Jakarta — Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 dosis pertama mencapai 70 persen dari populasi penduduk di Indonesia, pada akhir tahun ini.

Vaksinasi pertama dilakukan perdana pada Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat publik dan tokoh masyarakat pada awal Januari lalu. Dilanjutkan pada Februari, dengan vaksinasi secara bertahap untuk kelompok prioritas yang rentan terpapar COVID-19, khususnya tenaga kesehatan.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengklaim target itu berhasil dicapai. Ini tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak, termasuk pihak swasta yang membantu percepatan distribusi vaksin.

“Akhirnya di akhir tahun ini, Indonesia mencapai target vaksinasi oleh WHO di mana 70 persen populasinya sudah divaksin dosis pertama, dan 40 persen populasi telah divaksin dosis kedua,” kata Wiku dalam konferensi pers, Selasa (28/12/2021).

Wiku juga menyinggung soal upaya pemerintah menjamin ketersediaan vaksin jangka panjang serta mendorong kemandirian anak bangsa, dengan menetapkan kandidat vaksin Merah Putih untuk didukung sepenuhnya, termasuk rangkaian proses produksi serta hilirisasinya.

Dalam upaya mempercepat vaksinasi guna mencapai target herd immunity, pada Mei 2021 pemerintah juga bermitra dengan pihak swasta seperti sektor industri, untuk menjadi penyelenggara vaksinasi atau melaksanakan vaksinasi gotong royong.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut capaian vaksinasi di pulau Jawa dan Bali bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Meskipun jika dilihat dari cakupan geografis, capaian vaksinasi belum merata.

“Dapat kami laporkan juga bahwa capaian vaksinasi umum dan lansia di Jawa dan Bali juga terus meningkat. Capaian vaksinasi dosis satu dan dua di Jawa dan Bali, masing-masing telah mencapai lebih dari 80 persen dan 60 persen. Sementara hasil sero-survei nasional yang menunjukan tingkat kekebalan masyarakat cukup tinggi. Namun masih terdapat beberapa kabupaten kota, dengan vaksinasi dosis satu di bawah 50 persen. Pemerintah terus mendorong peran serta pemerintah daerah untuk memaksimalkan suntikan vaksin di wilayahnya,” kata Luhut dalam keterangan pers, Senin (27/12/2021).

Epidemiolog Universitas Airlangga Laura Navika Yamani mengapresiasi pencapaian tersebut. Hanya saja, Laura menyarankan pemerintah segera meningkatkan target dan capaian vaksinasi Covid-19. Ini tidak lepas dari kemunculan bermacam varian Covid-19, termasuk varian Omicron.

“Dengan capaian vaksinasi yang bisa dikatakan baik, ini tentunya harus dipertahankan. Dan kalau bisa harus ditingkatkan. Karena ini kan kemunculan varian baru, kita nggak tahu ya seperti apa nanti kondisinya. Target vaksinasi yang di awal itu sekitar 70 persen, itu kan identifikasi dari virus awal yang datang dari Wuhan. Yang memiliki daya tular itu satu orang bisa menularkan ke tiga sampai empat orang. Sedangkan saat ini, itu kan sudah berkembang varian-varian yang baru ya. Ada alfa, beta, delta, bahkan sekarang Omicron,” kata Laura, Kamis (23/12/2021).

Laura juga menyinggung soal adanya perubahan karakteristik virus yaitu peningkatan daya transmisi. Terutama saat ini ada varian Omicron yang disebut lebih menular dibandingkan dengan varian Delta, sampai 5 kali.

“Kalau dari saya hitungan kita, kala Delta bisa 7-10 orang. Berarti cakupan vaksinasinya juga kan tidak lagi 70 persen. Jadi satu dibagi misalkan tadi daya tularnya 10 ya, Maka 0,1. Berarti bisa dihitung 1 dikurangi 0,1 itu kan butuh 90 persen,” kata Laura.

Laura menyebut dengan capaian vaksinasi saat ini, kekebalan komunal bisa dikatakan sudah terbentuk. Tapi untuk mempertahankannya, masyarakat tetap wajib dan terus menerapkan protokol kesehatan. (*)

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa ada rencana penghapusan bensin jenis premiun dan pertalit mulai tahun depan. Nantinya, masyarakat hanya akan menggunakan bensin bahan bakar minimal RON 92 atau jenis pertamax. Perbedaan paling kentara antara pertalite dan pertamax bagi orang awan adalah harganya. Tapi perbedaan harga itu pun berhubungan dengan kualitas bahan bakarnya, terutama nilai oktan. Bilangan oktan (octane) bahan bakar mempengaruhi kinerja mesin.

