Jakarta — Menjelang periode Natal dan Tahun Baru dalam waktu dekat, pemerintah segera menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 untuk semua wilayah di Indonesia.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan, pada prinsipnya PPKM level 3 menaungi berbagai macam penerapan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan demi menjaga agar aktivitas masyarakat dilakukan hati-hati dengan penerapan 3M, skrining kesehatan, pengaturan mobilitas, dan lain-lain.

Periode Nataru memiliki risiko terjadinya peningkatan kasus akibat kecenderungan aktivitas sosial masyarakat yang meningkat. Maka dari itu, perlu dilakukan penyamaan level PPKM secara serentak agar kegiatan sosial masyarakat dapat berlangsung aman Covid-19,” kata Wiku menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers di Graha BNPB, Selasa (23/11/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Di samping itu, pemerintah juga menghimbau agar semua lapisan masyarakat mendukung upaya penanganan pandemi dengan turut menjaga kondisi yang tengah terkendi. Utamanya, bersama bahu-membahu mencegah lonjakan kasus di periode Natal dan Tahun Baru. Kerja sama yang erat antara seluruh elemen masyarakat dan juga unsur pemerintah sangat dibutuhkan.

Seluruh elemen baik masyarakat maupun pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan dampak positif dari kebijakan pengendalian Covid-19. “Seluruh elemen masyarakat harus disiplin dan bertanggung jawab sehingga pandemi ini dapat terus terkendali,” pungkas Wiku. (*)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembacaan putusan uji formil dan uji materiil UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada hari ini, Kamis (25/11).

Dalam sidang pembacaan putusan kali ini, MK pertama kali membacakan putusan perkara nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Pemohon perkara tersebut antara lain Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Ali Sujito, Muhtar Said,., Migrant CARE (yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris), Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat (yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum), dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang diwakili oleh Ketua (Imam) Mahkamah.

Para pemohon mengajukan permohonan uji formil UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan pembentukan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan”.

Mahkamah menyatakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen,” ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan dipantau dari Youtube Mahkamah Konstitusi, Kamis (25/11).

Mahkamah menyatakan, apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali.

“Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ucap Anwar.

Lebih lanjut dalam pertimbangannya, tanpa bermaksud menilai konstitusional materiil UU 11/2020, karena UU 11/2020 banyak diajukan permohonan pengujian secara materiil di MK, sementara MK belum mengadili UU 11/2020 secara materiil, maka dalam melakukan perbaikan proses pembentukan UU 11/2020, pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat.

UU 11/2020 dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang sebagaimana amanat UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna. “Yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada pasal 22A UUD 1945,” ujar Mahkamah dalam pertimbangannya. (*)

Bandar Lampung — Herd immunity (kekebalan komunitas) merupakan upaya medis untuk melindungi masyarakat dari tertularnya suatu penyakit, termasuk Corona Virus Disease-2019 (Covid-19). Hal ini dapat dicapai apabila jumlah masyarakat yang mendapat vaksinasi juga tinggi. Untuk itu, agar herd immunity dapat segera dicapai, pemerintah berupaya keras mempercepat program pemberian vaksinasi kepada masyarakat.

“Kita berharap bahwa vaksinasi ini yang sekarang 8.000 per hari, kita harapkan bisa supaya terus ditingkatkan, karena kita ingin supaya tercapai herd immunity dalam jangka 1 tahun, jadi antara 20-50 ribu di Lampung ini, oleh karena itu kita harapkan ada percepatan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat melakukan peninjauan langsung kegiatan vaksinasi Covid-19 di Gedung Balai Keratun, Kantor Gubernur Provinsi Lampung, beberapa waktu yang lalu.

Dalam peninjauan yang didampingi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, dan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana, Wapres memberikan apresiasi terhadap prosedur vaksinasi di Provinsi Lampung. Menurutnya tindakan pengecekan kondisi kesehatan sebelum dilakukan vaksinasi adalah langkah awal yang baik.

“Saya baru saja menyaksikan vaksinasi di Provinsi Lampung ini, dan saya melihat prosesnya bagus, yang biasanya empat meja, sekarang sudah lima meja, yang pertama untuk melakukan pemeriksaan tentang terutama tensinya supaya diketahui apakah siap apa tidak, tinggi apa tidak,” ungkapnya.

Meskipun masyarakat telah melakukan vaksinasi, Wapres mengingatkan pentingnya terus melaksanakan protokol kesehatan dan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sebagai upaya menanggulangi penularan Covid-19.

“Untuk vaksin saya kira pemerintah sudah menyiapkan selain Sinovac juga ada AstraZeneca dan lain-lain, tapi vaksinasi ini juga harus terus dilakukan dengan upaya-upaya penerapan protokol kesehatan, ini tidak boleh ditinggalkan,” tegas Wapres.

Terkait isu keragu-raguan yang timbul di masyarakat tentang kehalalan vaksin AstraZeneca, Wapres meyakinkan bahwa vaksin tersebut halal sehingga boleh digunakan.

“Kalau ada penjelasan memang itu [AstraZeneca] tidak mengandung unsur babi [halal], artinya bolehnya menjadi lebih boleh, sehingga tidak menjadi persoalan saya kira, tentang kebolehannya,” ujar Wapres.

Sementara Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menambahkan, ia mendapat laporan bahwa vaksin jenis AstraZeneca memiliki hubungan antara ada kekentalan darah yang meningkat dengan kejadian infeksi di beberapa negara, namun kejadian tersebut perbandingannya sangat kecil yaitu 30 kejadian dari 5 juta suntikan, sehingga masih aman digunakan berdasarkan keputusan World Health Organization (WHO).

“30 kejadian dari lima juta suntikan itu kalau diukur dari angka kekentalan darah yang meningkat itu masih lebih kecil dari angka vaksinasi itu, kemudian dilakukan sidang di WHO, kemudian juga dilakukan sidang di Badan Pengawas Obat Uni Eropa (EMA) yang memperlihatkan ternyata tidak ada hubungan antara peningkatkan kekentalan darah dengan vaksinasi. Vaksin AstraZeneca masih aman digunakan berdasarkan atas keputusan WHO,” jelasnya. (*)

Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. MK meminta agar UU tersebut diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK itu. Dia menyatakan pemerintah akan melaksanakan putusan UU Nomor 11 Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya.

“Setelah mengikuti sidang MK, pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan UU 11/2020 Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai putusan MK dimaksud,” ujar Airlangga, Kamis (25/11/2021).

Airlangga mengatakan, dalam putusan MK disebutkan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku secara konstitusional sampai dilakukan perbaikan dengan tenggat waktu yang ditetapkan MK, yakni paling lama 2 tahun.

“Putusan MK menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” kata dia.

Airlangga mengatakan pmerintah akan menindaklanjuti putusan MK dengan menyiapkan perbaikan UU tersebut.

“Dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut,” kata dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Meski demikian, MK menilai pembentukan UU tersebut tak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Karena itu, MK memerintahkan agar UU Cipta Kerja diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun.

“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam putusannya, Kamis (25/11/2021). (*)

BIN meraih penghargaan di ajang Government Social Media Award (GSM) tahun ini. Apresiasi ini diberikan panitia GSM Award dalam acara pengumuman secara daring pada Jumat (26/11).

Badan Intelijen Negara (BIN) mendapatkan GSM Award 2021 untuk kategori Most Engaging bidang Lembaga. Pada ajang ini BIN menjadi yang terbaik kategori Most Engaging bersama Kementerian kesehatan di bidang kementerian,  pemerintah provinsi Gorontalo di bidang Pemprov, dan PT Perkebunan Nusantara X di bidang BUMN. Penyerahan GSM Award 2021 langsung diterima oleh Perwakilan Tim  Publikasi  Akun Media Sosial BIN  Yulianto secara virtual melalui kanal zoom. 

Yulianto mengatakan bahwa penghargaan tersebut tidak terlepas dari kerja keras pimpinan BIN dan berbagai pihak lainnya yang telah memberikan koreksi;  arahan dan penyempurnaan pada akun media sosial kami.

Menurut Yulianto , Apresiasi ini memberikan semangat yang lebih besar kepada BIN untuk terus berkarya dalam menyampaikan berbagai informasi, edukasi atau pun karya dalam ruang publik yang sehat.

“Penghargaan ini tentu bukan akhir dari berbagai langkah Kami dalam membangun ruang publik yang sehat. Namun, momentum ini menjadi motivasi Kami untuk dapat memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara” kata  Yulianto.

