Bandung – Pemerintah Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap penyelesaian persoalan hak asasi manusia.

Hal ini diakui Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat menjadi menjadi pembicara pada Focus Group Discussion (FGD): “Isu-isu Pokok HAM dan Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia bertempat di Pullman, Bandung, Kamis (25/02/2021) yang lalu.

Komnas HAM RI tentunya turut mendorong Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan komitmen tersebut dengan melakukan berbagai upaya strategis melalui pendekatan dialog dan penguatan koordinasi bersama para pemangku kepentingan dalam hal ini seperti Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menko Polhukam) Mahfud MD, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Presiden Joko Widodo, dalam pidato peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2020, berjanji akan menuntaskan berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang bisa diterima oleh semua pihak dan dunia internasional. Janji itu lantas ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan membentuk Satuan Tugas Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dengan tujuan untuk melakukan mitigasi permasalahan, penyelesaian, penuntasan, serta rekomendasi penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

Melalui pendekatan koordinatif yang dilakukan, Komnas HAM RI juga terus mendorong dan melaksanakan kerjasama pengarusutamaan HAM bagi para personil TNI-Polri agar mematuhi norma dan prinsip HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini direspons baik dan dimanifestasikan salah satunya melalui pembekalan materi hak asasi manusia bagi para prajuritnya.

Soal Papua, Taufan juga mengatakan bahwa inisiasi Komnas HAM RI mengenai alternatif penanganan persoalan Papua yaitu dengan mengupayakan dialog-damai, pendekatan kesejahteraan, dan transformasi politik sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Komnas HAM RI meminta pemerintah memastikan penghentian kekerasan di Papua dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan tersebut yang kemudian direspons oleh Presiden Joko Widodo. Taufan menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo pun juga memiliki komitmen yang sama terhadap hal tersebut.

Komitmen lain juga tercermin dalam penanganan persoalan Intoleransi, khususnya kebebasan beragama, Taufan menegaskan fungsi negara utk menghormati dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap orang memilih dan menjalankan keyakinannya. Oleh karena itu, untuk mendorong tegaknya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, Komnas HAM RI telah menetapkan Peraturan Komnas HAM RI No. 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Standar Norma Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, sebagai panduan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mendorong toleransi dan kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan.

Komnas HAM RI menyambut baik dan menunggu aksi nyata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan tekadnya untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas, termasuk bentuk kebijakan afirmasi terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Kemajuan ini menurut Taufan penting untuk diketahui dan dijelaskan pada forum Internasional misalnya melalui Dewan HAM PBB. “Bahwa Indonesia sebetulnya memiliki kemauan politik yang tinggi untuk memperbaiki ini semua, meski problem-problem internal masih banyak,” ungkap Taufan. (*)

Jakarta — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan pemberantasan para pelaku mafia tanah di Indonesia, termasuk terhadap aparat keamanan yang membekingi. Polri pun memastikan penegakan hukum tidak akan pandang bulu.

“Kalau ada laporan mafia tanah laporkan saja, sudah jelas instruksi Presiden dan sudah pasti Polri akan menegakkan hukum. Siapa pun sekali lagi asas equality before the law bahwa siapa pun sama di hadapan hukum yang berlaku di negeri ini,” tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/9).

Rusdi mengatakan, pihaknya akan melaksanakan perintah Jokowi dan mengusut tuntas segala masalah yang berkaitan dengan mafia tanah, demi memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Itu sudah otomatis, ketika instruksi itu kan didengar oleh seluruh Polri, para Kasatwil, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, itu mendengar semua. Dan akan dilaksanakan,” kata Rusdi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan komitmen pemerintah dalam memberantas mafia tanah di Indonesia. Untuk itu, dia meminta aparat kepolisian tak ragu-ragu dalam mengusut para mafia tanah.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9) yang lalu.

Ada 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota yang dibagikan Jokowi.

“Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada,” jelas Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu.

Selain itu, dia menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurai konflik agraria, mmewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, serta memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat. Oleh sebab itu, dia mengingatkan aparat penegak hukum agar tak melindungi para mafia tanah.

“Jangan sampai juga, ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,” katanya.

Jokowi menyadari bahwa konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi para petani, nelayan, serta masyarakat dalam menggarap lahan. Sehingga, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum yang berkeadilan melalui pemberian sertifikat tanah.

Dari 124.120 sertifikat tanah redistribusi yang dibagikan hari ini, sebanyak 5.512 di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota. Jokowi menuturkan bahwa 124.120 sertifikat tanah tetsebut merupakan tanah baru untuk rakyat.

“Ini adalah tanah yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan,” tutur Jokowi. (*)

Jakarta — Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut banyak harapan publik yang ditaruh di punggung KPK. Sahroni optimistis KPK akan terus menunjukkan prestasi dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Jadikan peningkatan prestasi ke depan sebagai fokus utama, karena banyak harapan publik ditaruh di punggung KPK,” kata Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/9/2021) yang lalu.

Sahroni menyatakan KPK sudah membuktikan kinerja dengan menangkap sejumlah koruptor. Tak hanya itu, KPK pun berhasil mengembalikan aset negara.

“KPK sudah membuktikan kinerja mereka dengan sangat baik akhir-akhir ini. Terlihat dari kebijakan mereka yang berani dan tegas dalam meringkus koruptor,” ujar politikus Partai Nasdem ini.

“Menurut data di semester I 2021 ini, KPK juga sudah berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp171,99 miliar dan juga mengungkap berbagai kasus besar. Kalau melihat dari data yang ada, justru KPK sekarang makin kuat,” ucap Sahroni.

Sahroni berharap tetap konsisten bekerja dalam memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara sebanyak-banyaknya. “Fokus saja memberantas korupsi. Mari buktikan dengan kinerja, karena itu tujuan utama,” demikian Sahroni. (*)

JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Kesehatan dan Indonesia Healthcare Corporation (IHC) membuka Sentra Vaksinasi Covid-19 yang mulai beroperasi hari ini, Senin (8/3/2021) yang lalu. Sentra Vaksinasi Covid-19 Bersama yang dibuka di Istora Senayan Jakarta tersebut ditujukan untuk mendukung kelancaran proses vaksinasi.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan percepatan vaksinasi nasional harus dilakukan demi mewujudkan Indonesia Sehat sesegera mungkin. “Dalam kondisi seperti ini, kolaborasi dan sinergi antara lembaga pemerintah dan daerah harus berjalan cepat dan strategis. Ini momen krusial agar kita semua bisa mempercepat program Indonesia Sehat demi mendukung Indonesia Bekerja,” kata Erick seperti dikutip dari keterangan resmi KCP-PEN, Senin (8/3/2021) yang lalu.

Sentra Vaksinasi Bersama ini, lanjut Erick, akan memudahkan akses publik serta mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi program pemerintah. “Ke depannya Sentra Vaksinasi Bersama Covid-19 akan hadir di kota-kota lain yang butuh percepatan. Data peserta akan diperoleh melalui pendaftaran dan pendataan berbasis teknologi dari Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, dan peserta umum yang berbasis komunitas,” jelas Erick.

Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Arya Sinulingga menjelaskan bahwa Kementerian BUMN dan BUMN telah mengambil peran penting dalam penanganan Covid-19 dan program vaksinasi Covid-19 nasional.

“Perusahaan-perusahaan BUMN sejak Covid-19 merebak sudah saling bersinergi dan kolaborasi untuk mengatasi pandemi,” ujarnya. Dalam program vaksinasi nasional Covid-19, Kementerian BUMN sudah berupaya melakukan pengadaan vaksin, seperti yang dilakukan Bio Farma selaku holding BUMN farmasi. Kemudian holding BUMN Kesehatan, Indonesia Healthcare Corporation berperan aktif dalam memberi daya dukung melalui perannya mengimplementasikan Sentra Vaksinasi Bersama.

Arya mengatakan, tujuan besar dari program vaksinasi nasional Covid-19 adalah terwujudnya kekebalan kelompok. Semua pihak perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk dapat mengakselerasi program vaksinasi sehingga kekebalan kelompok bisa segera tercapai. “Untuk menuju terbentuknya kekebalan kelompok, selain vaksinasi perlu tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M [mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak),” imbuh Arya. (*)

Oleh : Lukas Lokbere )*

Pemerintah kembali memperpanjang pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang  selama ini terbukti mampu menyejahterakan rakyat. Program tersebut juga merupakan legitimasi untuk menguatkan bahwa Papua bagian integral NKRI.

Isu separatis di Papua memang kerap menggelora, apalagi kelompok separatis di Papua terkadang menggunakan senjata ketika melancarkan aksi brutalnya. Namun perlu kita pahami bahwa undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) Dibentuk untuk memperkuat ikatan kesatuan dan memajukan provinsi Papua sebagai bagian yang sah dari negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

            Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD dalam kesempatan sidang uji materi Perkara Nomor 47/puu-xix/2021 yang digelar pada 16 November 2021 lalu secara daring. Permohonan ini diajukan oleh Mejelis Rakyat Papua (MRP) yang diwakili oleh Timotius Murib (Ketua), Yoel Luiz Mulait (Wakil Ketua I) dan Debora Mote (Wakil Ketua II).

            Di depan Majelis Hakim yang dipimpin oleh ketua MK Anwar Usman, Mahfud MD mengatakan, pemerintah dan rakyat Indonesia telah sepakat menjadikan tanah Papua yang saat ini masih terdiri dari dua provinsi dan akan dimekarkan menjadi beberapa provinsi lagi sebagai daerah-daerah otonom atau dengan otonomi khusus.

            Undang-undang tersebut membuat arah pembangunan Papua secara komprehensif dengan pendekatan kesejahteraan melalui afirmasi di berbagai bidang kehidupan, yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jadi tujuan utama dari undang-undang tersebut adalah terus terus melakukan pembangunan di Papua dalam rangka membangun NKRI.

            Terkait dalil pemohon yang menyebut bahwa revisi UU Otsus Papua tidak melibatkan Orang Asli Papua (OAP), Mahfud menyebut dalam menetapkan sebuah Undang-Undang hanya dibutuhkan persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR saja sesuai amanat UUD 1945. Hal ini merupakan bagian dari hak eksklusif Presiden dan DPR. Mahfud pun tidak memungkiri keterlibatan masyarakat berupa masukan dan pendapat tetap dibutuhkan dalam proses pembentukan sebuah undang-undang.

            Mahfud juga menguraikan, Majelis Rakyat Papua atau MRP yang menjadi pemohon pengujian dalam perkara ini tidak berhak untuk ikut menetapkan undang-undang ini secara final, tetapi tetap berhak untuk menyampaikan dan didengar pendapatnya dalam proses pembentukannya dan hal itu sudah dilakukan.

            Seperti nanti yang akan dibuktikan dalam persidangan, baik pusat berkunjung ke daerah-daerah, baik Kantor Kemenko atau Kemendagri menerima kunjungan MRP dan mengundang narasumber-narasumber, semua sudah didengar. Tetapi ketetapan akhir sesuai dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 hanya DPR dan Presiden yang menetapkan.

            Selain itu, Mahfud juga menjelaskan bahwa pembentukan UU Otsus Papua menggunakan pedekatan dari bawah ke atas dan sebaliknya terkait implementasi kebijakan dan program-programnya. Hal ini bertujuan agar terjadi akselerasi dan akurasi sesuai dengan yang diharapkan.

            Misalnya, dalam penggunaan dana Otsus serta penentuan kebijakan dan prioritas program dilakukan secara bottom-up dan top-down. Terkait dengan ini pula dalam rencana pembentukan UU pemekaran daerah pembentukan UU pemekaran daerah khusus Papua nantinya inisiatif pengusulnya dapat berasal dari pusat dan dapat berasal dari daerah sesuai kebutuhan politik dan pemerintahan yang akseleratif dan akurat.

            Kebijakan yang diterapkan sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 ini faktanya memang sudah memberikan banyak manfaat. Dimana selama 20 tahun pelaksanaan, besaran dana Otsus untuk Papua mencapai Rp 126,9 triliun. Dana tersebut akan difokuskan sebesar 30 untuk sektor pendidikan dan 15 persen untuk sektor kesehatan dan gizi. Besaran dana Otsus tersebut tentu menunjukkan betapa pemerintah memiliki keinginan untuk pembangunan Papua.

Melalui Otsus, masyarakat Papua memiliki peran dalam pembangunan di tempat tinggalnya, juga diutamakan berdasarkan pada pasal 12 pada UU Nomor 21 Tahun 2001, Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, adalah wajib orang asli Papua (OAP).

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa menjelaskan, sejak awal, kehadiran Otsus Papua merupakan sebuah tuntutan orang Papua yang merasa tertinggal dari berbagai aspek. Menurutnya dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar. 

            Anggaran Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari 2000 hingga 2020, dari sisi besaran dana terus meningkat, juga difokuskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu menjadi bukti bahwa Papua merupakan bagian integral dari NKRI.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Semarang 

Oleh : Savira Ayu )*

Pemerintah Indonesia patut diapresiasi karena menyelenggarakan vaksinasi dengan sangat baik, bahkan melebihi target dari WHO. Pelaksanaan vaksinasi memang dipercepat agar terbentuk kekebalan kelompok, sehingga kita bisa bebas Corona secepatnya. 

Pandemi membuat kehidupan manusia berasa dijungkirbalikkan. Efeknya sangat terasa, tak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Krisis ekonomi global bisa terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat, dan hampir semua kalangan masyarakat terkena imbasnya. Akan tetapi pandemi bisa diakhiri jika semua orang sudah divaksin, karena terbentuk kekebalan kelompok.

Indonesia termasuk negara tercepat dalam melaksanakan vaksinasi, jika dibanding dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Pada akhir tahun 2020 lalu vaksin sinovac sudah dipesan dan program vaksinasi nasional dimulai para Maret 2021. Masyarakat juga berbondong-bondong mendaftar untuk vaksinasi karena ingin bebas Corona secepatnya.

Kegesitan pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi membuahkan hasil. Juru bicara Tim Satgas Penanganan Covid Prof Wiku Adisasmit menyatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi Corona di Indonesia melebihi target dari WHO, yakni sudah lebih dari 40%, dan semuanya sudah 2 kali suntik. Hal ini amat bagus karena kita bisa bebas dari masa pandemi secepatnya, karena syaratnya adalah minimal 75% orang di 1 wilayah sudah divaksin.

Hika lebih dari 40% yang divaksin berarti hampir setengah dari WNI sudah disuntik, hanya dalam waktu 8 bulan.  Memang Kementrian Kesehatan menargetkan program vaksinasi nasional akan selesai dalam waktu 18 bulan, dan tidak mustahil target ini akan lebih cepat selesai. Penyebabnya karena target suntikan dinaikkan lagi.

Jika Kemenkes mentargetkan ada 1 juta suntikan vaksinasi Corona di Indonesia, maka dinaikkan lagi jadi 2 juta, bahkan 2,3 juta. Kenaikan target ini dirasa wajar karena memang vaksinasi harus berkejaran dengan waktu. Logikanya, makin banyak yang divaksin maka makin sedikit yang kena Corona, sehingga pandemi bisa berakhir dan kita tak lagi ketakutan akan virus Covid-19.

Untuk mencapai target 2,3 juta suntikan per hari maka pelaksanaan vaksinasi dengan strategi baru. Jika dulu injeksi hanya dilakukan di Puskesmas atau RS besar, maka saat ini juga dilaksanakan secara massal. Misalnya di tanah lapang, di aula sekolah atau universitas, kantor kelurahan, bahkan di dalam pusat perbelanjan. 

Vaksinasi massal dilaksanakan tetap dengan prokes ketat sehingga ada jaga jarak dan ketika antri sambil duduk, kursinya juga diatur agar agak berjauhan. Semua orang mulai dari panitia sampai peserta vaksinasi memakai masker dan mencuci tangan. Semua ini dilakukan agar tidak membuat kluster baru.

Untuk menarik minat orang yang mau divaksin maka panitia penyelenggara sering mengiming-imingi dengan hadiah, bisa berupa sembako, susu, bahkan voucher. Hadiah ini diberi karena ada masyarakat yang masih takut untuk divaksin, tetapi jika ada doorprize maka mereka yang pecinta gratisan akan datang dengan senang hati. 

Selain vaksinasi massal maka dilaksanakan pula vaksinasi door to door, untuk mendukung pencapaian target vaksinasi oleh pemerintah. Sehingga petugaslah yang mendatangi masyarakat, ke perkampungan, perumahan, hingga sekolah. Sebuah mobil disiapkan dengan tenaga kesehatan dan tentu box-box berisi vaksin, yang siap disuntikkan dengan jarum steril.

Pemerintah berusaha keras agar target vaksinasi nasional diperpendek, dari 18 bulan jadi 12 bulan saja. Saat ini target hampir tercapai setengahnya, sehingga masih akan digenjot. Sehingga makin banyak masyarakat yang mendapatkan haknya untuk divaksin dan tidak akan terteror oleh penularan Corona (tentunya dengan menaati Prokes). 

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Savira Ayu )*

Tertangkapnya pengurus sebuah institusi keagamaan oleh Polisi karena tersangkut dugaan terorismemengejutkan banyak orang. Masyarakat pun diminta waspada agar tidak mudah terpengaruh oleh provokasi kelompok tersebut.

Zain An-Najah menjadi buah bibir ketika ditangkap oleh Densus 88 antiteror. Pasalnya, ia memiliki jabatan sebagai komisi fatwa di sebuah instansi keagamaan. Penangkapan ini mengungkap fakta bahwa anggota kelompok radikal dan teroris bisa menyamar jadi orang biasa dan dengan mudah menyusup ke mana saja, termasuk ke instansi keagamaan.

Setelah ditangkap, baru terungkap fakta lain mengapa Zain sampai digelandang aparat. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyatakan bahwa ia ditangkap karena ketahuan menjadi anggota JI, bahkan menjadi dewan syuro. Zain juga jadi ketua dewan syariah lembaga amal zakat BM ABA.

Seperti yang kita ketahui, BM ABA adalah lembaga amal yang berkasus karena menyalahgunakan kotak amal. Mereka menyebar kotak-kotak tersebut di berbagai tempat strategis dan ternyata hasilnya tidak diberikan ke fakir miskin atau anak yatim piatu, tetapi malah dipakai untuk mendanai kegiatan terorisme. Sehingga Zain bisa tersangkut 2 kasus sekaligus karena jadi anggota di 2 kelompok yang mendukung terorisme.

Infiltrasi radikalisme memang patut kita waspadai karena di sebuah instansi keagamaan yang valid, malah disusupi oleh penyusup. Instansi itu juga langsung melakukan pengecekan dan bersih-bersih ke seluruh anggotanya, sehingga ada penyelidikan dan pemastian bahwa tidak ada anggota lain yang tersangkut kelompok radikal dan terorisme. Penyebabnya karena isntansi itu memiliki peran penting di Indonesia sehingga harus bebas radikalisme.

Langkah isntansi itu patut diapresiasi karena langsung evaluasi dan melakukan pembersihan secara internal. Jika tidak maka akan sangat bahaya, karena anggota kelompok radikal yang jadi pengurus instansi bisa saja mengusulkan ide atau fatwa, dan memiliki efek buruk terhadap masyarakat Indonesia.

Ide atau fatwa tersebut bisa merusak bangsa ini, karena memang diembuskan oleh anggota kelompok radikal. Mereka bisa saja beralasan bahwa ini untuk menjaga keyakinan, padahal yang dibuat hanya fatwa untuk menghancurkan perdamaian di Indonesia. Jika sudah begini, maka negara ini bisa hancur-lebur.

Pembersihan juga patut dilakukan di instansi keagaman yang lain maupun instansi pemerintahan. Jangan sampai ada anggota kelompok radikal yang menyusup dan mengacukan suasana di sana. Mereka bisa saja membuat kampanye yang tujuannya malah merusak persatuan Indonesia, sehingga pencegahan harus dilakukan dengan ketat.

Selain itu, untuk rekrutmen anggota dan pengurus instansi keagamaan harus diperketat lagi. Tidak hanya dilihat jenjang pendidikan dan latar belakang sekolahnya, tetapi selidiki betul apakah ia terkait dengan radikalisme dan terorisme? Pasalnya, anggota kelompok radikal ternyata pandai menyamar dan akhirnya ia berhasil masuk ke isntansi tersebut, padahal ada udang di balik batu.

Penyelidikan juga bisa dilakukan via internet untuk melihat jejak digitalnya, dan untuk anggota kelompok teroris dan radikal biasanya memang memiliki pandangan yang berbeda. Juga bisa dilihat langsung ke semua akun media sosialnya. Biasanya ia berseru tentang jihad, perjuangan, dll. Jadi jika ada kecurigaan seperti itu, lanjutkan dengan wawancara detail, agar diketahui apakah calon tersebut memang anggota kelompok radikal atau bukan.

Penyelidikan dan penyaringan terhadap anggota instansi keagamaan bukanlah sebuah ketidak percayaan atau kecurigaan, tetapi adalah langkah untuk mencegah penyusupan oleh anggota kelompok radikal dan teroris. Jangan sampai kesalahan ini terulang kembali, ketika ada seseorang yang memiliki jabatan tinggi di instansi keagamaan malah terlibat kasus terorisme.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Titis Lintang )* 

World Superbike akan diselenggarakan pada bulan november ini di Sirkuit Mandalika, NTB. Acara tersebut dinantikan banyak pihak karena dapat meningkatkan kembali arus Pariwisata dan menggerakkan kembali perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19.

Publik dikejutkan dengan peresmian Sirkuit Mandalika di NTB, karena langsung dijadikan ajang balapan World Superbike pada november 2021 ini. Maklum ini masa pandemi sehingga mereka mengira belum ada event lagi setelah PON XX Papua. Namun panitia memastikan balapan ini menjaga protokol kesehatan sehingga tidak akan berdampak negatif, baik pada racer maupun pada penontonnya.

Penonton di rumah antusias menunggu pembukaan World Superbike, karena mereka juga butuh hiburan segar untuk mencerahkan masa pandemi. Apalagi balapan ini berstandar internasional sehingga para pebalapnya sangat profesional. Selain itu, ajang World Superbike juga  mampu meningkatkans ektor pariwisata di NTB.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lombok Tengah Lendek Jayadi menyatakan bahwa hotel dan penginapan penuh jelang pembukaan World Superbike, bahkan rumah warga juga dihuni oleh mereka yang ingin menonton balapan ini. Kenaikan tingkat penginapan juga terjadi di daerah Lombok Barat dan Mataram, tak hanya Lombok Tengah.

Lendek Jayadi melanjutkan, perkiraan penonton World Superbike mencapai 25.000 orang. Sedangkan okupansi hotel ada 3.000 kamar, belum termasuk homestay dan jenis penginapan lain. Dalam artian, ada euforia penonton yang ingin menyaksikan balapan berkelas internasional dan akhirnya menguntungkan warga NTB.

Antusiasme penonton yang ingin menyaksikan World Superbike secara langsung ini menggerakkan kembali sektor pariwisata di NTB. Hal ini amat bagus karena selama hampir 2 tahun sektor pariwisata mati suri akibat pandemi. Ketika sektor pariwisata bangkit lagi tentu pengusaha hotel dan penginapan lain tersenyum gembira, karena tingkat hunian akan meningkat. 

Naiknya tingkat hunian hotel tidak usah dikhawatirkan karena para pengusaha memastikan semuanya menaati protokol kesehatan yang ketat, sehingga tidak membuat kluster corona baru. Mereka sadar bahwa pandemi belum usai, sehingga harus meningkatkan standar higienitas.

Saat penginapan mulai didatangi turis maka pebisnis di sektor transportasi juga jadi gembira. Penyebabnya karena ada peningkatan pengunjung di NTB sehingga mereka membutuhkan transportasi umum, baik taksi maupun kendaraan lainnya.

Ketika sektor pariwisata naik maka berdampak positif juga pada bidang ekonomi. Contohnya adalah para pedagang makanan, baik di sekitar hotel maupun sekitar sirkuit Mandalika. Mereka kecipratan rezeki karena penonton akan mampir ke sana untuk sekadar ngopi sambil sarapan atau makan siang, baru beraktivitas lainnya.

Pedagang suvenir dan oleh-oleh khas NTB juga bisa berjualan kembali karena ada turis asing maupun lokal yang menonton World Superbike. Mereka bisa bernafas lega karena akhirnya ada pembeli, tidak seperti 2 tahun ini yang harus gigit jari karena NTB sepi saat pandemi.

Peningkatan sektor pariwisata tentu menguntungkan karena membuat kantong warga makin membuncit. Mereka tidak lagi kesusahan akibat tidak punya uang, karena bisa menyewakan kamar untuk para penonton World Superbike yang kehabisan tempat karena hotel dan homestay fully booked. Alternatif lain, mereka bisa jadi ojek atau guide lokal dan memandu para penonton untuk mkengeksplor keindahan NTB.

Ajang World Superbike sangat dinanti oleh masyarakat, baik yang tinggal di NTB maupun daerah lainnya. Lomba balap motor ini tak hanya jadi tontonan tetapi juga meningkatkan sektor pariwisata di NTB yang sempat pingsan karena pandemi. Perekonomian warga jadi tertolong karena mereka bisa menyewakan kamar, berjualan makanan, atau jadi ojek untuk para penonton World Superbike.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini