Jakarta – Penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menekankan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dalam menegakkan HAM.

“Kita mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju,” kata Joko Widodo saat memberikan pidato dalam rangka Peringatan Hari HAM Sedunia.

Komitmen pemerintah tersebut telah dituangkan kedalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) generasi kelima tahun 2020-2024, yang menyatakan bahwa hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang, dan tidak ada satupun yang terabaikan.

Pemerintah, kata presiden, tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat.

“Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa,” ujar presiden, setahun yang lalu. “Melalui Menkopolhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan, yang hasilnya bisa diterima semua pihak, serta diterima dunia internasional,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan pelaksanaan RANHAM, yang dimulai sejak 1998 sampai tahun ini, terus dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah Indonesia.

“Dalam pelaksanaannya sejumlah kementerian/lembaga, seluruh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, sejauh ini telah menjalankan aksi-aksi HAM yang ditetapkan dalam RANHAM periode keempat,” kata Yasonna yang mengikuti jalannya kegiatan secara daring.

Capaian pelaksanaan aksi HAM oleh kementerian/lembaga (K/L) yang ditunjukkan dalam pelaporan bulan kedelapan, diakhir periode RANHAM generasi keempat, telah mencapai 92,86 persen. Sedangkan pemerintah daerah mencapai 85,88 persen.

“Kami optimis pada akhir tahun 2020 ini, yakni pada pelaporan bulan ke-12, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu melaporkan capaian pelaksanaan aksi HAM mencapai 100 persen,” kata Yasonna.

“Angka atau persentase yang saya sampaikan ini bukan hanya menunjukkan keikutsertaan K/L dan pemda, dan asal melapor saja, tetapi menjadi ukuran, utamanya adalah persentase pemenuhan target dari rencana aksi yang ditetapkan dalam RANHAM,” kata menkumham.

Pada pelaksanaan RANHAM periode selanjutnya, yaitu generasi kelima, Sekretariat Bersama RANHAM yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri sudah menyelesaikan penyusunan Rancangan Perpres tentang RANHAM berikut dengan rencana aksinya.

“Diharapkan tahun 2021 kita sudah mulai dengan program RANHAM baru periode kelima yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM kelompok rentan, yang meliputi hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat,” pungkas Yasonna. (*)

Jakarta, Kominfo – Deputi VI Bidang Kesbang Kemenko Polhukam Janedjri M Gaffar menyatakan, bahwa penegakan hukum di era Pemerintahan Joko Widodo- Ma’ruf Amin sudah cukup baik.

Menurut Deputi Gaffar, ini terlihat dari penegakan hukum kasus- kasus besar yang dilakukan tanpa pandang bulu. “Termasuk juga kasus- kasus yang sudah sedemikian lama. Contohnya kasus Maria Pauline Lumowa. Itu juga sudah berhasil kita tangkap melalui jalur ekstradisi,” ujar Janedjri beberapa waktu yang lalu.

Deputi VI Kemenko Polhuka menayatakan sudah banyak kasus yang berhasil diungkap selama pemerintahan Jokowi- Ma’ruf. Termasuk beberapa kasus menteri yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) akibat kasus korupsi.

Bahkan, tegas dia, tersangka kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Joko Soegiato Tjandra atau Djoko Tjandra pun berhasil ditangkap setelah buron selama 11 tahun.

Di mana dalam dalam kasus surat jalan palsu dan penghapusan “red notice” yang digunakan dalam pelariannya pun melibatkan petinggi Polri dan pegawai Kejaksaan.

“Itu pun kita tidak pandang bulu. Penegakan hukum kita lakukan tanpa pandang bulu,” tegasnya. (*)

Jakarta – Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.menuai banyak tanggapan dari berbagai pihak. Namun banyak pihak pula yang memberi dukungan adanya Permendikbud Ristek 30 ini.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, sejak mengetahui adanya Permendikbud Ristek 30, pihaknya langsung memberikan jaminan dukungan sepenuhnya. Kementerian Agama juga punya komitmen terus mengembangkan moderasi beragama sebagai solusi menghadapi problem keagamaan dan kebangsaan yang dihadapi saat ini.

Menurut Yaqut Cholil, definisi moderasi beragama ini merupakan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengaktualisasikan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan.

Serta membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip yang adil berimbang taat pada konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Menurut hematnya, perlindungan terhadap para sivitas akademika dalam konteks kekerasan seksual adalah bagian dari implementasi moderasi beragama.

“Tidak ada alasan untuk tidak memberikan dukungan terhadap Permen yang menurut saya sangat resolutif dan membongkar kebuntuan dan stagnasi penyelesaian kekerasan seksual di perguruan tinggi,” tegas Yaqut Cholil

Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 17 kantor LBH-YLBHI di Indonesia juga mendukung penerbitan Permendikbud tersebut.

“Perlu adanya kebijakan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan, kami satu tujuan punya visi yang sama dan paling tidak Permendikbudristek ini memberikan jawaban,” kata Aprilia Lisa, perwakilan YLBHI-LBH Jakarta.

YLBHI juga mendorong agar implementasi Permendikbud tersebut dikawal dengan baik oleh seluruh pihak, utamanya perguruan tinggi di Indonesia. Menurut Aprilia, banyak pasal di dalam Permen tersebut yang mendefinisikan dengan saksama bentuk-bentuk kekerasan seksual dan larangan keras untuk diperbuat.

Jakarta – Sebuah studi yang terbit dalam jurnal Nature pada 11 Oktober lalu, menunjukkan bahwa vaksinasi dapat memberikan efek perlindungan dan efektif melawan varian virus corona penyebab sakit Covid-19. Bahkan, studi ini juga menunjukkan bahwa dua merek vaksin yaitu Moderna dan Pfizer-BioNTEch terbukti dapat merespons sistem kekebalan terhadap infeksi.

“Vaksin menginduksi antibodi tingkat tinggi terhadap varian Delta dan sebagian besar varian,” ungkap Profesor Imunobiologi Waldemar Von Zedtwitz, Akiko Iwasaki

Di sisi lain, penelitian lain juga menunjukkan individu yang telah mendapat dosis vaksinasi cenderung lebih ringan terkena infeksi.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI membuktikan bahwa suntikan vaksin Covid-19 efektif menurunkan risiko infeksi, kemungkinan perawatan, dan kematian bagi tenaga kesehatan. Penelitian ini dilakukan terhadap 71.455 tenaga kesehatan di DKI Jakarta meliputi perawat, bidan, dokter, teknisi, dan tenaga umum lainnya sepanjang periode Januari-Juni 2021.

Menanggapi efektivitas vaksinasi mengantisipasi Covid-19, beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia berupaya mempercepat realisasi target capaian vaksinasinya.
Salah satunya dalam upaya mempercepat penuntasan vaksinasi COVID-19, pelayanan vaksinasi disediakan hingga malam hari di wilayah Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat.

“Pelaksanaan ini untuk mempermudah masyarakat yang tidak bisa mengikuti vaksinasi di siang hari karena kesibukan masing-masing,” kata Camat Payakumbuh Timur Dewi Novita

Pelayanan vaksinasi COVID-19 malam hari yang disediakan sejak Senin, 15 November ini terbukti efektif membantu warga mengakses pelayanan vaksinasi.

“Bahkan ada 80 masyarakat yang mendaftar untuk ikut vaksin meski hanya 59 yang bisa divaksin karena ada yang jadwal vaksin keduanya belum datang. Berarti ini akan efektif jika sering kita gelar,” katanya.

JAKARTA — Sejak awal kepemimpinan Firli Bahuri di KPK saya meyakini KPK bakal on the track menyelamatkan kekayaan negara.

Meski ada saja pihak yang pesimis terhadap Firli yang dianggap tidak independen karena hanya sebagai kepanjangan tangan Polri di KPK.

Demikian dikemukakan Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono kepada wartawan, Rabu (29/7/2020) yang lalu, menyikapi kinerja enam bulan terakhir KPK di bawah Firli Bahuri.

“Firli telah bekerja melawan mainstream kerja KPK beberapa tahun terakhir yang suka sensasional (gaduh) pemberitaan kasus kecil dengan aksi operasi tangkap tangan (OTT). Secara sistematis KPK bekerja dari hulu-hilir memberantas korupsi,” ujar Hendropriyono.

Menurut Hendropriyono, meski tanpa sensasi namun kerja penindakan KPK terus berlangsung dan yang tidak kalah penting berhasil melakukan penyelamatan uang negara sebesar Rp 79 trilun.

“Kesuksesan KPK tidak terlepas dari kepemimpinan Firli yang berhasil melakukan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya (Polri-Kejaksaan) dan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya,” ujar Hendropriyono.

Menurut dia, KPK juga sangat inklusif bekerjasama dengan masyarakat bersama-sama memberantas korupsi. “Keberhasilan KPK dapat diliat dari kinerja KPK kurun waktu Januari- Juni 2020,” kata Hendropriyono. KPK dalam enam bulan terakhir melaksanakan perkara penyidikan sebanyak 160 perkara. Pemeriksaan saksi sebanyak 3.512 orang. Pemanggilan tersangka dan penetapan tersangka sebanyak 85 orang.

KPK juga sudah melakukan penangkapan dan penahanan pelaku korupsi 61 orang. Tersangka yang belum ditahan 24 orang. Adapun perkara yang telah diselesaikan oleh KPK sebanyak 99 perkara. Terdiri dari 82 perkara sudah incracht dan 17 perkara masih dalam proses penuntutan. Selain itu, KPK juga melakukan penggeledahan sebanyak 25 kali dan penyitaan sebanyak 201 kali.

Dalam bidang pencegahan KPK melakukan kegiatan intervensi berupa penertiban aset daerah, pajak, sertifikasi lahan oleh KPK yang telah menyelamatkan keuangan negara dalam jumlah besar. (*)

JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Muhammad Cholil Nafis mendukung pemberantasan dan pencegahan terorisme. Cholil meminta aparat penegak hukum dapat mengadili pihak tersebut dengan seadilnya-adilnya.

“Kami mendukung penegakan hukum dan pemberantasan terorisme di Indonesia. Tegakan hukum dengan tegas dan seadil-adilnya. MUI juga telah mengeluarkan fatwa anti terorisme dan membentuk badan anti terorisme untuk menanggulanginya,”demikian dikutip pada akun Twitter nya @cholilnafis, Rabu (17/11/2021).

Cholil mengatakan, pihak yang ditangkap Densus 88 telah dinonaktifkan dari anggota MUI. “Ia yang ditangkap dinonaktifkan dari anggota Komisi Fatwa MUI,” ujarnya.

Cholil juga menyerahkan hal ini pada proses hukum termasuk pengadilan dalam rangka menghormati hukum yang berlaku. “Benar tidaknya di pengadilan nanti, tapi karena sudah ditangkap maka dinonaktifkan demi lancarnya proses hukum, dan MUI satu kata memberantas terorisme.”

Cholil mengatakan, seluruh warga negara harus mendapatkan pendampingan dan menghormati proses hukum. “Dan tentu kita semua mendukung pemberantasan dan pencegahan Terorisme,”ucapnya.

Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri resmi menetapkan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) Ustaz Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah, dan Anung Al-Hamad sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana teroris.

Ketiganya diduga merupakan kelompok dari Jamaah Islamiyah. Selain itu, Ahmad Zain An-Najah juga merupakan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md mempersilakan proses hukum terhadap ketiganya berjalan. “Biar proses (hukum) berjalan dulu,” kata Mahfud saat dimintai konfirmasi detikcom, Rabu (17/11/2021).

Mahfud mengatakan nantinya Densus 88-lah yang akan memproses di pengadilan. Dia juga mempersilakan masyarakat berpendapat dan bertanya terkait penangkapan tersebut.

“Nanti Densus yang akan memproses dan membuka di pengadilan sesuai UU No 5 Tahun 2018. Tapi masyarakat boleh saja mengomentari dan menanyakan antar sesama masyarakat,” ujarnya. (*)