GSM Award  merupakan salah satu kegiatan utama acara GSM Summit (GSMS) yang digelar setiap tahun. GSMS sendiri adalah acara yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan apresiasi terhadap kinerja komunikasi publik melalui media sosial yang dilakukan oleh pemerintah, baik kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, serta BUMN.

Oleh : Abdul Rasyid )*

Masyarakat tegas menolak Reuni 212 karena masih masa pandemi Covid-19 karena dapat memicu ledakan Covid-19. Acara itu juga tidak bermanfaat karena hanya berisi provokasi kepada Pemerintah dan menjadi panggung bagi Ormas terlarang.

Pandemi masih berlangsung selama hampir 2 tahun. Di tengah gempuran virus covid-19, kita berusaha agar survive tanpa terinfeksi Corona. Namun anehnya Persaudaraan Alumni (PA) 212 seakan-akan tidak takut akan penyakit berbahaya ini, karena mereka ngotot mengadakan reuni tanggal 2 desember 2021, di patung kuda-Jakarta.

Bagaimana bisa PA 212 ingin mengadakan reuni sementara di luar sana masih ada Corona? Mereka beralasan bahwa saat ini kasus covid sedang turun sehingga aman-aman saja. Padahal kita tidak tahu siapa saja yang jadi Orang Tanpa Gejala (OTG) di antara peserta reuni tersebut. Sehingga tetap saja kegiatan ini beresiko tinggi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria juga menolak reuni 212. Walau kasus Corona sedang turun tetapi masih berbahaya jika ada kerumunan. Jangan sampai Jakarta naik level, karena saat ini dalam periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1. Jika naik jadi PPKM level 3 bahkan 4, akan sangat berdampak ke perekonomian.

Bayangkan jika banyak peserta reuni yang tertular Corona lalu mereka menularkannya lagi ke keluarganya di rumah, juga ke orang lain yang berkontak dengannya. Kasus Corona akan naik drastis dan pasar ditutup lagi. Maka roda perekonomian akan tersendat, dan bagaimana para pedagang bisa eksis jika terus begini? Reuni hanya terjadi selama beberapa jam tetapi efeknya bisa berbulan-bulan.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman juga dengan tegas menolak reuni 212, karena lagi-lagi alasan kerumunan. Dicky juga menegaskan, jika sudah banyak yang divaksin tidak boleh ada acara seperti reuni, karena melanggar protokol kesehatan. Vaksinasi memang bisa menghindarkan dari bahaya penularan Corona, tetapi harus taat prokes, karena kekebalan komunal belum terbentuk.

Kita juga tidak tahu berapa persen peserta reuni 212 yang sudah divaksin Corona, sehingga tetap ada potensi penularan virus covid-19 di sana. Bisa jadi ada yang antivaks sehingga malah berbahaya karena berpotensi jadi OTG. Lagipula, tidak mungkin untuk meminta seluruh peseta reuni 212 untuk tes swab terlebih dahulu, karena biayanya juga cukup tinggi.

Untuk apa reuni berpanas-panasan dan bisa kehujanan, karena desember adalah musim hujan? Jika lapangan monas ditutup maka peserta reuni 212 bisa gigit jari, karena mendapatkan tempat lain yang luas juga tidak bisa dilakukan dengan cepat. Terlebih izinnya juga tidak bisa dadakan, dan berpotensi dibubarkan oleh aparat, karena tak berizin dan membuat kerumunan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menolak reuni 212 jika diadakan di lapangan monas. Ia menyarankan reuni diadakan secara virtual saja, lagi-lagi karena alasan pandemi. Namun walau diadakan secara virtual, tetap saja PA 212 harus mengutamakan sopan santun dan tidak boleh menghujat pemerintah.

Reuni seharusnya penuh dengan canda tawa dan berbagi kebahagiaan. Akan tetapi, reuni 212 pada tahun-tahun sebelumnya malah penuh dengan umpatan, hujatan, dan serangan terhadap pemerintah. Seolah-olah kalimat negatif yang mereka lancarkan mengotori baju putih yang sedang dikenakan, sayang sekali. Jika mereka mengaku sebagai seseorang yang taat, tentu lebih baik diam daripada bicara yang jelek-jelek.

Reuni 212 dibatalkan saja daripada jauh-jauh datang ke lapangan monas ternyata temaptnya ditutup karena masih pandemi. Acara ini juga jelas tidak mendapat izin dari pihak kepolisian, karena masih masa pandemi. Jangan reuni sembarangan karena bisa meningkatkan kasus Corona baru.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Agung Wicaksono )*

Masyarakat diminta untuk tidak kendor menerapkan Prokes meskipun kasus positif virus Corona melandai. Menaati prokes adalah sebuah kewajiban adanya ancaman gelombang ketiga Covid-19.

Sudahkah Anda memakai masker saat akan keluar rumah? Saat ini, masker adalah benda yang wajib dikenakan, karena ia berfungsi untuk menahan laju droplet ketika berkontak dengan OTG. Selain memakai masker, ada juga 9 poin lain dalam protokol kesehatan, dan semuanya wajib ditaati agar tidak kena Corona.

Sayangnya akhir-akhir ini ada yang mulai capek memakai masker dan menaati prokes. Ada pula yang mengenakan masker tetapi posisinya melorot, sehingga percuma karena tidak bisa melindungi hidung dan mulut. Menurut dokter Reisa, masker amat penting karena efektivitas pemakaiannya baru terjadi ketika di 1 tempat minimal ada 75% orang yang mengenakannya.

Bisa jadi yang malas memakai masker dan menaati prokes berkata bahwa saat ini keadaan sudah aman, bahkan mengira pandemi sudah usai. Memang dalam 1-2 bulan terakhir jumlah pasien Covid menurun drastis, menjadi hanya 500-600 orang per harinya. Tidak ada daerah yang berstatus zona merah dan PPKM level 4. Akan tetapi kita harus tetap taat prokes karena pandemi belum selesai.

Justru ketika keadaan aman ada ancaman yang mengintai secara diam-diam. Penyebabnya karena banyak yang mengira Corona sudah minggat dari Indonesia, dan akhirnya tidak taat prokes. Akhirnya ia malah tertular virus Covid-19 dari OTG tanpa disadari, dan keadaannya bisa makin parah karena belum sempat mendapatkan vaksin. Apakah Anda mau bernasib buruk seperti itu gara-gara tidak taat prokes?

Oleh karena itu tetaplah menaati prokes di mana saja, baik dalam perjalanan maupun saat sampai di kantor atau rumah. Anak-anak yang sudah melaksanakan pembelaajran tatap muka (PTM) juga terus diingatkan agar memakai masker dan taat prokes agar tidak membentuk kluster Corona baru.

Menaati prokes sangat gampang, bukan? Penyebabnya karena kita sudah terbiasa melakukannya selama hampir 2 tahun. Saat ini pemakaian masker yang dianjurkan adalah yang 2 lapis: disposable dan masker kain, agar filtrasinya lebih dari 90%. Penyebabnya karena filtrasi yang kuat bisa menahan droplet dari OTG yang kena virus Covid-19 varian delta, yang bisa menular hanya dengan berpapasan.

Selain memakai masker, kita masih harus mencuci tangan atau memakai hand sanitizer agar tetap higienis, jadi jangan lupa untuk membawa 1 botol saat bepergian, dan kalau bisa bawa juga semprotan anti kuman. Saat sampai rumah juga wajib mandi, keramas, dan berganti baju, kalau bisa baju dan celana dicuci dengan air panas agar kuman-kumannya benar-benar mati.

Menjaga kebersihan juga dilakukan di lingkungan rumah dan sekitarnya, karena Corona bisa dengan leluasa hinggap di tempat kotor. Jangan sepelekan sampah dan debu, lebih baik lelah sedikit untuk bebersih daripada kena Corona lalu merana.

Hindari juga kerumunan untuk sementara, karena kita tidak tahu siapa di antara mereka yang berstatus OTG. Kalau misalnya ada undangan, pastikan tempatnya taat prokes dan tidak usah makan di tempat, tetapi saat ini rata-rata semuanya paham dan makanan dibungkus di dalam kotak untuk oleh-oleh. Kurangi juga mobilitas dan hanya pergi untuk urusan penting saja.

Mudah bukan untuk menaati prokes 10M? Sebenarnya semua ini hanya butuh niat, kesabaran, dan ketelatenan. Jangan lupa untuk saling mengingatkan jika ada yang lupa tak pakai masker dan berikan ia sehelai masker disposable. Menaati prokes tidak susah, dan semua ini dilakukan agar tidak kena Corona dan tidak menularkannya ke anggota keluarga.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aulia Hawa )*

Masyarakat mengapresiasi pembangunan infrastruktur waduk yang gencar dilaksanakan Pemerintah. Infrastruktur ini sangat penting, terutama di musim hujan, karena bisa mencegah banjir, mengendalikan air, serta mengamankan persediaan makanan.

