Jakarta — Reuni 212 memang sudah sarat akan gerakan politis. Reuni 212 pun diyakini hanya menjadi panggung politik Ormas terlarang yang sudah dibubarkan Pemerintah.

Ketika Reuni 212 dimulai, jalan utama ibu kota seakan dikuasai oleh para peserta. Alih alih menyuarakan tabligh akbar, acara ini justru menjadi ajang politik identitas yang juga menghasilkan perselisihan baru.

Apalagi sejak gerakan 212 muncul, kasus-kasus intoleransi agama di Indonesia mengalami peningkatan, Setara Institute mencatat bahwa pada tahun 2020 kasus intoleransi meningkat mencapai 270 kasus di mana sebelumnya berjumlah 177 kasus pada tahun 2014.

Perlu kita ketahui bahwa Protes yang dilancarkan pada tahun 2016 lalu tidak hanya menyebabkan jatuhnya sosok minoritas populer dalam politik Indonesia tetapi juga menghasilkan perselisihan sektarian baru di seluruh negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini.

Ormas FPI juga tercatat memiliki andil dalam mempelopori gerakan melawan Ahok. Hingga akhirnya Ahok berhasil masuk ke dalam penjara. Tak heran bahwa punggawa FPI seperti Rizieq Shihab memiliki panggung spesial dalam reuni tersebut.

Sementara itu Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK). Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid menganggab bahwa rencana reuni akbar PA 212 tersebut, patut diduga memiliki motif keuntungan dari pihak-pihak tertentu demi eksistensi kelompok mereka.

Tokoh yang juga concern terhadap isu radikal dan intoleran ini menyarankan, agar pemerintah tidak perlu reaksionis dalam menanggapi rencana reuni PA 212 tersebut.Habib Syakur mengatakan Ngara sebaiknya menjadi pendengar dan penonton setia, jangan mau ikuti apa yang dimau oleh 212.

Kemudian ketika mereka hendak melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangkan banyak massa apalagi mengabaikan protokol kesehatan, maka langkah yang tepat ada dua menurut Habib Syakur.Pertama, terhadap isu yang mereka gaungkan nantinya hanya sekadar menjadi catatan saja bagi pemerintah.Kedua, aparat penegak hukum bisa menindak penanggung jawab aksi secara hukum karena mengabaikan protokol kesehatan.

Perlu kita ketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta telah menegaskan bahwa Monas Belum Dibuka. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meminta kepada panitia untuk memikirkan lagi rencana Reuni 212 yang akan digelar di tengah pandemi. Riza mengatakan bahwa Jakarta belum aman dari penyebaran virus Corona.

Di sisi lain Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga meminta kepada Panitia Reuni 212 agar menggelar acara secara virtual. Menurut PKS, semua pihak harus berhati-hati saat akan membuat kegiatan di tengah pandemi virus corona.

Masyarakat Indonesia sudah tahu sedari awal, bahwa perjuangan PA 212 bukanlah perjuangan agama, melainkan perjuangan politik, karena selain bertujuan untuk melengserkan Jokowi.Apalagi pada pemilu 2019 lalu, PA 212 dan sebagian besar elit FPI tidak menerima hasil dari KPU.

Yang patut disayangkan dari Reuni 212 adalah, mudahnya jutaan orang terpengaruh oleh propaganda-propaganda mereka yang memiliki kepentingan politis namun dikemas dengan apik seolah hanya aksi agama biasa. Tentu saja hal ini membuktikan bahwa kalangan konservatif saat ini semakin banyak di Indonesia.

Peserta Reuni 212 tidak sadar bahwa apa yang mereka ikuti tersebut menjadi pemicu terpecah belahnya Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya warga yang tidak ingin ada rumah ibadah lain di dekat rumahnya, semakin banyak anak sekolah yang tidak mau memilih ketua OSIS yang tidak seagama, semakin banyak yang menginginkan negara khilafah atau pancasila dengna peraturan-peraturan syariah.

Harus diakuti bahwa politisasi sesuatu yang bernuansa agama memang cara jitu untuk menambah pundi-pundi ketenaran dan mungkin juga cuan, dan FPI memiliki banyak rekam jejak dalam aksinya yang bernuansa politis.FPI telah resmi dicabut izinnya oleh pemerintah, Reuni 212 tentu akan menjadi panggung bagi eks pentolan FPI untuk menyuarakan dakwah yang jauh dari kesan damai.

Reuni 212 sudah semestinya menjadi sarana dakwah menjalin ukhuwah, bukan lantas menggelorakan narasi saling membenci hingga muncul perpecahan dan berpotensi memunculkan sikap intoleransi. Jika Reuni 212 disisipi orasi saling membenci, tentu saja acara ini tidak urgent dilaksanakan di masa Pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tampaknya kurang setuju dengan rencana kegiatan Reuni 212 tersebut. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengingatkan kondisi pandemi sehingga kegiatan reuni 212 belum tentu bisa digelar.

“Nanti kita akan lihat ya, sejauh ini kami minta, karena ini masa pandemi tentu harapan kita semua kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi penyebaran [virus], kami harap dipikirkan kembali, dipertimbangkan kembali sampai Jakarta betul-betul aman,” kata Riza di Jakarta, Minggu (7/11/2021).

Riza mengingatkan Jakarta belum bebas pandemi meski sudah masuk kategori PPKM Level 1. Ia pun mengingatkan kondisi Natal 2021 dan tahun baru 2022 serta penurunan level DKI ke level 1 bisa memicu penambahan kasus. Oleh karena itu, Riza mengajak publik untuk tetap di rumah meski angka vaksinasi tinggi.

“Sekalipun vaksinnya sudah tinggi, namun kami minta seluruh masyarakat tetap berada di rumah, karena rumah adalah tempat terbaik kita untuk terbebas dari Covid-19,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai langkah pemerintah untuk menolak pelaksanaan kegiatan reuni 212 sudah tepat. Ia beralasan, publik harus menghindari kerumunan agar kasus COVID-19 tidak kembali melonjak.

“Sudah sangat benar ya, sebaiknya dalam situasi saat ini hindari setiap potensi kerumunan, keramaian yang bisa memperburuk situasi pandemi dan ini tentu berpotensi besar karena juga […]di bulan yang kita akan berupaya menghindari banyak pergerakan,” kata Dicky.

Dicky menekankan semua pihak harus menghindari kerumunan dan publik harus berpartisipasi agar tidak terjadi kerumunan. Ia mengingatkan angka tinggi vaksinasi tidak berarti bisa menggelar kegiatan sesuka hati, sebab dunia masih dihantui COVID-19, mulai dari varian delta plus hingga varian baru lain.

Hal tersebut terjadi di Singapura saat ini dan itu harus menjadi pelajaran bagi Indonesia. “Artinya kita nggak bisa overconfidence, kita nggak bisa euforia dengan capaian vaksinasi atau kondisi saat ini dan tindakan hati-hati membatasi itu paling direkomendasikan saat ini,” kata Dicky.

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito juga mengingatkan bahwa kegiatan yang berskala besar harus mengikuti aturan dan kebijakan pemerintah nasional. Ia pun mengingatkan prosedur harus diikuti sesuai kondisi tiap daerah yang dinamis. Wiku juga mengingatkan bahwa segala kegiatan harus melewati izin meskipun situasi dinilai sudah normal dan angka vaksinasi tinggi. “Setiap ada kegiatan berskala besar harus mendapatkan izin dari Polri. Pertimbangan perizinan akan dilakukan oleh Polri,” kata Wiku. (*)

Jakarta — Gelombang ketiga covid-19 diprediksi terjadi di akhir 2021. Untuk mencegah hal itu, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan memberikan beberapa saran untuk pemerintah.

Menurut Iwan, potensi gelombang ketiga terjadi jika mobilitas yang tinggi saat liburan. Di saat bersamaan, tidak ada disiplin pada protokol kesehatan, 3T (testing, tracing, dan treatment), dan cakupan vaksinasi yang luas.

“Jika ada varian baru yang lebih menular, lebih tinggi lagi risikonya,” ucap Iwan beberapa waktu yang lalu.

Iwan menilai harus ada komunikasi yang baik tentang risiko tertular dan menularkan selama beraktivitas saat libur panjang akhir tahun ini. Sebab, saat ini, dia menilai kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan masih kurang.

“Pembatasan pergerakan antarprovinsi dan masuk ke tempat-tempat umum dengan aplikasi PeduliLindungi (terkait kebijakan yang perlu ditingkatkan untuk mencegah kenaikan kasus COVID-19 di akhir tahun),” kata Iwan.

Meski begitu, Iwan menilai pemerintah sudah responsif mencegah gelombang ketiga covid-19. Menurutnya, pemerintah membuat beberapa kebijakan seperti memperketat akses masuk dari negara lain, mengakselerasi vaksinasi, dan meningkatkan layanan kesehatan.

“Sudah cukup responsif,” kata dia.

Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menilai kondisi pandemi di dalam negeri sudah membaik dibanding dua bulan lalu. “Artinya, kebijakan pemerintah sudah cukup berjalan efektif dan kasus COVID-19 bisa ditekan,” kata Nurhadi.

Dia mengapresiasi kolaborasi aktif pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam hal penegakan aturan, disiplin prokes, dan langkah-langkah kuratif. Menurut dia, setiap momen peningkatan kasus menjadi pelajaran agar lebih hati-hati dan waspada.

“Kita semua, baik pemerintah dan masyarakat, jangan sampai lengah untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Kita semua tetap ikhtiar agar segera terbebas dari pandemi,” katanya.

Nurhadi mendukung percepatan vaksinasi tetap menjadi prioritas utama agar tercipta kekebalan komunal (herd immunity) di masyarakat. “Selain tetap patuh dan disiplin protokol kesehatan,” ujar dia. (*)

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Menkum HAM Yasonna Laoly merespons putusan MK tersebut dan akan segera menyusun perbaikan UU dalam 2 tahun.

“Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK dan tentunya akan melaksanakan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya,” kata Yasonna, dalam keterangannya di kutip akun Instagram resminya @yasonna.laoly, Jumat (26/11/2021).

Yasonna menyebut pemerintah akan mematuhi putusan MK tersebut, serta tidak akan menerbitkan aturan baru yang bersifat strategis sampai perbaikan dilakukan.

Lebih lanjut, meski dinyatakan inkonstitusional bersyarat, Yasonna menyebut UU Cipta Kerja tetap berlaku apabila diperbaiki dalam 2 tahun. Dalam putusannya, MK menyatakan UU Cipta Kerja lama dapat kembali berlaku jika tidak diperbaiki.

“Sesuai putusan MK, UU Cipta Kerja tetap berlaku secara konstitusional hingga dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan,” katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali.

“Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/11/2021).

Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. Pemerintah juga dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Ciptaker selama 2 tahun ke depan.

“Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang dicabut oleh UU Nomor 11/2021 harus dinyatakan berlaku kembali,” ujar Anwar Usman.

“Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ucap Anwar. (*)