JAKARTA – Seluurh elemen masyarakat diminta mendukung percepatan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah dalam menjaga tren yang sudah membaik serta transisi dari pandemi menuju endemi yang dinilai bakal terhambat jika ditemukan lonjakan kasus Covid-19.

“Kita semua tau bahwasan nya Upaya pencegahan penularan Covid-19. Terus di upayakan semaksimal mungkin dan tentunya sebentar lagi akan memasuki libur natal dan tahun baru . Pemerintah dan seluruh jajaran nya berupaya untuk mencegah terjadinya kenaikan gelombang ke 3,” kata pengamat kebijakan public Saiful dalam podcast secara virtual ICF-TV Channel, Rabu (24/11/2021).
Menurut Saiful setidaknya ada empat kebijakan prioritas yang dilakukan pemerintah dan patut didukung semua lapisan masyarakat, pertama percepatan vaksinasi untuk lansia. Karena kata Saiful untuk menjadi salah satu syarat penentuan level PPKM setidaknya 50 % vaksinasi.
“Untuk lansia sudah terlaksana.Saat ini sudah ada 12 provinsi yang cakupan vaksin untuk lansia sudah 50 %. Stok vaksin keseluruhan saat ini ada 287 dosis yang 273 dosis sudah di kirim ke daerah daerah .dan yang sudah di suntikan sekitar 225 juta dosis.masih tersisa 50 juta dosis,” ucapnya.
Kemudian yang kedua, melakukan pengetatan disiplin prokes.5M dan 3T. Ketiga survey anti bodi untuk mengetahui tingkat kekebalan tubuh dan keempat pengetatan kembali PPKM level 3 Natura menjelang tahun baru dan natal 2021.
“Keempat prioritas ini diperlukan dalam menghadapi ancaman secara global ketidakpastian global yang tidak pasti imbasnya ke ekonomi. Kuncinya adalah kita bisa mengendalikan pandemi covid-19. Oleh sebab itu mari bersama sama menuju kesehatan bersama dan pemulihan ekonomi nasional kita tetap patuhi prokes dan selalu menjaga kesehatan,” tandasnya.
Sementara itu dr Yati Suparyati menambahkan tenga kesehatan sebagai salah satu fakor penting dalam penanganan Covid-19 terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana caranya untuk dapat hidup berdampingan dengan virus Covid-19 melalui berbagai media sosial.
Namun, menurut Yati, tantangan yang dihadapi oleh para tenaga kesehatan dalam mensosialisasikan dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar yaitu berbenturan dengan nilai budaya dan keyakinan yang dianut oleh masing-masing masyarakat.
Maka dari itu, salah satu pendekatan yang mesti dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui para tokoh agama maupun tokoh adat yang ada di daerah setempat dan menjadikan tenaga kesehatan sebagai panutan untuk berperilaku hidup sehat.
“Secara keseluruhan upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 sudah cukup bagus tapi harus didukung masyarakat terlebih penanganan pada Covid-19 itu sendiri yang saat ini mengarah kepada endemi,” tegasnya. []

Komitmen Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu diungkap dalam sejumlah kesempatan. Pertama, saat kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2014, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla ketika itu, berjanji menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan tercantum dalam agenda prioritas Nawa Cita.

Kemudian, dalam debat Pilpres 2019, Jokowi bersama Ma’ruf Amin mengakui penyelesaian HAM berat masa lalu belum selesai, dan berkomitmen jika terpilih untuk menuntaskan persoalan tersebut. Tidak hanya itu, saat hari HAM Sedunia Desember lalu, Jokowi kembali berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.Kemudian, disambung dengan pidato Jokowi di Rapat Kerja Kejaksaan Agung 14 Desember 2020 lalu yang direspons dengan pembentukan Satuan Tugas Pelanggaran HAM Berat.

Disisi lain, menjelang penutupan tahun 2021, sejumlah capaian telah ditorehkan oleh pemerintah Indonesia sepanjang tahun ini, meski tidak sedikit pekerjaan rumah ‘PR’ yang harus di tuntaskan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ke depannya, utamanya menyangkut bidang hukum.

Walau demikian, Majelis Anggota Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) periode 2017-2021, Budi Satria Dewantoro, S.H, mengatakan, kinerja pemerintah di bidang hukum, tampak masih on the track.

“Simpulan ini merujuk pada komitmen pemerintah dalam penegakan hukum. Sebagaimana sejatinya, hukum harus ditegakkan “tanpa pandang bulu”. Tekad tersebut sudah dibuktikan dengan kuantitas dan kualitas penanganan perkara dalam mengakomodasi kepentingan atau tuntutan keadilan, baik dari korban, maupun para pihak yang berperkara,” ujar Budi, Senin (22/11/2021).

Lantas beranjak ke komitmen pemerintah dalam pembangunan hukum. Terkait pembentukan atau pembaharuan hukum (undang-undang), ujar Budi, tak berhenti walau wabah virus corona melanda. Dengan menggerakkan seluruh jajaran kementerian dan lembaga sebagaimana fungsinya, upaya ini diwujudkan lewat harmonisasi atau sinkronisasi aturan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya. “Sehingga, regulasi yang diterbitkan mampu menjawab persoalan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu di ranah pelaksanaan serta penegakan hukum, kata Budi, institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan tiada mengenal kata menyerah berkejaran dengan waktu buat menyelesaikan perkara/sengketa dengan cepat dan biaya ringan. Tentu dengan berpijak pada ketentuan hukum dan alat bukti sah, termasuk pula pemberlakuan prosedur tersendiri sesuai keunikan masing-masing kasus.

“Belakangan waktu ini, masyarakat tentu sangat populer dengan istilah keadilan restoratif (restorative justice) yang diusung kedua lembaga tersebut dalam kerangka sitem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Tentu hal ini kemajuan yang signifikan sebagai alternatif resolusi konflik di tengah masyarakat, dengan tetap menjunjung kepentingan korban serta kepentingan hukum yang lain. Dengan pendekatan hukum pidana menjadi upaya pamungkas (ultimum remedium) dalam penegakan hukum,” katanya.

Kemudian, berkenaan dengan pemajuan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) “political will” dan kinerja pemerintah di era presiden Joko Widodo, juga tidak bisa dipandang sebelah mata. “Di pandemi COVID-19 yang belum berhenti, negara sudah menunjukkan kemauan keras dan kemampuan dalam memenuhi hak atas kesehatan termasuk perlindungan atas hak hidup sesuai dengan kovenan internasional di bidang HAM dan amanat konstitusi negara, UUD 1945 pada situasi kedaruratan,” ujar Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia (Perkopindo) periode 2021-2026 ini.

Dikatakannya, sebagai salah satu ikhtiar pemerintah memajukan atau mempromosikan HAM, dilaksanakan dengan mewujudkan kabupaten/kota yang ramah HAM.

Pekan lalu (16-19 November 2021), misalnya Komnas HAM dan Internasional NGO Forum on Indonesia Development (INFID) menghelat Festival HAM 2021 yang dipusatkan di Semarang, Jawa Tengah.

Dimana dalam event tersebut pemerintah yang diwakili Deputi V KSP dan Walikota Semarang, Komnas HAM dan INFID menandatangani nota kesepakatan Festival HAM 2021 yang memuat komitmen berkolaborasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman HAM masyarakat serta mendesain strategi penyelesaian persoalan hak asasi manusia pada level daerah.

Terakhir, kata Budi, pemerintah melalui Kejaksaan Agung juga tidak abai terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Terbaru, dalam rangka mempercepat pengungkapan dan penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM berat atau kejahatan terhadap kemanusiaan itu, Jaksa Agung telah menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah strategis, khususnya menyatukan persepsi antara penyidik Jaksa Agung dan Komnas HAM. Sehingga isu HAM tidak lagi melayang di ruang hampa. (*)

Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan penyebab banjir di Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar). Ada dua penyebabnya, area tangkapan hari hujan yang rusak berpuluh-puluh tahun dan hujan yang lebih ekstrem dari biasanya.

“Ya itu kan memang karena kerusakan catchment area atau area tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Dan yang kedua memang ada hujan yang lebih ekstrim dari biasanya,” kata Jokowi seusai meresmikan Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi 1- Ruas Serang – Rangkasbitung di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Selasa (16/11/2021) yang lalu.

Karena itu, lanjut Jokowi, pemerintah akan berupaya menghentikan kerusakan area tangkapan air hujan di Kalimantan Barat. Kondisi ini yang menjadi masalah atau penyebab utama terjadinya banjir di Sintang.

“Ya itu yang harus kita hentikan karena memang masalah utamanya ada disitu,” ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berjanji akan memperbaiki area tangkapan air hujan di sekitar Sungai Kapuas, karena mengalami kerusakan. Perbaikan akan dilakukan mulai tahun depan.

“Sungai Kapuas meluber karena daerah tangkapan hujannya rusak. Itu yang bisa kita perbaiki. Nanti akan mulai mungkin tahun depan, kita bangun nursery, persemaian,” terang Jokowi.

Kemudian, akan dilakukan penghijauan di daerah hulu, selain memperbaiki daerah tangkapan air hujan yang sudah rusak. “Di daerah-daerah tangkapan hujan, di catchment area. Kita perbaiki karena memang kerusakannya ada di situ,” ungkap Jokowi.

Seperti diketahui, banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang selama sebulan terakhir ini. Akses bantuan ke daerah itu sempat tertutup karena ketinggian air.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sintang mencatat, sampai saat ini, sebanyak 35.807 KK atau 124.497 warga terdampak. Dari jumlah warga yang terdampak itu, sebanyak 25.884 orang terpaksa harus mengungsi. Warga yang mengungsi tersebar di 32 posko pengungsian yang ada di 12 kecamatan di Sintang. Selain itu, terdapat juga 24 dapur umum dan 5 posko. (*)

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis bisa mencapai target kinerja 2021 setelah melakukan evaluasi kinerja triwulan ketiga tahun ini. Untuk mewujudkan capaian tersebut, seluruh jajaran KPK akan mengoptimalkan waktu yang tersisa pada akhir tahun ini dan mempertajam target melalui rencana aksi di masing-masing unit kerjanya.

Pembahasan evaluasi kinerja tersebut dilakukan melalui rapat kerja yang dihadiri pimpinan dan pejabat struktural selama tiga hari mulai 27-29 Oktober 2021 di Yogyakarta. Selain evaluasi kinerja, rapat kerja ini juga membahas road map KPK 2022-2045 serta anggaran 2021 dan perencanaan anggaran 2022.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, setelah dua tahun disahkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 16 Oktober 2019, maka penting bagi KPK untuk melakukan evaluasi kelembagaan secara menyeluruh terhadap kesesuaian tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan kinerja KPK.

“KPK mengkaji dan mengevaluasi strategi trisula pemberantasan korupsi, apakah perlu dilakukan penyempurnaan atau tidak, karena KPK terus bergerak dinamis, KPK terus melakukan perubahan untuk perbaikan,” ujar Firli, Kamis (28/10/2021) yang lalu.

Menurut Firli, dalam rapat kerja tersebut juga nantinya dibahas roadmap KPK 2022-2045. “Dari perencanaan jangka panjang ini kita lihat bagaimana strategi pemberantasan korupsi Trisula akan diimplementasikan melalui program kerja,” jelasnya.

Rapat kerja yang dilaksanakan di luar kota ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya. KPK memastikan seluruh pembiayaannya sesuai dengan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“KPK berharap hasil dari rapat ini bisa segera diimplementasikan dalam tugas-tugas yang bersifat strategis maupun rutin ke depannya oleh unit-unit kerja di kedeputian maupun kesetjenan. Sehingga dengan regulasi yang kuat dan struktur organisasi yang tepat, insan KPK dapat terus fokus dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kinerja pemberantasan korupsi,” kata Firli. (*)

Jakarta — Pertanian merupakan sektor resilien yang selalu tumbuh positif dan menjadi bantalan ekonomi selama pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan sektor pertanian tahun 2020 sebesar 1,75% dan kuartal pertama 2021 tetap tumbuh sebesar 2,95% (yoy), ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Indonesia Food Summit 2021 di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Ekspor sektor pertanian periode Januari-April 2021 sebesar $1,38 M, naik sebesar 15,96% terhadap periode yang sama di tahun 2020. Kinerja ekspor pertanian memberikan kontribusi sebesar 2,05% terhadap ekspor Indonesia dimana ekspor industri pengolahan tetap memberikan kontribusi tertinggi, yaitu 79,94%.

Dari sisi kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP) terus mengalami tren perbaikan dibandingkan saat awal pandemi. NTP pernah diangka 99,47 pada Mei 2020 akibat penurunan demand Horeka (Hotel, Restoran, dan Katering) namun terus membaik menjadi 102,93 pada April 2021 seiring dengan peningkatan aktivitas. Sedangkan dari sisi penyediaan pangan di tingkat konsumen, inflasi bahan makanan tetap terjaga sebesar 3,48% pada tahun 2020, lalu pada Januari s.d. April 2021 sebesar 1,8%, lebih rendah dari tahun 2020.

Terjaganya NTP di tingkat petani dan inflasi pangan di tingkat konsumen merupakan indikator positif atas implementasi kebijakan pangan dan pertanian dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional.

Strategi utama Pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi adalah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Alokasi anggaran program PEN Tahun 2021 sebesar Rp699,43 T. Sampai dengan 21 Mei 2021 telah terealisasi sebesar 26,3% dari Pagu atau sekitar Rp183,98 T.

Program PEN yang terkait pangan dan pertanian, antara lain adalah Program Perlindungan Sosial berupa kartu sembako untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Program Prioritas berupa Program Padat Karya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Keberlanjutan Pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Program-program lain di sektor pangan dan pertanian juga terus dijalankan untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, antara lain seperti stabilisasi harga dan pasokan pangan, pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan CSV (Creating Shared Value), Kemitraan Closed Loop pada komoditas hortikultura, pengembangan peternakan terintegrasi, penumbuhan dan pengembangan korporasi petani dan nelayan, serta penyaluran pupuk bersubsidi.

Pemerintah juga terus berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan cara mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya di sektor pertanian, kelautan dan perikanann terkait penyederhanaan dan kepastian dalam perizinan, membentuk Badan Pangan Nasional dan Pembentukan Holding BUMN Pangan, menyinergikan BUMN untuk distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, memperkuat kerjasama antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan, memperkuat cadangan pangan Pemerintah dan implementasi sistem resi gudang, juga mengurangi beban fiskal melalui efisiensi Harga Pokok Produksi, peningkatan produktifitas petani, perbaikan sistem subsidi pupuk, serta pengurangan penggunaan pupuk secara berlebihan.

Bersama dengan dunia usaha, Pemerintah perlu mengantisipasi perubahan perilaku konsumsi, produksi dan perdagangan produk-produk pangan akibat dampak pandemi dan perubahan cuaca. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa suplai pangan dan produksi pangan mampu memenuhi permintaan domestik dan bahkan internasional.

Pemerintah akan terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan dan kemudahan akses pangan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani. “Sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan menjadi kunci dalam membentuk ekosistem pangan dan pertanian nasional yan
g sehat, adil, menguntungkan, berdaulat dan resilien,” pungkas Airlangga. (*)

Jakarta – Menjelang 1 Desember, Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin gencar melakukan aksi kekerasan. Ketua Umum Presidium Puyra-Putri Pejuang Pepera (P5), Yanto Eluay mengatakan, OPM mendapat benefit di tengah isu HUT OPM.

“Ingin mendapatkan makanan. Mereka hanya cari eksistensi untuk mendapatkan bagian dana dari pemerintah,” kata Yanto dalam program acara Trijaya Hot Topic Petang dengan tema “Waspada KKB Teroris Papua Jelang HUT OPM”, Selasa (23/11/2021).

Meski demikian, menurut Yanto, kekerasan yang dilakukan OPM tidak mencerminkan kondisi Papua secara keseluruhan. Kejadian hanya terjadi pada satu lokasi. Sementara di wilayah lainnya masih kondusif.

“Kondisi kekerasan di Papua jangan digeneralisir. Geografis papua sangat luas. Kejadian penembakan anggota TNI di Yakuhimo, tidak mengganggu aktivitas warga secara umum di Papua. Namun tetap harus di waspadai,” ujarnya.

Ia menambahkan, isu soal meningkatknya eskalasi jelang HUT OPM 1 Desember, disikapi biasa saja oleh masyarakat Papua. Saat ini masyarakat Papua sudah mulai cerdas. Bahkan sebagain lebih fokus untuk menyiapkan ibadah Natal.

Yanto mengatakan, pendekatan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua di era Presiden Joko Widodo semakin baik. Meski demikian, diperlukan sosialisasi dari semua komponen termasuk lembaga adat.

“Termasuk pemanfaatan alokasi dana otonomi khusus. Meski sudah terlihat sejumlah pembangunan,” kata dia.

Yanto menegaskan, KKB Papua sudah masuk gerakan teroris dan harus ditumpas. Agar tidak dituding melanggar hak asasi manusia dunia, maka sebaiknya membiarkan aparat TNI dan Polri bekerja dengan pola mereka.

“Kita berharap Papua tetap aman,” ungkapnya.

Ketua Program Studi Kajian Terorisme & Strategik Global UI, Muhammad Syauqillah menyatakan prihatin atas penembakan anggota TNI Di Yakuhimo Papua.

“Dalam Konteks Terorisme Dan UU Yang Ada, melakukan penyerangan dan membauat kekacauan serta mengganggu keamanan, KKB Papua ini memang sudah memenuhi unsur tindak pidana terorisme,” paparnya.

Ia mengatakan, menjelang 1 Desember ada peningkatan eskalasi kekerasan. Meski belum ada data, kemungkinan aksi dilakukan sengaja untuk mencari perhatian.

“Mendukung penuh pernyataan Panglima TNI soal penyelesaian KKB Papua tidak dengan perang. Bisa dengan dialog, komunikasi, menyamakan persepsi, dan gagasan bersama. Perlu ada pendekatan tokoh adat, elit, serta pemuka agama agar esklasi tidak semakin meningkat.” kata Syauqillah.