Pembangunan adalah hal yang terus dilakukan oleh pemerintah, mulai dari masa orde lama, orde baru, orde reformasi, hingga saat ini. Indonesia terus membangun agar bisa jadi negara maju, bukan menengah seperti saat ini. Pembangunan infrastruktur amat penting karena memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Salah satu infrastruktur yang gencar dibangun oleh pemerintah adalah bendungan. Presiden Jokowi baru saja meresmikan Bendungan Karalloe di Gowa, Sulawesi Selatan, tanggal 23 November 2021. Bendungan yang tepatnya berada di Kecamatan Tompobulu ini bisa mengairi sampai 7.000 hektar lahan pertanian, dan dibangun dengan anggaran 1,27 triliun.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa saat ada 7.000 hektar lahan pertanian yang mendapat pasokan air dari Bendungan Karalloe maka mereka lebih sering panen. Hitungannya, 2 kali tanam padi dan 1 kali tanam palawija. Sehingga para petani akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dan meningkat kesejahteraannya.

Peresmian bendungan Karalloe diapresiasi oleh masyarakat. Mereka tidak melihat besarnya anggaran yang telah dihabiskan untuk membuat infrastruktur ini, tetapi lebih fokus ke manfaatnya. Ketika masa panen lebih sering maka petani bergembira karena mendapat keuntungan berkali-kali. Profesi petani tak lagi identik dengan kemiskinan, karena mereka bisa makmur berkat panen yang berhasil terus.

Selain itu, saat sudah ada bendungan tentu warga Gowa yang diuntungkan, karena lahan pertanian tidak akan kekeringan saat kemarau. Sehingga mereka terhindar dari resiko gagal panen di musim kering. Kekeringan yang mengerikan tidak akan terjadi, sehingga masyarakat juga mendapatkan pasokan air yang cukup untuk minum, memasak, mandi, dll.

Sebaliknya, saat musim hujan, maka warga Gowa dan sekitarnya tidak takut akan kebanjiran. Pasalnya air akan masuk ke dalam bendungan dan tidak akan menggenangi perumahan dan perkampungan. Ketika ada bendungan maka aliran air bisa dikendalikan, agar tidak kekurangan dan tidak berkelebihan.

Peristiwa di Jeneponto, Sulawesi, pada tahun 2019 (banjir besar) tidak terjadi lagi, karena 49% air hujan bisa diserap oleh bendungan. Banjir menimbulkan kerugian materiil yang besar, dan dikahwatirkan memakan korban jiwa. Akan tetapi saat ada bendungan maka banjir lebih bisa dikendalikan agar tidak muncul dan merugikan masyarakat.

Keberadaan bendungan (di tempat lain) sudah terbukti menguntungkan masyarakat karena membawa banyak manfaat. Selain mencegah kekeringan dan kebanjiran, seringkali bendungan juga dijadikan tempat wisata. Sehingga bisa menambah pendapatan bagi masyarakat di sekitarnya.

Adanya bendungan di sulawesi adalah bukti bahwa pemerintah membangun infrastruktur secara merata, tidak hanya di jawa tetapi juga pulau-pulau lain. Pemerataan ini penting karena kita tidak bisa menjadi jawa sentris jika ingin maju. Pembangunan tidak bisa hanya di 1 tempat karena akan ada ketidak adilan.
Jika ada bendungan dan infrastruktur lain di Sulawesi maupun pulau lain (selain Jawa) maka memperlihatkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi mempraktikkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pembangunan memang harus dilakukan, agar Indonesia jauh lebih maju. sehingga tidak ada gap antara di jawa dengan pulau lain.

Peresmian bendungan Karalloe di Gowa, Sulawesi, amat diapresiasi oleh masyarakat. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari bendungan ini, di antaranya mencegah kekeringan, gagal panen, dan akhirnya petani bisa 3 kali bertani dalam setahun serta lebih makmur. Selain itu bendungan bisa untuk mencegah datangnya banjir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : TImotius Gobay )*

Masyarakat Papua mendukung penuh pemekaran wilayah yang merupakan aspirasi penduduk setempat. Rakyat Papua pun berkomitmen untuk menyukseskan Pemekaran wilayah Papua guna mempercepat kemajuan di Bumi Cendrawasih.
Saat baru bergabung jadi provinsi di Indonesia, Papua (yang dulu bernama Irian Jaya) hanya memiliki 1 provinsi. Hal ini berlangsung hingga puluhan tahun. Padahal wilayah di Bumi Cendrawasih amat luas (lebih dari 4000 Ha) sehingga bisa terjadi kesulitan dalam pengaturannya. Pemerintah akhirnya melakukan pemekarkan dan ditambah jadi Provinsi Papua Barat.

Setelah ada 2 provinsi maka pada tahun 2021 ada wacana lagi untuk pemekaran wilayah Papua, dan yang paling serius adalah pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan. Pemekaran ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam mengatur penduduk di Bumi Cendrawasih, karena tiap sukunya berbeda kultur. Jika ada pemekaran wilayah maka gubernurnya bisa lebih mudah untuk mengatur, karena lebih mengerti karakternya.

Pemekaran wilayah Papua juga tercantum dalam UU Otsus dan masyarakat Papua sendiri menyetujuinya. Masyarakat Papua sendiri yang meminta pemekaran wilayah ke pemerintah, dan sebanyak 61 perwakilannya melakukan audensi dengan Presiden Jokowi. Mereka berharap pemekaran wilayah bukan hanya jadi rencana di atas kertas, tetapi juga dilakukan secara nyata.

Pemekaran wilayah memang menjadi topik yang hot dibicarakan di masyarakat Papua. Mereka sadar bahwa pemekaran wilayah bisa membawa banyak dampak positif. Pertama, jika makin banyak provinsi di Papua maka makin banyak pula dana yang dikucurkan untuk APBD, sehingga bisa disalurkan untuk pembangunan di Bumi Cendrawasih.

Kedua, pemekaran wilayah akan memajukan berbagai kabupaten dan kota di Papua, karena akan makin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Selain gedung kompleks perkantoran gubernur, bupati, dan walikota, maka juga ada sekolah, jembatan, jalan raya, dll. Dengan berbagai infrastruktur ini maka masyarakat akan terbantu karena memudahkan mobilitas dan mendapatkan sekolah dengan fasilitas yang baik.

Sedangkan yang ketiga, pemekaran wilayah juga bisa mempermudah administrasi. Jika wilayah Papua amat luas dan hanya ada 2 provinsi, maka untuk mengurus surat-surat ke ibu kota provinsinya amat melelahkan karena jauh, dan ongkos transportasinya tidak sedikit. Namun ketika ada tambahan provinsi maka jaraknya lebih dekat dan memudahkan mereka dalam mengurus berbagai surat penting.

Thomas Sanpafo, Wakil Bupati Asmat sekaligus ketua tim pemekaran wilayah Papua Selatan akan mengirim surat kepada Presiden Jokowi dan sejumlah menteri terkait, untuk menindaklanjuti rencana pemekaran wilayah. Surat ini dilayangkan setelah ada pernyataan dari Mendagri Tito Karnavian yang memberi lampu hijau pada pemekaran wilayah Papua.
Memang belum dipastikan kapan pemekaran wilayah Papua terjadi. Pertama kita masih dalam kondisi pandemi sehingga pemerintah pusat berfokus pada penanganan efek corona.
Kedua, Papua dan Papua Barat menjadi tuan rumah PON XX sehingga masih fokus pada acara tersebut dan membereskannya pasca selesai.
Akan tetapi pemerintah memastikan bahwa pemekaran wilayah di Papua akan benar-benar terjadi, tinggal tunggu waktu yang tepat. Pemekaran wilayah sudah tidak bisa ditunda lagi, demi kemakmuran dan kenyamanan masyarakat Papua.

Papua akan dimekarkan lagi dan ditambah 2 provinsi. Pemekaran wilayah ini dinilai wajar karena untuk daerah seluas Papua, memailiki hanya 2 provinsi itu terlalu sedikit, dan penambahan provinsi juga akan memudahkan masyarakat di Bumi Cendrawsih. Penyebabnya karena mereka makin mudah dalam mengurus administrasi ke ibu kota provinsi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo