Jakarta — Indonesia akan menghadapi libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Libur panjang kali ini diprediksi sejumlah epidemiolog bisa memicu gelombang ketiga pandemi Covid-19.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan, Indonesia bisa melewati libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 tanpa diikuti gelombang ketiga Covid-19. Caranya ada dua.

Pertama, masyarakat meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Kedua, pemerintah meningkatkan vaksinasi Covid-19.

“Ini bukan hal yang mudah. Namun, dengan gotong royong seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, ini bisa saja tercapai,” tegasnya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (25/11).

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pada 21 November 2021 kepatuhan masyarakat menggunakan masker sebesar 91,84 persen. Kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan 91,16 persen.

Sementara data Kementerian Kesehatan hari ini pukul 12.00 WIB, jumlah orang yang sudah divaksinasi dosis pertama mencapai 136.713.147 atau 65,64 persen dari target 208.265.720 orang. Sedangkan penerima vaksinasi dosis kedua atau lengkap baru 92.274.562 orang atau 44,31 persen.

“Cakupan vaksinasi dosis lengkap menjadi fokus capaian kita karena dengan dosis lengkap masyarakat dapat terlindungi secara maksimal dibandingkan dengan hanya dosis satu saja,” ujarnya.

Pemerintah memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kebijakan ini berlaku sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Keputusan tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022. (*)

Jakarta — Menko Polhukam Mahfud Md menjawab pertanyaan netizen soal isi ceramahnya tentang kehancuran negara akibat penguasanya tidak bertindak adil. Menurut Mahfud, pemerintah saat ini telah menegakkan hukum tanpa tebang pilih.

“Tdk apa2, dalil itu berlaku bg semua. Kan, UAS memposting crmh sy bhw “negara akan hancur kalau tidak adil”. Itu berlaku bg siapa pun dan kapan pun. Makanya menteri korupsi pun kita borgol dan membuka peluang dihukum mati. Tp pengacau yg di luar pemerintah jg hrs ditindak. Salah?” kata Mahfud dalam akun twitternya @mohmahfudmd, setahun yang lalu.

Mahfud menambahkan, penegakan hukum terhadap semua golongan juga sudah diterapkan. Pemerintah telah mencokok aparatur hukum dan menyeretnya ke meja hijau.

“2 jenderal polisi kita gelandang ke pengadilan, jaksa kita cokok, Jokcan kita tangkap, Maria Pauline kita ambil. 4 koruptor Jiwasraya dijatuhi hukuman seumur hidup. Kalau mau cari2 ya ada sj yg blm tertangkap. Tp intinya, pemerintah akan runtuh kalau berlaku tak adil, siapa pun,” kata dia.

Sementara Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, memandang pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia harus disesuaikan dengan nilai yang terdapat dalam seuruh sila yang ada dalam Pancasila.

“Karena kita sangat yakin bahwa Tuhan itu adalah maha adil dan maha bijaksana. Maka kita tidak boleh melaksanakan hukum dengan tebang pilih karena hal demikian jelas-jelas tidak sesuai dengan sila Pancasila itu sendiri,” tulis Anwar dalam pesan singkat diterima, Sabtu (12/12/2020).

Kepada para penegak hukum dia pun mengingatkan, jangan sampai menabrak ketentuan yang diajarkan oleh agama, seperti merendahkan harkat dan martabat manusia dan merusak persatuan dan kesatuan sebagai bangsa.

“Sangat mengharapkan agar para penegak hukum di negeri ini harus bisa menampilkan dirinya sebagai aparatur negara yang Pancasilais. Dimana dalam menegakkan hukum mereka benar menjunjung tinggi morality dan akhlak mulia seperti yang dianjurkan oleh agama,” ujarnya.

Hal tersebut lanjut Anwar bertujuan membuat penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan aman tentram dan damai.

Disisi lain, yang perlu diketahui oleh kita semua tentang tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.

Selanjutnya lima hal yang menjadi tujuan penegakan hukum. Pertama, mengubah pola pikir masyarakat. Kedua, pengembangan budaya hukum. Ketiga, jaminan kepastian hukum. Keempat, pemberdayaan hukum. Terakhir, pemenuhan keadilan. (*)

Jakarta — Presiden Joko Widodo dalam peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia di Istana Negara Jakarta beberapa waktu yang lalu memastikan komitmen Pemerintah dalam mendukung penegakan HAM di tanah air.

