbagai macam pihak yang merasa kalau misalnya ada perkataan-perkataan di dalam ini (permendikbudristek) yang bisa melegalkan atau mungkin menghalalkan tindakan asusila, itu sama sekali bukan maksud dari Permen ini,” katanya.

Dia memastikan aturan ini justru berfokus pada melindungi hak-hak korban. Dia tegaskam pula, kementeriannya tidak mendukung segala tindakan asusila dan hal yang melenceng dari norma agama. Menurutnya, anggapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang dianggap melegalkan zina perlu diluruskan.

“Satu hal yang perlu diluruskan juga mohon menyadari bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sama sekali tidak mendukung apapun yang tidak sesuai dengan norma agama dan tindakan asusila,” ujarnya dalam diskusi ‘kampus merdeka dari kekerasan seksual’, Jumat (12/11).

Nadiem kemudian menjelaskan alasan diterbitkannya aturan ini. Data Ditjenristek, katanya, 77 persen dosen dari seluruh universitas mengakui kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Membuat miris, 63 persen kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak dilaporkan.

Bahkan dia menyebut, kekerasan seksual di lingkungan kampus bak fenomena gunung es.

“Kita melakukan survei kepada dosen, bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa mungkin angkanya lebih besar lagi, kita menanyakan dosen-dosen kita, apakah kekerasan seksual pernah terjadi di kampus Anda.

Nadiem mengajak, setelah aturan ini diterbitkan, baik korban mauoun pihak kampus lebih berani bersuara mana kala menghadapan dengan kasus kekerasan seksual yang melibatkan warga kampus.

“Untuk bilang tidak kepada pelaku kekerasan seksual dan untuk memberikan peringatan yang sangat tegas untuk mereka yang memikirkan melakukan hal-hal seperti ini bisa dilakukan di dalam kampus,” kata Nadiem.

“Permen ini adalah refleksi dari hasil tersebut, permen ini adalah suatu sinyal kepada civitas akademika kita bahwa pemerintah hadir untuk melindungi anda, pemerintah hadir untuk melindungi kita dan masa depan generasi penerus bangsa,” pungkasnya. (*)

Jakarta – “Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap yang membahayakan, bukan hanya bagi para korban, tetapi juga bagi kehidupan sosial, bangsa dan negara. Peraturan terkait tindak pidana kekerasan seksual perlu diperkuat dengan adanya UU khusus dan komprehensif seperti Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) yang harus segera dibentuk,” ungkap Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Agung Putri Astrid setahun yang lalu.

Agung Putri menjelaskan pembentukan UU PKS bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban, seperti mendapat keadilan dan pemulihan yang optimal hingga tuntas. Selain itu, berbagai peraturan terkait penghapusan kekerasan seksual juga harus dipastikan membahas mekanisme pencegahan yang efektif, sehingga kekerasan seksual dapat dihentikan dan tidak terus berulang. “Hadirnya UU PKS sebagai UU khusus, bertujuan agar segala bentuk kekerasan seksual dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Para korban juga harus mendapatkan keadilan serta pemulihan. UU ini juga bersifat komprehensif, sebagai dasar bagi penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual secara maksimal dan memastikan para pelaku tidak lepas dari hukuman (impunitas). Hal ini sekaligus memberi pesan bahwa tidak ada tempat aman bagi para calon pelaku (no save haven) saat akan menggunakan celah hukum atau tradisi untuk berlindung,” tutur Agung Putri.

Koordinator Seknas Forum Pengada Layanan (FPL), Veni Siregar mengungkapkan berdasarkan data yang dihimpun FPL selama 2017-2019, kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia mencapai 1.290 kasus. Veni menuturkan berbagai peraturan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang ada, masih belum memadai dan belum mampu memberikan akses keadilan dan pemulihan efektif (effective remedies) bagi korban. Veni juga meminta kepada Kemen PPPA untuk terus mendukung pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bersama Kementerian/Lembaga lain serta melakukan konsolidasi dengan masyarakat luas.

“Seluruh peraturan tindak pidana yang ada saat ini, belum mencakupi berbagai jenis kasus kekerasan seksual secara menyeluruh, termasuk belum lengkapnya hukum acara dan prosedur pembuktian kasus. Hal ini, tentu berdampak pada minimnya proses penegakan hukum yang seringkali berujung pada impunitas. Inilah kelemahan dari peraturan yang ada, sehingga membatasi dan menyulitkan para penegak hukum dalam memberikan akses keadilan dan pemulihan efektif bagi para korban, seperti masih adanya perbedaan perspektif di antara para aparat penegak hukum dan proses hukum acara yang masih konvensional,” jelas Veni.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Edward OS Hiariej yang menekankan pentingnya RUU PKS dalam hukum pidana khusus. “RUU PKS adalah hal yang urgent dan harus dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. RUU PKS juga harus menggunakan pendekatan pidana dan sosiologis, serta perlu dalam hukum pidana khusus dan komprehensif karena bukan hanya mengatur persoalan penindakan tetapi juga pencegahan, termasuk perlindungan pada korban sampai pada tahap rehabilitasi. Hukum acara pidana tidak bisa dilakukan secara konvensional,” ujar Edward.

Edward menambahkan letak kekhususan UU PKS ini karena kekerasan seksual selalu menyasar kelompok rentan, baik perempuan, anak, penyandang disabilitas, maupun laki-laki. “Kekerasan seksual bukanlah bentuk kejahatan luarbiasa seperti genosida, tapi merupakan bentuk kejahatan serius atau graviora delicta. Maraknya kekerasan seksual mendorong diperlukannya tindakan segera/utama (premier remedium) untuk mencegah kekerasan seksual dengan menghukum dan memulihkan, bukan ultimum remedium yang menerapkan sanksi pidana seperti kejahatan pidana umum,” tegas Edward.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Bareskrim Polri, Kompol Ema Rahmawati menuturkan bahwa pada 2020, Bareskrim telah menangani 2.834 kasus persetubuhan, 1.804 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan 1.518 kasus pencabulan. Ema juga menyampaikan adanya berbagai tantangan dan kendala terkait hukum acara dan pembuktian kasus. “Dalam pembuktian kasus kekerasan seksual, saksi kunci adalah korban, dan sangat sulit untuk menghadirkan saksi lain karena masih belum samanya pemahaman penegak hukum, seperti perbedaan pandangan mengenai unsur-unsur pasal dan bukti-bukti. Kami tidak bisa bekerja sendiri, butuh kerjasama dan keterlibatan dari instansi terkait lainya dan seluruh dalam rangka memenuhi hak-hak korban melalui penegakan hukum dan pemulihan bagi para korban,” ungkap Ema.

Di samping itu, Wakil Ketual Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Livia Istania menegaskan bahwa dalam proses peradilan, pentingnya mengadopsi konsep partisipasi korban, agar dapat berpartisipasi dalam proses persidangan. “Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur victim impact statement, konsep ini bertujuan agar korban dapat memberikan pernyataan di persidangan terkait dampak yang dihadapinya, bagaimana peristiwa tersebut mengubah hidup para korban baik berupa tulisan maupun lisan.

Selain itu, Livia menambahkan pentingnya pemulihan bagi korban kekerasan seksual secara komprehensif, termasuk pemulihan pasca mendapat perlindungan dari LPSK atau pemulihan jangka panjang. Pemulihan yang dilakukan secara komprehensif, sangat efektif dalam memenuhi hak-hak korban, seperti pemulihan secara yudisial atau melalui upaya lainnya dengan melibatkan berbagai institusi negara, swasta, organisasi profesi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, pemulihan efektif merupakan upaya memulihkan martabat dan keadilan para korban, sehingga harus layak dan memadai (adequate), cepat atau segera (prompt), dapat diakses (accessible), dan komprehensif.

Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI), Diah Pitaloka sangat menyambut baik dan mengapresiasi upaya Kemen PPPA yang telah menggandeng berbagai pihak dalam mendukung RUU PKS melalui acara diskusi hari ini. “Pelaksanaan diskusi saat ini berjalan lebih konstruktif. Saya senang sekali Kemen PPPA bisa berperan dalam ranah ini, mengingat adanya perhatian tinggi dari publik karena banyaknya korban kekerasan seksual yang sulit mendapatkan keadilan dalam proses hukum. Jika merujuk pada karakternya, UU PKS merupakan UU spesial atau khusus yang harus dibahas dengan pendekatan komprehensif, tidak hanya dalam aspek hukum tapi juga sosial dan budaya,” pungkas Diah Pitaloka. (*)

Jakarta — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menerbitkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Kemendikbud Ristek menyatakan, aturan tersebut guna memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

“Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai langkah awal kita untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi kita,” kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/11).

