Oleh : Sentiaji Wibowo )*

Pemerintah akan memberlakukan Pembatasan Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 saat momentum Natal dan tahun baru (Nataru). Aturan ini ditegakkan dengan disiplin, untuk mencegah kenaikan kasus Corona di Indonesia.
Biasanya akhir tahun selalu disambut dengan meriah karena anak-anak libur sekolah dan orang tuanya mengajukan cuti, lalu mereka mudik ke kampung atau bertamasya. Akan tetapi saat pandemi, liburan bisa membawa bencana. Pasalnya kenaikan mobilitas masyarakat membuat naiknya jumlah pasien Corona, sehingga pemerintah mengatur libur Nataru dengan sangat ketat.

Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan bahwa pada saat libur Nataru (24 desember 2021 hingga 2 januari 2022) berlaku PPKM level 3 dengan aturan seperti ini: pertama, dilarang ada pesta kembang api dan arak-arakan pada tanggal 31 desember. Jika sudah ada larangan maka tidak boleh ada yang nekat menjual kembang api di jalanan karena memicu orang untuk membeli dan menyalakannya.

Jadi sudah jelas bahwa tidak boleh ada perayaan menyambut tahun baru 2022, baik di kafe, hotel, maupun rumah. Jangan karena alasan sudah aman, malah membuat acara bakar ayam di rumah dan mengundang banyak orang. Sama saja dengan membuat kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.

Kedua, untuk PNS, aparat (TNI/Polri), dan karyawan swasta dilarang bepergian ke luar kota. Lagi-lagi alasannya karena kenaikan mobilitas warga membuat naiknya jumlah pasien Corona di Indonesia. Apalagi bagi ASN dan aparat, bisa kena sanksi berat ketika mereka ketahuan melakukan perjalanan saat PPKM level 3 Nataru. Jangan nekat karena bisa berpengaruh pada posisi di kantor.

Sedangkan yang ketiga, tempat umum seperti kafe, restoran, dan mall boleh dibuka saat PPKM level 3. Akan tetapi pengunjungnya maksimal 50%. Pengelola harap menaati aturan ini dan tidak nekat membuka semua kursi untuk pelanggan. Daripada nanti ditindak oleh tim satgas penanganan Covid dan akhirnya disegel selama beberapa hari.

Aturan dalam PPKM level 3 Nataru yang keempat adalah pengetatan pintu masuk dan keluar Indonesia, dan wajib ada screening, khususnya bagi WNI yang pulang dari pekerjaannya di luar negeri. Hal ini bukanlah diskriminasi, melainkan cara agar mengamankan mereka dari kemungkinan penularan Corona. Jadi mereka harus mau melakukan tes PCR dan isolasi di hotel selama 5 hari.

Masyarakat mendukung aturan-aturan dalam PPKM level 3 Nataru, karena mereka menyadari bahwa semua ini diberlakukan demi keselamatan bersama dan tidak ada yang kena Corona. Jangan sampai musim liburan Nataru jadi bencana karena di tempat wisata maupun mall pengunjungnya tumplek-blek sehingga terjadi kerumunan dan akhirnya terbentuk kluster Corona baru.

Warga juga tertib dalam menjalani libur Nataru dan berdiam diri di rumah saja. Bukan karena takut akan sanksi dari atasan, tetapi mereka menyadari bahwa masih masa pandemi, sehingga beraktivitas di luar rumah untuk hal-hal tersier seperti rekreasi tidak boleh dilakukan, karena resikonya sangat tinggi. Liburan di rumah saja juga bahagia karena saat ini banyak hiburan dari gadget dan makanan bisa delivery order.

Kesadaran masyarakat yang perlu dipupuk agar semuanya tertib dalam menjalani berbagai aturan dalam PPKM level 3 Nataru. Sebab jika semua orang disiplin, maka akan meminimalisir penularan Corona. Sehingga kita bisa bebas dari masa pandemi secepatnya.

Saat libur Nataru, di Indonesia diberlakukan PPKM level 3. Aturan ini diberlakukan agar semuanya selamat dari bahaya Corona, dan jangan disepelekan karena demi kesehatan bersama. Jangan sampai nekat liburan tetapi pulangnya merana karena Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

Oleh : Muhamad Zaki)

Penangkapan teroris bukanlah bentuk kriminalisasi ulama dan bagian dari Islamophobia. Masyarakat pun diminta untuk mewaspadai provokasi tersebut dan mendukung upaya pemberantasan kelompok radikal.
Penangkapan teroris terkadang menyebabkan asumsi yang tidak sedap. Mantan Politikus Partai Demokrat, Ferdinan Hutahaean telah meminta kepada masyarakat untuk mendukung langkah Polri dalam upaya menangkap teroris. Ferdinan mengatakan penangkapan tersebut merupakan langkah preventif aparat kepolisian bukan kriminalisasi atau Islamophobia.

Sebelumnya, tim Densus 88 Anti-teror Polri telah meringkus Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) Ustaz Farid Ahmad Okbah dan Anggota Komisi MUI Ahmad Zain An-Najah. Selain itu, Ustaz Anung Al Hamat juga turut diamankan.

Berdasarkan informasi yang diteruma, Farid terlibat dalam kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) sebagai tim sepuh atau dewan syuro JI serta anggota dewan syariah LAZ BM Abdurrahman Bin Auf.

Sedangkan Anung diketahui merupakan anggota pengawas Perisai Nusantara Esa di tahun 2017 lalu dan juga menjadi pengurus atau pengawas kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Ketiga orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana terorisme dan dikenakan pula Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang terorisme.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh menilai langkah yang ditempuh oleh Densus 88 Anti-Teror Polri menangkap 3 terduga terori bukanlah upaya membangun stigma buruk suatu institusi. Satu dari tiga terduga teroris yang ditangkap tercatat sebagai anggota Komisi Fatwa MUI.

Ia menilai bahwa kejadian itu adalah hal biasa yang tidak bisa diduga terjadi dan dapat menyangkut siapa saja serta dari institusi mana saja. Pangeran menilai, penangkapan Densus 88 merupakan aksi biasa dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme karena pelaku yang ditangkap telah dibidik Densus 88 melalui rentang waktu lama dan dengan bukti-bukti yang kuat.

Penangkapan terhadap para pelaku dan jaringan terorisme wajib diarahkan untuk mengusut dan menangkap tuntas dalang dari terorisme itu sendiri, karena tidak tertutup kemungkinan ada peran intelijen dan dana dari luar negeri seperti aksi teroris KST di Papua.

Dirinya menuturkan, semua pihak tentu wajib menghindari dan mencegah terhadap upaya “membakar” institusi MUI hanya karena ulah oknum yang ditangkap itu menjadi pengurus di dalamnya. Karena bagaimanapun eksistensi MUI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peran umat Islam untuk penguatan rumah kebangsaan NKRI sehingga wajib menjaga bersama atas peran terhormat institusi tersebut.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghargai kinerja Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri dalam melakukan penangkapan terhadap terduga teroris, yang salah satunya merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi di dalam pesawat ketika menuju Jakarta saat mendampingi kunjungan kerja Wapres di Provinsi Sulawesi Utara, Jumat 19 November 2021. Ma’ruf Amin melalui Baidlowi mengatakan, agar kasus tersebut diproses secara hukum. Wapres juga menghargai apa yang dilakukan oleh Densus 88.

Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, juga mendukung Densus 88 Antiteror Polri untuk bekerja dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme dengan menangkap pihak-pihak yang terduga terlibat jaringan terlarang.

Perlu diketahui bahwa Densus 88 Antiteror Polri menerapkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme kepada Farid Okbah dan dua tersangka lainnya yang ditangkap di Bekasi. Ahmad Ramadhan selaku Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri menjelaskan bahwa Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 menerangkan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris.

Jika memenuhi unsur tersebut, pertanggungjawaban pidana pelaku pendanaan terorisme, yaitu maksimal 15 tahun penjara dan maksimal denda satu miliar rupiah bagi pelaku perorangan serta denda maksimal seratus miliar rupiah bagi pelaku korporasi.

Kelompok teroris tidak mengenal waktu dan tempat, bisa di institusi pendidikan, LSM maupun beragam Lembaga dan Organisasi, mereka menyusup dengan senyap sehingga tidak mudah diketahui bahwa orang tersebut memiliki rekam jejak sebagai anggota kelompok teroris atau kelompok radikal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Robert Krei )*

Pemerintah telah memutuskan untuk kembali memperpanjang Otsus Papua. Masyarakat pun menyambut positif hal tersebut dan berkomitmen mengawal Otsus agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam membangun Papua.

Apa yang Anda ingat tentang Papua? Tempat itu sangat indah dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Potensi di Bumi Cendrawasih ini yang masih bisa digali, agar rakyatnya bisa makin makmur. Untuk mendukung pembangunan maka pemerintah mencanangkan otonomi khusus (Otsus) tahun 2001 dan berlanjut pada tahun 2021.
Otsus jilid 2 ditarget harus lebih sukses daripada jilid pertama. Penyebabnya karena dana Otsus yang diberikan jauh lebih banyak, mencapai 12 triliun rupiah. Uang sebanyak ini merupakan 2,25% dari DAU (dana alokasi umum), dan nominalnya naik daripada tahun lalu.

Untuk mengatur agar Otsus jilid 2 berjalan dengan lancar maka pemerintah meresmikan UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus. Dalam UU ini diatur beberapa hal terkait Otsus, mulai dari persentasi penyalurannya hingga masyarakat adat. Pengawasan dana Otsus juga terus dilakukan agar tidak ada penyimpangan anggaran yang merugikan.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan 3 alasan pemerintah membuat UU Otsus. Pertama, untuk menjaga keutuhan NKRI dan memajukan Papua. Dalam artian, UU ini memang sangat penting agar ada kelanjutan pembangunan di Bumi Cendrawasih dan jangan sampai proyek-proyek infrastruktur terhenti hanya sampai tahun 2021. Oleh karena itu Otsus perlu dilanjutkan agar Papua makin maju.

Kedua, pembentukan UU Otsus sesuai mekanisme UUD 1945, di mana dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden berhak membentuk RUU dan DPR memiliki kekuasaan untuk membentuk UU. UU Otsus dibuat khusus agar pelaksanaan Otsus jilid 2 lancar selama 20 tahun ke depan.

UU Otsus dibuat khusus oleh Presiden Jokowi karena beliau sangat concern pada Papua dan ingin agar masyarakatnya maju, dan mengamalkan azas keadilan di Indonesia. Dalam artian pembangunan tak hanya di Jawa saja tetapi juga sampai pelosok Papua.

Mahfud menambahkan, alasan ketiga untuk membentuk UU Otsus adalah pendekatan bottom up dan top down dalam implementasi Otsus. Dalam artian, UU Otsus diharap lebih merangkul rakyat Papua. Mereka tak hanya diberi kesejahteraan, tetapi juga hak untuk mengatur wilayahnya sendiri, dan mengimplementasikan otonomi daerah.

Dalam UU Otsus memang diatur bahwa rakyat Papua bisa makin memiliki hak berpendapat dan mengatur daerahnya sendiri. MRP yang dibuat, tidak sekadar majelis di atas kertas, tetapi benar-benar menyuarakan apa saja jeritan hati rakyat Papua.

Selain itu, Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, dan wakilnya juga harus asli putra Papua. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa mengatur wilayahnya sendiri, dan mendapatkan kepercayaan penuh dari pemerintah pusat. Jika pemimpinnya adalah orang asli Papua maka lebih bisa mengerti apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di Bumi Cendrawasih.

Otsus jilid 2 memang wajib disukseskan, karena anggarannya juga diatur dengan detail. Selain untuk infrastruktur juga ada anggaran untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sehingga pembangunan di Papua terjadi secara menyeluruh, tidak hanya pada fasilitas umum tetapi juga ada pembangunan secara sosial, ekonomi, dan psikologis.

Keberhasilan Otsus jilid 2 sudah diprediksi karena anggarannya jauh lebih besar daripada periode sebelumnya. Pengawasan juga dilakukan dengan ketat oleh BPK dan para pejabat, agar dana Otsus tidak dikemplang begitu saja. Masyarakat senang karena ada UU Otsus yang mengatur agar Otsus jilid makin berhasil.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Rivaldi Andrian )*

Pemerintah terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19. Langkah tersebut dilaksanakan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi inklusif, sehingga banyak rakyat yang selamat dari ancaman kemiskinan.

Di masa pandemi banyak yang mengalami kesulitan keuangan, termasuk pengusaha UMKM. Mereka harus bertahan di tengah badai karena daya beli masyarakat turun drastis. Berbagai strategi dilakukan, mulai dari memberi diskon spesial hingga merambah promosi di dunia maya.
Pemerintah tidak tinggal diam dan menyelamatkan UMKM, agar mereka tidak kolaps lalu menutup usahanya. Pasalnya, pengusaha kecil dan menengah adalah pahlawan karena berperan sebagai tulang punggung perekonomian negara. Jangan sampai banyak UMKM yang merugi, lalu mempengaruhi finansial Indonesia.

Presiden Jokowi dalam pertemuan APEC yang diselenggarakan secara virtual berpidato tentang UMKM. Menurut beliau, UMKM perlu diberdayakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi inkusif. Dalam artian, ekonomi inklusif bisa menyelamatkan rakyat dan menurunkan tingkat kemiskinan, dan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.

UMKM tidak hanya jadi jaring penyelamat masyarakat yang berpenghasilan rendah, tetapi juga menyerap tenaga kerja. Penyebabnya karena dalam 1 usaha kecil dan menengah memiliki minimal 2 kaaryawan (dan maksimal 30 orang). Bayangkan saja jika usaha kecil itu ditutup, ada berapa orang yang kebingungan karena tidak bisa lagi memiliki gaji bulanan?
UMKM bisa menyerap 50% tenaga kerja dan 64% pelaku UMKM adalah perempuan. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM juga pemberdayaan perempuan.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah melakukan kesetaraan gender sekaligus menyelamatkan UMKM dari jurang kehancuran.
Presiden Jokowi melanjutkan, ada 2 cara untuk memberdayakan UMKM, yang pertama dengan memberi pinjaman lunak. Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar lebih dari 4 miliar USD, yang dibagikan untuk 17,8 juta UMKM. Mereka layak mendapatkan bantuan karena memang terdampak pandemi.

Tentu pinjaman ini adalah pinjaman produktif, dan Presiden Jokowi pernah berpesan bahwa jangan malah disalahgunakan jadi hal yang konsumtif. Uang bantuan dari pemerintah bisa dijadikan modal tambahan untuk kulakan dan membuka usahanya kembali, setelah pernah tutup di awal pandemi. Sehingga pelaku UMKM bisa melanjutkan bisnisnya tanpa bingung mencari kredit di mana.

Cara kedua untuk menyelamatkan UMKM adalah digitalisasi. Sebanyak 8,4 juta pelaku UMKM sudah masuk ke ranah digital, termasuk 54% pengusaha perempuan. Digitalisasi ini penting karena memang saat ini sudah era internet, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan pembeli yang langsung datang ke toko.

Saat ini banyak orang yang lebih memilih belanja online karena praktis dan tidak perlu lelah di jalan untuk datang langsung ke toko atau pasar. Mereka lebih rela mengeluarkan ongkos kirim, daripada kehilangan waktu dan tenaga untuk belanja offline. Belanja online juga lebih praktis karena tinggal memesan via HP dan menunggu paket datang di rumah.

Pelaku UMKM sudah melek teknologi, dan mereka juga merasakan manfaatnya. Saat pandemi mayoritas pembeli merambah pasar online, dan memang dengan promosi di web serta media sosial, akan lebih luas jangkauannya. Pembeli tidak hanya datang dari kota asal tetapi juga dari kota-kota lain di seluruh Indonesia, bahkan juga dari mancanegara.

Pemerintah menyelamatkan UMKM karena merekalah tulang punggung perekonomian negara. UMKM wajib dibantu dengan suntikan pinjaman untuk tambahan modal, sehingga bisa melanjutkan lagi bisnisnya. Selain itu, mereka juga mendapatkan didikan untuk berbisnis online dan mendapatkan lebih banyak pembeli, bahkan dari luar negeri.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

KEDIRI — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menolak desakan pembubaran MUI pasca adanya penangkapan Densus 88 terhadap anggota MUI.

Pasca penangkapan Ahmad Zain An Najah anggota Komisi Fatwa MUI oleh Densus 88 memunculkan desakan pembubaran MUI oleh sejumlah pihak.

Menanggapi hal ini, PBNU menegaskan sikapnya untuk menolak pembubaran Majelis Ulama Indonesia.

PBNU hanya mendukung pemberantasan terorisme tanpa harus membubarkan Lembaga Majelis Ulama Indonesia.

PBNU meminta polisi dan Densus 88 mendidak siapa pun yang terlibat aksi terorisme.

Keluarga dan tim kuasa hukum Ahmad Zain An Najah, Farid Okbah, dan Anung Al Hamat mendatangi Mabes Polri untuk menanyakan keberadaan Farid Okbah dan Ahmad Zain pasca penangkapan yang dilakukan tim Densus 88.

Menurut keterangan keluarga, pasca ditangkap Densus 88 keluarga tidak mengetahui keberadaan ketiga tersangka kasus terorisme tersebut.

Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan status tersangka yang diberikan tim Densus 88 tanpa didampingi kuasa hukum.

Ditangkapnya anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An Najah oleh Densus 88 turut direspon oleh Ketua Setara Institute, Hendardi.

Dalam pernyataan tertulisnya, Hendardi menyatakan, “Penangkapan An-Najah harus menjadi momentum koreksi serius bagi MUI untuk melakukan upaya-upaya ekstra, memastikan kelembagaan MUI tidak menjadi instrumen promosi intoleransi. Bukan hanya MUI ditingkat pusat, MUI di berbagai tingkatan juga mesti berbenah”. (*)

JAKARTA — Tagar bubarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggema di media sosial pasca adanya penangkapan terduga teroris oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Terduga yang ditangkap tersebut ditengarai sebagai pengurus MUI.

Namun demikian, desakan pembubaran MUI ini dinilai tidak tepat. Pasalnya, keberadaan organisasi ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam dan pemerintah saat ini dan di masa akan datang.

Staf Khusus Presiden Aminuddin Maruf mengatakan MUI tidak hanya menjadi benteng keberagaman tetapi juga benteng dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mantan Ketua Umum PB PMII ini menilai pemerintah berpandangan bahwa MUI adalah lembaga yang sangat penting dalam menjaga akidah, moral dan akhlak umat.

Menurutnya, pemerintah sangat meyakini dan memercayai komitmen MUI terhadap NKRI dan pemberantasan terorisme. Karena itulah, salah satu bentuk komitmen MUI adalah dibentuknya Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET).

“Penangkapan anggota MUI kemarin bukanlah bagian dari aktivitas organisasi tapi aktivitas personal yang wajib dipertanggungjawabkan secara personal. Jangan kesalahan personal dibebankan kepada organisasi yang di dalamnya terdapat ribuan ulama moderat dari pusat hingga kabupaten/kota,” ujar Aminuddin melalui keterangan tertulis, Jumat (19/11/2021).

Meski begitu, Aminuddin percaya bahwa kasus ini akan menjadi momentum bagi MUI untuk melakukan konsolidasi di kalangan internal agar tidak terjadi peristiwa serupa.

“Karena MUI adalah pegangan umat dalam menghadapi berbagai masalah yang semakin kompleks. Kita masih sangat membutuhkan MUI,” jelasnya.

Sebagai informasi, Densus 88 Antiteror Polri menetapkan Anggota nonaktif Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ahmad Zain An-Najah, Ketum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) Ustaz Ahmad Farid Okbah, dan Ustaz Anung Al Hamat sebagai tersangka. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus terorisme.

Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan mengatakan Zain An-Najah bertindak sebagai pribadi dan tidak ada kaitannya dengan MUI. Karenanya berkaitan dengan perkara tersebut, MUI menonaktifkan yang bersangkutan sebagai pengurus sampai ada kejelasan hukum. (*)

Jakarta — Penyebaran ideologi radikal intoleran harus terus diwaspadai. Siapa saja bisa menjadi korban propaganda anti-Pancasila. Pergerakan terselubung terdeteksi masuk ke dalam lembaga atau instansi negara.

Anggota Gugus Tugas Pemuka Lintas Agama BNPT, Muhammad Abdullah Darraz mengutip hasil riset Alvara Research pada 2018 lalu. Sebanyak 19,4% ASN terindikasi radikal dan intoleran.

“Kelompok radikal ini begitu masif melakukan infiltrasi yang mana tidak disadari oleh pimpinan di instansi tersebut, sehingga penanganannya cenderung terlambat,” ujar Abdullah dalam keterangannya, Jumat (8/10) yang lalu.

Abdullah juga menduga kelompok itu menyusup ke dalam aparat. Pola infiltrasi, lanjutnya, dengan mengajari ngaji dan sebagainya. “Lalu akhirnya lama kelamaan mulai diperkenalkan dengan ideologi bertentangan dengan Pancasila,” ungkapnya.

Kader Muhammadiyah ini menilai bahwasanya infiltrasi kelompok radikal intoleran cenderung sulit diidentifikasi karena masyarakat menilai aparatur negara merupakan kelompok memiliki jiwa nasionalisme paling kuat.

“Maka dari itu harus ada kesadaran dari pimpinan instansi atau lembaga bahwa bahaya ini nyata dan ada,” tutur alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Garut ini.

Menurutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan, pertama menyadari bahwa gerakan radikal dan intoleran ada. Kedua, sesegera mungkin mendeteksi sumbernya. Ketiga internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila, nilai kebangsaan, nilai kebhinnekaan, serta nilai-nilai positif di Indonesia.