“Pada peringatan hari HAM sedunia ini saya ingin tegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung semua usaha pemenuhan hak asasi manusia di tanah air. Kita tidak boleh mundur dalam penegakan HAM. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki tingkat peradaban yang luhur,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengakui, penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masih belum tuntas. Diantaranya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik agraria dan pemenuhan hak masyarakat adat.

“Harus diakui keadaan HAM di tanah air masih cukup banyak masalah yang harus kita selesaikan bersama. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Penyelesaian konflik agraria. Penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Kemudian pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok terpinggirkan serta penyandang disabilitas dan kelompok minoritas karena perbedaan etnis atau agama,” lanjut Presiden.

Untuk penuntasan kasus HAM berat masa lalu Presiden Jokowi memerintahkan jajaran aparatnya untuk segera menyelesaikan bail melalui jalur hukum maupun rekonsiliasi.

“Saya harap seluruh jajaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah mempercepat upaya penyelesaian permasalahan masalah HAM tersebut secara baik. Yang pertama tadi jalan keluarnya adalah kita semua harus mempunyai keberanian sekali lagi punya keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur yudisial maupun non yudisial,” imbuhnya.

Presiden juga menyinggung soal kebebasan berekspresi dan melakukan demonstrasi damai. Namun demikian dalam hal berdemonstrasi, Presiden mengingatkan kepada masyarakat agar juga mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Terkait dengan laporan dari Komnas HAM bahwa kepolisian adalah institusi yang banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat, Presiden menekankan agar aparat kepolisian melakukan pembenahan dengan menciptakan rasa aman dan nyaman buat masyarakat.

“Saya tau karena polisi paling banyak diadukan warga ke komnas HAM. Sehingga, ini Kapolri ada disini, ini perlu ada upaya yang nyata dan kongkrit melakukan pembenahan. Kepolisian dengan perspektif HAM. Kehadiran polisi yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat,” ungkap Presiden Jokowi.

Meski demikian, Presiden memahami adanya ketidaktauan institusi pemerintah termasuk aparat keamanan mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk itu Presiden menekankan pentingnya pendidikan HAM di kalangan aparat pemerintah, termasuk juga di kalangan masyarakat dan sekolah. (*)

Jakarta — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan apresiasi pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menganggap, KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri semaki bertaji dan ganas memberantas korupsi.

“Semenjak KPK dipimpin Firli, lembaga antirasuh tersebut kini bisa kita lihat semakin bertaji. Semakin berani dan makin ganas memberantas korupsi,” kata Sahroni beberapa waktu yang lalu.

Ia juga menilai KPK berhasil menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi dengan baik.

Menurutnya juga, KPK tetap bisa menjalankan penegakan hukum bagi para koruptor, hingga ke tingkat menteri.

“Kita lihat KPK juga tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan hukum yaitu dari semua kalangan hingga ke tingkat menteri,” tuturnya.

Dia menilai, kerja sama itu sangat penting demi memperkecil potensi untuk korupsi.

Menurutnya penangkapan lewat operasi tangkap tangan (OTT) memang dramatis, tapi pencegahan tetap yang utama.

Sebagaimana diketahui dalam satu tahun terakhir ini kinerja KPK dalam menangkap pelaku korupsi menjadi sorotan publik. Pasalnya berhasil menangkap dua menteri kabinet Indonesia Maju yang terjerat korupsi.

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan beberapa orang lainnya di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, pada Rabu 25, November 2020 yang lalu. Edhy ditetapkan tersangka terkait dugan korupsi ekspor benih lobster (benur).

Selain Edhy Prabowo, enam orang lainnya pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata, swasta/Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin. Selanjutnya, pengurus PT ACK Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, dan Direktur PT DPP Suharjito.

Kemudian, beberapa waktu yang lalu pun KPK menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sebagai tersangka terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19. Dalam kasus korupsi bansos pandemi Covid-19, KPK menetapkan lima tersangka Mensos Juliari Peter Batubara, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono, sedangkan pemberi suap Ardian dan Harry Sidabuke. (*)

Oleh : Zainudin Zidan )*

Reuni 212 yang akan digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 terkesan dipaksakan karena ngotot diadakan di masa pandemi Covid-19. Seperti halnya yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya, aksi tersebut akan kental nuansa politis hingga provokasi untuk menyudutkan Pemerintah.

Pada tanggal 2 Desember Tugu Monas biasanya dipenuhi oleh orang-orang yang menggelar aksi, aksi tersebut bisa berisi orasi, kritik pemerintah dakwah dan tidak menutup kemungkinan kampanye politik juga dilaksanakan.

Acara tersebut adalah Reuni 212 yang rencananya akan dilaksanakan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam Persaudaraan AlumnI (PA) 212. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan Reuni 212 memang boleh digelar sebab Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi.

Meski demikian, Ujang menilai bahwa Reuni 212 merupakan gerakan politis. Ia juga memprediksi bahwa acara tersebut juga akan membahas terkait dengan pemilihan presiden 2024. Pada awal Desember nanti, PA 212 berencana melakukan kegiatan Reuni 212. Wakil Sekretaris Jenderal PA 212, Novel Bamukmin mengatakan tema yang akan digelar adalah bebaskan Habib Rizieq Shihab (HRS).

Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta acara reuni 212 ditunda pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masih dalam situasi pandemi Covid-19. Dirinya juga meminta kesadaran panitia Reuni 212 untuk mempertimbangkan lagi acara tersebut. Ia juga mengajak kepada setiap elemen masyarakat untuk bisa mengambil bagian dalam upaya mengendalikan penyebaran covid-19.

Sebelumnya, Riza juga mengingatkan kepada panitia Reuni 212 bahwa Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, belum dibuka untuk umum. Pihaknya juga menghormati siapapun yang akan menggunakan fasilitas dan tempat di DKI Jakarta. Namun dia meminta untuk tetap perlu memperhatikan aturan uang ada dan berlaku.

Menurut Riza, pelanggaran kegiatan masyarakat saja sudah berpotensi besar terjadi penularan Covid-19. Apalagi, dengan adanya kegiatan yang menciptakan kerumunan dalam jumlah besar.

Pada Reuni 212 tahun 2018 lalu, orasi terkait 2019 ganti presiden terus bergelora, alih-alih menjaga ukhuwah, tetapi kesan politis justru merusak marwah dari gerakan tersebut. Cendekiawan Muslim Alwi Shihab mengatakan sejumlah elite politik dalam gerakan reuni 212 saat itu berusaha menggerakkan masyarakat ekonomi kelas menengah dan bawah untuk menggulingkan pemerintah dengan cara-cara serupa yang digunakan organisasi seperti Hizbut Tahrir di Suriah.

Salah satu strategi yang digunakan adalah, menggaet para pemimpin agama, termasuk para habib, untuk meyakinkan masyarakat bahwa gerakan tersebut berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Pemimpin agama dinilai memiliki loyalis yang siap patuh terhadap apapun perintahnya, termasuk perintah untuk membenci lawan politik.

Pemerintah memang membutuhkan kritikan sebagai penyeimbang, namun bukan berarti gerakan yang rencananya akan melibatkan jutaan umat muslim tersebut digunakan sebagai alat untuk mengumpat dan mengatakan sumpah serapah terhadap pemerintah, hal tersebut tentu tidak berfaedah sama sekali.

Tentu patut disayangkan apabila acara Reuni 212 dikotori oleh kampanye demi kepentingan politik tertentu. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan bahwa semestinya gerakan 212 dijaga substansinya, sehingga reuni 212 sudah seharusnya diisi dengan kegiatan ibadah dan jauh dari politik praktis.

Pada kesempatan berbeda Politisi PSI Muannas Alaidid merasa heran dengan kelompok Persaudaraan Alumni 212 yang ngotot menggelar reuni di Monas pada 2 Desember 2021 mendatang kendati kondisi Jakarta sekarang ini masih dikepung Covid-19.

Ia juga merasa heran karena tujuan kelompok tersebut untuk mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok ketika dirinya tersandung kasus penistaan agama sudah terpenuhi, tetapi mereka justru ingin menggelar acara bertajuk reuni. Ia juga mengendus akan banyaknya agenda terselubung dari acara reuni tersebut, agenda terselubung yang ia maksud jelas merupakan agenda yang bermuatan politik.

Perlu kita ketahui juga bahwa Protes yang dilancarkan pada tahun 2016 lalu tidak hanya menyebabkan jatuhnya sosok minoritas populer dalam politik Indonesia tetapi juga menghasilkan perselisihan sektarian baru di seluruh negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini. Hasilnya intoleransi di Indonesia meningkat, bahkan Banser yang menjaga Gereja saja mendapatkan kritikan.

Reuni 212 rupanya tidak hanya berisi tabligh akbar, melainkan juga ajakan untuk membenci kelompok tertentu yang tujuannya adalah mendukung kemenangan pemilu.

Tentunya perlu dipikirkan kembali untuk menggelar reuni 212 yang minim urgensi di tengah pandemi Covid-19. Jangan sampai nuansa politis pada acara tersebut justru membuat Indonesia semakin runyam.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Asep Sarifudin )*

Masyarakat menolak demonstrasi buruh yang berupaya menuntut kenaikan upah minimum. Selain berpotensi menimbulkan kluster baru Covid-19, demo buruh tidak elok dilakukan karena banyak orang justru sedang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus Corona.
Sebelum memutuskan menaikkan UMP tentu saja harus ada afirmasi, industri mana yang sudah pulih dan mana yang belum. Jika kenaikan UMP dilakukan tentu saja perusahaan wajib meningkatkan ongkos produksi di saat masa pemulihan.

Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan mengatakan, kondisi upah minimum di Indonesia terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau oleh pengusaha. Hal ini diukur dengan suatu metode yang disebut Kaitz Indeks.

Ia mengatakan, terdapat suatu metode yang secara internasional digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan besaran upah minimum yang berlaku dengan median upahnya.

Ida melanjutkan, besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah sudah melebihi median upah. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan Kaitz Index lebih besar dari 1, di mana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,6.

Dirinya menjelaskan bahwa kondisi upah minimum yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasinya di lapangan.

Hal tersebut sudah sangat terlihat yaitu dengan upah minimum dijadikan upah efektif oleh pengusaha sehingga kenaikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum dijadikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum tanpa didasari oleh kinerja individu.

Tanpa adanya demo, pemerintah akan tetap menaikkan UMP. Pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan telah mengambil keputusan terkait UMP untuk tahun 2022. Keputusan tersebut akan menjadi acuan bagi seluruh wilayah di Indonesia, meski banyak mendapatkan penolakan dari sejumlah serikat buruh. Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020.

Diketahui elemen buruh menuntut UMP tahun 20222 naik 7-10 % dari tahun ini. Namun tuntutan tersebut tentu saja tak bisa langsung mendapatkan persetujuan.Sebagai informasi, UMP DKI Jakarta tahun 2021 masih menjadi yang tertinggi di Indonesia, UMP di Jakarta saat ini berada di angka Rp 4.416.186,548.

Jika mengacu pada perhitungan kenaikan upah minimum 2022 yang ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan yakni sebesar 1,09 persen, UMR Jakarta tahun 2022 adalah sebesar Rp 4.464.322,98. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMP DKI Jakarta 2022 adalah yang tertinggi dibandingkan 33 provinsi lain di seluruh Indonesia.

Selama pandemi kita semua tahu bahwa Indonesia masih dikelilingi perlambatan ekonomi, sehingga butuh waktu beberapa bulan untuk kembali normal. Tauhid Ahmad selaku Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mengatakan, kenaikan UMP di tengah perlambatan ekonomi akan mendorong pengusaha dalam menaikkan harga produknya. Dampaknya, daya saing produk Indonesia akan menurun.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku takut menaikkan UMP, keputusan tersebut ia ambil demi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, industri di daerahnya banyak yang terdampak pandemi Covid-19.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum DPD Himpunan Perngusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, dalam kondisi pandemi covid-19 ini sangat tidak baik jika serikat buruh atau pekerja meminta kenaikan UMP secara berlebihan.

Apalagi banyak pengusaha yang saat ini tengah memutar otak untuk menemukan solusi, bagaimana agar usahanya dapat tetap mampu bertahan sampai perekonomian menjadi normal kembali.

Sarman juga meyakini, apabila ekonomi Indonesia semakin membaik, pertumbuhan ekonomi daerah semakin naik dan berkualitas maka UMP di tahun-tahunyang akan datang dan mengalami kenaikan yang positif.

Tentu saja tidak ada yang bisa menjamin bahwa ekonomi Indonesia akan pulih dan semakin membaik kedepanya, semuanya akan kembali pada sejauh mana kita bersama-sama berusaha menangkal penyebaran Covid-19.

Demo menuntut kenaikan UMP sepertinya sudah menjadi agenda tahunan bagi para serikat buruh untuk ikutan turun ke jalan dan menyuarakan kenaikan UMP yang tinggi, tentu saja kenaikan UMP tersebut tak bisa langsung diterapkan, melainkan dibutuhkan proses.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh : Qurratul Aini )*

Pemerintah terus bergerak cepat dalam memberantas korupsi. Masyarakat mengapresiasi komitmen tegas Pemerintah tersebut karena selain merugikan negara, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menyengsarakan rakyat.

Pemerintah tidak akan main-main terhadap kasus korupsi, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah berubah sampai saat ini.

Dirinya menilai, Kepala Negara selalu mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak terlibat dalam aktifitas yang merugikan negara. Mantan Panglima TNI tersebut mengatakan, salah satu bentuk komitmen Presiden Jokowi adalah ketidakberpihakan atau pun membela apabila jajarannya terbukti terlibat korupsi.

Presiden Jokowi juga telah memastikan bahwa pemerintah tidak pernah main-main dalam upaya memberantas korupsi. Ia menegaskan, pemberantasan korupsi harus diutamakan. Sebab ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tak akan tumbuh tanpa adanya aspek hukum, politik, kebudayaan dan pendidikan yang kondusif.

Oleh karena itu, dirinya menilai perlunya meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui tata kelola yang sederhana, transparan dan efisien. Hukum juga harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Seluruh kebijakan yang ada juga harus mengedepankan aspek ramah lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Demi mewujudkan penciptaan Clean Goverment, Jokowi sempat mengingatkan agar tidak ada lagi suap menyuap antara pejabat pemerintah dan pengusaha dalam proses izin berusaha. Jokowi menekankan izin berusaha harus dilakukan secara transparan dan mempermudah para pengusaha.

Dalam kesempatan Jokowi saat peluncuran sistem online single submission di Kantor BPKM Jakarta, Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mendengar ada kesulitan yang didahapi pengusaha, dirinya juga tidak ingin ada yang melakukan suap, sehingga semua harus dilakukan terbuka secara transparan.

Mantan wali kota Surakarta tersebut juga menegaskan, jika terdapat aparat yang tidak bersih, silakan laporkan kepadanya. Jokowi juga pernah menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya dapat menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi dalam pemanfaatan anggaran negara baik untuk APBN maupun APBD provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dirinya juga mengatakan secara tegas untuk tidak melindungi yang terlibat kasus korupsi dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar juga menyebutkan, bahwa upaya pencegahan korupsi di era pemerintahan Jokowi saat bersama Jusuf Kalla sangatlah terasa.

Menurut Antasari Azhar, pencegahan korupsi di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) semakin terasa karena adanya peningkatan pelayanan publik yang semakin bersih dari praktik rasuah. Menurutnya, masyarakat bisa melihat langsung sekaligus mengawasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Di sisi lain, dirinya juga melihat adanya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.

Meningkatnya peran masyarakat juga banyak dipengaruhi oleh media dalam mengangkat persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengurangi korupsi di bidang pelayanan publik juga semakin tinggi, sehingga aparat dan birokrat yang bertanggungjawab dalam urusan tersebut juga akan bekerja semakin profesional.

Disisi lain, Mantan Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo juga menuturkan, salah satu yang terpenting dari upaya Presiden Jokowi dalam meningkatkan pelayanan publik adalah meningkatnya efektifitas penggunaan anggaran negara. Hal yang mendasar menurut Johan adalah, Presiden Jokowi menempatkan lembaga seperti KPK sebagai ujung tombak yang sentral.

Sementara itu upaya pemberantasan korupsi juga terlihat dari upaya pemerintahan Jokowi dalam merumuskan UU Cipta Kerja. Pakar Hukum dari Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja mampu mencegah potensi korupsi di level birokrasi. Hal tersebut terlihat dari upaya undang-undang tersebut yang memangkas perizinan dalam investasi.

Romli menilai, dalam UU Cipta Kerja tersebut telah menyederhanakan prosedur yang panjang. Sehingga peluang bagi pejabat maupun birokrat nakal tentu akan sulit dilakukan. Hal tersebut akan membuat sejumlah pihak gusar sehingga melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Ia menyebutkan, selama ini banyak pembangunan terkendala akibat ulah segelintir orang yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Romli menduga hal tersebut menjadi latar belakang mengapa akhirnya proses perizinan dipangkas dan dipercepat.

Upaya pemberantasan korupsi tentu saja harus melibatkan banyak pihak termasuk aparat serta masyarakat. Kuncinya adalah transparansi dan saling mengawasi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Masyarakat mengutuk aksi keji Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua yang terus melakukan aksi sadis menjelang Natal. Aksi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan beribadah, namun juga menimbulkan trauma dan ketakutan masyarakat Papua.

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua terkenal keji dalam mewujudkan impiannya untuk membuat negara sendir. Akibat impiannya yang tidak masuk akal tersebut, mereka menghalalkan segala cara, termasuk kekerasan. Apalagi jelang ulang tahun OPM tanggal 1 Desember, KST makin menampakkan diri di ruang publik (karena punya tradisi turun gunung) dan kumat lagi alias menembak dan menyerang sana sini.

Salah satu korban KST adalah Sertu Ari Baskoro yang secara tragis kehilangan nyawa, setelah diserang oleh anggota KST di Yahukimo, Papua. Peristiwa berdarah ini terjadi tanggal 20 november 2021 pagi. Beliau gugur saat sedang belanja kebutuhan sehari-hari di kios terdekat dengan menggunakan speedboat.

Dandim 1715 Yahukimo Letkol Inf Cristian Irreuw menyatakan bahwa pelaku penyerangan Sertu Ari baskoro adalah KST pimpinan Tendius Dwijangge. Dalam peristiawa itu, tak hanya Sertu Ari yang jadi korban, tetapi juga Kapten Inf. Arfiandi, hanya saja ia mengalami luka dan nyawanya selamat.

Letkol Inf Cristian Irreuw melanjutkan, ia sudah menduga ada serangan KST karena jelang ulang tahun OPM, sehingga para prajurit berjaga-jaga. Akan tetapi anggota KST yang menyerang cukup banyak. Mereka menembaki anggota satuan BKO Apter Koramil Persiapan Suru-Suru dan baku tembak terjadi sampai pukul 12.00 WITA.

Masyarakat mengecam serangan KST yang nekat menyerang anggota TNI, dan sampai mengambil nyawa aparat. Mengapa mereka tega menembak padahal tugas TNI adalah menjaga rakyat? Namun malah dimusuhi dan diserang habis-habisan, seperti sedang berperang.

Padahal KST dan OPM yang salah karena ngotot ingin membelot dan hal ini melanggar hukum di Indonesia, tetapi malah menembak seenaknya sendiri. apa akal sehatnya dipakai? Buat apa merdeka jika hanya bisa menyerang orang lain tetapi tidak punya kecakapan dalam memimpin? Seharusnya mereka sadar diri lalu menyerahkan dengan sukarela ke aparat.

Masyarakat selalu antipati terhadap KST karena bukan kali ini saja melakukan penyerangan terhadap aparat. Para prajurit TNI dan Polri dianggap sebagai musuh, karena mempresentasikan pemerintah Indonesia. Padahal seharusnya KST yang malu karena jadi cecunguk dan dikibuli dengan angan-angan manis tentang kemerdekaan, yang belum tentu realistis.

Perayaan ulang tahun bagi OPM dan KST adalah momen untuk unjuk gigi dan menunjukkan kehebatannya, padahal kesombongan itu mematikan dan suatu saat mereka pasti tertangkap semuanya. Sehingga KST dan OPM bisa menghilang, tak hanya di Papua tetapi juga di seluruh dunia. Pasalnya ada anggota mereka yang masih bermukim di luar negeri.

Pengamanan makin diperketat di Papua jelang ulang tahun OPM, terutama di wilayah Yahukimo. Jangan sampai ada serangan lagi yang merugikan, baik pada aparat maupun warga sipil. Penjagaan wajib diperketat, apalagi Yahukimo memiliki kondisi geografis yang unik. Ada sebagian yang wilayahnya di perbukitan, tetapi ada di daratan rendah, sehingga aparat harus makin siaga.

KST mungkin menang dalam menguasai medan karena asli orang Papua tetapi aparat tidak tinggal diam. Satgas Nemangkawi makin rajin menyisir dan mencari markas mereka, karena memang ada banyak markas KST. Sehingga diharapkan makin banyak anggotanya yang tertangkap di dalam markas.

Penembakan terhadap prajurit TNI di Yahukimo, Papua, adalah hal yang miris. Tak heran masyarakat langsung mengecam aksi tersebut. KST patut diburu karena mereka akan merayakan ulang tahun OPM dengan cara yang sangat ekstrim, yakni penyerangan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali