Oleh : Zainudin Zidan )*

Reuni 212 diduga didanai Ormas terlarang untuk menyebarkan pengaruh serta memprovokasi masyarakat untuk memusuhi Pemerintah. Aksi tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, sehingga sebaiknya dibatalkan saja.

Reuni 212 rupanya masih akan digulirkan, padahal urgensi dari acara ini masih dipertanyakan. Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Muannas Alaidid mengungkapkan jika Reuni Akbar 212 yang rencana digelar di Monas pada 2 Desember 2021 mendatang, ternyata dibiayai oleh organisasi terlarang.

Muannas mengatakan, dua organisasi terlarang yang menopang anggaran untuk acara tersebut adalah Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Lantaran kegiatan ini berkaitan dengan dua kelompok tersebut, Muannas meyakini bahwa kelompok Persaudaraan Alumni 212 juga bakal mengalami nasib yang sama seperti FPI dan HTI. Lambat laun, kelompok yang dipimpin oleh Slamet Ma’arif itu juga bakal dibubarkan.

Muannas mengatakan, FPI dan HTI sudah resmi bubar. Bukan tidak mungkin kelak PA 212 nasibnya akan layu mati sendiri seperti yang lain. Acara Reuni 212 ini sudah ditentang berbagai pihak salah satunya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di mana kegiatan ini dinilai dapat memicu penularan Covid-19.

Muannas sepakat dengan hal tersebut. Kemudian dia mengajak umat Islam untuk tidak membuang-buang waktu mereka demi menghadiri acara tersebut. Ia menegaskan, semua ini demi kesehatan dan keselamatan bersama. Situasi pandemi juga belum berakhir. Jangan sampai Reuni akbar 212 memunculkan klaster baru di tengah covid hari ini.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tampaknya kurang setuju dengan rencana kegiatan Reuni 212 tersebut. Dirinya mengingatkan bahwa kondisi pandemi di Jakarta menjadikan kegiatan Reuni 212 belum tentu bisa digelar.

Dirinya juga mengingatkan bahwa Jakarta belum bebas Pandemi meski sudah masuk dalam kategori PPKM level 1. Riza juga mengingatkan bahwa kondisi Natal 2021 dan tahun baru 2022 serta penurunan level DKI ke level 1 bisa memicu penambahan kasus. Oleh karena itu, Riza mengajak publik untuk tetap di rumah meski angka vaksinasi tinggi.

Hingga saat ini, PA 212 masih mengusahakan dan ngotot agar Reuni akbar 212 dapat digelar di pelataran Monas.

Epidemiolog dari Griffth University Dicky Budiman menilai langkah pemerintah untuk menolak pelaksanaan kegiatan Reuni 212 sudah tepat. Dirinya berasalan, publik harus menghindari kerumunan agar kasus Covid-19 tidak kembali melonjak.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito juga telah mengingatkan bahwa kegiatan yang berskala besar harus mengikuti aturan dan kebijakan pemerintah nasional. Ia juga mengingatkan prosedur yang harus diikuti sesuai kondisi tiap daerah yang dinamis.

Jika sudah mengetahui tentang hal tersebut tentu saja muncul pertanyaan, apa kira-kira motif dari Reuni 212 di tahun 2021?

Dosen Komunikasi Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah mengatakan, Reuni 212 sejatinya tidak penting pada masa pandemi. Dirinya justru menilai bahwa kegiatan ini hanya akan menimbulkan masalah.

Ia menilai bahwa tujuan utama aksi Reuni 212 adalah upaya unjuk kekuatan massa. Hal ini diduga kuat berkaitan dengan motif politis dengan mencari mitra demi kepentingan 2024. Namun, Dedi mengingatkan bahwa suatu gerakan massa tidak akan besar tanpa adanya momentum.

Sementara itu Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK). Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid menganggab bahwa rencana Reuni akbar PA 212 tersebut, patut diduga memiliki motif keuntungan dari pihak-pihak tertentu demi eksistensi kelompok mereka.

Tokoh yang juga concern terhadap isu radikal dan intoleran ini menyarankan, agar pemerintah tidak perlu reaksionis dalam menanggapi rencana Reuni PA 212 tersebut. Habib Syakur mengatakan Ngara sebaiknya menjadi pendengar dan penonton setia, jangan mau ikuti apa yang dimau oleh 212.

Masyarakat Indonesia sudah tahu sedari awal, bahwa perjuangan PA 212 bukanlah perjuangan agama, melainkan perjuangan politik, karena selain bertujuan untuk melengserkan Jokowi.
Yang patut disayangkan dari Reuni 212 adalah, mudahnya jutaan orang terpengaruh oleh propaganda-propaganda mereka yang memiliki kepentingan politis namun dikemas dengan apik seolah hanya aksi agama biasa. Tentu saja hal ini membuktikan bahwa kalangan konservatif saat ini semakin banyak di Indonesia.

Agenda Reuni 212 yang rencananya akan dilakukan di monas tentu saja harus dibatalkan, Apalagi saat Pandemi Monas lebih sering ditutup.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Kurnia Wibowo )*

Pemerintah terus mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia. Pemanfaatan tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk memberikan kesejahteraan seluas-luasnya kepada masyarakat.

Pada tahun 2020 lalu Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin terus-menerus mengekspor hasil sumber daya alam (SDA) yang masih dalam bentuk mentah agar dapat berdaulat di bidang ekonomi dan politik.
Dirinya mengaku ingin hasil bumi itu diolah terlebih dahulu menjadi bahan setengah jadi ataupun jadi sebelum dijual ke negara lain. Dia menyatakan kemandirian di bidang ekonomi membuat Indonesia tak mudah ditekan oleh negara manapun. Ia juga ingin agar Indonesua dapat berdaulat di bidang politik sebagaimana konsep Trisakti Presiden pertama Soekarno.

Jokowi tidak mau lagi minyak sawit mentah (CPO) diekspor dalam bentuk mentah. Ia mengatakan CPO akan diolah di dalam negeri menjadi B20, B30 hingga nantinya B50 dan B100. Selain CPO, dirinya juga menegaskan tak akan lagi mengekspor nikel dalam bentuk mentah. Ia menyatakan sejak 1 Januari 2020 lalu sudah memberlakukan larangan ekspor nikel.

Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, pemerintah berencana mengelola nikel menjadi lithium battery yang dipakai untuk mobil listrik, electric vehicle. Jokowi menyebut Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Kepala negara mengatakan secara bertahap akan mulai menghentikan ekspor bahan mentah berbagai komoditas, seperti bauksit, timah, batu bara, hingga minyak kelapa atau kopra.

Jokowi juga berujar bahwa minyak kelapa atau kopra bisa dijadikan avtur. Jika ini dilakukan maka semua pesawat di Indonesia bisa diganti dengan minyak kelapa yang 100% asli buatan anak negeri.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengakui masalah terbesar Indonesia yang dialami bertahun-tahun adalah defisit transaksi berjalan. Menurutnya, defisit terjadi karena nilai impor masih lebih besar dari ekspor. Ia menyatakan bakal meningkatkan nilai ekspor.

Hal tersebut tentu saja sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3), Undang-undang Dasar 1945 yang dengan tegas menyatakan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Indonesia juga memiliki lautan yang luas, apalagi Indonesia merupakan negara maritim. Lautan di wilayah Indonesia juga kaya akan berbagai jenis ikan. Sumber daya alam laut berupa biota laut, tambang minyak lepas pantai dan pasir besi.

Laut sebagai aset nasional memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Seperti sebagai jalur transportasi, sumber bahan makanan, sumber energi dan pertambangan. Potensi sektor perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton/tahun. Potensi sumber daya alam di laut dapat dikembangkan menjadi komoditas pariwisata, seperti wisata alam dan wisata olahraga.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sempat mengatakan kesepakatan dengan Gubernur Bali I Wayan Koster di mana pula dewata akan mengedepankan wisata bahari.

Selain itu Indonesia juga memiliki sumber daya alam di sektor perikanan, tercatat selama caturwulan pertama tahun 2021 ekspor komoditas kelautan dan perikanan menunjukkan kinerja positif. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), dibanding tahun lalu, peningkatan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan mencapai 4,15% selama Januari-April 2021.

Total nilai ekspor selama caturwulan I tahun ini sebesar USD 1,75 miliar. Kinerja positif ini pun juga berdampak pada neraca perdagangan sektor kelautan dan perikanan. Apalagi surplus neraca perdagangan telah mencapai USD1,59 miliar atau naik 3,26% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Bahkan, pada bulan April 2021, nilai ekspor produk kelautan dan perikanan telah menyentuh angka USD488,61 juta atau lebih tinggi 11,6 % dibanding April 2020.

Kekayaan sumber daya alam yang melimpah tentu saja harus bisa dimanfaatkan dengan baik demi kemakmuran rakyat Indonesia, selain itu sumber daya manusia juga harus ditingkatkan agar sumber daya alam yang ada dapat dikelola dengan lebih baik lagi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Prawira )*

Masyarakat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus mengungkap korupsi Bansos Covid-19. Korupsi Bansos merupakan kejahatan besar yang tidak saja menghambat penanganan Covid-19 namun juga menambah penderitaan masyarakat luas.

Kasus Korupsi Bansos memang harus diungkap, bantuan sosial yang semestinya menjadi daya sokongan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 tentu saja sangat tidak manusiawi jika dipotong oleh oknum pejabat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berupaya untuk mencari kerugian negara dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 di Kementerian sosial tahun anggaran 2020. Diketahui KPK tengah menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam pengadaan bansos.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya menyatakan, sampoai saat ini masih berjalan untuk kegiatan penyelidikan perkara bansos. Suapnya sudah selesai, tapi apakah ada kemungkinan kerugian negaranya? Tentu hal tersebut tengah dalam pengkajian. Ali mengatakan, tim penyelidik tengah menelusuri sangkaan pasal 2 dan pasal 3 dalam perkara ini. Menurutnya, saat tim penyelidik menemukan dugaan tersebut maka akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menjerat pihak yang harus bertanggungjawab.

Perlu kita ketahui pada pasal 2 ayat (1) UU no 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sementara pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sedangkan pada Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara satu tahun dan paling lama 20 tahun tahun dan/atau dengan paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Seperti diketahui, pemerintah pusat te Anggota DPR Komisi III Supriansa juga meminta kepada aparat kepolisian untuk menangkap pelaku penyunatan bansos untuk masyarakat terdampak corona. Pasalnya, pemotongan dana bantuan tersebut sama saja dengan menyalahgunakan wewenangnya. Pengawasan ketat mutlak diperlukan agar bantuan di tengah pandemi dapat tersalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Pemerintah telah menganggarkan Rp3,2 triliun dalam bentuk bantuan sosial untuk warga Jabodetabek yang terdampak corona. Bantuan dalam bentuk paket sembako tersebut dibagikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga dengan besaran Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan.

Program bansos yang dikelola oleh Kemensos terdiri dari bansos reguler dan bansos khusus. Bansos reguler dirancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan. Bansos reguler yang dimaksud adalah program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.

Targetnya, BST bisa disalurkan mulai pekan lalu atau paling lama sampai akhir pekan ini. Pencairan akan diberikan untuk dua bulan sekaligus, sehingga diharapkan bisa menjadi bantalan bagi masyarakat yang terdampak PPKM.
Anggota DPR Komisi III Supriansa juga meminta kepada aparat kepolisian untuk menangkap pelaku penyunatan bansos untuk masyarakat terdampak corona. Pasalnya, pemotongan dana bantuan tersebut sama saja dengan menyalahgunakan wewenangnya. Pengawasan ketat mutlak diperlukan agar bantuan di tengah pandemi dapat tersalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan lucuran dan.

Keberadaan bantuan sosial (bansos) tentu sangatlah berguna bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi. Kita patut mengapresiasi niat baik pemerintah untuk tetap memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi. Kita tentu berharap suntikan bantuan ini akan cepat memulihkan Indonesia dari pandemi Covid-19 khususnya dari sektor ekonomi.

Penerima bantuan memang tidak sedikit, sehingga sangat mungkin sekali seseorang akan membuat PSIW menjadi korban iseng dari rekan kerjanya. Meski mengasyikkan kita tidak boleh sembarangan berseragam saat berdinas. Meski demikian kewaspadaan terhadap aparat adalah hal yang lumrah, menunggu calonnya belum dimulai

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Jansen Warobay )*

Papua merupakan wilayah yang terus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat di sektor pembangunan, pembangunan yang dimaksud tentu saja tidak hanya soal infrastruktur tetapi juga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Mantan Presiden RI Jusuf Kalla sempat menekankan perihal pembangunan sumber daya manusia terkait dengan upaya menyejahterakan masyarakat Papua. Dengan begitu masyarakat Papua akan dapat mengelola sumber daya alamnya dengan baik.

Pria yang akrab dipanggil JK tersebut berharap agar generasi muda Papua dapat belajar lebih giat agar dapat mengetahui cara mengelola sumber daya alam Papua yang amat melimpah.

Sementara itu Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Anni Rumbiak mengatakan, SDM yang berkualitas serta berdaya saing tinggi diyakini bakal mampu mempercepat serta mengatasi permasalahan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi rakyat serta konektivitas wilayah. Hanya saja untuk mewujudkannya dibutuhkan dukungan kebijakan serta sinergitas maupun keterpaduan dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia yang menyebar di lima wilayah adat. Namun, sistem seleksi itu harus transparan dan akuntabel serta proporsional menurut wilayah adat serta bidang keahliannya.

Sementara itu, menindaklanjuti instruksi dan komitmen Presiden Jokowi dalam meningkatkan taraf pendidikan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua dan Papua Barat, dua kampus bertaraf nasional yang baru akan segera dibangun dan beroperasi, yakni Kampus II UNCEN Fakultas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kampus Universitas Okmin di Kabupaten Oxibil.

Selain itu, kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi melalui program kementerian sejak 2014 hingga saat ini tidak pernah henti-hentinya untuk terus membangun tanah Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua dalam bingkai NKRI.

Keseriusan pemerintah pusat dalam membangun Papua dengan memberikan kewenangan penuh melalui undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua hingga keluarna Inpres No. 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Berbagai kebijakan program pembangunan dilakukan di kedua provinsi paling timur Indonesia tersebut dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan sarana pembangunan infrastruktur.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan datanya pada tahun anggaran 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Provinsi Papua mencapai Rp 6,12 triliun.

Sementara untuk provinsi Papua Barat, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 3,67 triliun. Yang digunakan untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.

Selain itu perlu kita tahu bahwa Papua terdiri dari keberagaman suku dan memiliki potensi alam yang begitu kaya. Kekayaan tersebut meliputi sektor pertambangan, kelautan, perikanan, perkebunan dan memiliki aneka ragam kebudayaan yang unik.

Sehingga potensi yang dimiliki oleh papua harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Hal ini merupakan wujud dari pengakuan bahwa masyarakat Papua merupakan bagian dari Indonesia sehingga segala kekayaan alam dan budayanya harus mendapatkan porsi yang terhormat. Selain itu yang tidak boleh terlewatkan adalah pembangunan sosial budaya di Papua, pembangunan ini tentu saja dapat membawa manfaat penting bagi masyara di suatu kawasan.

Secara garis besar, pembangunan sosial budaya bisa diartikan sebagai usaha meningkatkan kehidupan masyarakat, khususnya di bidang sosial dan budaya. Bappenas telah menjelaskan bahwa tujuan utama pembanguna sosial budaya adalah menyejahterakan masyarakat dengan melakukak berbagai usaha pembangunan dan perubahan.

Salah satu potensi dari Papua adalah di sektor pertanian khususnya Kopi. Apalagi varietas kopi di Papua melimpah tapi produksinya masih rendah sekitar 0,30% dari produksi nasional. Kita juga harus membuka mata bahwa Indonesia merupakan negara keempat penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia.

Papua memiliki segenap potensi yang patut dirangsang agar kelak Papua dapat menjadi wilayah yang maju dan memiliki daya saing, tentu saja membangun Papua diperlukan kerjasama antar sektor, agar upaya membangun Papua dapat selaras.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Medan

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md menjawab pertanyaan netizen soal isi ceramahnya tentang kehancuran negara akibat penguasanya tidak bertindak adil. Menurut Mahfud, pemerintah saat ini telah menegakkan hukum tanpa tebang pilih.

“Tdk apa2, dalil itu berlaku bg semua. Kan, UAS memposting crmh sy bhw “negara akan hancur kalau tidak adil”. Itu berlaku bg siapa pun dan kapan pun. Makanya menteri korupsi pun kita borgol dan membuka peluang dihukum mati. Tp pengacau yg di luar pemerintah jg hrs ditindak. Salah?” kata Mahfud dalam akun twitternya @mohmahfudmd.

Mahfud menambahkan, penegakan hukum terhadap semua golongan juga sudah diterapkan. Pemerintah telah mencokok aparatur hukum dan menyeretnya ke meja hijau.

“2 jenderal polisi kita gelandang ke pengadilan, jaksa kita cokok, Jokcan kita tangkap, Maria Pauline kita ambil. 4 koruptor Jiwasraya dijatuhi hukuman seumur hidup. Kalau mau cari2 ya ada sj yg blm tertangkap. Tp intinya, pemerintah akan runtuh kalau berlaku tak adil, siapa pun,” kata dia.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, memandang pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia harus disesuaikan dengan nilai yang terdapat dalam seuruh sila yang ada dalam Pancasila.

“Karena kita sangat yakin bahwa Tuhan itu adalah maha adil dan maha bijaksana. Maka kita tidak boleh melaksanakan hukum dengan tebang pilih karena hal demikian jelas-jelas tidak sesuai dengan sila Pancasila itu sendiri,” tulis Anwar dalam pesan singkat setahun yang lalu.

Kepada para penegak hukum dia pun mengingatkan, jangan sampai menabrak ketentuan yang diajarkan oleh agama, seperti merendahkan harkat dan martabat manusia dan merusak persatuan dan kesatuan sebagai bangsa.

“Sangat mengharapkan agar para penegak hukum di negeri ini harus bisa menampilkan dirinya sebagai aparatur negara yang Pancasilais. Dimana dalam menegakkan hukum mereka benar menjunjung tinggi morality dan akhlak mulia seperti yang dianjurkan oleh agama,” ujarnya.

Hal tersebut lanjut Anwar bertujuan membuat penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan aman tentram dan damai. (*)

Jakarta — KETUA Badan Pengurus Setara Institute Hendardi menegaskan komitmen yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam penegakan hukum merupakan bentuk dukungan terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). “Pernyataan Presiden itu adalah bentuk nyata dukungan dari kepala negara kepada seluruh aparat penegak hukum, termasuk Komnas HAM,” kata Hendardi, beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara menanggapi peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini terkait tewasnya 4 orang warga Sigi dan 6 orang anggota FPI dalam insiden bentrok dengan aparat. “Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya,” ujar Jokowi.

Namun dalam menjalankan tugasnya, Jokowi juga mengingatkan aparat penegak hukum pun harus mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Apabila memerlukan keterlibatan lembaga independen, kata Presiden, maka Indonesia juga memiliki Komnas HAM sehingga masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya.

Hendardi menegaskan pernyataan Presiden tersebut juga merupakan “support” atau dukungan moral kepada institusi penegak dalam menjalankan tugas penegakan hukum atau “law enforcement”. Dengan merujuk peristiwa yang terjadi, yaitu tertembaknya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) pada 7 Desember 2020, sebagai dampak penyerangan terhadap aparat kepolisian, Hendardi juga sangat menghargai dan mendukung langkah Komnas HAM membentuk tim investigasi untuk menyelidiki peristiwa tersebut.

Secara terpisah, pegiat HAM dan mantan Ketua Komnas HAM dua periode, Ifdhal Kasim mengungkapkan bahwa pernyataan Presiden Jokowi tersebut merupakan dukungan moral dan politis bagi Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya. “Kita harus percaya dengan independensi Komnas HAM. Apalagi, dengan adanya dukungan dari Presiden, kerja Komnas HAM semakin mudah dalam mengungkap kebenaran. Bisa jadi temuan Komnas HAM nanti menguatkan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Atau, ada temuan lain. Kita harus percaya pada Komnas HAM,” tegas Ifdhal.

Hendardi dan Ifdhal HAM sama-sama berpendapat bahwa saatnya hukum menjadi panglima di Indonesia. Komitmen tegas dari kepala negara harus didukung dan diamplifikasi oleh semua aparat penegak hukum, serta seluruh jajaran pemerintahan di bawahnya. (*)

Situbondo — Keberhasilan peanganan Covid-19 dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya program vaksinasi. Oleh karena itu, diiperlukan peran serta aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan progam percepatan vaksinasi Covid-19.

“Saya minta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh unsur organisasi perangkat daerah, hingga satuan pemerintahan terus bergerak bersama dengan seluruh lapisan masyarakat dan swasta untuk selalu meningkatkan penerapan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi sebagai upaya menekan laju penyebaran Covid-19,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Pondok Pensantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (21/10/2021) yang lalu.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengakselerasi pemberian vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat adalah dengan metode jemput bola. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki keterbatasan pergerakan atau bertempat tinggal di wilayah yang jauh memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat lain untuk menerima vaksinasi.

“Untuk akselerasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, diperlukan dukungan semua pihak agar terus aktif menyelenggarakan vaksinasi massal, melakukan jemput bola dengan antar jemput ke faslitias kesehatan, atau door to door,” ungkap Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menguraikan bahwa vaksinasi menjadi salah satu faktor penentu ditetapkannya level PPKM di suatu wilayah. Untuk itu, agar Jawa Timur dapat menurunkan level PPKM di wilayahnya dan Indonesia secara umum dapat menuju masa endemi, maka akselerasi pemberian vaksinasi Covid-19 harus terus dilakukan.

“Saya harap kita semua melakukan akselerasi vaksinasi sesuai target sehingga kekebalan kelompok segera terbentuk sebagai salah satu upaya pengendalian pandemi Covid-19 menuju endemi,” urai Wapres.

Untuk itu Wapres mengimbau, kepada jajaran pemerintah daerah dan pemerintah provinsi di Jawa Timur agar dapat dapat secara aktif memantau pergerakan masyarakat khususnya dalam penerapan protokol kesehatan. Sebab, penerapan protokol kesehatan merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan untuk menjaga diri dari wabah Covid-19, dan menjaga diri dari wabah merupakan kewajiban dalam Islam.

“Sesuai dengan tujuan dan ajaran syariat Islam yaitu maqashid asy-syariah terutama dalam menjaga keselamatan jiwa, dan prinsip al ikhtiraj anil waba wajib, menjaga diri dari wabah itu merupakan kewajiban,” imbau Wapres.

“Mari kita berjuang bersama bahu membahu dalam menghadapi pandemi ini. Semoga Allah SWT meridai ikhtiar kita,” pungkas Wapres. (*)

Jakarta — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menyebut pentingnya sikap berani dalam menjaga integritas dalam dunia profesional. Sikap yang sama juga diharapkan ada dalam dunia akademis, yang tergambar dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Antikorupsi.

“Jadi memang dituntut keberanian, dituntut pemahaman dan dituntut adanya ruang atau sistem yang sudah terbuka untuk itu. Dengan begitu nilai-nilai integritas bisa kita tanamkan pada diri kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, sebagai pendidik,” sebut Lili dalam kuliah umum daring bersama Mahasiswa Universitas Dipenogoro (UNDIP) Rabu (09/06) yang lalu.

Lili menjelaskan bentuk konflik kepentingan di dunia kerja diantaranya menerima gratifikasi, penggunaan asset jabatan atau instansi, menentukan sendiri besarnya gaji, perangkapan jabatan, memiliki akses khusus, pengawasan tidak mengikuti prosedur dan penilaian suatu objek kualifikasi.

Dalam memelihara integritas di dunia kerja, ada beberapa hal yang disampaikannya, diantaranya bagaimana seseorang bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatan dan perkataannya.

“Jadi dia satu arah, yaitu pikiran, perbuatan dan kata itu satu. Lalu dia tentu saja punya kompetensi sesuai di bidangnya dan memiliki nilai-nilai etik, nilai moral yang baik,” papar Lili.

Sementara itu dalam upaya meningkatkan pendidikan antikorupsi di universitas, KPK memiliki Tri Dharma Perguruan Tinggi Antikorupsi untuk meningkatkan pemahaman antikorupsi dan integritas di kalangan kampus.

“Tri Dharma Perguruan Tinggi Antikorupsi adalah pengabdian masyarakat seperti KKN tematik Antikorupsi. Selanjutnya adalah pendidikan dan penelitian, seperti pusat pengajaran antikorupsi berbentuk insersi pendidikan antikorupsi, riset atau kajian, pembentukan pusat kajian anti Korupsi, perbaikan system, tata kelola kampus, pusat inovasi antikorupsi,” jelas Lili.

Dia menambahkan bagian terakhir dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Antikorupsi adalah monitoring dan pemanfaatan teknologi, seperti pemantauan pejabat, anggaran, pelayanan public, audit social, berbagi informasi di media social dan membuka pengaduan masyarakat.

Lili mengungkap, dari data KPK jenis tindak pidana korupsi tertinggi hingga saat ini adalah suap yaitu sebanyak 708 perkara. Kementerian atau lembaga merupakan peringkat tertinggi ke-2 yang terjerat tindak pidana korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK tahun 2004 – Juni 2020 yaitu terdapat 367 instansi.

Disisi lain, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan kembali bahwa KPK adalah milik kita bersama, sedangkan korupsi musuh kita bersama. “Korupsi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Gara-gara korupsi, kemiskinan tidak dapat ditanggulangi, pengangguran tidak dapat dientaskan, kebodohan terus meningkat, dan kelompok marjinal semakin terpinggirkan. Selanjutnya, angka kematian ibu dan anak juga terus meningkat karena kurangnya fasilitas kesehatan serta dapat berujung SDM menjadi tidak mampu bersaing di kancah domestik dan internasional,” ungkap Firli. (*)