Jakarta — Proyek food estate atau lumbung pangan yang merupakan program di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimaksudkan sebagai penyedia cadangan pangan nasional dan antisipasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Selain itu, juga sebagai antisipasi dampak perubahan iklim serta mengurangi kebergantungan pada impor pangan.

Lebih jauh, food estate diharapkan dapat memberikan manfaat lain yakni meningkatkan nilai tambah produksi pertanian lokal, petani dapat mengembangkan usaha tani skala luas, terbukanya potensi ekspor pangan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian, terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, dan perdagangan pertanian, serta harga pangan menjadi murah karena produksi melimpah.

Proyek ini berupa pembangunan kawasan pangan berskala besar, yang rencananya seluas 1,4 juta hektare (ha). Untuk sementara pengembangan food estate dilakukan di dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah (Kabupaten Pulau Pisang dan Kapuas) dan Sumatera Utara (Kabupaten Humbang Hasundutan).

Pembangunan food estate ini didukung kebijakan dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 24/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. Pada Pasal 1 ayat (10) disebutkan bahwa Food Estate adalah usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu Kawasan Hutan.

Pada ayat (11) dinyatakan bahwa kawasan hutan untuk ketahanan pangan yang selanjutnya disingkat KHKP adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan ketahanan pangan dengan pembangunan Food Estate.

Pada intinya desain pembangunan food estate justru diatur sedemikian rupa agar mampu memperbaiki fungsi hutan lindung. Pembangunannya dilakukan dengan mengintegrasikan tanaman hutan dengan tanaman pangan (agroforestry), integrasi tanaman hutan dengan hewan ternak (sylvopasture), serta integrasi tanaman hutan dengan perikanan (sylvofishery). Dengan kata lain program ini dilakukan dengan skema integrated farming tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dengan cara ini, diupayakan tidak ada penurunan kualitas lingkungan.

Dalam pembangunan food estate, paradigma ekosentrisme perlu menjadi basis bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Sebab, manusia mempunyai tanggung jawab moral untuk melestarikan lingkungan sebagai suatu kesatuan ekosistem. Untuk itu, perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, yakni Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kemenko Perekonomian agar mempunyai komitmen dan kebijakan politik yang prolingkungan. (*)

JAKARTA — Pemerintah resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh daerah jelang libur Natal dan tahun baru (Nataru). Kebijakan itu dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca-libur Nataru. Nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang sudah berstatus PPKM level 1 maupun 2, akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM Level 3.

“Sehingga ada keseragaman secara nasional. Sudah ada kesepakatan, aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nanti akan diseragamkan,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 pada Libur Nataru, secara daring, pada Rabu (17/11).

Muhadjir menerangkan, kebijakan status PPKM Level 3 ini akan berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021. Dalam inmendagri tersebut pemerintah memerintahkan para kepala daerah untuk menerapkan kebijakan itu. Kepala daerah juga diminta mengawasi protokol kesehatan di sejumlah pusat keramaian.

“Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di 3 (tiga) tempat, yaitu (1) gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal tahun 2021; (2) tempat perbelanjaan; dan (3) tempat wisata lokal, dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga),” demikian bunyi diktum kesatu huruf f Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021.

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengajak semua pihak untuk menekan risiko kenaikan kasus positif Covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Salah satunya dengan mematuhi penerapan PPKM Level 3 yang akan diberlakukan mulai Desember mendatang.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), M. Adib Khumaidi menjelaskan, peran masyarakat sangat besar dalam upaya menekan potensi kenaikan kasus yang bisa memicu gelombang ketiga saat Nataru. “Begitu pula dengan peran tenaga kesehatan yang terus waspada, di samping pemerintah selaku pembuat regulasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/11).

Adib menjelaskan, pergerakan manusia dalam skala besar di masa pandemi menjadi salah satu sebab terjadinya lonjakan kasus. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan sejumlah aturan guna mencegah terjadinya transmisi virus. Begitu juga, kata dia, partisipasi semua pihak dibutuhkan agar kebijakan penerapan PPKM level 3 tersebut dapat diterapkan secara optimal. (*)

Jakarta — Pemerintah berencana menaikkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi level 3 saat libur Natal dan tahun baru. Menurut anggota Komisi IX DPR Rahmat Handoyo, rencana pemerintah itu sudah tepat dan ia mendukung.

Rahmat mengatakan, rencana itu merupakan bentuk antisipasi dan peringatakan yang dilakukan guna mencegah terjadinya gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia.

“Karena apa? peringatan sudah diingatkan baik WHO, epidemiolog, maupun pengamat lain kalau ancaman tahun baru itu akan nyata kalau kita tidak antisipasi dengan baik, kalau kita tidak persiapkan dengan baik,” kata Rahmat kepada wartawan, Kamis (18/11/2021).

Rahmat sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah gelombang Covid-19 pada libur Natal dan tahun baru, yakni menghapus libur dan cuti bersama. “Sudah sangat tepat ya, mulai menghapus liburan panjang, menghapus cuti bersama, kemudian diperlakukan kembali keseluruhan wilayah menjadi level 3. Itu bentuk kesiapsiagaan, bentuk antisipasi dan bentuk preventif agar masyarakat tahu bahwa ancaman Nataru itu akan nyata kalau kita lalai.

Sebelumnya hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung kebijakan pemerintah yang menghapus cuti bersama Natal 2021. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk mengurangi potensi gelombang ketiga penularan Covid-19 di musim libur akhir tahun.

“Kalau tidak dihapus, cuti bersama 24 Desember 2021 yang jatuh hari Jumat, akan memicu mobilitas warga untuk menghabiskan long weekend dan libur panjang akhir tahun. Ini tentu sangat riskan di masa-masa pandemi Covid-19 yang belum berlalu seperti saat ini,” kata Puan.

Mantan Menko PMK ini memahami kebijakan penghapusan cuti bersama Natal 2021 ini tidak bisa sepenuhnya mengurangi potensi mobilitas warga di akhir. Sebab, tidak semua warga masyarakat terikat dengan ketentuan cuti bersama.

Selain itu, Puan juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap melakukan pengawasan pelaksanaan PPKM sesuai level di wilayah masing-masing, sambil terus menggenjot vaksinasi. Pengawasan yang ketat oleh aparat pemerintah setempat diharapkan akan menertibkan semua pihak yang abai prokes dan aturan PPKM. (*)

Bekasi — Pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan mengampanyekan tema May Day: Recover Together. Tema ini mengajak serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dan para pengusaha untuk menjadikan May Day 2021 sebagai momentum memperkuat kebersamaan dan persaudaraan, sebagai upaya bersama dalam melawan Covid-19.

Menaker Ida mengatakan, pandemi Covid-19 telah berimbas sangat besar baik, dari segi kesehatan maupun perekonomian nasional. Tidak sedikit perusahaan atau industri yang terkena guncangan ekonomi dan berakibat ada yang bertahan, namun ada juga yang terpuruk, mengakibatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan bertambah.

Meskipun demikian, ia meminta semua pihak agar tetap menjaga sikap optimismenya. Menurutnya, optimistis sangat penting dalam menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu, sambungnya, kreativitas dan inovasi juga harus terus dilakukan di semua sektor untuk bangkit dari keterpurukan. Hal ini sangat penting guna mengakhiri tekanan berat bangsa agar kehidupan dapat berjalan normal.

Selain itu, berbagai program penangangan dampak pandemi Covid-19 yang sudah, sedang, dan terus dilakukan antara lain Pelatihan vokasi dengan metode blended training, pemagangan di industri, pelatihan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja, sertifikasi kompetensi, penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan tenaga kerja luar negeri, pelatihan wirausaha baru, Inkubasi bisnis, padat karya, dan gerakan pekerja sehat.

Inisiatif berikutnya adalah kebijakan pemberian THR Keagamaan kepada para pekerja/buruh. Saya berharap stimulus ini akan menggerakkan konsumsi masyarakat, yang ujung-ujungnya berdampak bagus bagi kinerja perusahaan. “Kita tidak akan berhenti di sini. Inisiatif lainnya akan terus saya dorong untuk segera dilaksanakan. May Day tahun ini menjadi istimewa karena ini adalah perayaan atas harapan, “ kata Menaker Ida.

Tema peringatan May Day : Recover Together” pada intinya sebagai momentum bersama untuk memperkuat sinergi dalam masa pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan di negara Indonesia, dengan harapan Indonesia semakin baik, bangkit dari Covid-19. “Recover together tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, pemerintah membutuhkan kerja sama untuk recovery bersama-sama teman pengusaha yang didukung dari pekerja/buruh,” ujar Menaker Ida.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita, mengatakan, dengan kegiatan bersama peringatan May Day 2021 ini, pihak memberikan respek dan simpati kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan di masa pandemi. Terutama kepada buruh yang kehilangan pekerja akibat pandemi COVIS-19.

“Kita berharap bisa bangkit bersama-sama dan ini adalah apresiasi kami atas nama KSBSI dan teman-teman pekerja/buruh bahwa pandemi ini harus bersama-sama menghadapinya serta bagaimana keberlangsungan bisnis berjalan dan terjaga iklim ketenagakerjaan,” kata Elly Rosita.

Sementara itu, Ketua Umum APINDO, Haryadi B. Sukamdani, mengatakan, di situasi sulit saat ini, seluruh pihak harus mampu bekerja sama dan berkolaborasi untuk menghadapi kondisi buruk sekarang ini. Karena hampir seluruh sektor dunia usaha terdampak Covid-19.

“Perkiraan kami ada 30 persen lapangan kerja formal menyusut akibat kondisi saat ini. Tapi kami melihat di sisi lain ada secercah harapan sebab di tahun 2020 sudah mulai rebound, mulai ada trend naik penyerapan tenaga kerja,” kata Haryadi. (*)

Oleh : Zakaria )*

Indonesia memiliki kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, sehingga memudahkan untuk diterima dalam pergaulan dunia. Di sisi lain, masyarakat pun mengapresiasi upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang saat ini terus diupayakan Pemerintah.

Selain memiliki kebijakan politik dalam negeri, Indonesia juga memiliki kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Hal ini dicanangkan sejak era orde baru, sehingga kita bisa menentukan sikap dalam forum internasional dan tidak terbawa dalam arus pergaulan. Penentuan sikap ini penting karena beberapa negara ada yang membuat kubu tertentu, karena memiliki kesamaan.

Pemerintah memang tidak memihak pada 1 blok tertentu. Bahkan Indonesia pernah jadi tuan rumah gerakan non-blok dan memiliki posisi yang dihormati oleh negara lain. Baik oleh negara di dalam gerakan non-blok maupun yang bukan anggotanya. Politik bebas aktif berarti pemerintah bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada 1 kekuatan dunia serta secara aktif.

Kebijakan politik luar negeri sangat penting, terutama dalam pergaulan internasional. Misalnya di forum seperti sidang PBB, perwakilan pemerintah Indonesia bertemu dengan perwakilan negara-negara lain. Ketika ada yang ‘menyenggol’ maka dengan prinsip bebas aktif, kita bisa bersikap bebas tanpa harus membebek, dan secara aktif menegaskan prinsip negara.

Pada beberapa kali sidang PBB negara kepulauan bernama Vanuatu sempat menyindir Indonesia yang dianggap tidak memberi hak asasi kepada rakyat Papua. Dalam artian, mereka mendukung referendum dan secara tidak langsung ingin mempermalukan pemerintah Indonesia di forum internasional.

Akan tetapi perwakilan pemerintah Indonesia langsung mendebat. Sekretaris ketiga Kementrian luar negeri RI Sindy Nur Fitri menyatakan bahwa Vanuatu telah melakukan tuduhan palsu, tidak berdasar, bahkan keliru tentang Papua. Permasalahan HAM di Bumi Cendrawasih telah dipelintir, karena faktanya tidak seperti itu.

Sindy menambahkan, seharusnya pemberontak (KST dan OPM) di Papua yang dipermasalahkan karena melanggar hak asasi. Mereka telah melakukan berbagai teror dan mengancam keselamatan warga Papua, bahkan sampai ada korban jiwa. Baik dari warga sipil maupun aparat.

Kalau sudah begini maka jelaslah KST dan OPM yang bersalah karena melakukan pelanggaran HAM besar, karena kasus pembunuhan adalah pelanggaran hak azasi terkeji. Akan tetapi mereka malah playing victim dengan menuduh pemerintah Indonesia, lalu mencari dukungan dari negara lain seperti Vanuatu. Padahal Vauatu sediri tidak punya hak sama sekali untuk mencampuri urusan interal Indonesia, apalagi mengadu ke PBB.

Pelanggaran HAM di Papua memang dipermasalahkan karena pemerintah Indonesia dituding karena tidak memberikan kemerdekaan pada rakyat Papua. Padahal yang meminta referendum hanya OPM dan KST, yang tidak mewakili suara rakyat di Bumi Cendrawasih.

Pemerintah tetap bersikap tegas jika ada yang menyinggung tentang Papua. Lebih baik pihak luar berpikir terlebih dahulu baru berbicara, daripada asal tuduh dan akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Pelajari sejarah masuknya Papua sebagai provinsi di Indonesia, dan hal itu sudah sah karena sesuai dengan hukum internasional.

Masyarakat mendukung penuh kebijakan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif. Bebas dalam artian berpendapat tanpa ada tekanan dari pihak luar, karena memang ita tidak memihak 1 blok tertentu. Aktif berpendapat dan mempertahankann argumennya dalam forum internasional, apalagi jika yang dibahas adalah permasalahan hak asasi maunusia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Razak )*

Moderasi beragama diyakini masihi efektif untuk menangkal radikalisme. Masyarakat dan tokoh agama pun diminta untuk berperan aktif untuk menyosialisasikan pentingnya moderasi beragama.

Moderasi beragama adalah cara pandang beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun kiri. Pemahaman ini amat penting karena memang kita tidak boleh berlebihan dalam melakukan segala sesuatu. Jangan sampai jadi ekstrimis, pun jangan pula jadi terlalu liberalis.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Batang H.M Aqsho M.Ag menyatakan bahwa moderasi beragama adalah cara beragama untuk memeluk agama. Agama sejatinya mengajarkan nilai kebaikan dalam bersikap, bukannya melarang perilaku sosial yang berbeda dengan yang dianutnya dan mengkafir-kafirkan orang lain. Dalam artian, kita dilarang keras untuk menjelekkan orang lain, jika memahami agama secara moderat.

Moderasi beragama memang salah satu cara untuk mencegah radikalisme. Penyebabnya karena ia bisa mengajari masyarakat cara untuk memeluk agama secara moderat, tanpa harus melakukannya secara ekstrim. Sedangkan kaum radikal sangat ekstrim dan hobi sekali menyalahkan pihak lain yang tidak sealiran dengannya.

Oleh karena itu moderasi beragama wajib diajarkan di sekolah-sekolah, agar para murid memahami cara memeluk agama yang baik, dan tidak terseret arus radikalisme. Direktorat PAI Kementrian Agama RI mewujudkan program moderasi beragama di semua elemen, khususnya di kalangan guru NU. Sehingga mereka bisa mengajarkannya pada murid-murid dan akhirnya tidak ada yang mau teracuni oleh radikalisme.

Ketua panitia Kegiatan Peningkatan Kapasitas Moderasi Beragama Guru PAI tingkat SMA dan SMK Kab Pekalongan, Achmad Zuhri, menyatakan bahwa kapasitas peningkatan moderasi beragama di sekolah sangat penting, karena di situlah pengenalan budaya washatiyah dan nilai-nilai pancasila. Dalam artian, guru menjadi ujung tombak dalam mengenalkan moderasi beragama dan pengenalan pancasila pada sang murid.

Jika semua guru memahami moderasi beragama maka tidak ada yang mengajarkan radikalisme, karena ia memahami bahwa tidak boleh memeluk dan mengajarkan agama secara ekstrim. Pemahaman moderasi beragama amat penting karena jika guru sudah teracuni radikalisme, bisa berbahaya. Penyebabnya karena ia bisa mengajak para murid untuk berjihad dan jadi ekstrimis sejak kecil.

Apalagi jika yang diajar adalah murid yang masih SD, bahkan TK. Mereka masih sangat lugu, jadi mau-mau saja diajari radikalisme dan berbagai ajarannya yang menyesatkan. Masih ingatkah ketika ada beberapa murid yang merusak makam umat dengan keyakinan lain? Mereka jadi korban guru yang mengajarkan radikalisme, dan melakukannya karena belum paham mana yang benar dan mana yang salah.

Sebaliknya, jika sang guru memahami moderasi beragama, maka para muridnya akan mengekor karena mereka memahami bahwa radikalisme itu salah, dan yang benar adalah moderasi beragama. Tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain yang tidak sependapat. Indonesia adalah negara berbhinneka tunggal ika dan ada 6 agama yang diakui secara resmi, sehingga tidak boleh ada radikalisme yang terlalu kaku.

Oleh karena itu pengajaran tentang moderasi beragama dilakukan di sekolah-sekolah lain dan didukung penuh oleh Kemenag. Tujuannya agar makin banyak guru yang paham moderasi beragama, dan mereka paham bahwa hal itu bisa mencegah radikalisme.

Moderasi beragama bisa mencegah timbulnya radikalisme, karena ia mengajari banyak orang cara memeluk agama yang baik, dan tidak menjelek-jelekkan pihak lain. Ketika seseorang beragama secara moderat maka ia taat beribadah tanpa harus menghina yang lain, dan tidak mau terseret dalam arus radikalisme.

)* Penulis adalaha kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Made Raditya )*

Vaksinasi nasional menjadi fokus pemerintah pada tahun 2021 dan pada November ini jumlah yang menerimanya sudah lebih dari 85 juta orang. Dengan adanya peningkatan vaksinasi ini maka diharapkan Indonesia cepat keluar dari pandemi Covid-19.

Apakah Anda sudah divaksin? Saat ini hampir semua orang mendapatkan pertanyaan ini, karena vaksinasi Corona adalah sebuah kewajiban. Di masa pandemi, penolakan terhadap vaksinasi sama saja dengan memilih jalan untuk bertemu dengan virus Covid-19, yang belum tentu selamat (kemungkinan terburuknya adalah kematian). Sehingga vaksinasi adalah hal yang memang harus dilakukan agar bisa melewati masa buruk ini dengan aman dan sehat.

Program vaksinasi nasional dimulai bulan maret 2021 dan Presiden Jokowi sendiri yang pertama kali disuntik, untuk menunjukkan bahwa injeksi ini tidak memiliki efek samping. Kini setelah 8 bulan, makin banyak orang yang sudah divaksin. Data dari Tim Satgas Covid-19 menunjukkan bahwa lebih dari 85 juta WNI telah selesai disuntik vaksin 2 kali. Sedangkan yang baru sekali diinjeksi lebih dari 131 juta orang.

Banyaknya WNI yang sudah divaksin membuat hati lega, karena program vaksinasi nasional dianggap berhasil. Jika makin banyak yang mendapatkan vaksin maka diprediksi target Kemenkes akan tercapai, yakni maksimal 12 bulan saja. Vaksinasi memang terus dikejar agar cepat selesai agar herd immunity lekas terbentuk dan status pandemi dianggap selesai.
Jika banyak WNI yang sudah divaksin lengkap (hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia) maka menunjukkan ketertiban mereka dalam melaksanakan program pemerintah. Ketika banyak yang mau diinjeksi maka mereka patut dipuji karena melaksanakannya dengan senang hati.

Banyaknya orang yang mau divaksin menunjukkan bahwa mereka mau taat peraturan, tidak sekadar takut bahwa tanpa vaksin tidak bisa ke mana-mana. Memang sempat ada peraturan untuk naik beberapa jenis kendaraan umum harus menunjukkan kartu vaksin, tetapi akhirnya direvisi karena hanya perlu untuk tes antigen. Namun vaksinasi adalah sebuah kesadaran, bukan karena terpaksa harus melakukannya saat akan bepergian.

Masyarakat lebih percaya pemerintah dan mau divaksin, pertama karena program ini 100% gratis. Bandingkan dengan di Singapura atau negara lain yang harus membayar dan biayanya cukup mahal. Sehingga kesempatan emas ini tidak boleh disia-siakan.

Kedua, mereka tidak percaya akan hoaks yang beredar di media sosial, yang mengatakan bahwa vaksin ini berbahaya. Penyebabnya karena banyak yang sudah divaksin dan kondisinya baik-baik saja. Vaksin juga sudah halal MUI sehingga membuat umat merasa aman.

Apresiasi patut diberikan kepada pemerintah karena bergerak cepat dalam mensukseskan program vaksinasi nasional. Ketika ada vaksin Corona maka pemerintah langsung memesannya sehingga tidak akan kehabisan stok. Pemesanan memang harus dilakukan dengan cepat karena produksi masih agak terbatas, sehingga agak berebut dengan negara lain ketika terlambat sedikit saja.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan vaksinasi pada tenaga kesehatan, karena para dokter, perawat, dan relawanlah yang berjuang di garis depan untuk melawan Corona dan memiliki resiko tinggi. Setelah nakes, maka giliran para guru dan pekerja di sektor umum lain, yang berkontak dengan banyak orang dan butuh proteksi dari Corona.

Banyaknya WNI yang sudah divaksin membuat kita lega karena kekebalan kelompok akan cepat tercapai, sehingga masa pandemi akan lekas berakhir. Vaksinasi sudah digratiskan, halal, dan aman, sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya. Masyarakat Indonesia sudah sadar akan manfaat vaksinasi, sehingga mereka mau diinjeksi dengan sukarela.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebecca Marian )*

Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memajukan Papua dari beragam sektor. Kebijakan tersebut pun disusun dengan berdasarkan UUD 1945.

Majelis Rakyat Papua (MRP) mengajukan judicial review atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua(UU Otsus Papua) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pembentukan UU Otsus Papua sudah sesuai dengan prinsip dan mekanisme UUD 1945.

Dalam kesempatan sidang pembacaan keterangan/jawaban Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang disampaikan melalui keterangan tertulisnya.

Mahfud menyampaikan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Presiden berhak mengajukan dan mempunyai kekuasaan membentuk UU melalui proses pembahasan untuk mencapai kesepakatan bersama DPR. Mahfud menyebutkan bahwa lembaga atau pihak lain tidak dapat ikut menetapkan II, tapi dalam prosesnya masukan dan pendapat pihak lain harus didengar dan ditampung.

Mahfud berujar bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang mempunyai kekuasaan untuk membentuk UU, dengan mekanisme bahwa setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Tidak ada lembaga atau orang yang boleh ikut menetapkan dalam persetujuan bersama sebagai kekuasaan dan hak eksklusif DPR dan Presiden (Pemerintah) ini meskipun tentu saja selama prosesnya dinilai perlu dan harus mendengar berbagai pendapat dan masukan dari masyarakat.

Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menjadi pemohon pengujian dalam perkara ini tidak berhak untuk menyampaikan dan didengar pendapatnya dalam proses pembentukannya dan hal itu sudah dilakukan seperti yang nanti akan dibuktikan di persidangan.

Mahfud menjelaskan tujuan dibentuknya UU Otsus Papua tak lain untuk memajukan Provinsi Papua yang merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mahfud mengatakan dalam pembentukan UU Otsus Papua, pemerintah juga menggunakan pendekatan bottom-up dan top-down dalam implementasi kebijakan dan program-programnya agar terjadi akselerasi dan akurasi sesuai dengan yang diharapkan.

UU Otsus dibentuk dengan tujuan memperkuat ikatan kesatuan dan memajukan Papua sebagai bagian yang sah dari NKRI, baik berdasar konstitusi dan tata hukum kita, maupun menurut hukum internasional.

Mahfud menjelaskan nantinya dalam melakukan pemekaran daerah di Papua dilakukan sesuai dengan kebutuhan politik dan administrasi pemerintah. Dia mengatakan tidak menutup ruang bagi pihak lain termasuk MRP untuk berinisiatif memberi masukan secara bottom-up.

Terkait dengan ini, dalam pembentukannya UU Pemekaran Daerah khusus Papua nantinya maka inisiatif dan pengusulannya dapat berasal dari Pusat dan dapat berasal dari daerah sesuai dengan kebutuhan politik dan pemerintahan yang akseleratif dan akurat atau tepat sasaran. Ketentuan yang demikian sama sekali tidak menutup kemungkinan bagi MRP dan pihak-pihak lain di Papua untuk secara bottom up mengambil inisiatif dan menyampaikan usul pemekaran daerah di Papua.

Seperti diketahui, Majelis Rakyat Papua (MRP) menilai UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) yang disahkan pada 22 Juli 2021 bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu MRP mengajukan judicial review ke MK atas UU tersebut.Makna dari otsus sendiri perlu dijabarkan secara luas agar orang asli Papua (OAP) dapat menjadi tuan diatas negeri sendiri.

Terkait dengan adanya kewenangan atas jabatan di kalangan birokrat dan jabatan partai politik, tentu saja sudah sangat jelas, misalnya jabatan kepala daerah setingkat provinsi, seperti Gubernur di tanah Papua haruslah Orang Asli Papua (OAP).

Tanpa adanya Otsus, orang asli Papua tidak akan menjadi tuan di negeri sendiri, namun harusnya dipahami juga bahwa ketika OAP sudah diberkan kepercayaan, maka harus melihat mereka yang berkualitas dan mampu melaksanakan tugasnya.

Melalui kebijakan otsus, pemerintah daerah juga bisa membangun infrastruktur seperti jembatan, jalan, serta sarana dan prasarana lain, termasuk program pemberdayaan bagi masyarakat asli Papua.

Otsus Papua telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Papua, kebijakan ini juga telah sesuai dengan UUD 1945, di mana dengan adanya otsus tidak sedikit anak muda Papua yang dapat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta