Oleh : Aulia Hawa )*

Masyarakat diminta mewaspadai penggalangan dana teroris melalui aksi kemanusiaan. Dana penggalangan tersebut terbukti tidak disalurkan sebagaimana mestinya dan bahkan digunakan untuk mendanai terorisme.
Dalam melancarkan aksinya para teroris tentu saja membutuhkan logistik agar aksinya dapat berjalan, sumber pendanaan logistik tentu saja patut ditelusuri.

Kementerian Agama menyatakan telah mencabut izin Lembaga Amil Zakat Abdurohman bin Auf (LAZ ABA) sejak Januari 2021. Lembaga tersebut diduga telah menghimpun dana untuk kegiatan terorisme Jamaah Islamiyah (JI).

Nurruzzaman selaku Staf Khusus Menteri Agama mengatakan, bahwa badan amil zakat harus memberikan laporan keuangan setiap enam bulan sekali. Namun, pelaporan tidak dilakukan oleh LAZ ABA.

Dia juga mengatakan bahwa LAZ ABA sudah lama diketahui terindikasi menyalurkan dana untuk kegiatan terorisme. Atas sejumlah alasan tersebut, Kemenag memutuskan untuk mencabut izin operasional LAZ ABA.

Selain itu, mereka juga terindikasi memakai uang untuk kegiatan yang bertentangan dan melawan negara. Nuruzzaman lalu mengimbau agar masyarakat dapat lebih berhati-hati untuk menginfakkan hartanya pada lembaga pengumpul zakat.

Sebelumnya, Pihak kepolisian telah menangkap 3 terduga teroris, yanki Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah dan Anung Al Hamad. Ketigaanya diduga terafiliasi dengan kelompok Jamaah Islamiyah.

Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, selama ini ada dua sumber pendanaan JI. Pertama melalui infaq yang diberikan setiap bulan dari seluruh anggota kelompok JI sebesar 2,5 persen dari pendapatan anggotanya. Kemudian sumber pendanaan yang kedua ini dengan mendirikan LAZ ABA. Polisi meyakini lembaga ini dibuat oleh JI untuk mendapatkan pendanaan.

Rusdi berujar, dengan mengkamuflase kegiatan-kegiatan dari LAZ ABA untuk kegiatan pendidikan, untuk kegiatan sosial, tetapi ada sebagian darii dananya yang terkumpul sebagai dana untuk menggerakkan teroris JI tersebut.

LAZ ABA diduga mengumpulkan dana lewat ratusan kotak amal yang disebar ke berbagai lokasi. Selain itu, LAZ ABA juga menggalang dana dari perkebunan kurma. Ia juga mengatakan bahwa penggalangan dana dilakukan secara sistematis. Dengan kamuflase kegiatan-kegiatan dari Baitul Maal Abdurahman bin Auf untuk kegiatan sosial tetapi ada sebagian dari dana yang terkumpul sebagai dana untuk menggerakkan kelompok teroris JI tersebut.

Menurutnya, metode pendanaan tersebut dirancang oleh JI sehingga pendanaan dapat diteruma dari pihak luar (eksternal) organisasi. Selain itu, JI juga memiliki skema pendanaan dari internal dengan memanfaatkan infaq yang diberikan oleh anggota setiap bulannya.

Menurut Rusdi, Densus 88 Polri telah melakukan upaya penegakkan hukum sejak 2019 lalu untuk memutus sumber pendanaan jaringan tersebut. Beberapa diantaranya merupakan pihak yang bekerja di yayasan LAZ ABA di Jakarta, Sumatera Utara, Lampung ataupun Medan.

Upaya penegakkan hukum akan terus dilakukan sehingga dapat dijadikan petunjuk bagi densus untuk dapat menuntaskan pergerakan dari kelompok teroris tersebut. Densus juga menyatakan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mengirim kader-kader JI ke sejumlah negara syam atau konflik untuk melakukan agenda yang diberi nama Jihad Global. Misalnya yang dituju seperti Suriah, Irak dan Afghanistan.

Jihad Global sendiri merupakan upaya pengkaderan serta konsolidasi bagi anggota jamaah Islamiyah. Bila dana telah terkumpul, para kader akan dikirim ke daerah-daerah seperti Syiria, Irak dan Afghanistan. Kader-kader itu akan dilatih di lapangan untuk meningkatkan kemampuan militer pada kader. Program tersebut juga bertujuan untuk membangun jaringan dengan kelompok radikal di negara konflik.

Pada kesempatan berbeda, Stanislaus Riyanta selaku Direktur Pusat Studi Politik dan Kebijakan Strategis Indonesia mengungkapkan, setelah penangkapan Abu Bakar Ba’asyir, Jamaah Islamiyah mengubah strategi, tidak dengan kekerasan tapi dengan cara-cara lunak termasuk penggalangan, dakwah dan pengumpulan dana. Tujuan Jamaah Islamiyah bukan jangka pendek melainkan jangka panjang. Setelah mereka besar termasuk anggota dan dana, maka mereka akan beraksi.

Beberapa tahun silam JI memang tidak meneror Indonesia, karena mereka menganggap bahwa Indonesia adalah tempat untuk mengumpulkan uang saja, Jamaah Islamiyah cenderung membuat lembaga-lembaga humanitarian seperti BM-ABA, Syam Organizar dan Hilal Ahmar Society Indonesia.

PBB telah menganggap bahwa JI merupakan organisasi teroris, kita tentu harus waspada apabila terdapat kotak amal yang beredar di banyak tempat agar sedekah yang kita berikan tidak disalah gunakan untuk kepentingan organisasi teroris.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Prawira )*

Masyarakat menolak buruh mogok dan demo yang rencananya akan dilakukan pada 6-8 Desember 2021. Selain menghambat pemulihan ekonomi nasional, mogok kerja dan demo buruh berpotensi memicu kluster baru Covid-19.
Permasalahan gaji selalu menjadi isu yang sensitif karena bagi beberapa orang nominalnya kurang. Padahal besar kecilnya gaji itu relatif, dan pengusaha sudah berusaha menaati peraturan dengan memberi gaji karyawan sesuai dengan UMP. Mereka sadar bahwa saat ini banyak yang kesusahan akibat corona sehingga pemberian gaji tidak dipotong sama sekali, walau keadaan sedang belum stabil.

Tiap tahun juga ada kenaikan gaji bagi para pegawai, sesuai dengan ketentuan yang ada. Akan tetapi para buruh selalu protes. Tahun ini ada kenaikan gaji tetapi mereka merasa kurang, sehingga akan melakukan mogok kerja. Ketua KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa mogok massal akan dilakukan secara nasional karena para buruh tidak setuju akan kenaikan gaji yang hanya 1%.

Said Iqbal melanjutkan, mogok kerja akan dilakukan oleh lebih dari 2 juta buruh dan mereka memprotes akan kenaikan gaji yang dianggap kurang sesuai. Mereka juga tidak menyetujui formula batas bawah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Padahal kenaikan gaji ini sudah jadi kesepakatan, sehingga tidak bisa dianulir. Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani menyatakan bahwa mogok kerja boleh dilakukan asal ada ketidak sepakatan antara pengusaha dan buruh. Dalam artian, jika sudah ada kenaikan gaji maka mau tak mau buruh menyetujuinya, karena sesuai dengan aturan pemerintah. Sehingga dalam hal ini tidak ada ketidak sepakatan antara kedua belah pihak.

Buruh seharusnya bersyukur karena ada kenaikan gaji walau 1%, daripada stagnan atau bahkan dipotong. Apa para buruh ingin bernasib seperti kawan mereka di pabrik lain yang mau tak mau dilakukan potong gaji, agar perusahaannya tidak bangkrut? Rasanya jika ada mogok kerja mereka tidak bersyukur, padahal UMP DKI Jakarta lebih dari 4 juta rupiah.

Selain itu, mogok kerja dikhawatirkan memicu kluster corona baru. Jika ada aksi mogok maka buruh akan berkumpul dan biasanya melakukan long march sebagai bentuk perlawanan. Padahal kegiatan ini membentuk kerumunan karena para buruh berdiri berdempetan sebagai solidaritas, sehingga tidak bisa jaga jarak dan melanggar protokol kesehatan.

Apalagi saat mogok kerja rata-rata kepanasan dan para buruh akhirnya membuka masker. Ketika masker tidak dikenakan, di sanalah virus covid-19 menyerang, dan mereka bisa bernasib naas karena tidak tahu siapa di antara kawannya yang bersatus OTG. Apalagi jika banyak yang belum divaksin, penyebaran corona akan makin mudah.

Jangan sampai mogok kerja beujung petaka karena akhirnya mereka semua kena corona. Walau sudah mencuci tangan, para buruh yang mogok bisa saja lupa dan melepas masker, lalu berjabat tangan, memeluk kawan-kawannya dan duduk berdempetan. Mereka melanggar beberapa poin dalam protokol kesehatan sekaligus.

Jika terbentuk klaster corona baru akibat pemogokan maka buruh sendiri yang kena batunya. Mereka harus beristirahat selama minimal seminggu dan ketika masih berstatus buruh harian, terpaksa tidak mendapatkan upah. Maksud hati ingin menaikkan gaji, yang ada malah menderita karena corona.

Belum lagi resiko penularan corona di dalam rumah. Apakah mereka tidak takut jika berkontak dengan OTG saat mogok kerja, lalu menularkannya ke anak-anak tercinta? Alangkah menderitanya bocah cilik yang tak tahu apa-apa, tetapi menderita akibat keegoisan bapaknya.

Oleh karena itu hentikan rencana mogok kerja wahai para buruh. Ingatlah saat ini masih masa pandemi, sehingga berkumpul dan mogok adalah hal yang berbahaya, karena menyebabkan kerumunan. Daripada nanti kena corona dan menderita pada akhirnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Prawira )*

Di era pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur benar-benar digenjot. Hal ini dilakukan agar meningkatkan efisiensi pengiriman logistik, sehingga lebih cepat dan menghemat biaya transportasi. Dengan begitu masyarakat yang diuntungkan karena mereka bisa menerima paket lebih cepat.

Pernahkah Anda membaca berita bahwa Presiden Jokowi meresmikan infrastruktur baru, berupa pelabuhan, jalan tol, dan lain sebagainya. Selama 7 tahun menjabat jadi RI-1, beliau dikenal rajin sekali membangun infrastruktur. Pembangunannya juga tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain, sampai ke pelosok.

Mungkin ada yang heran mengapa Presiden Jokowi begitu getol membangun infrastruktur? Jawabannya karena dengan jalan raya dan infrastruktur yang baik, maka berpengaruh positif pada perekonomian. Jika infrastrukturnya kuat maka perekonomian juga akan jadi kuat, karena didukung olehnya.

Setijadi, Chairman Supply Chain Indonesia menyatakan bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur di bidang transportasi terbilang masif. Di antaranya jalan tol, rek kereta api, dan pelabuhan. Dalam artian, yang dibangun oleh sang presiden bukan hanya infrastrulktur transportasi darat tetapi juga air.

Pembangunan infrastruktur air juga perlu karena Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga butuh mobilitas antar pulau dengan cepat dan kuat. Jika antar pulau sudah terkoneksi maka tidak ada lagi sebutan wilayah terisolir, karena ia mendapatkan pasokan sembako dan barang-barang lain dari pulau lain yang berdekatan. Pengiriman logistik antar pulau akan terlaksana dengan lancar.

Selain itu, masyarakatnya akan ikut maju karena bisa melaju ke pulau lain dengan menggunakan infrastruktur laut yang dibangun oleh pemerintah, misalnya tol laut atau pelabuhan. Dengan infrastruktur yang representatif maka warga sipil bisa menempuh pendidikan di tempat lain yang dipisahkan oleh laut, atau melakukan perdagangan antar pulau. Sehingga perekonomian di wilayah itu akan naik.

Pengiriman logistik selama ini memang lebih banyak dilakukan via jalur darat, padahal ada alternatif lain yakni via udara atau laut. Akan tetapi, kelemehan pengiriman via udara adalah biayanya cukup tinggi karena harga avtur yang juga tinggi. Jadi, yang bisa diandalkan adalah pengiriman lewat laut dan oleh sebab itu pemerintah membangun pelabuhan dan infrastruktur transportasi laut lainnya.

Untuk jalur darat, pengiriman logistik sudah sangat padat, karena 80-90% paket dikirim via darat. Hal ini menyebabkan kemacetan sehingga pengiriman jadi terhambat. Padahal waktu adalah uang, dan pengiriman yang terlambat jadi merugikan. Misalnya jika mengirim sayur maka akan layu dan busuk sehingga tidak layak jual. Pedagangnya akan mengalami kerugian.
Selain itu pengiriman barang lain juga jadi lambat sehingga menghamat distribusi produk. Hal ini akan berpengaruh pada perdagangan, karena barangnya datang terlambat dan customer tidak mau sabar menunggu. Mereka akan membatalkan transaksi dan menyebabkan kerugian.

Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini, maka kita bisa beralih ke pengiriman logistik laut. Biayanya relatif miring daripada pengiriman via udara, dan lebih efisien karena bisa melalui tol laut atau perairan di Indonesia. Pengiriman juga didukung oleh pelabuhan yang representatif dan petugasnya bekerja dengan sepenuh hati.

Pengiriman barang-barang via tol laut atau via perairan diklaim lebih efektif, apalagi di kawasan Indonesia Timur. Akan ada pemerataan pengiriman logistik dan membuat masyarakat tak perlu menunggu barang kririman teralalu lama dari Jawa.

Pemerintah menggenjot pembangunan di bidang infrastruktur transportasi, terutama via lautan. Dengan jalur ini maka pengiriman logistik akan lebih murah karena biaya kirim bisa ditekan, dan tidak semahal jalur udara. Infrastruktur transportasi juga mempercepat pengiriman, terutama lewat lautan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Janet Theresia )

Jelang ultah OPM 1 Desember mendatang, pengamanan di Papua makin diperketat, agar tidak ada potensi kerusuhan pada hari krusial tersebut. Masyarakat pun menolak provokasi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua dan mendukung TNI/Polri menindak tegas gerombolan tersebut.

KST adalah kaki tangan OPM dalam melancarkan aksinya, untuk memberontak melawan pemerintah Indonesia dan membentuk negara sendiri. Keberadaan mereka selalu meresahkan, karena tidak hanya pamer senjata api, tetapi berani menembak warga sipil dengan alasan mereka adalah mata-mata aparat, padahal hanya orang biasa. Selain itu KST juga nekat menyerang markas aparat dan menimbulkan korban jiwa.

Beberapa saat lagi OPM merayakan ulang tahunnya, tepatnya tanggal 1 Desember. Hari ini sakral bagi mereka tetapi mengerikan bagi warga Papua, pasalnya ada tradisi ‘turun gunung’ dan mereka menampakkan diri secara terang-terangan di pemukiman rakyat. Ditakutkan ada kerusuhan saat hari yang mendebarkan tersebut.

Selain tradisi ‘turun gunung’, yang dikhawatirkan jelang ultah OPM adalah propaganda di masyarakat. OPM dan KST selalu melancarkan desas-desus, dengan harapan masyarakat akan percaya dan mengikuti mereka untuk membelot. Lantas akan ada pengikut baru OPM dan dengan gembira mengibarkan bendera bintang kejora.

Masyarakat diminta untuk tidak mempercayai propaganda KST dan OPM. Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan perlunya antisipasi jelang HUT OPM, demi keamanan Papua. Jangan mudah terpengaruh akan propaganda dari mereka karena akan menimbulkan kerusuhan di Bumi Cendrawasih.

Selama ini masyarakat percaya bahwa pemerintah benar dan KST serta OPM salah. Akan tetapi KST bisa saja menyarangkan bujuk-rayu sehingga ada warga yang lugu mempercayainya. Kita wajib memperingatkan +jika ada kesalahan seperti ini, sehingga tidak ada yang terprovokasi.

Salah satu propaganda yang dilancarkan oleh OPM dan KST adalah isu tentang pembantaian ras melanesia. Kedatangan anggota TNI dan Polri (yang jumlahnya selalu ditambah) di Papua hanya akan merugikan rakyat karena ada pembantaian ras dan suku asli Papua. Padahal propaganda ini jelas hoaks karena aparat diterjunkan untuk menjaga rakyat, dan tidak boleh menembak sembarangan.

Begitu pula jika ada isu yang mengatakan bahwa Papua bagai Aceh di masa lalu karena ada banyak aparat dan akhirnya terbentuk DOM (Daerah operasi militer). Padahal aparat murni untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tidak ada pembentukan DOM di Papua.
Propaganda lain yang diembuskan oleh KST adalah mengenai otonomi khusus (Otsus). Program ini dibilang tidak berhasil karena banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga SKT memprovokasi untuk menggagalkan Otsus jilid 2 yang dimulai tahun 2021.

Padahal kenyataannya, pasca Otsus jilid 1, infrastruktur besar seperti jalan trans Papua dan Jembatan Youtefa terbangun. Kemakmuran rakyat juga naik karena mereka dimudahkan mobilitasnya, dan malah hemat karena bisa melakukan perjalanan via darat, bukan udara seperti sebelum ada jalan trans Papua.

Pemekaran wilayah Papua juga jadi isu sensitif, karena dijadikan serangan baru oleh KST. Mereka tidak menyetujuinya karena menilai percuma. Padahal pemekaran ini adalah permintaan dari rakyat Papua sendiri, agar lebih mudah mengatur masyarakat dengan banyaknya wilayah administrasi, Gubernur, Wagub, dan pemimpin lainnya.

Kita patut mewaspadai serangan propaganda dari KST, karena jelang ultah OPM mereka selalu melakukannya. Jangan sampai ada yang terbakar isu, baik secara langsung maupun yang beredar di media sosial. Hoaks dan propaganda ada di mana-mana dan jangan mudah terpengaruh, karena itu hanya alasan KST untuk mengajak rakyat dalam membelot melawan Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR Benny K Harman meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegakkan hukum secara adil dan tidak tebang pilih. Hal tersebut ia sampaikan kepada Polri yang tengah memperingati HUT ke-75. “Saya menaruh harapan kepada Polri untuk menegakkan hukum secara adil, tidak tebang pilih, jangan tajam ke rakyat dan tumpul untuk penguasa sehingga Polri benar-benar menjadi pengayom masyarakat,” kata Benny,

Selain itu, politisi Partai Demokrat tersebut meminta Polri untuk menjaga demokrasi multipartai tetap eksis. Untuk mewujudkan hal itu, Benny meminta Polri bersikap netral dalam arti tidak menjadi kekuatan negara yang berafiliasi secara langsung dengan kekuatan atau golongan politik tertentu.

Benny menambahkan, setiap anggota Polri juga harus menyadari bahwa institusinya adalah pilar utama untuk tegaknya negara hukum dan demokrasi. Dalam hal ini, Polri perlu menjamin terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat. “Agar setiap warga negara dapat perlindungan dalam pemenuhan hak-hak dan kebebasan asasi,” tambah dia.

Lebih lanjut, Benny menaruh harapan pula pada penegakan hukum yang dilakukan Polri, harus menghindari pendekatan keamanan (security approach). Menurut dia, Polri seharusnya lebih menonjolkan pendekatan humanis kepada masyarakat.

“Dalam penegakan hukum, Polri harus hindari pendekatan keamanan dengan menonjolkan pendekatan humanis tanpa mengabaikan rasa keadilan,” kata Benny.

Terakhir, Benny menaruh pesan khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar terus melanjutkan agenda reformasi internal Polri yang telah dilakukan pimpinan Polri sebelumnya. (*)

Jakarta — Kelompok teror terindikasi terus bermanuver seiring adanya penemuan bom berdaya ledak tinggi di Gunung Ciremai oleh Polisi. Masyarakat pun mendukung upaya penegakan hukum terhadap kelompok teror untuk mencegah terjadinya korban jiwa yang lebih luas.

Kelompok teror wajib dihukum karena mengacaukan perdamaian di negeri ini. Mereka bisa terjerat hukuman berat, karena merencanakan dan membuat teror, serta berpotensi membuat orang lain kehilangan nyawa. Padahal korban sama sekali tidak bersalah. Mereka jadi korban karena kebencian yang menusuk di hati para teroris.

Terorisme adalah salah satu ancaman negeri ini, dan kelompok teror selalu dicegah oleh Densus 88 supaya tidak membuat ulah. Pasalnya, mereka tak hanya melakukan pengancaman, tetapi juga tindakan ekstrim lain seperti pengeboman dan penembakan. Oleh karena itu kelompok teror wajib dihukum berat, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahatnya.

Di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Bantar Agung, Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat, Densus 88 menemukan 35 KG bahan baku peledak TATP. Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyatakan bahwa bahan peledak temuan itu ada di wadah yang terpisah-pisah di dalam lokasi.

Penemuan bahan peledak ini berawal dari tertangkapnya teroris Imam Mulyana, tanggal 18 september 2017. Ia adalah anggota JAD dan akan menyerang serta merampas senjata milik anggota Polri, yang mengamankan Presiden Jokowi di acara penutupan Festival Keraton Nusantara IX.

Dari pengakuan Imam akhirnya diketahui bahwa kelompoknya menyimpan bahan peledak. Densus 88 antiteror pada tanggal 1 oktober 2021, bersama dengan Tim Jibom Brimob Polda Jabar, INAFIS Polres Majalengka, serta Tim Lapas Sentul yang mengawal Narapidana teroris Imam Mulyana berangkat ke lokasi. Ketika ditemukan serta diuji coba, ternyata daya ledaknya cukup tinggi.

Penemuan ini tentu mengagetkan karena ada kelompok teroris yang menyimpan sampai 35 KG bahan peledak dengan daya yang cukup tinggi. Lantas akan ada penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, dari mana bahan itu dibeli dan mengapa bisa didapatkan secara bebas? Siapa yang akan meraciknya? Karena jika sudah ada pengakuan selanjutnya, sang peracik bom juga wajib ditangkap sesegera mungkin.

Penangkapan sang peracik bom juga diutamakan, karena bayangkan jika bahan itu sampai diracik menjadi bom, akan seperti apa kerusakannya? Amat mengerikan jika dibayangkan, karena bisa-bisa banyak bangunan hancur, belum lagi korban luka-luka dan korban jiwa.

Oleh karena itu penegakan hukum terhadap kelompok teroris wajib dilakukan, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya, Rekan-rekannya yang belum tertangkap akan batal menyerang serta menyerahkan diri dengan sukarela ke aparat. Pun orang yang menyembunyikan teroris juga mendapat hukuman, karena ia berbohong dan menyembunyikan kejahatan besar.

Teroris yang ketahuan menyimpan bahan peledak akan mendapat hukuman sebesar 5 hingga 20 tahun penjara. Hukuman ini dianggap setimpal karena ia memang belum melakukan pengeboman, tetapi sudah memiliki rencana jahat yang akan merugikan nyawa orang lain.

Bahkan teroris lain yang sudah melakukan pengeboman bisa dihukum lebih berat, yakni penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Hal ini bukanlah sebuah pelanggaran hak azasi, melainkan cara agar ia merenungi kesalahannya. Bukankah nyawa harus dibayar dengan nyawa? Sudah banyak warga tak berdosa yang jadi korbannya dan ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penegakan hukum terhadap teroris di Indonesia sudah sesuai dengan standar. Aparat akan menangkap para anggota kelompok teroris yang terbukti meresahkan masyarakat, agar mereka tidak mengacau. Terorisme memang harus diberantas karena merusak perdamaian di Indonesia.

Ketika ada teroris yang dihukum maka sudah setimpal dengan perbuatannya yang merugikan banyak orang. Anggota kelompok teroris, mulai dari yang menyimpan, meracik bahan peledak, pengantin bom, hingga yang menyembunyikan mereka, wajib dihukum. Penyebabnya karena perbuatannya sangat merugikan orang lain.

Muhamad Alwi, Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Sintang — KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto tiba di Bandara Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Sabtu (20/11). Usai mendarat, mantan Pangdam V Brawijaya itu disambut oleh Sekda Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah, Dandim Sintang Letkol Inf Kukuh Suharwiyono dan perangkat pemerintah daerah Kabupaten Sintang.

Kehadiran Kepala BNPB di Kabupaten Sintang tersebut guna melihat perkembangan penanganan banjir dan memastikan agar penanganan tanggap darurat berjalan dengan baik. “Kehadiran kami dari pusat ini karena peduli dengan Kabupaten Sintang. Kami juga sangat mengharapkan agar banjir di Kabupaten Sintang ini segera terselesaikan,” kata Suharyanto dalam keterangannya Sabtu (20/11).

Dalam arahannya, Kepala BNPB meminta agar seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sintang agar mempersiapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Adapun rencana jangka pendek adalah penanganan darurat harus dapat dilaksanakan sesuai marwah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Di samping itu, Mayjen TNI Suharyanto meminta agar pemerintah daerah memastikan kebutuhan seperti kebutuhan dasar logistik maupun peralatan bagi warga terdampak sudah tercukupi. Sebab, keselamatan masyarakat adalah prioritas yang utama dalam penanggulangan bencana. “Hal-hal dasar yang menjadi kebutuhan warga yang terdampak ini pemerintah daerah harus betul-betul memastikan ketersediaannya. Baik logistik maupun peralatan lain. Karena yang menjadi prioritas utama adalah jiwa masyarakat. Kita mengenal slogan bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat,” sebut Suharyanto.

Di sisi lain, Mayjen TNI Suharyanto yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta agar protokol kesehatan tetap ditegakkan di tengah penanganan darurat banjir, khususnya dalam penanganan warga terdampak maupun penyintas lainnya. Mantan Sesmilpres itu mengingatkan bahwa akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 diprediksi akan mengalami kenaikan kasus dengan adanya hari raya Natal dan peringatan Tahun Baru, yang mana pada momentum tersebut dapat memicu terjadinya aktivitas masyarakat di luar ruangan dan munculnya kerumunan masyarakat.

Hal itu kemudian menurut Ketua Satgas harus diantisipasi dengan baik sehingga lonjakan kasus tidak terjadi. “Protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Agar tidak terjadi kenaikan kasus,” jelas Suharyanto. Adapun mengenai rencana jangka panjang, lulusan terbaik Sesko TNI 2013 itu meminta agar seluruh komponen yang ada di daerah dapat merumuskan kebijakan dan melaksanakan segala upaya untuk pemulihan kondisi lingkungan di wilayah hulu agar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

Menurut catatan yang dimiliki Kepala BNPB, bahwa sejak 1990 hingga 2010 tidak ada banjir di wilayah Sintang. Namun hal itu berubah setelah terjadi kerusakan lingkungan dalam satu dekade terakhir. Penurunan daya dukung lingkungan tersebut juga yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir, karena daerah cakupan resapan air telah rusak dan berubah fungsi. “Kami memohon kerja sama pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan nanti bersama-sama BNPB juga tentunya akan merumuskan dan melaksanakan segala upaya untuk mencegah agar banjir seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” lanjut Suharyanto.

Lebih lanjut, seluruh rencana jangka panjang tersebut tentunya juga diperlukan adanya kesadaran kolektif dan sinergi dari seluruh pihak seperti pemerintah, komunitas, akademisi, masyarakat, dunia usaha hingga media massa, atau yang disebut dengan komponen pentaheliks. “Kita perlu sinergi dan kolaborasi pentaheliks. Sehingga upaya yang dilakukan untuk perbaikan lingkungan supaya tidak banjir ini dapat terlaksana secara komprehensif,” pungkasnya. (*)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan selama kepala daerah menjalankan pemerintahannya dengan memegang teguh integritas maka tidak perlu takut dengan operasi tangkap tangan (OTT). “Selama kepala daerah menjalankan pemerintahannya dengan memegang teguh integritas, mengedepankan prinsip-prinsip good governance, dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku tidak perlu ragu berinovasi atau takut dengan OTT,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/11) yang lalu.

KPK menanggapi cuplikan video pernyataan Bupati Banyumas, Jawa Tengah, Achmad Husein tentang OTT KPK yang viral di media sosial. Ipi mengatakan, KPK meminta komitmen kepala daerah untuk fokus melakukan perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

Melalui “Monitoring Center for Prevention (MCP)”, KPK telah merangkum delapan area yang merupakan sektor rawan korupsi sebagai fokus penguatan tata kelola pemerintah daerah yang baik. Delapan area tersebut, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

“Keberhasilan upaya pencegahan korupsi sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan kepala daerah beserta jajarannya untuk secara konsisten menerapkan rencana aksi yang telah disusun. Jika langkah-langkah pencegahan tersebut dilakukan maka akan terbangun sistem yang baik yang tidak ramah terhadap korupsi,” ujar Ipi.

Selain itu, KPK menyadari perbaikan sistem juga harus diimbangi dengan pembangunan budaya antikorupsi demi menjaga integritas para pejabat publik. “Sebab kekuasaan besar yang dimiliki kepala daerah tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas akan menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi atau dengan kata lain korupsi dapat terjadi karena kekuasaan didukung adanya kesempatan, namun tidak disertai integritas,” ucap Ipi.
Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejakgung) memastikan tak ada tunggakan kasus pidana terkait penyelesaian hukum penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono mengatakan penyelesaian kasus BLBI, saat ini melewati mekanisme keperdataan dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara dan BLBI.

Ia menerangkan, yang menjadi fokus penuntasan BLBI saat ini, berupaya melakukan penagihan terhadap para obligator yang menikmati dana bantuan tersebut, namun tak dapat mengembalikan, dan berstatus berutang kepada negara. “Kalau di pidsus kasusnya sudah nggak ada. Penindakannya juga enggak ada. Jadi diupayakan perdata, untuk pengembalian utang-utang itu,” ujar Ali. (*)

JAKARTA — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyoroti sejumlah perbaikan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai keberhasilan penurunan kasus Corona di Indonesia berkat kontribusi semua pihak, termasuk upaya nyata penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Adapun hal yang disoroti WHO adalah angka positivity rate Corona di Indonesia yang kini berada di angka 6,6 persen, padahal Juni hingga Agustus angkanya masih tinggi. Angka positivity rate Corona di Indonesia saat ini nyaris menyentuh batas aman 5%.

“Keberhasilan penurunan kasus Corona di Indonesia buah dari gotong royong seluruh elemen bangsa, termasuk dari masyarakat yang mau bekerja sama terhadap setiap kebijakan pemerintah mengenai penanganan Covid-19,” kata Puan, Jumat (10/9/2021) yang lalu. Angka positivity rate 6,6% menunjukkan penularan Corona di Indonesia sudah jauh lebih baik daripada puncaknya di pertengahan Juni sampai Agustus di mana angka positivity rate menyentuh hingga 30%.

Puan mengatakan, penurunan kasus Covid-19 tidak terlepas dari penanganan yang baik oleh pemerintah. “Tentunya keberhasilan ini juga atas kerja keras jajaran pemerintah dan patut kita beri apresiasi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Puan pun menilai, penanganan Corona yang optimal di setiap daerah ikut berpartisipasi mendukung penurunan kasus Covid-19 secara nasional. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah juga dianggap mempercepat pengendalian pandemi Corona. “Pemerintah mengambil peranan yang besar dalam upaya menekan laju kasus Corona.

Selain itu, koordinasi yang terjalin apik antara daerah dengan pusat menjadi kunci sehingga kebijakan di tingkat nasional dijalankan secara optimal di daerah,” sebut Puan. Menurut mantan Menko PMK itu, penanganan Covid-19 yang baik di Indonesia juga berkat andil instansi dan lembaga terkait seperti TNI/Polri, Kejaksaan, perguruan tinggi dan akademisi, LSM, hingga DPR atau DPRD dalam hal pengawasan kebijakan dan anggaran. Puan mengatakan, keberhasilan didapat atas kerja besar bersama.

“Kebijakan PPKM yang menuntut kolaborasi seluruh pihak punya andil besar dalam penurunan kasus Covid-19. Apalagi berdasarkan data WHO, seluruh provinsi di Indonesia sudah mencapai minimal target testing 1 per 1.000 populasi sepekan, ini pencapaian yang baik,” jelasnya. “Tapi kita masih punya PR untuk memperbaiki kasus kematian Covid-19 yang masih tinggi di 5 daerah di tanah air,” sambung Puan.

Penurunan kasus Corona di Indonesia sempat membuat Malaysia heran, karena lebih cepat dibandingkan tren kasus di negaranya. Puan sendiri juga ikut menyampaikan keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 Indonesia saat menghadiri konferensi Ketua Parlemen Dunia di Wina, Austria. “Dalam berbagai forum di Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP), saya menjelaskan keberhasilan Indonesia menekan lonjakan kasus Corona didukung oleh keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” ungkap Cucu Proklamator Bung Karno itu.

Kepada para Ketua Parlemen Dunia, Puan menjelaskan masyarakat Indonesia tertib menjalankan pembatasan pergerakan. Sementara pemerintah melakukan testing, tracing, dan treatment, serta vaksinasi massal secara efektif. “Vaksinasi bukan cara satu-satunya dalam penanganan pandemi Covid-19. Semua harus dilakukan secara bersamaan, termasuk tracing, treatment dan pembatasan mobilitas saat terjadi lonjakan kasus,” tutup Puan. (*)

JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah melakukan pembahasan lintas kementerian dan lembaga terkait rencana implementasi PCR sebagai syarat perjalanan di semua moda transportasi. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih fokus pada penerapan wajib PCR di moda transportasi udara, sekaligus melakukan evaluasi dari waktu ke waktu.

“Pak Menko Marves sudah menyatakan hal tersebut [kewajiban PCR untuk semua moda transportasi]. Untuk teknisnya tentu harus dibahas bersama semua kementerian dan lembaga terkait dulu. Kami perlu mempersiapkan dengan sebaik-baiknya,” kata Adita kepada Bisnis, Kamis (28/10/2021) yang lalu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana menerapkan syarat wajib PCR untuk pengguna semua moda transportasi, baik darat, laut, dan udara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemberlakuan wajib PCR untuk semua moda transportasi itu rencananya akan diterapkan jelang libur natal dan tahun baru (Nataru). Dia menyebut, tes wajib PCR saat ini hanya diberlakukan bagi para calon penumpang pesawat. Adapun, tujuan menerapkan syarat wajib PCR bagi semua moda transportasi adalah untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19 saat libur Nataru.

“Secara bertahap, penggunaan tes PCR akan diterapkan pada transportasi lainnya selama dalam mengantisipasi periode Nataru,” tutur Luhut. Lebih lanjut, guna meringankan beban masyarakat, pemerintah juga telah secara resmi menurunkan harga pemeriksaan PCR.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tarif tertinggi PCR Rp275.000 untuk Pulau Jawa dan Bali, serta Rp300.000 untuk luar pulau itu. Semua fasilitas kesehatan juga diminta untuk mematuhi batasan tarif tertinggi yang telah ditetapkan tersebut dengan hasil pemeriksaan dikeluarkan maksimal 1 x 24 jam.

Terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pembatasan mobilitas dan pengawasan protokol kesehatan harus dilakukan pada masa libur Nataru. Budi menilai, upaya pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 sampai saat ini sudah berjalan baik, sehingga jangan sampai terjadi kenaikan kasus usai libur Nataru.

“Semua pihak harus belajar dari negara-negara lain, yakni Tiongkok, Inggris, Jerman, dan beberapa negara lainnya yang mengalami gelombang ketiga kasus Covid-19. Saya harap seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama kompak menjaga kondisi yang sudah mulai membaik ini,” ucap Budi. (*)