Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah Indonesia menjamin tiap WNI dipenuhi haknya sehingga tidak ada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar. Komitmen pemerintah tersebut telah dituangkan kedalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) generasi kelima tahun 2020-2024.

Pemerintah Indonesia menjamin kesejahteraan warganya dan itu tercantum dalam UU. Selain kesejahteraan, hak asasi manusia tiap WNI juga dijamin oleh pemerintah. Ketika ada pelanggaran maka mereka bisa melaporkannya ke Komnas HAM atau lembaga lain, dan akan mendapat perlakuan baik, serta janji akan pengusutan kasus HAM tersebut.

Dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pemerintah Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia tiap WNI karena itu hak mereka. Tidak ada yang namanya pemaksaan kehendak oleh pejabat baik tinggi maupun rendah. Selain melanggar hak asasi, itu juga melanggar demokrasi. Rakyat tidak usah takut karena pemerintah menjamin adanya keadilan di segala bidang, termasuk hak asasi manusia.

Bukti bahwa pemerintah menjunjung tinggi HAM ada beberapa. Pertama, ada Komnas HAM yang dibentuk pada tahun 1993. Bahkan lembaga ini memiliki payung hukum yakni Kepres nomor 13 tahun 1993. Tugas dari Komnas HAM adalah pemantauan, penelitian, dan pemantauan HAM. Selain itu Komnas HAM juga berhak untuk jadi mediator ketika ada 2 orang yang berseteru dan merasa tercederai hak asasinya.

Jika masyarakat merasa hak asasinya dilanggar maka bisa mengadu langsung ke Komnas HAM. Di sana pihak Komnas akan meneliti kasus tersebut lalu mengambil tindakan. Bisa dengan mediasi agar berakhir damai (karena mungkin ada kesalahpahaman). Namun juga bisa dengan pendampingan ke pihak berwajib karena kasusnya dirasa berat dan butuh perhatian dari aparat.

Kedua, ada instrumen HAM yakni peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak HAM, seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM. Instrumen HAM adalah alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Jika ada instrumen HAM berarti pemerintah menjamin penegakan HAM, karena payung hukum amat penting sebagai perlindungan bagi seluruh WNI.

Sedangkan yang ketiga adalah adanya pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan ini memang baru berdiri tahun 2000, tetapi amat penting dalam penegakan HAM. Sehingga jika ada kasus pelanggaran HAM, diatasi tidak di pengadilan negeri tetapi pengadilan HAM. Para hakim juga menegakkan hukum seadil-adilnya, sehingga yang terederai hak asasinya akan tertolong.

Pengadilan HAM amat penting karena kasus HAM bisa berbeda dengan kasus perdata atau pidana. Ketika ada kasus yang menyangkut hak asasi manusia, maka tidak bisa diselesaikan dengan adu mulut atau cara kekerasan, tetapi langsung saja ke pengadilan. Di sana sang hakim akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang sebenarnya melanggar hak asasi orang lain.

Ketika pemerintah berupaya agar seluruh warga negara Indonesia mendapatkan haknya untuk terlindungi hak asasi manusianya maka sebagai warga yang baik, kita juga wajib menghargai hak orang lain. Jangan malah seenaknya melanggar HAM karena tersulut emosi, karena bisa berakibat fatal.

Pemerintah melindungi HAM dari seluruh warga negara Indonesia karena itu adalah hak dasar mereka sebagai manusia. Upaya perlindungan terbukti dengan adanya pengadilan HAM, Komnas HAM, dan instrumen HAM. Sebagai warga negara yang baik kita juga tidak boleh melanggar hak asasi orang lain.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah Indonesia menjamin tiap WNI dipenuhi haknya sehingga tidak ada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar. Komitmen pemerintah tersebut telah dituangkan kedalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) generasi kelima tahun 2020-2024.

Pemerintah Indonesia menjamin kesejahteraan warganya dan itu tercantum dalam UU. Selain kesejahteraan, hak asasi manusia tiap WNI juga dijamin oleh pemerintah. Ketika ada pelanggaran maka mereka bisa melaporkannya ke Komnas HAM atau lembaga lain, dan akan mendapat perlakuan baik, serta janji akan pengusutan kasus HAM tersebut.

Dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pemerintah Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia tiap WNI karena itu hak mereka. Tidak ada yang namanya pemaksaan kehendak oleh pejabat baik tinggi maupun rendah. Selain melanggar hak asasi, itu juga melanggar demokrasi. Rakyat tidak usah takut karena pemerintah menjamin adanya keadilan di segala bidang, termasuk hak asasi manusia.

Bukti bahwa pemerintah menjunjung tinggi HAM ada beberapa. Pertama, ada Komnas HAM yang dibentuk pada tahun 1993. Bahkan lembaga ini memiliki payung hukum yakni Kepres nomor 13 tahun 1993. Tugas dari Komnas HAM adalah pemantauan, penelitian, dan pemantauan HAM. Selain itu Komnas HAM juga berhak untuk jadi mediator ketika ada 2 orang yang berseteru dan merasa tercederai hak asasinya.