Keberadaan aturan tersebut dinilai Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) penting di tengah maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Seperti dialami mahasiswi yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual seorang dosen di Universitas Riau (Unri) yang sedang viral di media sosial. Pihak rektorat langsung membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus itu.

Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi UNRI itu pun diapresiasi Komnas Perempuan. Harapannya, selain proses di internal kampus, kehadiran Permendikbud 30/2021 menjadi membuat kasus pelecehan seksual di kampus seperti dialami mahasiswa di Riau dapat ditindaklanjuti.

Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, pada dasarnya aturan itu untuk mewujudkan kampus yang aman, sehat, dan nyaman dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender terutama kekerasan seksual. Hal ini seturut dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Komnas Perempuan mengajak seluruh pihak untuk mengawal dan memastikan Permendikbud dilaksanakan dan mencapai tujuannya untuk mencegah, menangani dan memulihkan korban kekerasan seksual,” kata Siti, Rabu (10/11).

Meski dianggap baik, sejumlah kalangan menilai berbeda. Oleh sebagian orang, frasa ‘tanpa persetujuan’ korban dianggap mempersulit korban memperoleh keadilan. Bahkan, aturan itu juga dinilai melegalkan zina.

Siti menilai Permendikbud tersebut justru memperkuat posisi korban. Dia menjelaskan yang dimaksud pasal 5 ayat 2 pada Permendikbud tersebut adalah jika korban ‘memberikan persetujuan’ atas tindakan-tindakan kekerasan sesku dalam kondisi mabuk atau tidak dalam kondisi tidak penuh kesadaran karena alkohol atau obat-obatan atau narkoba, maka persetujuannya tersebut tidak sah. Tindakan pelaku yang lantas memanfaatkan kondisi korban itulah, katanya, tetap tidak bisa dimaafkan. Harus disanksi.

“Ini memperkuat posisi korban bahwa kondisi kerentanan dan ketidakberdayaan korban, tidak boleh dijadikan alasan bahwa aktivitas seksual dilakukan atas dasar suka sama suka,” ujar dia.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, juga merasa janggal ketika aturan itu dikaitkan dengan melegalkan zina. Dia menganggap, sejumlah narasi yang menolak terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di ranah kampus justru dapat berpotensi menyerang korban.

“Narasi penolakan aturan ini justru berpotensi menyerang korban. Dengan mendasarkan kekerasan seksual pada aspek adanya perkawinan/sesuai norma, korban akan sulit memperoleh keadilan karena akan distigma terlibat dalam hubungan tidak legal, moralitasnya akan digali, korban akan dikotak-kotakan dan terus direndahkan ketika melaporkan kasusnya, ketimbang memberikan ruang aman bagi korban,” kata Maidina dalam keterangannya, Kamis (11/11).

Padahal berdasarkan survei Kemendikbud 2020, lanjut Maidina terdapat 63 persen korban kekerasan seksual di kampus tidak melaporkan kasusnya kepada pihak kampus karena minimnya ruang aman bagi korban. Hal inilah yang justru ingin diselesaikan dengan keberadaan Permendikbud ini.

Pada prinsipnya mendasarkan kekerasan seksual pada ketiadaan consent atau persetujuan, menurut Maidina sama dengan memberikan ruang aman bagi korban manapun. Meskipun pada prinsipnya korban seharusnya tidak dinilai berdasarkan pemenuhan dirinya terhadap norma-norma yang ada, namun selama ini hal tersebut menjadi penghalang utama seseorang dapat disebut sebagai ‘korban’.

“Padahal, penyematan dan pengkategorian sebagai ‘korban’ menjadi sangat penting di dalam sistem perlindungan di Indonesia,” ujar dia.

Maidina berpendapat bahwa Permendikbud ini telah tepat dalam memasukkan elemen persetujuan ke dalam definisi kekerasan seksual. Tanpa adanya elemen persetujuan, sistem yang telah dibangun tidak akan dapat dijalankan, dikarenakan korban akan terlebih dahulu ‘dihakimi’ berdasarkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan norma, juga bias terhadap relasi kuasa yang ada.

“Langkah yang diambil oleh Kemenristekdikti dan Kemenag sudahlah tepat. Aturan-aturan ini harus terus didukung,” tandasnya. (*)