Melansir situs resmi ESDM, penghapusan dua jenis BBM itu dilakukan pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan dengan mendorong penggunaan BBM yang ramah lingkungan. BBM yang dinilai ramah lingkungan yakni memiliki nilai oktan atau Research Octane Number (RON) di atas 91. Diketahui, premium memiliki RON 88, dan pertalite memiliki RON 90.

“Kita memasuki masa transisi di mana premium (RON 88) akan digantikan dengan pertalite (RON 90), sebelum akhirnya kita akan menggunakan BBM yang ramah lingkungan,” ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Soerjaningsih, 20 Desember 2021 yang lalu.

Menurutnya, masa transisi BBM ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait penggunaan BBM dengan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, nantinya pertalite akan digantikan dengan BBM yang kualitasnya lebih baik atau ramah lingkungan. “Ada masa di mana pertalite harus dry, harus shifting dari pertalite ke pertamax,” kata dia.

Di sisi lain, Corporate Secretary Subholding Commercial & Trading Pertamina Irto Ginting mengatakan bahwa keputusan penghapusan Premium adalah murni kewenangan pemerintah. Pihaknya hanya menjadi pelaksana tugas yang sudah diamanahkan. “Kami sebagai pelaksana yang diberikan penugasan. Tentunya untuk suplai maupun jalur pendistribusian BBM berkualitas akan kami siapkan untuk kebutuhan masyarakat,” ucap Irto, Selasa (21/12/2021).

Ia turut menambahkan, Pertamina bakal terus mengedukasi pentingnya pemilihan jenis BBM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi kendaraan masing-masing. Sesuai data yang ada disampaikan bahwa ada 3 langkah utama dalam menghapus BBM Premium dan Pertalite.

  1. Langkah pertama, pengurangan bensin Premium disertai edukasi dan kampanye mendorong konsumen menggunakan BBM beroktan 90 ke atas.
  2. Langkah kedua, pengurangan jumlah bensin Premium dan Pertalite di SPBU disertai edukasi dan kampanye untuk mendorong penggunaan BBM beroktan 90 ke atas.
  3. Langkah ketiga, simplifikasi produk bensin di SPBU yang hanya jadi 2 varian, yakni Pertamax dengan oktan 91/92 dan Pertamax Turbo dengan oktan 95. (*)

Jakarta — Pemerintah terus mengimbau masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan (Prokes) guna mencegah lonjakan kasus COVID-19. Penerapan prokes ketat harus dilakukan imbas mulai menyebarnya varian baru virus corona, yakni Omicron.

Karena itu, jelang Tahun Baru 2022, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melarang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pawai hingga pesta kembang api pada malam Tahun Baru. Hal itu untuk menantisipasi melonjaknya kasus COVID-19 pada periode ini.

“Selama Natal dan Tahun Baru tidak boleh berkeliaran, tidak ada perayaan-perayaan, pawai-pawai, arak-arakan, pesta kembang api, alun-alun ditutup dan sebagainya,” ujar Tito, Senin, 27 Desember 2021.

Kegiatan tersebut, jelasnya, berpotensi menimbulkan kerumunan sehingga harus ditiadakan. Namun, Mendagri menyebut kegiatan restoran maupun mal masih dibolehkan dengan syarat menerapkan prokes ketat.

“Restoran 75 persen, mal 75 persen, penerapan PeduliLindungi berjalan terus,” tuturnya.

Tito juga meminta agar kepala daerah mengeluarkan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi dalam penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah masing-masing sebagai upaya langkah pencegahan.

Selain itu, tambahnya, persiapan lainnya untuk pencegahan lonjakan COVID-19 di akhir tahun yakni seperti penguatan perbatasan, kemudian percepatan vaksinasi. (*)

Jakarta – Pemerintah mengambil sejumlah langkah usai merebaknya virus Corona varian Omicron dari Afrika. Salah satunya adalah mengubah aturan karantina bagi orang-orang yang baru datang dari luar negeri. Berikut sejumlah aturan yang diterapkan pemerintah untuk menghadapi Corona varian Omicron:

Tutup Akses WNA dari Afrika hingga Hong Kong

Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada beberapa negara yang mengalami penyebaran Corona varian Omicron. Indonesia akan menutup akses WNA yang telah melakukan perjalanan dari beberapa negara. Aturan pelarang itu berlaku mulai hari ini. “Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan varian omicron ini sudah menyebar ke lebih banyak negara,” kata Luhut dalam konferensi pers, Minggu (28/11/2021).

Luhut menyebut negara-negara yang aksesnya ditutup karena varian baru tersebut. Ada 10 negara yang ditutup, hanya Hongkong negara non Afrika yang terkena imbas penutupan. “Pelarangan WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari dari negra-negara Afrika Selatan, Rwanda, Nabibia, Zimbabwe, Lesoto, Munzabik, Eswatini, Melawi, Anggola, dan Hongkong,” kata Luhut.

Alasan WNA dari Hong Kong Dilarang Masuk RI

Pemerintah Indonesia memasukkan Hongkong menjadi salah satu negara yang aksesnya ditutup akibat varian virus Corona Omicron. Luhut mengatakan, ada beberapa negara yang telah ditemukan kasus varian Omicron. Untuk itu, Indonesia akan menutup akses WNA yang telah melakukan perjalanan dari beberapa negara. “Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan varian omicron ini sudah menyebar ke lebih banyak negara,” kata Luhut.

Durasi Karantina WNA-WNI dari Luar Negeri Diubah

Pemerintah juga mengubah durasi karantina bagi WNA dan WNI dari luar negeri. Aturan itu imbas dari varian Omicron. “Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri di luar negara-negara yang masuk daftar pada poin A menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari,” ujar Luhut.

Daftar negara poin A yang dimaksud yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Itu artinya WNA dan WNI dari luar negeri di luar wilayah Afrika wajib karantina 7 hari.

Sementara itu, untuk WNI yang baru dari Afrika wajib karantina 14 hari. “Untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin A di atas akan dikarantina selama 14 hari,” tuturnya.

RI Tak Terapkan Lockdown

Luhut Pandjaitan, menjelaskan alasan Indonesia tidak melakukan lockdown dalam menghadapi Corona varian Omicron. Luhut mengatakan persiapan Indonesia sudah jauh lebih matang dibanding saat awal pandemi. Pernyataan itu disampaikan Luhut untuk merespons pertanyaan ‘Kenapa hanya diperketat saja, nggak sekalian setengah lockdown. Apa tidak khawatir kecolongan?’. Luhut mencontohkan pengalaman negara lain saat menerapkan lockdown.

“Kalau pengalaman kita, seperti juga kami sepakat, kita sudah jauh lebih canggih dari kejadian yang lalu. Kita mengawasi dengan cermat, saya kira sudah cukup bagus. Jadi kita mencari keseimbangan, sekali lagi equlibrium-nya. Karena pengalaman lockdown juga tidak menyelesaikan masalah. Kita lihat banyak negara yang melakukan lockdown itu malah dapat serangan lebih banyak,” ujar Luhut. Luhut lantas memamerkan pendekatan PPKM yang digunakan pemerintah. Menurut dia, pendekatan tersebut lebih seimbang. “Kita malah yang melakukan pendekatan seperti PPKM itu atau keseimbangan itu akan lebih baik,” kata Luhut. (*)

Oleh : Zaki Walad )*

Masyarakat dan Aparat wajib bersatu untuk menghadapi potensi teror menjelang akhir tahun. Dengan adanya peningkatan sinergitas tersebut, maka aksi teror diharapkan dapat dicegah.

Kedamaian di akhir tahun bisa terganggu kala teroris menebar ancaman bahkan memasang bom di beberapa tempat umum. Entah apa yang ada di pikiran mereka ketika meneror masyarakat padahal sama-sama warga Indonesia yang berhak menikmati libur akhir tahun. Akan tetapi kelompok teroris malah negative thinking dan melakukan pengancaman serta banyak kegiatan lain yang berbahaya.

Untuk mencegah terorisme di akhir tahun maka Polri menangkap 3 tersangka teroris di Jawa Tengah. Penangkapan ini adalah sebuah prestasi karena jika ada yang kena maka ia bisa jadi informan, di mana saja kawanannya, rencana-rencananya apa, dan lain sebagainya.

Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana menyatakan bahwa capaian Polri tidak boleh membuat pihak berpuas diri, tetapi justru makin waspada menghadapi ancaman teror pada akhir tahun. Dalam artian, bisa jadi ada serangan dari kelompok teroris sebagai balasan karena anggota mereka dicokok polisi. Sehingga harus ada tindakan agar mencegah serangan dan menyelamatkan masyarakat.

Eva menambahkan, masyarakat berhak merasa aman selama libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) dan negara wajib melindungi mereka dari ancaman teror. Dalam artian, keamanan rakyat jadi prioritas karena kita tentu tidak mau ada peristiwa berdarah yang menghitamkan nuansa pergantian tahun. Oleh karena itu sebagai warga negara Indonesia kita berhak dilindungi oleh negara.

Akan tetapi kita tidak bisa melenggang dan biasa-biasa saja saat akhir tahun, karena sebagai masyarakat sipil bisa sekali menghadapi teror saat akhir tahun. Caranya bukan dengan angkat senjata (karena tidak punya hak untuk menggunakan pistol), tetapi dengan melaporkan jika ada kejadian atau sesuatu yang mencurigakan.

Misalnya ketika ada orang yang tiba-tiba menaruh bungkusan di tempat umum dan ia meninggalkannya begitu saja, langsung saja telepon aparat, karena bisa jadi itu bom yang diletakkan diam-diam oleh anggota kelompok teroris. Ketika benar ternyata itu bom waktu maka Anda jadi pahlawan karena menyelamatkan sekian banyak nyawa dari sang malaikat maut.

Di lain hari, ketika tidak sengaja melihat tingkah laku kelompok yang mencurigakan atau bahkan menyaksikan sendiri pelemparan bom molotov ke tempat umum atau rumah ibadah, tentu Anda langsung menelepon kantor polisi. Jangan takut jika jadi saksi suatu kejadian seperti ini karena akan dilindungi oleh pihak berwajib. Intinya, ketika ada yang kiranya tidak sesuai dan insting Anda menyatakan bahwa ada yang salah, maka patut untuk dilaporkan.

Ketika ada kejadian seperti itu maka bukannya curiga atau paranoid ketika menemukan bungkusan mencurigakan atau orang yang ternyata kelompok teroris. Akan tetapi kita patut lebih mawas diri karena biasanya di akhir tahun ada ancaman pengeboman dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris.

Masyarakat memang wajib bersatu dengan aparat untuk mendamaikan Indonesia dan mengamankan situasi, karena sebagai warga neagra yang baik kita cinta negeri dan dibuktikan dengan rasa peduli kepada sekitar. Jangan malah cuek dan 1 perhatian Anda bisa mencegah berbagai kejahatan oleh kelompok teroris.

Ketika aparat keamanan dan warga sipil bersatu maka kita optimis di akhir tahun akan aman dan tidak ada ancaman pengeboman. Penyebabnya karena jika ada kerja sama maka akan mencegah tindakan teror di tengah masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Edi Prasetyo )*

Pemerintah terus mewaspadai berbagai dampak varian Covid-19 Omicron, termasuk pada sektor perekonomian nasional. Masyarakat juga diharap bekerja sama dengan cara mematuhi Prokes dan mengikuti berbagai seruan pencegahan penularan Covid-19.

Pandemi membuat hampir semuanya berubah, termasuk bidang ekonomi. Banyak negara yang tumbang dan mengalami krisis akibat virus kecil ini. Namun demikian, Pemerintah Indonesia terus berjuang saat pandemi, sehingga tidak terperosok dalam jerat resesi atau krisis ekonomi. Hal ini terbukti karena selama tahun 2021 kita dapat kembali bangkit dan roda perekonomian digerakkan lagi agar kondisinya bisa pulih.

Akan tetapi kedatangan Corona varian Omicron bisa merusak rencana kebangkitan ekonomi Indonesia. Pasalnya virus hasil mutasi ini bisa menular 5 kali lebih cepat. Jika ia sudah terlanjur menyebar di Indonesia maka bisa menaikkan lagi jumlah pasien Corona lalu memiliki efek negatif pada perekonomian.

Namun masyarakat jangan khawatir karena pemerintah terus mewaspadai perkembangan penyebaran varian Omicron agar dampaknya dapat ditekan seminimal mungkin. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi. Adapun skenario yang akan dilaksanakan untuk mengatasi Omicron, yakni mempercepat cakupan vaksinasi dan mengawasi penerapan protokol kesehatan.

Skema untuk menentang Corona Omicron memang digunakan di bidang kesehatan karena kesehatan adalah kunci utama untuk mengendalikan pandemi Covid-19.  Hal ini berarti jika jumlah pasien Corona tidak naik lagi maka pemerintah bisa fokus memperbaiki finansial negara.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan skenario jika varian Omicron berpengaruh pada perekonomian. Skenarionya tergantung dari seberapa buruk efek yang ditimbulkan.

Menteri Airlangga menambahkan, jika efek Corona varian Omicron terkendali maka pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang diharapkan, yakni 5,2% dari APBN. Akan tetapi, jika yang terjadi sebaliknya, maka ada 10% dari dana penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional yang disiapkan sebagai bumper dari efek Omicron tersebut. Dana sebesar 5,2 triliun diharap bisa memulihkan lagi situasi di Indonesia.

Dana cadangan memang dipersiapkan karena kita belum tahu seperti apa efek Corona varian Omicron di Indonesia. Bisa jadi virus ini hanya mandek di kota yang terdapat pasien Corona Omicron (Jakarta dan Manado) tetapi bisa jadi menyebar ketika ada yang jadi orang tanpa gejala yang ternyata terkena Corona Omicron. Jika kemungkinan terburuknya ia menyebar maka bisa berpengaruh ke bidang ekonomi.

Skenario terburuk memang harus dipikirkan karena jangan sampai kita santai-santai saja menghadapi Corona varian Omicron. Jika memang ia menyebar di Indonesia maka dana yang disiapkan oleh pemerintah diharap bisa mengendalikannya. Penyebabnya karena bisa dipakai lagi untuk membeli alat perlindungan diri, ventilator, dan alat kesehatan lain di banyak Rumah Sakit.

Selain itu, dana dari pemerintah bisa untuk sterilisasi sekolah dan tempat umum lain, sehingga diharap jika tempat-tempat itu higienis, tidak ada penualran Corona Omicron lagi. Dana dari pemerintah juga dibelikan masker sehingga dibagikan gratis di jalanan, sehingga makin banyak yang menaati protokol kesehatan.

Jika semuanya disiplin dalam menaati protokol kesehatan maka kita bisa meminimalisir penularan Corona varian Omicron sehingga kedatangannya tidak akan berdampak pada bidang ekonomi. Penularan virus covid-19 bisa dikendalikan dan tidak ada lonjakan pasien di berbagai daerah di Indonesia.

Jika semuanya sehat maka semangat bekerja dan membangkitkan lagi perekonomian di Indonesia. Bidang kesehatan memang berkaitan dengan ekonomi, dan kesehatanlah yang diperbaiki dahulu agar finansial negara kuat.

Perekonomian negara memang harus bangkit agar kita tidak terjebak dalam krisis moneter seperti tahun 1998. Sudah ada prediksi pemulihan ekonomi Indonesia bisa berlangsung dalam kurun waktu 2 tahun lebih sedikit, sehingga inilah saatnya kita rajin bekerja dan menggerakkan lagi roda perekonomian.

Pemerintah terus mencermati perkembangan varian Covid-19 Omicron di Indonesia guna mencegah meluasnya dampak negatif penyakit tersebut.  Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk selalu taat Prokes dan mengikuti berbagai imbauan Pemerintah karena tanpa kepatuhan masyarakat maka penanganan pandemi Covid-19 akan sulit membuahkan hasil maksimal.

)* Penulis adalah pemerhati perekonomian/kontributor Citizen Journalism

JAKARTA — Kasus Covid-19 Omicron di Indonesia semakin banyak. Pemerintah akan memperketat aturan karantina bagi warga asing atau warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri. Pasalnya, Covid-19 Omicron di Indonesia berasal dari luar negeri atau imported case.

Kementerian Kesehatan (Kemenks) kembali melaporkan temuan kasus baru Covid-19 Omicron di Indonesia pada Minggu 26 Desember 2021. Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi menyebutkan adanya tambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 Omicron sebanyak 27 kasus yang sebagian besar berasal dari para pelaku perjalanan internasional.

Temuan berasal dari hasil pemeriksaan WGS oleh Badan Litbangkes yang keluar pada tanggal 25 Desember 2021. Sebanyak 26 Kasus Covid-19 Omicron di Indonesia merupakan imported case, diantaranya 25 WNI yang baru pulang dari Malaysia, Kenya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Malawi, Spanyol, Inggris, Turki, dan 1 orang WNA Asal Nigeria.

Sementara satu kasus positif Covid-19 Omicron merupakan Tenaga Kesehatan di RSDC Wisma Atlet. ”Berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen oleh Badan Litbangkes, kami kembali mengidentifikasi adanya tambahan kasus Omicron sebanyak 27 orang. Saat ini sebagian besar telah menjalani karantina di Wisma Atlet dan sebagian lagi di RSPI Sulianti Saroso,” kata Nadia dalam keterangan tertulis di situs Kemenkes.

Dengan tambahan kasus ini, total kasus terkonfirmasi Covid-19 Omicron di Indonesia sudah 46 kasus sejak pertama kali dilaporkan pada 16 Desember lalu. Kasus Omicron tersebut terdeteksi disaat para pelaku perjalanan internasional tiba di Indonesia dan menjalani karantina 10 hari.

Beberapa kasus terdeteksi setelah mereka menjalani lebih dari tiga hari dalam masa karantina. Ini menunjukan karantina 10 hari adalah durasi yang tepat untuk mencegah pasien dengan Omicron menulari pihak lain diluar fasilitas karantina.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong penerapan disiplin protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, upaya membatasi masuknya kasus dari luar negeri juga dilakukan dengan mewajibkan karantina 10 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri. “Proses karantina kedatangan luar negeri untuk WNI akan kita perketat,” ujar Budi saat konferensi pers, Senin (27/12). Namun Budi belum menjelaskan rencana pengetatan aturan karantina bagi WNI dan WNA yang datang dari luar negeri tersebut.

Aturan karantina dari luar negeri

Selama ini, kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional dari luar negeri tertuang pada Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Covid-19.

Aturan karantina dari luar negeri yakni, WNI wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap sebagai persyaratan masuk ke Indonesia. Jika WNI belum mendapat vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif.

Lalu, pada saat WNI baru tiba di Indonesia dilakukan tes ulang RT-PCR. Setelahnya, WNI diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 10 x 24 jam.

Apabila WNI baru datang dari 11 negara, masa karantina terpusat yang ditentukan lebih lama, yakni selama 14 hari. Kesebelas negara yang dimaksud Afrika Selatan, Botswana, Hong Kong, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, dan Lesotho. Kesebelas negara ini berkaitan erat dengan penularan varian Omicron.

Dua kriteria WNI yang wajib karantina setelah perjalanan dari luar negeri

Kewajiban karantina dari luar negeri untuk WNI dibagi menjadi dua, rinciannya yakni:

Bagi pekerja migran Indonesia (PMI), pelajar/mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri. Tempat karantina, dan kewajiban RT-PCR bagi WNI pelaku perjalanan internasional dengan biaya ditanggung oleh pemerintah.

Bagi WNI di luar kriteria di atas dapat menjalani karantina di tempat akomodasi karantina.

Lokasi karantina dari luar negeri

Lokasi karantina untuk pelaku perjalanan dari luar negeri juga dibedakan untuk dua kriteria WNI yang disebut di atas. Pembagian lokasi karantina dari luar negeri adalah:

Bagi WNI yang merupakan PMI, pelajar/mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas maka mendapat fasilitas tempat karantina gratis di Wisma Atlet.

Di luar kriteria di atas, misal WNI yang baru pulang dari berwisata, maka wajib menjalani karantina berbayar di lokasi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid-19.

Ketentuan tes PCR kedua

Setelah karantina berjalan, WNI harus melakukan tes RT-PCR kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

Pada hari ke-9 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 10 x 24 jam

Pada hari ke-13 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 14 x 24 jam.

Jika dalam hal tes menunjukkan hasil negatif, bagi WNI diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, jika hasil tes positif Covid-19, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI. (*)

Jakarta —- Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati akhirnya buka suara terkait rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin Premium (RON 88) pada 2022 mendatang dan juga bensin Pertalite (RON 90). Nicke mengatakan, rencana tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan sejumlah pertimbangan.

Nicke mengungkapkan rencana itu sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P20/Menlhk/Setjen/Kum1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang. “Ketentuan dari Ibu Menteri KLHK 2017, ini untuk mengurangi karbon emisi maka direkomendasikan BBM yang dijual minimum RON 91,” ungkap Nicke di Istana Wakil Presiden, Selasa (28/12/2021).

Menurutnya, kini kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih berkualitas dan lebih ramah lingkungan semakin tinggi. Terlihat dari penyerapan bensin Premium oleh masyarakat yang semakin menurun dan emisi karbon yang bisa semakin ditekan.

“Kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan ini meningkat. Selama Juni 2020 sampai dengan hari ini karbon emisi yang berhasil kita turunkan adalah 12 juta ton CO2 ekuivalen,” tuturnya.

Tahapan berikutnya, sambung Nicke, perseroan tidak akan serta merta menghapus Pertalite. Namun, perseroan akan melanjutkan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang ramah lingkungan dan lebih baik untuk mesin.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan setuju dengan rencana penghapusan itu karena dapat membuat masyarakat lebih rasional menggunakan BBM, dan juga memperbaiki lingkungan.

Anggota DPR Komisi VII Dyah Roro Esti juga sepakat dengan rencana itu, walaupun perlu dijelaskan ke publik bagaimana ke depannya, apakah harga Pertamax dan Pertamax Turbo mampu dijangkau oleh masyarakat.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, penghapusan itu bertujuan “untuk memperbaiki kualitas bahan bakar dan mengurangi emisi karbon”.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih menjelaskan, Indonesia kini memasuki masa transisi dimana Premium akan digantikan dengan Pertalite, sebelum akhirnya menggunakan BBM yang ramah lingkungan. (*)

Jakarta — Akhir akhir ini penyebaran virus Covid 19 semakin meningkat pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah pusat maupun daerah melalui Satgas Covid selalu berupaya untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran virus Covid 19 dengan tujuan untuk menekan serta meminimalkan morbiditas dan mortalitas yang di akibatkan oleh infeksi virus Covid 19. Salah satu strategi pengendalian penyebaran dan penularan infeksi virus Covdi 19 selain dengan melakukan 3T (Tracing, Testing, Treatment) dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat adalah dengan melakukan vaksinasi agar terbentuk herd immunity (kekebalan kelompok) secara cepat. Dengan herd immunity diharapkan bisa melindungi masyarakat dari kesakitan dan kematian akibat Covid 19.

Herd Immunity sebenarnya bisa muncul dengan cara membiarkan virus terus menyebar sehingga banyak orang terinfeksi dan apabila mereka sembuh, banyak orang akan kebal sehingga wabah akan hilang dengan sendirinya karena virus sulit menemukan inang untuk membuatnya tetap hidup dan berkembang. Herd Immunity pun bisa terbentuk dengan cara menyuntikkan vaksin untuk penangkalan penyebaran virus tersebut sehingga berdasarkan penelitian apabila masyarakat yang sudah divaksin Covid 19 lengkap dua dosis mendapatkan perlindungan tiga kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak divaksin sama sekali. Pada kesimpulannya bahwa perlindungan dari vaksin merupakan cara yang efektif dalam mencapai herd immunity.

Sementara itu, Pemerintah telah menyusun strategi jangka panjang menyikapi kemungkinan pandemi Covid-19 akan tetap ada dalam waktu lama. Pilihan terbaik bagi masyarakat saat ini adalah tetap menegakkan disiplin protokol kesehatan (prokes) sebagai jalan menuju tatanan kehidupan baru. Terkait dengan hal ini, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Maxi Rein Rondonuwu, mengatakan sejak awal Agustus 2021 pemerintah telah menyusun kajian dan strategi hidup berdampingan dengan virus korona.

“Tampaknya virus korona penyebab Covid-19 akan hidup cukup lama bersama dengan kita, bisa tahunan. Strateginya adalah bagaimana menjalani hidup normal dengan mematuhi protokol kesehatan sembari menjalankan aktivitas perekonomian dengan aman,” ujar Maxi Rein beberapa waktu yang lalu.

Untuk itu, pemerintah melakukan upaya persuasif agar masyarakat melakukan prokes ketika berada di ruang publik. “Misalnya masuk dan keluar melalui pintu berbeda, memindai barcode PeduliLindungi, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak,” ujar Maxi. Maxi menambahkan, prokes merupakan dasar tatanan hidup baru bagi masyarakat. “Tidak ada pilihan lain selain disiplin menjalankan protokol kesehatan sebagai salah satu kebiasaan baru,” ujarnya.

Pemerintah saat ini menyiapkan peta jalan hidup bersama Covid-19 melalui asesmen terkait kebiasaan baru di level tertentu. “Asesmen ini disesuaikan dengan status wilayah, misal level 1 dan 2 agak longgar dibandingkan dengan level 3 dan 4,” ujar Maxi. Pemerintah juga menguatkan strategi tracing, testing, treatment (3T), serta percepatan vaksinasi. Saat ini, rata-rata kasus harian Covid-19 di Indonesia sudah menurun. “Kasus konfirmasi positif sudah mencapai 6,7%, mendekati yang disyaratkan WHO di bawah 5%,” ujar Maxi. (*)

Jakarta — Sampai menjelang akhir tahun 2021 dan hingga munculnya varian baru Covid-19 jenis Omicorn, ilmuwan dunia belum dapat memutuskan kapan pandemi berakhir. Bahkan, ternyata hingga sekarang juga belum ada definisi yang jelas mengenai kapan persisnya pandemi dimulai. Alhasil, masih belum diketahui akan sampai seberapa besar ancaman yang ditimbulkan oleh wabah global ini yang dapat bervariasi di setiap negara.

“Ini agak penilaian subjektif karena ini bukan hanya tentang jumlah kasus. Ini tentang tingkat keparahan, dan ini tentang dampak,” ujar Kepala kedaruratan Organisasi Kesehatan Dunia, Dr Michael Ryan, seperti dilansir dari laman Foxnews.

Pada Januari 2020, WHO menetapkan virus itu sebagai krisis kesehatan global yang menjadi perhatian internasional. Beberapa bulan kemudian pada bulan Maret, badan kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan wabah itu sebagai pandemi, yang mencerminkan fakta virus itu telah menyebar ke hampir setiap benua. Banyak pejabat kesehatan menggambarkannya sebagai pandemi.

Pandemi dapat dipertimbangkan secara luas ketika WHO memutuskan virus itu tidak lagi menjadi keadaan darurat yang menjadi perhatian internasional, sebuah penunjukan yang telah dinilai ulang oleh komite ahlinya setiap tiga bulan. Tapi ketika fase paling akut dari krisis, kemudahan dalam negara dapat bervariasi.

“Tidak akan ada satu hari ketika seseorang berkata, Oke, pandemi sudah berakhir,'” tambah Dr. Chris Woods, pakar penyakit menular di Duke University.

Meskipun tidak ada kriteria yang disepakati secara universal, dia mengatakan negara-negara kemungkinan akan mencari pengurangan kasus yang berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Para ilmuwan memperkirakan Covid 19 pada akhirnya akan menjadi virus yang lebih dapat diprediksi seperti flu, yang berarti akan menyebabkan wabah musiman tapi bukan lonjakan besar yang kita lihat sekarang. Tapi meski begitu, lanjut Woods, beberapa kebiasaan, seperti memakai masker di tempat umum, mungkin terus berlanjut. “Bahkan setelah pandemi berakhir, Covid akan tetap bersama kita,” katanya.

Sementara itu Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan pihaknya memilih tetap waspada. Apalagi sekarang ini yakni dalam menghadapi masa liburan Nataru.

“Pemerintah tetap waspada kepada pandemi Covid-19. Namun hingga samemang at ini varian baru virus Corona B.1.1.529 atau Omicron belum terdeteksi di Indonesia,” kata Dante Saat Kunjungan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (10/12) yang lalu.

Pemerintah juga paham bila masih ada banyak pihak yang mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi varian baru Corona B.1.1.529 tersebut. Hal ini lantaran, whole genome sequencing (WGS) yang dianalisis Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya dinilai lambat. Terlebih, semula hanya ada 12 laboratorium yang mampu melakukan WGS.

“Jadi omicron sampai saat ini sudah kita lakukan genome squencing dan memang masih belum teridentifikasi. Jadi belum ada Omicron di Indonesia, ” tegasnya.

Walaupun belum terdeteksi, lanjut Dante, Kementerian Kesehatan tetap melakukan identifikasi terutama di daerah pintu masuk baik darat, laut, dan udara. “Dengan cara semua kasus yang PCRnya positif dilakukan genome squencing. Memetakan gennya sehingga kita bisa tahu bahwa itu varian Omicron atau bukan, ” ujar Dante.

Dalam kesempatan itu, Dante juga memastikan jumlah laboratorium yang mampu mendeteksi varian baru Corona akan ditingkatkan menjadi 14 laboratorium. Tak hanya itu, pemerintah disebut akan menggencarkan metode baru mengidentifikasi varian Omicron dengan melihat tes PCR S Gen Failure Test.

“PCR khusus yang namanya s gen failure test itu akan mendeteksi, dengan menggunakan PCR kita bisa menentukan probable Omicron dengan mengetahui posisi khusus di sequencing DNA RNA-nya dan tempat yang khusus bisa mengidentifikasi Omicron,” terang Dante.

Saat ini, metode itu juga sudah digunakan di setiap pintu perbatasan baik darat, laut maupun udara. “Sekarang, kita sudah punya 30 kit. Satu kit-nya sekitar 124 jadi sekarang kita sudah punya 3000 lebih tes yang akan mengidentifikasi Omicron dengan cara bukan WGS tapi RNA,” kata dia.

Disisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengimbau agar masyarakat Ibu kota mewaspadai ancaman mutasi terbaru virus Covid-19, yakni Omicron. Terlebih pada periode momentum libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. “Apalagi ada varian baru virus Omicron, ya, sekalipun belum masuk ke Jakarta kita hrus tetap berhati-hati,” tutur Riza di Balai Kota DKI, Jum’at (10/12/2021).

Riza meminta agar masyarakat bisa menyikapi keputusan pemerintah dengan bijak, ketika PPKM Level 3 tidak jadi diterapkan pada momen tersebut. Ia mengajak agar warga tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian untuk melakukan pencegahan penularan virus. (*)