Terakhir, mantan Direktur Eksekutif Maarif Institute ini juga menilai perlunya sinergi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat untuk menghalau pola pergerakan kelompok radikal intoleran yang kian masif.

“Instansi atau Lembaga perlu bekerjasama dengan unsur masyarakat yang memiliki concern terkait radikalisme dan visi kebhinekaan, sebagai contoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Harus ada juga sinergi dengan tokoh keagamaan, tokoh masyarakat dan ormas lain di berbagai daerah,” tandasnya. (*)

JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang berperan sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah. Dalam menjalankan peran tersebut, MUI harus mampu melayani umat serta menjadi mitra pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan nasional untuk menyejahterakan rakyat dan menjaga prinsip-prinsip syari’ah dalam kehidupan umat Islam.

Ma’ruf berharap, MUI dapat menjadikan kedua peran ini sebagai platform dalam setiap gerakan yang dilakukan. Hal ini disampaikan Ma’ruf dalam acara Pengukuhan Dewan Pimpinan MUI Masa Khidmah 2020–2025, setahun yang lalu. Platform ini harus dilaksanakan secara konsekuen oleh Pengurus MUI baik di pusat maupun daerah dari masa ke masa,” ujar Ma’ruf.

Dia pun melanjutkan, bermitra dengan pemerintah pun merupakan sebuah kenistaraan, mengingat sebagian besar yang dilakukan oleh MUI pun merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang seperti pelaksanaan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, tentang Ekonomi Syariah, dan sebagainya. Dia menyebut, MUI telah menerbitkan fatwa-fatwa yang diminta oleh pemerintah seperti penanganan wabah Covid-19 termasuk masalah kehalalan vaksin, fatwa tentang lingkungan hidup, dan lainnya.

Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DP MUI, Ma’ruf mengingatkan agar dalam memberikan pelayanannya baik kepada umat maupun sebagai mitra pemerintah, MUI harus berpedoman pada setidaknya tiga hal penting. “Untuk mewujudkan tanggung jawab MUI dalam melakukan khidmahnya (layanannya), baik kepada masalah keagamaan (diniyyah), keumatan (umatiyyah) maupun kebangsaan dan kenegaraan (wathaniyyah) paling tidak ada 3 hal penting yang harus menjadi pedoman bagi MUI, yaitu alhimaayaat (menjaga agama, umat dan negara), wattaqwiyaat (memberdayakan umat), wattauhidaat (menyatukan umat),” terang Ma’ruf.

Adapun, dia juga meminta MUI berperan sebagai payung besar untuk mengkoordinasikan semua gerakan yang mengatasnamakan umat Islam di Indonesia. Pasalnya, MUI merupakan organisasi Islam dengan latar belakang yang berbeda. Karenanya, pengurus MUI harus membangun kesepahaman mengenai visi, misi, orientasi, dan pedomannya, serta memiliki kekompakan dalam menetapkan setiap langkah yang diambilnya.

“Sebagai contoh, MUI selama ini sudah berhasil membuat keputusan-keputusan fatwa yang bulat, tanpa ada pendapat yang berbeda (dissenting opin). Begitu juga dalam berbagai keputusan yang lain. Saya berharap ke depan hal seperti ini harus terus dipertahankan,” kata Ma’ruf.

Dia pun menerangkan, salah satu keputusan yang harus menjadi landasan berfikir dan bergerak MUI adalah adanya kesamaan cara dalam berfikir dan bertindak sekalipun ada perbedaan. Menurutnya, hal-hal yang diperselisihkan harus ditoleransi, tidak boleh ada sikap ego kelompok atau fanatisme kelompok. Namun, hal-hal yang bersifat penyimpangan tidak boleh ditoleransi. (*)

Oleh : Gea Kusumawardani )*

Masyarakat mendukung pembukaan pariwisata aman untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Pembukaan pariwisata tersebut tentu dengan menerapkan Prokes ketat dan mengikuti semua ketentuan Pemerintah guna mencegah lonjakan kasus Covid-19.

Pandemi telah memukul perekonomian khususnya di sektor pariwisata, tak sedikit tempat wisata yang mengalami defisit pemasukan karena imbas dari kebijakan pembatasan sosial dalam rangka memutus mata rantai penularan virus corona. Namun saat ini angka pasien covid-19 telah jauh melandai, sehingga sektor pariwisata patut dibuka dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno merasa optimis bahwa dengan dibukanya kembali sektor pariwisata untuk wisatawan mancanegara dapat memulihkan perekonomian. Sebab, pembukaan pariwisata tentu daja dapat menarik peluang terciptanya lapangan kerja.

            Oleh karena itu, dirinya meminta kepada pengelola desa wisata untuk bersiap diri menyambut pembukaan pariwisata untuk turis mancanegara. Tidak hanya persiapan layanan, tetapi juga aspek protokol kesehatan melalui penerapan CHSE (cleanliness Health Safety Environtment Sustainability) yang terintegrasi dengan Aplikasi Peduli Lindungi. Hal tersebut disampaikan saat Sandiaga menyerahkan penghargaan kepada 50 desa wisata terbaik di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB).

            Meski demikian, Sandiaga juga mengimbau kepada pengelola desa wisata untuk dapat mengembangkan diri dalam menyambut wisatawan domestik. Alasannya, karena wisatawan domestik juga memiliki potensi kunjungan yang sangat besar.

            Terlebih, NTB akan menjadi tuan rumah dari gelaran MotoGP Mandalika, World Superbike, serta G20 tahun 2022 mendatang. Sehingga akan banyak sekali event-event yang berlangsung di NTB. Sandiaga berharap agar masyarakat di NTB mampu membuka peluang untuk bangkit, ekonomi bergerak kembali dan lapangan kerja kembali terbuka.

            Hanya saja, kedatangan wisatawan tersebut harus sejalan dengan pengendalian Covid-19. Protokol Kesehatan serta protokol karantina harus dipatuhi secara disiplin oleh seluruh pelaku perjalanan luar negeri, khususnya wisatawan mancanegara. Mereka harus telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap serta menjalani masa karantina selama tiga hari setibanya di Indonesia.

            Hal tersebut merujuk pada Surat Edaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan Internasional pada masa pandemi covid-19.

            Dirinya menjelaskan, bahwa kuncinya adalah Covid yang terkendali. Sandiaga berharap agar ketentuan ini dapat dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri maupun warga negara asing WNA.

            Sementara itu, dirinya menjelaskan bahwa proses vaksinasi di NTB terus dilakukan, sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo agar semua pihak dapat menyambut gelaran WSBK 2021 DAN MotoGp 2021. Sehingga, jika semuanya berjalan lancar, sektor pariwisata dalam ajang balap motor dunia tersebut akan semakin membuat pariwisata bergairah dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

            Dirinya meyakini bahwa ajang balap motor berskala internasional tersebut diharapkan akan menjadi sinyal kebangkitan sektor pariwisata dan industri kreatif di Indonesia.  Selain itu, ajang tersebut juga diharapkan dapat menjadi bukti bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah pelaksanaan G20 yang rencananya akan digelar pada tahun 2022 mendatang.

            Pada kesempatan yang sama, Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid menyampaikan apresiasinya kepada Kemenparekraf. Dirinya berharap dengan dibukanya kembali pariwisata bagi wisatawan mancanegara dapat menggerakkan ekonomi di NTB, khususnya Lombok Barat.  Mengingat wilayahnya memiliki 58 desa wisata dengan berbagai variasi produk unggulannya, mulai dari tenun, pantai, mangrove dan lainnya.

            Perlu kita ketahui bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat menjadi mesin penggerak pemulihan ekonomi nasional. Hal ini bisa diwujudkan melalui tiga sinergi yakni inovasi, adaptasi dan kolaborasi.

            Apalagi banyak negara maju yang menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penopang utama dari perekonomiannya. Meski demikian, pengawasan haruslah diperketat, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi fenomena wisata “balas dendam”.

            Fenomena ini muncul akibat PPKM level 4 yang kala itu benar-benar menutup akses pariwisata, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa keluar untuk sekadar berwisata karena pembatasan tersebut.

            Melandainya angka kejadian Covid-19 tentu saja bisa dijadikan momentum untuk menggiatkan kembali aktifitas pariwisata, desa wisata, wisata olahraga, wisata kebudayaan, wisata kuliner dan beragam produk ekonomi kreatif harus kembali digelorakan, sehingga perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat kembali berputar sehingga berdampak pada meningkatnya derajat pelaku industri wisata.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa 

Oleh : Robert Krei )*

Pemerintah terus berkomitmen untuk terus membangun Papua. Berbagai kebijakan tersebut tercermin dari pembangunan infrastruktur yang masif di Papua serta keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus).

Billy Mambrasar selaku Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo yang sangat concern terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas orang asli Papua adalah karena adanya rasa cinta yang dalam dari Jokowi terhadap Papua.

            Dia menjelaskan  hal tersebut demi menjawab pertanyaan beberapa orang yang kemudian muncul spekulasi obrolan dengan dibalut penjelasan hipotetikal menggunakan teori kepentingan ekonomi Jokowi, teori komunikasi pencitraan, hingga teori politik konspirasi ambisi yang menurut Billy tidak terbukti.           

            Seperti terlihat saat Presiden Jokowi dan rombongan singgah untuk membeli Noken di Pasar Noken Taman Imbi, Kota Jayapura pada Sabtu 13/11/2021. Itu terjadi usai Jokowi menyaksikan pertandingan Judo di Peparnas ke-XVI di GOR Trikora Jayapura menuju GOR Cenderawasih untuk kemudian menyaksikan pertandingan bulu tangkis.

            Momen tersebut mengingatkannya sewaktu mendampingi Presiden Jokowi saat pembukaan PON XX 2021 pada pertengahan Oktober lalu dan melakukan kunjungan kerja hampir seminggu di waktu yang bersamaan. Kala itu rombongan melalui kota Jayapura, Jokowi menunjuk ke arah mama-mama dari Paniai yang berjualan di Taman Imbi kota Jayapura.

            Billy mengatakan bahwa Jokowi sangat percaya, bahwa perubahan ada terus akan terjadi. Utamanya bila didorong oleh anak muda. Beliau berharap agar manusia-manusia Papua, khususnya anak mudanya dapat terlibat penuh membangun Papua, bahkan Indonesia. 

            Hal tersebut juga memancing ingatan Billy akan ucapan Jokowi yang selalu menegaskan bahwa pembangunan jangan hanya bangun infrastrukturnya saja, tapi yang lebih penting adalah bangun manusianya. Bahkan dalam aksi nyatanya, Jokowi getol mendorong Inpres Nomor 9 Tahun 2020, tentang percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang nafasnya adalah pembangunan Manusia Papua.

            Sederet perubahan signifikan terjadi di Papua, sebut saja akselerasi infrastruktur, pembangunan jembatan Youtefa di Jayapura yang megah, jalan trans Papua yang tersambung begitu cepat, hingga penyelenggaraan PON XX, penyelenggaraan Peparnas 2021. Menurut Billy, Presiden Jokowi percaya bahwa Papua dan Manusia Papua sudah bisa.

            Meski masih ada berita negatif da permasalahan di Papua, Pemerintah Pusat dinilai memberikan perhatian positif bagi Bumi Cenderawasih. Sehingga pemerintahan era Jokowi dinilai membawa harapan dan kemajuan di Papua.

            Salah satu tokoh pemuda Papua Izak R Hikoyabi membenarkan hal tersebut, dirinya menilai ada beberapa hal dalam perubahan masyarakat Papua. Keluasan mengelola anggaran bagi pemerintah Papua yaitu adanya dana otonomi khusus Papua dari awal sampai 2020 senilai Rp 126,99 triliun. Meskipun perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terkait anggaran yang besar.

            Dirinya mengungkapkan bahwa langkah presiden 2 periode tersebut dinilai efektif dengan melakukan pendekatan dialog guna mengurai persoalan dan merumuskan solusi alternatif. Ia menambahkan tidak kalah pentingnya tetap menjalankan kebijakan sebelumnya seperti Presiden SBY yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan dibandingkan pendekatan keamanan.

            Menurutnya, integerasi nasional dan NKRI harga mati, merupakan fondasi yang dibangun atas kesejahteraan, keadilan di atas tatanan hukum yang menghargai konteks sosial budaya.       Izak menilai, sejumlah langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah pusat, telah membawa perubahan pada Papua seperti infrastruktur, pendidikan, sosial, ekonomi dan lainnya.

Terbitnya Instruksi Presiden No 9 Tahun 2020, adalah salah satu payung hukum terbaru dalam upaya lebih mempercepat kemajuan pembangunan di tanah Papua.

            Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, perhatian dirinya terhadap Papua semakin besar, salah satunya adalah peran Jokowi yang terus memperbanyak pembangunan infrastruktur dasar bagi pemenuhan kebutuhan warga lokal orang asli Papua.

            Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda.

            Pada tahun anggaran 2021 terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp 671 miliar menjadi Rp 731 miliar. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang akan menyerap sebanyak 27.967 tenaga kerja.   

            Komitmen pemerintah dalam membangun Papua tentu saja tidak perlu diragukan, dari waktu ke waktu, Papua terus mendapatkan perhatian dan pembangunan baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM).

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta