Proyek Food Estate Dan Kelestarian Lingkungan Hidup Merupakan Kebutuhan Masa Kini

Jakarta — Proyek food estate atau lumbung pangan yang merupakan program di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimaksudkan sebagai penyedia cadangan pangan nasional dan antisipasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Selain itu, juga sebagai antisipasi dampak perubahan iklim serta mengurangi kebergantungan pada impor pangan.

Lebih jauh, food estate diharapkan dapat memberikan manfaat lain yakni meningkatkan nilai tambah produksi pertanian lokal, petani dapat mengembangkan usaha tani skala luas, terbukanya potensi ekspor pangan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian, terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, dan perdagangan pertanian, serta harga pangan menjadi murah karena produksi melimpah.

Proyek ini berupa pembangunan kawasan pangan berskala besar, yang rencananya seluas 1,4 juta hektare (ha). Untuk sementara pengembangan food estate dilakukan di dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah (Kabupaten Pulau Pisang dan Kapuas) dan Sumatera Utara (Kabupaten Humbang Hasundutan).

Pembangunan food estate ini didukung kebijakan dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 24/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. Pada Pasal 1 ayat (10) disebutkan bahwa Food Estate adalah usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu Kawasan Hutan.

Pada ayat (11) dinyatakan bahwa kawasan hutan untuk ketahanan pangan yang selanjutnya disingkat KHKP adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan ketahanan pangan dengan pembangunan Food Estate.

Pada intinya desain pembangunan food estate justru diatur sedemikian rupa agar mampu memperbaiki fungsi hutan lindung. Pembangunannya dilakukan dengan mengintegrasikan tanaman hutan dengan tanaman pangan (agroforestry), integrasi tanaman hutan dengan hewan ternak (sylvopasture), serta integrasi tanaman hutan dengan perikanan (sylvofishery). Dengan kata lain program ini dilakukan dengan skema integrated farming tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dengan cara ini, diupayakan tidak ada penurunan kualitas lingkungan.

Dalam pembangunan food estate, paradigma ekosentrisme perlu menjadi basis bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Sebab, manusia mempunyai tanggung jawab moral untuk melestarikan lingkungan sebagai suatu kesatuan ekosistem. Untuk itu, perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, yakni Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kemenko Perekonomian agar mempunyai komitmen dan kebijakan politik yang prolingkungan. (*)

Tinggalkan Balasan