Jika masyarakat merasa hak asasinya dilanggar maka bisa mengadu langsung ke Komnas HAM. Di sana pihak Komnas akan meneliti kasus tersebut lalu mengambil tindakan. Bisa dengan mediasi agar berakhir damai (karena mungkin ada kesalahpahaman). Namun juga bisa dengan pendampingan ke pihak berwajib karena kasusnya dirasa berat dan butuh perhatian dari aparat.

Kedua, ada instrumen HAM yakni peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak HAM, seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM. Instrumen HAM adalah alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Jika ada instrumen HAM berarti pemerintah menjamin penegakan HAM, karena payung hukum amat penting sebagai perlindungan bagi seluruh WNI.

Sedangkan yang ketiga adalah adanya pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan ini memang baru berdiri tahun 2000, tetapi amat penting dalam penegakan HAM. Sehingga jika ada kasus pelanggaran HAM, diatasi tidak di pengadilan negeri tetapi pengadilan HAM. Para hakim juga menegakkan hukum seadil-adilnya, sehingga yang terederai hak asasinya akan tertolong.

Pengadilan HAM amat penting karena kasus HAM bisa berbeda dengan kasus perdata atau pidana. Ketika ada kasus yang menyangkut hak asasi manusia, maka tidak bisa diselesaikan dengan adu mulut atau cara kekerasan, tetapi langsung saja ke pengadilan. Di sana sang hakim akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang sebenarnya melanggar hak asasi orang lain.

Ketika pemerintah berupaya agar seluruh warga negara Indonesia mendapatkan haknya untuk terlindungi hak asasi manusianya maka sebagai warga yang baik, kita juga wajib menghargai hak orang lain. Jangan malah seenaknya melanggar HAM karena tersulut emosi, karena bisa berakibat fatal.

Pemerintah melindungi HAM dari seluruh warga negara Indonesia karena itu adalah hak dasar mereka sebagai manusia. Upaya perlindungan terbukti dengan adanya pengadilan HAM, Komnas HAM, dan instrumen HAM. Sebagai warga negara yang baik kita juga tidak boleh melanggar hak asasi orang lain.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Agung Suwandaru )*

Pemerintah terus meningkatkan mitigasi guna menghadapi gelombang ketiga Corona. Masyarakat pun diimbau untuk selalu taat Prokes guna mencegah peningkatan kasus Covid-19.
Saat awal pandemi pada awal tahun 2020 lalu, kita semua ketakutan akan terkena Corona, dan berada di rumah saja. Bahkan semua barang yang datang disemprot cairan anti kuman serta makanan selalu dipanaskan kembali. Masker sempat jadi barangt langka dan harganya meroket tajam.

Akan tetapi sekarang keadaan sudah relatif aman, ketika tidak ada daerah yang berstatus zona merah dan PPKM level 4. Sekolah mulai dibuka lagi untuk pembelajaran tatap muka dan perkantoran juga aktif lagi. Namun kita tidak boleh terlena karena pandemi belum selesai, apalagi ada prediksi serangan Corona gelombang ketiga.

Prediksi gelombang ketiga Corona datang pada akhir tahun ini atau awal tahun 2022, karena biasanya ada libur nataru dan mobilitas manusia meninggi. Sehingga kasus Covid bisa saja naik lagi. Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah menggerakkan beberapa strategi agar tidak terjadi serangan hebat lagi.

Juru bicara vaksinasi Kementrian Kesehatan dr Siti Nadia Tirmizi menyatakan bahwa strategi pemerintah yang pertama dalam mengatasi serangan gelombang ketiga Corona adalah dengan menghimbau masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan 10M, dan tidak ada toleransi bagi pelanggarnya. Sebab, hanya dengan prokes ketat kita semua selamat dari serangan Corona yang mematikan.

Strategi kedua adalah dengan meningkatkan tes epidemiologi, juga mengadakan radio kontak erat yang dilacak. Pelacakan dan pemantauan genom virus Corona juga dilakukan, agar tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Pelacakan virus SARS-COV-2 bernama surveilans genomic.

Sedangkan strategi ketiga adalah dengan mengkonversi tempat tidur di Rumah Sakit dan ditambah jadi 30%-40%. Serta memastikan suplai APD dan alat kesehatan selalu tersedia. Dalam artian, misalnya ada tambahan pasien Corona akibat serangan gelombang ketiga, maka RS sudah siap dan tidak kelabakan akrena ranjangnya kurang atau tabung oksigennya tak cukup.

Untuk masuk RS juga tidak bisa sembarangan dan para penjenguk tidak boleh masuk sama sekali, bahkan untuk melihat pasien non Covid sekalipun. Kebijakan ini dilakukan karena RS masih rawan jadi tempat penularan Corona, apalagi jika pengunjung belum divaksin.
Tenaga cadangan relawan juga disiapkan agar nanti misalnya saat jumlah pasien Corona naik, para nakes tidak akan kelelahan dan harus mengambil shift panjang seperti saat kurva pasien naik. Relawan amat dibutuhkan karena tenaga nakes juga terbatas.

Selain itu, juga disiapkan pusat-pusat isolasi, sehingga pasien Covid tidak usah isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Penyebabnya karena saat isolasi mandiri belum tentu sesuai dengan standar Kemenkes. Sedangkan di pusat isolasi, tempat dan obat disediakan, serta ada pengawasan ketat. Sehingga pasien akan lekas sehat.

Bebagai strategi dilakukan pemerintah untuk menghadapi serangan Corona gelombang ketiga. Memang belum tentu ada lonjakan pasien lagi tetapi tidak ada salahnya untuk bersiap-siap. Lebih baik menyiapkan ‘amunisi’ berupa alat kesehatan, tabung oksigen, dan tenaga relawan cadangan, daripada nanti ada lonjakan pasien dan akhirnya kelabakan.

Masyarakat juga diminta untuk terus menaati protokol kesehatan 10M dengan ketat dan jangan melepas masker sembarangan. Ingatlah selalu untuk rajin cuci tangan, mandi, keramas, dan berganti baju saat sampai rumah. Jaga pula kebersihan lingkungan dan tingkatkan imunitas tubuh, serta jauhi kerumunan untuk sementara. Semua ini dilakukan agar tidak kena Corona dan tidak ada serangan gelombang ketiga.

)*Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pasukan OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan KST (Kelompok Separatis dan Teroris) dipukul mundur oleh TNI, di daerah Yahukimo, Papua. Keberhasilan ini membuat masyarakat lega, sehingga diharapkan Papua akan kembali damai.
Selama ini keamanan di Papua sediki terusik oleh KST, yang merupakan kaki tangan OPM.
Mereka sengaja menyerang baik warga sipil maupun aparat, dengan tujuan menunjukkan kekuatan dan memperjuangkan referendum. Padahal sebenarnya yang mereka perjuangkan adalah sebuah kesalahan besar, karena masyarakat Papua sendiri tidak mau diajak membelot dan membuat republik federal papua barat.

Untuk memberantas KST maka ada pasukan khusus bernama Satgas Nemangkawi yang ditugaskan untuk memberantas mereka. Tanggal 27 november 2021 Satgas Nemangkawi berhasil menangkap pentolan KST bernama Demius Magayang alias Temius Magayang di Jalan Gunung Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal menyatakan bahwa Demius Magayang merupakan komandan operasi KST kodap XVI wilayah Yahukimo dan masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam rentetan kasus pembunuhan di wilayah Dekai, Yahukimo.
Kombes Pol Ahmad Musthofa melanjutkan, salah satu kasus yang melibatkan Demius Magayang adalah pembunuhan terhadap 2 anggota satgas Pamrahwan 432/SWJ. Demius juga terlibat di pembunuhan di jalan bandara tanggal 18 mei 2021, penyerangan terhadap aparat dan ada korban luka-luka, dan masih banyak kasus lainnya.

Saat Demius Magayang dibekuk maka ditemukan barang bukti berupa senjata api rakitan, 8 butir amunisi, handy talkie (HT), dompet, pisau, kalung, dan rokok. Dari barang bukti ini maka bisa ditelusuri dan akhirnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. KST juga akhirnya diketahui punya sistem operasi karena punya handy talkie dan dari situ bisa ditelusuri mana HT lain, yang sedang dipegang oleh anggota KST lainnya.

Keberhasilan Satgas Nemangkawi dalam memukul mundur pasukan KST dan OPM adalah sebuah prestasi besar. Pasalnya, jelang ulang tahun OPM, mereka memang turun gunung dan selalu membuat kerusuhan dan berakhir pada peristiwa berdarah. Namun Satgas Nemangkawi berhasil membekuk pentolan KST dan mencegah pembunuhan berikutnya.

Saat Demius Magayang tertangkap hidup-hidup maka ia bisa diintrogasi dan akhirnya mendapat informasi, misalnya di mana markas KST selanjutnya? Pasalnya, markas KST ada banyak dan letaknya tersembunyi, karena mereka biasa bergerilya di hutan dan pegunungan. Jika ada pentolan KST yang tertangkap maka ia bisa jadi informan, dan dilakukan penyerangan ke markas mereka oleh Satgas Nemangkawi.

Demius juga bisa diinterogasi bagaimana ia bisa mendapatkan senjata api rakitan? Padahal di Indonesia, warga sipil tidak boleh memegang pistol atau senjata api jenis lain, karena melanggar hukum. Jika ia punya senjata api tentu dari pasar gelap dan bisa ditelusuri siapa yang menjualnya, dan black market senjata bisa dibongkar habis-habisan, karena menyuplai senjata ke kelompok teroris juga melanggar hukum.

Kesigapan Satgas Nemangkawi sangat dipuji oleh masyarakat. Pasalnya, KST sudah melanggar batas dengan menembak tak hanya aparat tetapi juga warga sipil, padahal mereka tidak bersalah. Jika ada penangkapan anggota KST oleh satgas maka masyarakat optimis KST akan cepat bubar.

Ketika pentolan KST tertangkap maka masyarakat bergembira karena mereka tak lagi takut akan teror dari kelompok separatis tersebut. Warga sipil juga mengapresiasi kerja keras Satgas Nemangkawi dalam memberantas KST, agar Papua lebih damai tanpa OPM dan KST. Semoga semua anggota KST tertangkap dan mereka bubar dengan sendirinya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Abdul Yahya )*

Masyarakat tegas menolak Reuni 212 yang sudah tidak relevan untuk dilaksanakan. Acara tersebut hanya akan memicu gelombang ketiga Covid-19 seiring adanya varian baru virus Corona.

Acara Reuni 212 rupanya mendapatkan penolakan dari aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Muhammad Guntur Romli. Dirinya secara tegas menolak aksi reuni 212 di tempat umum. Sebagai warga Jakarta, dirinya menolak jika reuni 212 digelar di tempat umum. Meski demikian dirinya tidak mengaku keberatan apabila reuni 212 digelar di kediaman pribadi Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengatakan bahwa Reuni 212 akan dipusatkan di Patung Kuda, Jakarta Pusat dengan dihadiri jutaan umat. Namun rencana tersebut terpaksa membuat punggawa PA 212 gigit jari karena Polda Metro Jaya belum memberikan izin keramaian.

Komisaris Besar E. Zulpan selaku Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya mengatakan izin belum diberikan lantaran pihak panitia belum memenuhi persyaratan administrasi. Salah satunya adalah rekomendasi dari Satgas Covid-19, lantaran pandemi belum berakhir.

Selain itu muncul pula soal rencana digelarnya reuni 212 di Masjid Az Zikra Sentul, Kabupaten Bogor karena dengan segala pertimbangan.Rencana tersebut ditanggapi oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto atau yang akrab disapa Cak Nanto.

Dirinya mengatakan bahwa, terkait dengan aksi alumni 212 menurutnya adalah hal yang sah-sah saja, karena setiap orang memiliki hak untuk bersuara. Namun Cak Nanto juga mengatakan ada faktor kesehatan umat Islam yang jauh lebih diutamakan, apalagi saat pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Di sisi lain, Polda Jawa Barat juga belum menerima pengajuan izin dari PA 212 yang hendak menggelar Reuni 212 di Masjid Az-Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor. Humas Polda Jawa Barat, Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan, pihak Polda Jawa Barat juga masih menunggu kepastian terkait lokasi kegiatan Reuni 212 tersebut. Apakah memang benar akan digelar di Masjid Az Zikra atau tidak.

Pada kesempatan berbeda, reuni ini juga mendapatkan penolakan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin yang meminta agar umat islam alumni aksi 212 mengurungkan niatnya untuk melangsungkan reuni pada 2 Desember nanti.

Hal tersebut disampaikan oleh Sultan mengingat bahwa di dunia tengah terjadi peningkatan angka kasus positif harian dan adanya ledakan varian baru covid-19 jenis Omicron di beberapa negara.

Ia mengatakan bahwa umat Islam Indonesia harus menjadi pioneer dan teladan bagi umat lainnya dalam segala upaya preventif dan pemulihan sosial ekonomi bangsa dari ancaman pandemi Covid-19 yang masih terus bermutasi.

Sultan juga menyampaikan bahwa tingkat kerumunan massa aksi 212 yang berjumlah hingga jutaan peserta tentu saja belum layak untuk bisa diterapkan pada saat ini.

Jangan anggap remeh dengan penyebaran Covid-19. Jangan sampai ada klaster 212, karena hal itu akan merugikan banyak pihak, khususnya mereka yang tengah berjuang menekan angka penularan.

Sultan juga mengingatkan agar umat Islam di Indonesia untuk tidak mudah terprovoakasi dan harus memiliki kesadaran dalam ber-Islam secara wajar, jangan hanya menuruti keinginan sebagian orang yang senang memanfaatkan kekuatan politik umat.

Sebagai umat Islam yang memiliki kepedulian dengan sesama umat, tentu saja kita harus menimbang antara manfaat dan mudharat jika reuni 212 digelar, jangan sampai reuni 212 digelar hanya karena nafsu politis belaka.

Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di Afrika Selatan telah muncul Covid-19 varian baru. Epidemiolog dari Griffifth University of Australia Dicky Budiman menyebutkan bahwa varian baru Omicron telah disebut-sebut 5 kali lebih menular daripada corona asli yakni SARS-Cov-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada 2019 lalu.

Varian yang dikenal sebagai B.1.1.529 kemungkinan besar memiliki kecepatan dalam penularan dan mampu menurunkan kemampuan antibodi dari Infeksi alamiah dan vaksinasi.

PA 212 mestinya sadar bahwa yang menolak tidak hanya dari kalangan Ilmuwan, tetapi juga aktivis Ormas keagamaan, sehingga upaya mengadakan reuni 212 di tengah pandemi justru hanya akan merugikan diri sendiri.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terkait dengan adanya kegiatan peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM), Rabu (1/12).

Terutama di wilayah Papua dan Papua Barat, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan pihaknya tetap mengedepankan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Tentu Polri akan jaga situasi Kamtibmas. upaya-upaya yang dilakukan upaya preemtif, melakukan upaya pencegahan,” kata Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/11). “Tentunya Polri akan menjaga situasi kamtibmas di Papua,” imbuhnya.

Satgas Nemangkawi yang bertugas melakukan pengamanan wilayah Bumi Cenderawasih dari gangguan keamanan KKB menyatakan tak akan mempertebal pasukan yang dikerahkan untuk mengantisipasi gangguan selama 1 Desember nanti.

Di Jayapura, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengaku pihaknya mengelar cipta kondisi dengan menggandeng tokoh masyarakat saat 1 Desember. Ia mengatakan cipta kondisi agar umat Kristiani dapat mempersiapkan diri menyambut Natal yang diawali dengan Minggu Advent. Selain itu, katanya pihaknya juga melarang penjualan minuman keras atau minuman beralkohol karena gangguan kamtibmas sering berawal dari miras.

Ketika ditanya tentang situasi kamtibmas di kawasan pegunungan, Kapolda mengaku relatif aman namun anggota tetap diminta bersiaga guna mengantisipasi gangguan. “Mudah-mudahan masyarakat tidak terpancing melakukan hal-hal yang tidak diinginkan hingga dapat mengganggu kamtibmas,” ujar Mathius Fakhiri.

Di Kabupaten Mimika yang menjadi area pertambanganan PT Freeport Indonesia, pengamanan jelang 1 Desember 2021 diperketat sejumlah satuan tugas (satgas) yang ditempatkan di wilayah itu seperti Satgas Amole, Satgas Nemangkawi, Satgas Nanggala, dan lainnya.

“Di area operasional PT Freeport sudah ada pengamanan oleh satgas yang ada di sana, mengingat PT Freeport merupakan obyek vital. Pasti sudah ada langkah-langkah antisipasi yang mereka lakukan seandainya ada hal-hal yang bisa menimbulkan gangguan keamanan terhadap operasi perusahaan,” ujar Wakapolres Mimika Komisaris Polisi Sarraju, di Timika, Senin (29/11). (*)

Jakarta — Reuni Aksi 212 bakal kembali digelar pada 2 Desember 2021. Mantan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyerukan agar umat Islam menghadiri dan membanjiri Reuni Aksi 212. Awalnya, reuni bakal terpusat di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, meski di tengah pandemi Covid-19. Panitia pun berencana memindahkan kegiatan ke Masjid Az-Zikra, Sentul, Bogor. Namun, Pengurus Yayasan Az-Zikra belum mendapat pemberitahuan resmi dari PA 212.

Rencana Reuni Aksi 212 pada tahun ini dipandang memiliki sejumlah motif. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut salah satu motif yang paling menonjol adalah masalah politik. Menurutnya, gerakan 212 sejak awal berdiri sudah memiliki motif politik.

“Kita tahu bahwa gerakan atau kelompok 212 itu gerakan politik. Tentu ini pasti ada motif politik,” kata Ujang, Senin (29/11) yang lalu.

Sejarah berdirinya gerakan 212 memang tak bisa lepas dari sisi politik. Aksi tersebut buntut dari pernyataan calon gubernur petahana dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dianggap menistakan Islam.

Usai aksi 2016 silam, kelompok yang dimotori FPI dan kawan-kawan ini kemudian rutin menggelar aksi serupa dari tahun 2017, 2018, hingga 2019. Namun, kelompok Islam ini tak menggelar Reuni 212 lantaran situasi pandemi virus corona.

Absennya gelaran Reuni 212 tahun lalu membuat eksistensi gerakan tersebut mulai tergerus. Apalagi, pada tahun lalu hingga awal 2021 sejumlah tokoh mereka seperti Rizieq dipolisikan, hingga FPI dibubarkan oleh negara.

Oleh karena itu, menurut Ujang, Reuni Aksi 212 tahun ini selain bermotif politik adalah untuk menunjukkan eksistensi mereka. “Saya melihat, aksi itu dilakukan untuk menunjukkan kepada ahli politik, termasuk rakyat Indonesia, kelihatannya bahwa mereka masih eksis, mereka masih ada,” katanya. “Bahwa selama ini mereka ‘dikerjain’, ‘dipotong’, ‘digunting’, dikasuskan secara hukum tokoh-tokohnya, dan mereka membuktikan hari ini masih eksis,” ujarnya menambahkan.

Reuni tahun ini bisa menjadi salah satu alat bargaining atau daya tawar kelompok PA 212 pada Pemilu 2024. Dengan menghadirkan massa, kelompok 212 ingin menunjukkan kepada partai politik maupun figur-figur yang berpotensi menjadi calon presiden dan calon wakil presiden bahwa mereka bisa menjadi salah satu ‘alat politik’ yang dapat diandalkan.

Ujang melihat reuni itu tak dapat dilepaskan dari motif tersebut. Ia menyebut, Kelompok 212 ingin tetap terlibat dalam Pemilu 2024.

Menurut Ujang, sebagai sebuah gerakan, dukung-mendukung capres tertentu merupakan sebuah keniscayaan. Ia menilai jika mereka tidak menggelar Reuni Aksi 212 dan mengumpulkan massa, bukan tidak mungkin capres-cawapres pada 2024 tidak lagi melirik mereka.

“Tapi kalau kekuatannya mereka masih banyak, solid, bersatu, di situ lah ada nilai jual, nilai tawar, bargaining bagi 212 kepada capres dan cawapres yang beredar,” katanya. (*)

Pemerintah Serius Dalam Mengantisipasi Masuknya Varian Baru Covid-19

Jakarta — Epidemiolog dari Griffifth University Australia Dicky Budiman disebutkan bahwa varian Omicron disebut memiliki 500% daya tular lebih tinggi dibanding virus corona asli, yakni SARS COV-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada penghujung 2019. “Kalau diibaratkan varian Delta yang memiliki 100 persen daya tular daripada virus liar di Wuhan, ini kemungkinannya (varian baru) Omicron bisa sampai 500% atau 5 kalinya kecepatan penularannya,” jelas Dicky beberapa hari yang lalu.

Keberadaan varian Omicron sendiri telah dilaporkan ke WHO dan menunjukkan penyebaran sangat cepat di Afrika Selatan. Memiliki karena memiliki potensi penularan hingga mencapai 500 persen, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun mengklasifikan varian Omicron ke dalam kategori variant of concern (VoC), tanpa melalui kategori varian of interest (VoI).

Pengkategorian varian baru Omicron langsung menjadi VoC, Dicky melanjutkan, menandakan bahwa kondisi munculnya varian B.1.1.529 tersebut ini sudah sangat serius dan semua negara masih dalam keadaan rawan.

“Varian Omicron langsung menjadi variant of concern ini adalah satu pertanda yang sangat serius, karena umumnya (varian) yang baru-baru itu jadi variant of interest dulu atau varian under investigation, tapi ini langsung lompat, artinya ini tanda amat sangat serius,” jelasnya.

Melansir indonesia.go.id, demi mengantisipasi ancaman varian baru itu, Pemerintah Indonesia pun mengambil sejumlah kebijakan.

  1. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham memberlakukan aturan baru untuk mencegah masuknya varian baru corona dari Afrika dengan melarang WNA dari sejumlah negara masuk ke Indonesia. Disampaikan Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara, aturan baru itu melarang masuknya orang asing yang mempunyai riwayat perjalanan mengunjungi wilayah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, dan Nigeria dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk wilayah Indonesia.

“Jika ada orang asing yang pernah berkunjung ke negara-negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari ke belakang, maka akan langsung ditolak masuk Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi,” kata Angga, Minggu (28/11/2021).

  1. Ditjen Imigrasi juga menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, dan Nigeria. Angga menyebutkan, aturan pembatasan masuknya orang asing serta penangguhan sementara visa bagi negara terkait mulai berlaku pada Senin, 29 November 2021.

Untuk orang asing selain dari negara-negara tersebut, Angga menambahkan, kini masih berlaku aturan pembatasan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 34 tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Jika masyarakat membutuhkan konsultasi lebih lanjut, kami sarankan menghubungi kami melalui livechat di http://www.imigrasi.go.id pada hari dan jam kerja,” tandas Angga. (*)

Jakarta — Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Demikian disampaikan oleh Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 29 November 2021.

“Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” ucap Presiden.

Kepala Negara menyebutkan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti dan melakukan perbaikan terkait putusan tersebut. Presiden menambahkan, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku.

“Saya telah memerintahkan kepada Menko dan menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya dan MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan,” tuturnya.

Presiden menegaskan, komitmen pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan. Presiden juga memastikan bahwa pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia.

“Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri, bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang dan akan berproses, tetap aman dan terjamin,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan omnnibus law Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam dua tahun. “Kami baru mendengar putusan dari MK juga yang baru diputuskan pada hari ini, tentunya kami menghormati keputusan MK yang bersifat final dan mengikat,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Namun, Dasco mengatakan, DPR akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK tersebut untuk mengetahui apa-apa saja yang harus diperbaiki oleh DPR. Setelah mempelajari putusan MK, DPR akan mengambil langkah-langkah sesuai mekanisme yang ada untuk menaati putusan tersebut. “Oleh karena itu, mohon juga diberikan waktu kepada kami untuk membuat kajian serta mempelajari isi putusan tersebut dengan utuh. Sehingga kami juga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat,” ujar politikus Partai Gerindra itu. (*)

Oleh : Moses Waker )*

Hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) tanggal 1 desember adalah hari yang mendebarkan karena biasanya mereka merayakannya dengan turun gunung, sehingga ada potensi kerusuhan. Pemuka agama di Papua sendiri tidak menyukai OPM dan menolak peringatan ulang tahun organisasi pemberontak tersebut.

Apa yang Anda ketahui tentang Papua? Daerah di Indonesia timur amat populer akan keindahan alamnya, dengan puncak Gunung Jayawijaya yang bersalju, dan Raja Ampat yang jadi tempat diving. Sayang sekali selain pariwisatanya, Bumi Cendrawasih selama ini juga dikenal dengan organisasi Papua merdeka (OPM) yang selalu membelot sejak puluhan tahun lalu.
Keberadaan OPM selama ini sangat mengganggu karena mereka membuat kerusuhan di Papua.
Melalui kaki tangannya yakni KST (kelompok separatis dan teroris), mereka sering sekali melukai rakyat sipil, sehingga ada korban jiwa. Alasannya selalu sama: kecurigaan akan rakyat sipil yang diduga aparat. Apalagi jelang ulang tahunnya 1 desember nanti, akan ada lebih banyak kekacauan gara-gara OPM.

Para pemuka agama di Papua tidak menyetujui peringatan ulang tahun OPM. Penyebabnya karena pada akhir tahun 2020 lalu OPM dengan kejam membunuh Pendeta Yeremia Zanambani di Hidatipa, Papua. Kekejian OPM yang tega mengambil nyawa seorang pemuka agama, membuat mereka tidak menyetujui ulang tahun OPM.

Para pastor juga melakukan deklarasi dan menyatakan perdamaian untuk Papua. Menurut mereka tidak boleh ada kekerasan di Bumi Cendrawasih. Penyebabnya karena kekerasan tidak akan mengubah keadaan dan akan menambah sederet masalah. Ketika ada ulang tahun OPM yang dirayakan dengan pengibaran bendera bintang kejora dan kerusuhan, mereka dengan tegas menolaknya.

Ulang tahun adalah hari yang indah, oleh sebab itu amat tidak pantas ketika ada hari kelahiran, malah dirayakan dengan kerusuhan. Penyebabnya karena akan merusak esensi hari ulang tahun itu sendiri. Jika OPM mengaku berbahagia saat ulang tahun, mengapa malah menyakiti orang lain atau malah menghilangkan nyawa? Padahal yang jadi korban adalah saudara sesukunya sendiri.

Penolakan hari ulang tahun OPM oleh para tokoh agama dan masyarakat Papua sendiri adalah hal yang wajar. Mereka sudah muak dengan tingkah KST dan OPM yang selama ini selalu membuat kerusuhan, baik di Intan Jaya, Yahukimo, maupun daerah lain di Bumi Cendrawasih. Ketika ada OPM maka masyarakat tidak tenang karena takut tertembak.

Selain itu, para tokoh agama tidak suka akan OPM yang selalu membual. Mereka mengiming-imingi janji manis tentang referendum. Padahal itu hanya mimpi di siang bolong. Republik federal papua barat tidak akan berdiri ketika pemimpinnya hanya berambisi negatif dan penuh dengan kekerasan.

Bagaimana bisa OPM jadi pemimpin ketika tingkat pendidikannya saja dipertanyakan? Mereka juga terlalu mudah emosi dan paranoid, terbukti ketika sering mencurigai warga sipil sebagai mata-mata aparat. Jika pemimpinnya seperti itu maka akan lekas hancur negaranya, karena memang tidak punya kecakapan.

Masyarakat Papua juga sepakat dengan para tokoh agama. Mereka tidak mau diajak mengibarkan bendera bintang kejora (bendera OPM) walau yang ukuran kecil. Warga di Bumi cendrawasih setia kepada NKRI dan tidak mau jika diajak membelot serta merayakan ulang tahun OPM.

Ulang tahun OPM 1 desember nanti jadi hari yang menegangkan karena berpotensi menimbulkan kerusuhan di Papua. Untuk mencegahnya maka pengamanan makin diperketat. Para tokoh agama tidak menyetujui perayaan ulang tahun OPM karena organisasi itu jelas terlarang dan mereka melakukan pembelotan yang melanggar hukum.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Abdul Hakim )*

Reuni 212 yang akan digelar kelompok Persaudaraan Alumni (PA) 212 sulit terwujud karena ditolak masyarakat. Hal itu disebabkan acara yang menimbulkan kerumunan tersebut dipaksakan digelar di tengah pandemi Covid-19, sehingga rentan menimbulkan kluster baru Covid-19.

Politisi Partai Ummat, Mustofa Nahwaradaya mengatakan bahwa dirinya tidak begitu yakin bahwa agenda reuni 212 pada tahun ini dapat terselenggara sesuai rencana. Ia mengatakan bahwa event tersebut akan sulit diselenggarakan karena terganjal masalah perizinan.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Humas Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Endra Zulpan menyatakan bahwa Polda Metro Jaua belum mengeluarkan izin keramaian karena persyaratan administrasi yang belum lengkap.Endra juga mengatakan bahwa persyaratan administratif tersebu harus dipenuhi bagi pihak yang ingin mengadakan kegiatan.

Syarat yang harus dipenuhi adalah ; surat izin keramaian, rekomendasi keramaian dari Satgas Covid-19, izin lokasi, surat rekomendasi dari polres setempat dan melampirkan proposal kegiatan yang menjelaskan mulai dari kegiatan, konsep, hingga total massa yang hadir.

Setelah semua persyaratan administratif dipenuhi, maka aparat kepolisian menerbitkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang berkaitan dengan surat izin keramaian.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo telah menyampaikan, bahwa Polri selalu mengingatkan agar masyarakat selalu taat dalam menjalani protokol kesehatan (prokes). Dengan harapam agar pada saat giat tersebut tidak terjadi cluster baru.

Salah satu kepala daerah yang tidak menyarankan pergelatan Reuni 212 adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dirinya mengimbau kepada warganya agar menghindari kegiatan yang bersifat massal dan berpotensi terjadinya penularan Covid-19 pada masa pandemi.

Ridwan Kamin menilai, bahwa kegiatan seperti itu bisa menyalahi aturan terkait protokol kesehatan, karena pandemi Covid-19 belum sepenuhnya tuntas. Emil juga memperkirakan akan sulit menghindari kerumunan apabila Reuni 212 benar-benar dilaksanan.

Lebih jauh Emil juga mengatakan, bila kegiatan itu dilaksanakan tentu akan sulit bagi petugas lapangan meminta masyarakat agar tidak berkerumun. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada warga Jawa Barat untuk bisa menahan diri sendiri.

Pada kesempatan berbeda Politisi PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Muannas Alaidid merasa heran dengan kelompok Persaudaraan Alumni 212 yang ngotot menggelar reuni di Monas pada 2 Desember 2021 mendatang kendati kondisi Jakarta sekarang ini masih dikepung Covid-19.

Ia juga merasa heran karena tujuan kelompok tersebut untuk mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok ketika dirinya tersandung kasus penistaan agama sudah terpenuhi, tetapi mereka justru ingin menggelar acara bertajuk reuni. Ia juga mengendus akan banyaknya agenda terselubung dari acara reuni tersebut, agenda terselubung yang ia maksud jelas merupakan agenda yang bermuatan politik.

Dirinya juga mengingatkan bahwa Jakarte belum bebas Pandemi meski sudah masuk dalam kategori PPKM level 1. Rza juga mengingatkan bahwa kondisi Natal 2021 dan tahun baru 2022 serta penurunan level DKI ke level 1 bisa memicu penambahan kasus. Oleh karena itu, Riza mengajak publik untuk tetap di rumah meski angka vaksinasi tinggi. Hingga saat ini, PA 212 masih mengusahakan dan tetap ngotot agar reuni akbar 212 dapat digelar di pelataran Monas.

Epidemiolog dari Griffth University Dicky Budiman menilai penolakan terhadap pelaksanaan kegiatan reuni 212 sudah tepat. Dirinya berasalan bahwa publik harus menghindari kerumunan agar kasus Covid-19 yang tengah melandai tidak kembali melonjak.

Kerumunan memang harus dihindari selama pandemi belum berakhir, kita bisa berkaca pada libur lebaran tahun ini, di mana 1 bulan setelahnya kasus covid mengalami peningkatan secara drastis, rumah sakit overload hingga angka kematian mencapai pada titik paling mencekam.

Jika Reuni 212 merupakan event yang mendatangkan orang dari berbagai penjuru, tentu saja potensi penularan sangatlah mungkin terjadi. Sehingga daripada ngotot mengadakan acara reuni di monas, justru lebih baik selenggarakan reuni secara virtual.

Penolakan terhadap pelaksanaan Reuni 212 bukan berarti pendukung penista agama, kita harus menyadari bahwa kondisi bangsa ini sedang berbenah agar kasus covid-19 tidak mengalami peningkatan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini