Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tampaknya kurang setuju dengan rencana kegiatan Reuni 212 tersebut. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengingatkan kondisi pandemi sehingga kegiatan reuni 212 belum tentu bisa digelar.

“Nanti kita akan lihat ya, sejauh ini kami minta, karena ini masa pandemi tentu harapan kita semua kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi penyebaran [virus], kami harap dipikirkan kembali, dipertimbangkan kembali sampai Jakarta betul-betul aman,” kata Riza di Jakarta, Minggu (7/11/2021).

Riza mengingatkan Jakarta belum bebas pandemi meski sudah masuk kategori PPKM Level 1. Ia pun mengingatkan kondisi Natal 2021 dan tahun baru 2022 serta penurunan level DKI ke level 1 bisa memicu penambahan kasus. Oleh karena itu, Riza mengajak publik untuk tetap di rumah meski angka vaksinasi tinggi.

“Sekalipun vaksinnya sudah tinggi, namun kami minta seluruh masyarakat tetap berada di rumah, karena rumah adalah tempat terbaik kita untuk terbebas dari Covid-19,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai langkah pemerintah untuk menolak pelaksanaan kegiatan reuni 212 sudah tepat. Ia beralasan, publik harus menghindari kerumunan agar kasus COVID-19 tidak kembali melonjak.

“Sudah sangat benar ya, sebaiknya dalam situasi saat ini hindari setiap potensi kerumunan, keramaian yang bisa memperburuk situasi pandemi dan ini tentu berpotensi besar karena juga […]di bulan yang kita akan berupaya menghindari banyak pergerakan,” kata Dicky.

Dicky menekankan semua pihak harus menghindari kerumunan dan publik harus berpartisipasi agar tidak terjadi kerumunan. Ia mengingatkan angka tinggi vaksinasi tidak berarti bisa menggelar kegiatan sesuka hati, sebab dunia masih dihantui COVID-19, mulai dari varian delta plus hingga varian baru lain.

Hal tersebut terjadi di Singapura saat ini dan itu harus menjadi pelajaran bagi Indonesia. “Artinya kita nggak bisa overconfidence, kita nggak bisa euforia dengan capaian vaksinasi atau kondisi saat ini dan tindakan hati-hati membatasi itu paling direkomendasikan saat ini,” kata Dicky.

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito juga mengingatkan bahwa kegiatan yang berskala besar harus mengikuti aturan dan kebijakan pemerintah nasional. Ia pun mengingatkan prosedur harus diikuti sesuai kondisi tiap daerah yang dinamis. Wiku juga mengingatkan bahwa segala kegiatan harus melewati izin meskipun situasi dinilai sudah normal dan angka vaksinasi tinggi. “Setiap ada kegiatan berskala besar harus mendapatkan izin dari Polri. Pertimbangan perizinan akan dilakukan oleh Polri,” kata Wiku. (*)

Jakarta — Gelombang ketiga covid-19 diprediksi terjadi di akhir 2021. Untuk mencegah hal itu, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan memberikan beberapa saran untuk pemerintah.

Menurut Iwan, potensi gelombang ketiga terjadi jika mobilitas yang tinggi saat liburan. Di saat bersamaan, tidak ada disiplin pada protokol kesehatan, 3T (testing, tracing, dan treatment), dan cakupan vaksinasi yang luas.

“Jika ada varian baru yang lebih menular, lebih tinggi lagi risikonya,” ucap Iwan beberapa waktu yang lalu.

Iwan menilai harus ada komunikasi yang baik tentang risiko tertular dan menularkan selama beraktivitas saat libur panjang akhir tahun ini. Sebab, saat ini, dia menilai kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan masih kurang.

“Pembatasan pergerakan antarprovinsi dan masuk ke tempat-tempat umum dengan aplikasi PeduliLindungi (terkait kebijakan yang perlu ditingkatkan untuk mencegah kenaikan kasus COVID-19 di akhir tahun),” kata Iwan.

Meski begitu, Iwan menilai pemerintah sudah responsif mencegah gelombang ketiga covid-19. Menurutnya, pemerintah membuat beberapa kebijakan seperti memperketat akses masuk dari negara lain, mengakselerasi vaksinasi, dan meningkatkan layanan kesehatan.

“Sudah cukup responsif,” kata dia.

Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menilai kondisi pandemi di dalam negeri sudah membaik dibanding dua bulan lalu. “Artinya, kebijakan pemerintah sudah cukup berjalan efektif dan kasus COVID-19 bisa ditekan,” kata Nurhadi.

Dia mengapresiasi kolaborasi aktif pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam hal penegakan aturan, disiplin prokes, dan langkah-langkah kuratif. Menurut dia, setiap momen peningkatan kasus menjadi pelajaran agar lebih hati-hati dan waspada.

“Kita semua, baik pemerintah dan masyarakat, jangan sampai lengah untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Kita semua tetap ikhtiar agar segera terbebas dari pandemi,” katanya.

Nurhadi mendukung percepatan vaksinasi tetap menjadi prioritas utama agar tercipta kekebalan komunal (herd immunity) di masyarakat. “Selain tetap patuh dan disiplin protokol kesehatan,” ujar dia. (*)

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Menkum HAM Yasonna Laoly merespons putusan MK tersebut dan akan segera menyusun perbaikan UU dalam 2 tahun.

“Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK dan tentunya akan melaksanakan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya,” kata Yasonna, dalam keterangannya di kutip akun Instagram resminya @yasonna.laoly, Jumat (26/11/2021).

Yasonna menyebut pemerintah akan mematuhi putusan MK tersebut, serta tidak akan menerbitkan aturan baru yang bersifat strategis sampai perbaikan dilakukan.

Lebih lanjut, meski dinyatakan inkonstitusional bersyarat, Yasonna menyebut UU Cipta Kerja tetap berlaku apabila diperbaiki dalam 2 tahun. Dalam putusannya, MK menyatakan UU Cipta Kerja lama dapat kembali berlaku jika tidak diperbaiki.

“Sesuai putusan MK, UU Cipta Kerja tetap berlaku secara konstitusional hingga dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan,” katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali.

“Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/11/2021).

Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. Pemerintah juga dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Ciptaker selama 2 tahun ke depan.

“Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang dicabut oleh UU Nomor 11/2021 harus dinyatakan berlaku kembali,” ujar Anwar Usman.

“Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ucap Anwar. (*)

Oleh : Abdul Rahman )*

Reuni 212 akan diadakan lagi di Jakarta tanggal 2 desember 2021. Rencana ini tentu langsung ditolak oleh masyarakat karena masih masa pandemi. Selain itu, reuni tidak bermanfaat sama sekali karena hanya berisi hujatan, dan tidak memberi solusi pada negeri ini.

Masih ingatkah Anda tentang peristiwa 411? Kehebohannya berlanjut hingga tanggal 212 alias 2 desember, dan tiap tanggal yang dianggap istimewa (oleh mereka) selalu dijadikan ajang reuni. PA 212 selaku panitia bergembira karena bisa bertemu lagi dengan banyak orang di depan Monas, dan mereka sudah menyiapkan reuni juga tahun 2021.

Akan tetapi rencana reuni 212 langsung dimentahkan oleh masyarakat. Pertama, saat ini masih masa pandemi sehingga reuni bisa menyebabkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. Meski mereka sudah mengklaim bahwa seluruh peserta akan memakai masker tetapi mustahil bisa menjaga jarak.

Pemprov DKI Jakarta melalui Wagub Riza Patria juga melarang keras reuni 212 karena alasan ini. Jakarta sudah PPKM level 1 dan jangan sampai kasus covid naik gara-gara ada kluster baru pasca reuni.

Alasan kedua penolakan reuni 212 adalah bisa menghilangkan persatuan anak bangsa. Di Surabaya sudah marak spanduk yang berisi tentang penolakan reuni ini. Walau acaranya tidak diadakan di kota buaya tetapi sebagai WNI yang peduli, masyarakat Surabaya tetap kukuh menolak reuni 212 diadakan kembali beberapa hari lagi.

Ketua Gerakan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu AR Waluyo Wasis Nugroho menyatakan bahwa ia khawatir aksi yang dilakukan dimanfaatkan oleh organisasi yang dilarang pemerintah. Penolakan terhadap reuni 212 di Jakarta amat penting bagi keselamatan dan persatuan bangsa serta keutuhan NKRI.
Dalam artian, peserta reuni tahun lalu dan tahun sebelumnya memang anggota organisasi terlarang. Sehingga takut mereka bersatu dan membuat rencana yang bisa merusak keutuhan negeri ini.

Waluyo Wasis melanjutkan, dikhawatirkan reuni 212 bisa memunculkan bibit-bibit hilangnya persatuan anak bangsa, tali kebhinekaan, intoleransi, dan bisa jadi ada indikasi radikalisme dan terorisme. Dalam artian, reuni ini tidak bermanfaat karena hanya bisa memecah persatuan dan kesatuan di negeri ini. Ia juga mempersilakan TNI dan Polri untuk menangkap sang provokator dan menindak intopleransi, premanisme, radikalisme, dan terorisme.

Reuni 212 diindikasikan bisa merusak persatuan Indonesia karena berkaca dari reuni-reuni mereka yang lalu, isinya adalah orang-orang berbaju putih yang sayangnya tidak seputih omongannya. Mereka berkumpul lalu mengumpat dan mengkritik pemerintah tanpa memberikan solusi pasti. Padahal yang dibutuhkan adalah kritik membangun, bukannya hujatan semat.

Kritik yang dilancarkan oleh PA 212 sama sekali tidak membangun dan mengarah pada provokasi, karena membela 1 pihak sementara menyerang kebijakan-kebijakan pemerintah. Mereka selalu marah karena dilarang berkerumun padahal ini adalah standar pelarangan di masa pandemi. Ketika sudah emosi maka yang keluar adalah caci-maki, sehingga acara reuni jadi berasa gerah.

Selain itu, reuni 212 bisa memunculkan provokasi. Bisa saja kalangan masyarakat yang terlalu lugu malah mengikuti aksi mereka lalu membeo. Padahal hal ini bisa merusak perdamaian di Indonesia. Jangan sampai bangsa ini pecah menjadi beberapa kubu dan muncul tawuran serta peperangan, baik di dunia nyata maupun maya, gara-gara reuni 212.

Oleh karena itu lebih baik batalkan aja rencana reuni 212 pada tanggal 2 Desember 2021 mendatang. Tak ada gunanya berkumpul, bahkan datang jauh-jauh dari luar kota karena reuni, karena pengelola Monas sudah menegaskan bahwa temapt itu masih ditutup ketika pandemi masih berlangsung. Reuni 212 tak ada gunanya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Farid Oktavian )*

Pemerintah memberlakukan larangan cuti akhir tahun 2021 bagi ASN, TNI/Polri, karyawan BUMN, hingga swasta guna mencegah lonjakan mobilitas. Kebijakan tersebut dianggap tepat guna menekan potensi gelombang ketiga Covid-19.

Meski angka pasien Covid-19 telah mengalami penurunan, protokol kesehatan harus tetap diindahkan. Ada satu hal yang perlu mendapatkan perhatian, yakni ketika momen libur panjang angka Covid-19 cenderung naik sebulan kemudian. Sehingga peniadaan cuti bersama adalah langkah yang tepat.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (DPN Korpri), Zudan A Fakhrulloh, mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat menaati aturan pemerintah yang meniadakan cuti bersama dan cuti akhir tahun 2021. Aturan tersebut dibuat untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19.

Dirinya juga meminta kepada seluruh ASN di berbagai daerah agar tidak melakukan perjalanan ke luar kota. Baik bepergian untuk pulang kampung maupun wisata. Pemerintah juga memberlakukan larangan cuti akhir tahun bagi ASN, tentara, polisi, karyawan Badan Usaha Milik Negara dan karyawan swasta. Larangan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi penularan Covid-19 di berbagai daerah.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan, larangan tersebut diberlakukan untuk meminimalkan pergerakan masyarakat. Dalam kesempatan pers, Wiku mengatakan, Satgas Covid-19 mencatat setiap kali terjadi peningkatan mobilitas di masyarakat ternyata memiliki korelasi dengan terjadinya peningkatan kasus Covid-19. Dengan pengurangan mobilitas masyarakat sekitar 20-30 persen dari intensitas normal, angka reproduksi efektif berarti makin besar peluang jumlah kasus positif Covid-19.

Wiku mengatakan berdasarkan pengalaman yang lalu, periode libur panjang selalu menimbulkan kenaikan kasus. Hal tersebut terjadi akibat kecenderungan masyarakat ketika mengisi momen liburan dengan bepergian ke luar rumah dan mengunjungi sanak saudara atau kerabat yang sering mengurangi kedisiplinan seseorang dalam menegakkan lonjakan kasus Covid-19.

Pada kesempatan berbeda Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat menyampaikan bahwa aturan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa tidak hanya pembatasan mobilitas yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, karena ada aturan larangan pekerja cuti dan bepergian ke luar kota.

Untuk memastikan bahwa aturan ini nantinya akan dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat, KemenPAN-RB pun akan ikut turun tangan mengawasi. Bahkan, ada sanksi untuk masyarakat yang berani melanggar aturan.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II KementerianPAN-RB, Mohammad Averrounce mengatakan bahwa pihaknya akan mengeluarkan SE terbaru pada pekan depan yang mengatur secara rinci mengenai larangan cuti atau bepergian ke luar kota bagi ASN.

Averrounce juga mengatakan, sanksi akan diberikan bagi ASN yang melanggar aturan larangan cuti bersama atau bepergian ke luar kota selama libur Natal dan Tahun Baru 2022. Penegakkan disiplin akan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing.

Sebelumnya, Mantan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Ganip Warsito mengingatkan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) meski sudah mendapatkan vaksinasi. Kedisiplinan prokes menjadi harga mati.

Ganip menekankan pentingnya memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun denga rutin. Membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan juga perlu dilakukan. Ia juga mengimbau agar sentra vaksinasi dapat mengatur alur pendaftaran bagi masyarakat. Hal tersebut demi mencegah kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.
Sebelumnya, di tahun 2020 terdapat 3 periode libur panjang yang menjadi bahan evaluasi pemerintah. Yaitu, libur panjang idul fitri, libur panjang HUT RI dan libur panjang 28 Oktober – 1 November 2020.

Pada libur panjang Idul Fitri rupanya berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 69% sampai dengan 93 persen pada tanggal 28 Juni 2020. Lalu, libur panjang periode HUT RI, berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 58 persen sampai dengan 118 persen pada pekan 1 sampai dengan 3 September 2020, dan pada libur panjang akhir Oktober dan awal November, berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 17 persen sampai 22 persen pada 8 sampai 22 November 2020. Tentu saja kita tidak ingin melandainya kasus ini dirusak dengan adanya peningkatan mobilitas saat liburan.

Tentu saja dibutuhkan kedisiplinan dan kesabaran untuk dapat mengakhiri pandemi. Meniadakan cuti adalah salah satu upaya untuk mengurangi potensi keramaian di tempat wisata dan langkah yang tepat untuk diambil demi kebaikan bersama.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

Oleh : Sabby Kosay )*

Masyarakat mendukung pembangunan infrastruktur di Papua yang saat ini terus dioptimalkan Pemerintah. Pembangunan infrastruktur tersebut diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan Papua.

Pembangunan Infrastruktur Papua Merupakan Bukti Bahwa Papua bukanlah anak tiri NKRI, hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan infrastruktur PON XX di Papua yang ternyata memiliki dampak positif terhadap perekonomian.
Dwi Putra Indrawan selaku Asisten Direktur Bank Indonesia (BI) sempat mengatakan bahwa pembangunan arena pertandingan PON Papua yang dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2021 rupanya berdampak positif terhadap perekonomian di Papua, khususnya di sektor konstruksi. Hal ini dibuktikan dengan sumbangsih sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua mencapai 0 hingga 2 persen.

Selain itu, dirinya juga menilai bahwa penggunaan infrastruktur pasca PON Papua menjadi kunci agar ajang olahraga tersebut dapat memberi manfaat jangka panjang untuk warga Papua. Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan perlu adanya sinergi pembangunan baik dari sisi kesejahteraan dan keamanan.

Wapres Ma’ruf Amin menilai bahwa akselerasi pembangunan ini tidak dapat berjalan denganbaik jika dari sisi keamanan masih mengkhawatirkan. Karena itu, dirinya juga telah memberikan mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk memimpin koordinasi terkait keamanan di Papua dengan Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) serta Menteri Dalam Negeri agar langkah-langkah pengamanan di Papua dapat terintegrasi dengan baik.

Ma’ruf menambahkan, harmonisasi ini dapat terjadi salah satunya dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua agar hasil yang dicapai nantinya realistis dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat setempat.
Salah satu pembangunan infrastruktur yang manfaatnya bisa langsung dirasakan adalah pembangunan trans papua. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) menyebutkan, panjang jalan trans Papua di Papua mencapai 2.902 km.

Jalan tersebut meliputi ruas jalan Merauke-Tanah Merah-Waropko (543), Waropko-Oksibil (136), Dekai-Oksibil (225 km) dan Kenyam-Dekai (180 km). Lalu, Wamena-Habema-Kenyam-Mamug (295 km), Jayapura-Elelim-Wamena (585 km), Wamena-Mulia-Ilaga-Enarotali (466 km), Wagete-Timika (196 km) dan Enarotali-Wagete-Nabire (285 km).

Jayapura-Elelim-Wamena merupakan ruas jalan trans Papua terpanjang di Papua. Elelim, Ibukota Kabupaten Yalimo. Sebelumnya sudah ada jalan darat dari Wamena ke Elelim. Menembus jalan ini, jalur baru dibuka dari Jayapura melalui Senggi, Kabupaten Keerom.
Salah satu apresiasi terhadap pembangunan di Papua juga ditunjukkan oleh Bank Indonesia yang menyatakan, pemasangan gambar Jembatan Youtefa pada pecahan uang khusus baru Rp 75.000 merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur di Papua.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesa (KpwBI) Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga mengatakan, jembatan Youtefa saat ini merupakan salah satu bangunan dengan daya tarik tersendiri di Papua. Naek menuturkan, filosofi gambar tersebut merupakan konektivitas yang terwujud dengan adanya jembatan yang bermanfaat untuk mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya yang berada di Kota Jayapura dan sekitarnya.

Perlu diketahui pula, bahwa sebelum jembatan ini dibangun, perjalanan dari kawasan pemerintahan menuju Distrik Muara Tami harus menempuh jarak sejauh 35 Km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Namun, apabila melewati Jembatan Youtefa maka jaraknya menjadi sekitar 12 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.

Jembatan sepanjang 732 meter dengan lebar 21 meter ini, merupakan jembatan tipe pelengkung baja yang dapat memperpendek jarak dan waktu tempuh dari Kota Jayapura ke Distrik Muara Tami dan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw daerah perbatasan Indonesia – Papua Nugini.

Perbaikan konektivitas juga memperbaiki kehidupan sosial, karena masyarakat bisa lebih sering saling mengunjungi. Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh. Hal tersebut tentu saja sangat menguntungkan bagi para petani dan pedagang untuk mendistribusikan hasil pertanian maupun dagangannya.

Salah satu pentingnya pembangunan bagi Papua adalah masih tingginya angka kemiskinan di Papua. Hingga akhir tahun 2020 lalu, tercatat persentase kemiskinan di Papua mencapai 26,8 persen. Angka tersebut merujuk pada jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Papua lebih dari seperempat jumlah penduduknya.
Pembangunan infrastruktur di Papua tentu saja menjadi sebuah strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

)* Penulis adalah kontributor mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Dedy Kusnandar )*

Para buruh akan berdemo tanggal 29-30 November 2021 untuk memprotes kenaikan Upah Minimum yang menurut mereka terlalu sedikit. Masyarakat menentang demo ini karena masih pandemi dan mengganggu pemulihan ekonomi yang saat ini terus membaik.

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sudah diumumkan dan ada kenaikan yang lumayan. Pemerintah sudah berbaik hati menaikkan gaji para buruh, walau sedang masa pandemi, karena menaati Undang-Undang ketenagakerjaan. Sayang sekali niat baik pemerintah malah ditentang buruh karena mereka tidak puas dengan kenaikan gaji yang dianggap ‘receh’.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa para buruh akan berdemo untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi 2022, pada tanggal 28-30 november. Aksi ini sengaja digelar selama 3 hari dan diikuti dengan mogok kerja, karena mereka marah dengan kenaikan UMP yang hanya 1%. Jika masih belum ditanggapi maka mereka mengancam akan demo lagi tanggal 6 desember 2021.

Masyarakat heran dengan kelakuan buruh yang selalu protes ketika UMP ditetapkan, padahal tiap tahun upah selalu dinaikkan. Para buruh bagai tidak bersyukur karena ada kenaikan gaji. Walau hanya 50.000 rupiah tetapi patut disyukuri karena ada kenaikan, bukannya stagnan atau bahkan dipotong. Lagipula upah buruh sekarang sudah cukup tinggi, di DKI Jakarta saja sudah 4 juta lebih sedikit.

Selain itu, demo buruh juga bisa berekor panjang dan merugikan negara, terutma pada sektor perekonomian. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa demo buruh berpotensi menghambat pemulihan ekonomi nasional, karena bisa menambah pasien Corona. Pemeritnah akan bertindak tegas karena saat ini masih pandemi, jadi tidak boleh ada unjuk rasa di kota manapun di Indonesia.

Logikanya begini, ketika ada demo maka ada kerumunan dan mayoritas pengunjuk rasa pasti melepas masker karena kepanasan dan pengap. Padahal situasi itu berbahaya karena bisa jadi ajang penularan Corona, dan droplet bertebaran dengan bebas di udara. Padahal Corona varian delta bisa menular hanya dengan berpapasan dengan Orang Tanpa Gejala (OTG).

Sedangkan saat demo mereka tidak tahu siapa yang sehat dan siapa yang berstatus OTG. Apalagi jika belum divaksin, akan makin mudah terserang Corona. Seharusnya mereka berkaca cari demo-demo sebelumnya, ketika ada random test rapid dan ditemukan banyak yang positif covid di kalangan pendemo.

Banyaknya buruh yang kena Corona bisa menyebabkan penularan ke keluarganya, dan menaikkan angka pasien covid di DKI Jakarta. Kemungkinan terburuk adalah pabrik ditutup karena buruhnya kena Corona sehingga roda perekonomian terhambat. Jakarta juga bisa berubah statusnya jadi zona merah dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 karena banyak yang tertular Corona dari para pendemo, sehingga perekonomian makin tersendat.

Para buruh seharusnya paham dan tidak terbawa emosi lalu nekat berangkat demo. Mereka tidak sadar bahwa demo yang berlangsung dalam beberapa jam, bisa berefek negatif pada beberapa bulan ke depan. Bukannya mendapat kenaikan upah, malah bisa jadi gajinya dipotong karena mereka mengajukan cuti sangat panjang karena kena Corona, atau jika buruh harian maka hanya bisa gigit jari karena tak masuk kerja dan tak dapat duit.

Lebih baik mengalah dan bersabar karena kenaikan upah meski belum terlalu banyak, adalah sebuah rezeki. Bukankah rezeki akan terasa cukup ketika disyukuri? Saat berdemo berarti mereka kurang bersyukur dan terus merasa kurang dan kurang, padahal gajinya sudah jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu.

Janganlah nekat berdemo karena para buruh bisa berpotensi kena Corona, apa tidak sayang nyawa yang hanya satu-satunya? Selain itu, demo buruh bisa berdampak negatif pada pemulihan ekonomi, karena pabriknya ditutup ketika pekerjanya kena Corona.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta — Menjelang bulan Desember 2021, isu terkait penyelenggaraan aksi Persaudaraan Alumni 212 mulai mencuat.

Akan tetapi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta pihak Persaudaraan Alumni 212 untuk mempertimbangkan situasi Jakarta saat ini yang masih dalam situasi pandemi Covid-19 terkait rencana kegiatan reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212.

“Mohon semua panitia pertimbangkan, kita masih pandemi sekalipun sekarang di level 1. Mohon dipertimbangkan, dan mohon semua sesuai ketentuan dan aturan yang ada,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat, 26 November 2021 malam.

Selain itu, Ahmad Riza meminta PA 212 mempertimbangkan lagi rencana reuni 212 tersebut, meski Jakarta sudah memasuki PPKM level 1.

Sebab Covid-19 masih ada di Jakarta, dan kegiatan-kegiatan berkerumun berpotensi menimbulkan penyebaran Covid-19.

Lebih lanjut, Riza mengatakan pihaknya menghormati kegiatan Persaudaraan Alumni 212, akan tetapi Riza meminta agar PA 212 memperhatikan aturan dan dan ketentuan yang ada.

“Mohon semua bisa pertimbangkan dengan baik, cari solusi yang lebih bijak, jangan sampai niat kita lakukan reuni 212 nanti malah jadi klaster baru. Jangan sampai kehadiran kita yang niatnya baik, tapi menimbulkan klaster baru,” ujarnya.

Ahmad Riza menambahkan acara kegiatan reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 ini, harus mendapatkan izin dari satuan gugus tugas (Satgas) Covid-19 DKI Jakarta.

Kemudian, Ahmad Riza mengatakan, Polda Metro Jaya juga akan meminta penilaian Satgas Covid-19 sebelum memutuskan untuk memberikan izin keramaian atau tidak terkait kegiatan tersebut.

“212 itu harus ada izin keramaian dari Polda Metro Jaya dan Polda juga akan minta izin satgas Covid-19,” kata Riza.

Sementara itu, Polda Metro Jaya diketahui belum mengeluarkan izin Reuni 212 digelar di sekitar Patung Kuda seberang kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini, polisi mengatakan ada sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi panitia, salah satunya belum ada rekomendasi dari Satgas Covid-19. (*)

Jakarta — Setelah memutuskan untuk meniadakan cuti bersama pada hari natal tahun 2021 dan libur tahun baru 2022. Pemerintah mulai mempersiapkan kebijakan lainnya untuk menghadapi hari natal dan tahun baru 2022.

Berbagai alternatif kebijakan akan disiapkan oleh pemerintah mulai dari kebijakan dengan tingkat lunak hingga tingkat keras. Hal tersebut dilakukan untuk membatasi pergerakan orang secara besar-besaran.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Y.B Satya Sananugraha mengatakan pemerintah akan menyiapkan beberapa alternatif kebijakan secara bertingkat.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan berbagai usulan kebijakan yang diberikan oleh kementerian dan lembaga terkait untuk menghadapi hari natal dan tahun baru 2022,” ucapnya saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Menghadapi Libur Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 secara daring, pada Selasa (2/11).

Pria yang akrab disapa Sani itu juga menjelaskan, usulan kebijakan tersebut terdiri dari tiga tingkatan yaitu soft policy, medium policy, dan hard policy.

Usulan kebijakan tersebut nantinya akan dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi terakhir dari penyebaran kasus aktif Covid-19, serta akan diberlakukan mulai dari tanggal 18 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022.

“Terdapat tiga tingkatan dari masing-masing usulan kebijakan yang telah dibuat oleh K/L terkait yaitu ada soft policy, medium policy, dan hard policy. Nantinya kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai usulan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah,” jelasnya.

Ia juga berharap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat fokus untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 secara efektif.

“Semoga dengan adanya diskusi ini, pemerintah dapat mengambil usulan kebijakan yang terbaik sebagai langkah kedepannya dapat memutus rantai penyebaran virus Covid-19 secara efektif,” tuturnya. (*)

Oleh Masykuri Abdillah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) lahir ketika hubungan antara pemerintah dan umat Islam pada awal dekade 1970-an kurang harmonis, terutama karena adanya kebijakan de-ideologisasi politik. Waktu itu di lingkungan umat Islam belum ada wadah yang bisa mewakili dan menyatukan ulama, zuama (tokoh), dan organisasi-organisasi Islam. Pemerintah yang waktu itu merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan berbagai organisasi kemudian mendorong berdirinya MUI pada 26 Juli 1975 sebagai ikhtiar untuk membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan umat Islam.

Fungsi MUI kemudian disebutkan dalam Pasal 4 Pedoman Dasarnya, Pertama, MUI berfungsi sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami. Kedua, MUI berfungsi sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah. Ketiga, MUI berfungsi sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama. Keempat, MUI berfungsi sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Eksistensi MUI

Pada masa-masa awal berdirinya, MUI dinilai kurang independen dan dianggap sebagai perpanjangan kepentingan pemerintah. Karena adanya anggapan ini, pimpinan MUI pun berusaha untuk menunjukkan independensinya serta perannya dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam dan sekaligus memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upaya-upaya tersebut telah meningkatkan kepercayaan umat. Menurut hasil survei tentang lembaga paling dipercaya publik yang dilaksanakan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2018, MUI merupakan lembaga nonpemerintah yang paling dipercaya masyarakat dengan nilai 73 persen.

Meski sejak berdiri MUI merupakan organisasi nonpemerintah, masih ada yang memanggap MUI adalah lembaga pemerintah atau semi-pemerintah seperti halnya lembaga fatwa (mufti) yang terdapat di sebagian besar negara Muslim. Kedudukan MUI yang demikian ini sebenarnya sangat positif karena fatwa, pemikiran, dan kontrol sosial atau kristisime MUI bisa lebih independen daripada jika organisasi ini merupakan lembaga pemerintah. MUI menyatakan dirinya sebagai pelayan umat (khâdimul ummah) dan mitra pemerintah (shadîqul hukûmah atau syarîkul hukûmah).

Dalam melakukan peran tersebut, MUI dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang terkait dengan persoalan keagamaan, keumatan, kemasyarakatan, maupun kenegaraan dan kemanusiaan. Permasalahan ini pun adakalanya merupakan dinamika masyarakat yang semakin maju dan modern (societal problems), dan adakalanya merupakan permasalahan sosial yang menyimpang dari kondisi normal atau ideal (social problems). Di antara permasalahan ini ada pula yang merupakan bencana, baik bencana sosial seperti konflik sosial dan terorisme, bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, maupun bencana non-alam seperti pandemi Covid-19.

MUI dituntut untuk merespons permasalah-permasalahan tersebut dan memberikan jawaban solutif terhadapnya, baik dalam bentuk fatwa, pikiran-pikiran konstruktif, maupun dalam bentuk tindakan nyata, terutama sertifikasi halal makanan dan keuangan syariah. Hal ini kemudian melahirkan penilaian oleh sebagian pengamat bahwa MUI cenderung menjadi ”ormas super” atau lembaga monopoli otoritas dalam hal fatwa dan sertifikasi halal.

Selain penilaian tersebut, kini masih ada pihak-pihak yang melihat eksistensi MUI secara kritis. Kelompok tertentu menganggap MUI sebagai lembaga yang cenderung ”fundamentalis”, seperti fatwa MUI tentang Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan fatwa haram terhadap pluralisme dan liberalisme agama. Sebaliknya, ada juga yang menganggap MUI sebagai lembaga yang hanya mengikuti keinginan pemerintah dan kelompok liberal atau pihak asing, seperti dukungan terhadap penanggulangan radikalisme dan terorisme.

Kritik tersebut sebenarnya bisa juga berarti bahwa pemikiran dan langkah MUI adalah moderat. Dalam kenyataannya, MUI tidak memasukkan ormas radikal dalam kepengurusannya.

Untuk menunjukkan moderasinya, di usianya yang ke-46 ini, MUI memandang perlu untuk merumuskan konsep tentang Metode Pemikiran dan Pengabdian (Manhajul Fikri wal Khidmah) MUI, yang telah diputuskan dalam Mukernas MUI pada 26 Agustus 2021. Sebenarnya konsep ini merupakan rumusan terhadap kebijakan dan praktik organisasi yang sudah dilakukan selama ini, yang dasar-dasarnya sudah dirumuskan dalam konsep Wawasan MUI.

Pola Pemikiran

Perkembangan dunia yang semakin modern pada saat ini telah memunculkan dua fenomena dalam memahamai ajaran agama di kalangan umat Islam. Di satu sisi muncul pemahaman yang cenderung berlebihan (ghuluww), memberatkan (tasyaddud), dan bahkan ekstrem (tatharruf), yang kemudian juga disebut ”konservatif” atau ”fundamentalis”. Di sisi lain, muncul pula kecenderungan sebagian tokoh dan intelektual Muslim yang memahami Islam secara liberal dengan menggunakan logika mereka sendiri.

Kedua kecenderungan tersebut terjadi karena mereka tidak menggunakan metodologi standar (mu’tabar) dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Kecenderung kelompok pertama terjadi terutama disebabkan oleh pemahaman teks-teks Al Quran dan hadis secara literal, tanpa melihat konteks kalimat, konteks turunnya (asbâb al-nuzûl) ayat dan konteks munculnya (asbâbul wurûd) hadits, serta tujuan syariah (maqâshid al-syarî’ah). Sedangkan kelompok kedua terjadi karena keinginan seseorang untuk mencocokkan ajaran-ajaran dengan budaya dan logika masyarakat modern yang cenderung liberal.

Dengan Manhajul Fikri tersebut, tampak sekali MUI ingin menunjukkan jati diri pemikirannya yang kontekstual dan solutif terhadap perkembangan zaman dan permasalahannya tetapi masih tetap merujuk kepada Al Quran dan hadis. Metode yang dimaksud meliputi pendekatan-pendekatan: manhajiyyah (metodologis), wasathiyyah (moderat), tathawwuriyyah (dinamis), ishlâhiyyah (reformatif), dan tasâmuhiyyah (toleran).

Pendekatan manhajiyah menunjukkan bahwa pemahaman MUI terhadap teks-teks agama serta respons terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak terdapat dalam teks dilakukan dengan metode yang diakui oleh mayoritas ulama ahlussunnah wal jama’ah, yakni ’ulumul Quran, ’ulumul hadits, dan ushul fiqh. Dengan demikian, pemahaman MUI tidak hanya secara literal saja, yang dalam beberapa hal bisa menimbulkan pengertian yang menyesatkan, seperti pemahaman tentang jihad perang secara ofensif dan kekerasan atas nama agama.

Dengan pendekatan wasathiyyah atau tawassuthiyyah tersebut MUI bisa menerima NKRI sebagai konsensus nasional (mîthaq wathanî), yang telah disepekati oleh bapak pendiri bangsa yang di antara mereka adalah ulama. Legitimasi terhadap NKRI ini didasarkan pada QS Al-Nisa’: 90 dan praktik nabi di masa-masa awal kedatangannya di Madinah yang melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan kelompok-kelompok sosial yang ada dalam bentuk Piagam Madinah (Mîthaq al-Madînah).

Kemudian, dengan pendekatan tathawwuriyyah tersebut, MUI juga bisa merespons perkembangan iptek dan modernitas beserta sistem yang dilahirkan oleh modernitas, seperti demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan, kemajemukan, dan sebagainya. Sementara itu, dengan pendekatan ishlâhiyyah, pemikiran MUI berorientasi untuk melakukan reformasi atau pembaruan (tajdîd) demi kemajuan umat dan bangsa.

Adapun dengan pendekatan tasâmuhiyyah, MUI menghargai atau menoleransi (tasâmuh) terhadap perbedaan pendapat dalam hal-hal yang bersifat furû’iyyah (bukan masalah pokok). MUI menolak pemikiran-pemikiran yang absolutis, yang dengan mudah menganggap kelompok lain sebagai bid’ah (tabdî’), sesat (tadhlîl), syirik (tasyrîk), atau bahkan kafir (takfîr). Hanya saja, MUI tetap memegang prinsip bahwa aliran yang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang bersifat fundamental (rukun iman dan rukun Islam) tidak bisa dianggap sebagai Islam.

MUI juga mendukung perlunya toleransi terhadap perbedaan agama, ras, dan suku, yang dalam konteks kehidupan masyarakat dan negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Demikian pula, MUI juga menghargai perbedaan dalam bidang politik, baik dalam hal pilihan partai politik maupun pilihan kandidat dalam pemilu atau pilkada.

Pola Pengabdian

Sebagai organisasi Islam di Indonesia, MUI memiliki orientasi keislaman dan keindonesiaan. Untuk itu, aktivitas pengabdiannya pun dilakukan dalam rangka perlindungan dan penguatan agama, umat, bangsa, dan negara. Tentu saja, pengabdian ini tidak lepas juga dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, bahkan masyarakat dunia, seperti persoalan kemiskinan, kekerasan, konflik, ekstremisme, dan sebagainya. Sebagai organisasi wadah ulama, zuama, dan ormas Islam, MUI mempunyai peran kordinatif (tansîq) terhadap program-program ormas, baik di bidang agama, sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan hukum.

Perlindungan agama (himâyah al-dîn) dilakukan antara lain dengan pendalaman dan pengembangan ilmu-ilmu agama dan pemahamannya secara benar, termasuk penolakan terhadap pemahaman secara ekstrem atau liberal. MUI juga berusaha untuk menjaga eksistensi agama dalam kehidupan masyarakat dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun perlindungan umat (himâyah al-ummah) dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan ketakwaan dan kepemilikan akhlak (etika-moral) serta pendidikan dan kesejahteraan umat. Selain itu, perlindungan umat dilakukan dengan memberikan sertifikasi jaminan akan kehalalan makanan dan kegiatan perekonomian.

Perlindungan atau bela negara (himâyah al-daulah) saat ini terutama dilakukan dengan pemberian legitimasi teologis kepada NKRI sebagai negara kesepakatan (darul mitsaq) sehingga umat dituntut menjaga dan memperkuat negara ini dari ancaman ideologi-ideologi di luar ideologi Pancasila. Hal ini diperkuat dengan kenyataan historis, bahwa para ulama dan tokoh Islam juga terlibat dalam perdebatan dalam sidang-sidang BPUPKI pada tahun 1945, yang memutuskan Pancasila sebagai dasar negara.

Bentuk pengabdian MUI tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi umat dan bangsa pada saat ini. Pimpinan MUI menyadari betul bahwa kini terjadi keterbelahan masyarakat, terutama sebagai ekses Pemilu 2019 yang disertai dengan penyebaran berita-berita hoaks dan provokasi serta caci maki terhadap kelompok lain. Bahkan, sebagian umat beragama pun ada yang gemar mencaci maki agama lain.

Sementara di kalangan umat Islam kini masih terdapat kelompok ekstrem yang melakukan kekerasan dan teror, terutama Jemaah Islamiyah (JI) yang berideologi Al Qaeda, Jamaah Ansharud Daulah (JAD) yang berideologi ISIS, dan Negara Islam Indonesia (NII) yang merupakan kelanjutan dari gerakan DI/TII. Selain itu, kini masih ada pihak tertentu yang ingin mendirikan negara Islam atau negara khilafah dan menganggap bahwa NKRI tidak sesuai dengan Islam.

Oleh karena itu, MUI di semua tingkatan dituntut untuk mengimplementasikan pola pemikiran dan pengabdian di atas. Dalam hal ini, terdapat empat hal penting yang memerlukan keterlibatan aktif MUI. Pertama adalah penguatan negara (taqwiyah al-daulah) dengan menegaskan bahwa NKRI adalah sejalan dengan ajaran Islam yang dipahamai secara moderat (wasathiyyah), dan bahwa kekerasan atas nama agama adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua adalah penguatan kerukunan dan persatuan, terutama dalam bentuk internalisasi dan pembudayaan nilai-nilai persaudaraan umat Islam (ukhuwwah Islâmiyyah), persaudaraan nasional (ukhuwwah watahniyyah), dan persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah insâniyyah).

Ketiga adalah penguatan akhlak melalui internalisasi dan pembudayaan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab (amânah) sehingga bangsa ini bisa terlepas dari tindak penipuan dan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Keempat, peningkatan kualitas dan taraf hidup umat melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Sebagai tenda besar ormas Islam, MUI diharapkan bisa melakukan koordinasi terhadap program-program pengabdian yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam sehingga mereka bisa bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi-organisasi nonpemerintah lainnya dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur, yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Penulis adalah Guru Besar UIN Jakarta. Artikel dimuat Koran Kompas, Selasa 14 September 2021.