Oleh : Sabby Kosay )*

Pemerintah terbukti serius dalam membangun Papua seiring banyaknya berbagai program pembangunan di wilayah tersebut. Papua pun semakin semakin sejahtera dan terlindungi dalam bingkai NKRI.

Perlu kita ketahui bahwa secara de jure, keberadaan Papua sebagai bagian dari NKRI sudah sangat kuat. Karena telah melewati proses politik yang demokratis, yaitu dengan digelarnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Waktu itu Pepera dilaksanakan atas mandat PBB, hasil dari Pepera menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Papua memilih untuk menjadi bagian dari NKRI.

Salah satu tokoh saksi hidup Pepera adalah Ramses Ohee selaku Ketua Barisan Merah Putih. Dirinya justru menuturkan bahwa sejatinya sejarah Papua sudah menjadi bagian dari NKRI sudah dimulai sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928.

Hal ini dibuktikan dengan hadirnya tokoh Papua, Poreu Ohee yang merupakan ahay dari Ramses Ohee dalam kongres sumpah pemuda di Jakarta pada tahun 1928. Kala itu Poreu Ohee hadir dengan kapasitas sebagai tokoh pemuda Papua yaitu Kepala Desa Sentani Papua. Kedudukannya sebagai kepala desa Sentani Papua. Kedudukannya sebagai Kepala Desa dijabat atas penunjukkan dari Sultan Tidore.

Fakta tersebut tentu saja menunjukkan dan menegakan, bahwa Papua sudah menjadi bagian dari Kerajaan di Nusantara (Tidore) pada masa sebelum kemerdekaan dokumen penunjukkan oleh Sultan Tidore dan keterlibatannya dalam kongres Sumpah Pemuda. Arsip tersebut telah berada di Arsip Nasional Jakarta.

Kisah tersebut tentu bisa dijadikan pedoman bahwa Papua memang layak dibangun demi pemerataan pembangunan.

Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang ditandatangani pada bulan September 2020. Instruksi tersebut dapat memperkuat komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Perbedaan dan keberagaman yang ada di NKRI tentu harus menjadikan kita untuk saling menghargai dan menjaga perasaan masyarakat Papua di tengah ketegangan yang terjadi di daerah timur Indonesia tersebut.

Rangkaian kericuhan yang ada di Papua sebenarnya dipicu oleh persoalan ujaran rasialis yang menyinggung perasaan masyarakat asli Papua. Ujaran kebencian itu memicu persoalan lama yang dirasakan masyarakat Papua hingga menginginkan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Ujaran kebencian memang ditengarai menjadi pemantik yang mudah membakar emosi kelompok masyarakat hingga menyebabkan aksi untuk rasa yang berujung pembakaran gedung DPRD dan blokade jalan.

Semboyan Bhineka tunggal ika harus di implementasikan secara merata. Masyarakat Papua tentu sudah selayaknya mendapat tempat di daerah luar Papua untuk berkontribusi kepada Negara, tentunya dengan mempertimbangkan kapasitas SDM.

Untuk meng-indonesia-kan Papua secara merata, maka sudah selayaknya kita memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk menduduki jabatan yang layak bagi masyarakat Papua. Jangan sampai perbedaan suku membuat jarak diantara sesama warga Indonesia.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo memberikan perhatian besar untuk Papua dan Papua Barat.

Hal itu ia sampaikan saat membuka sosialisasi Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 di Swiss-Belhotel Sorong pada November 2020 lalu.

Menurutnya, salah satu kepedulian Presiden Jokowi dalam melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia, diwujudkan melalui dana desa yang dialokasikan khusus dalam APBN.
Tentu kita masih ingat pengalaman pahit atas lepasnya provinsi Timor Timur yang sekarang menjadi Negara Timor Leste. Meski saat itu pemerintah Indonesia telah mengirim generasi muda Timor Timur ke kampus – kampus ternama di Indonesia untuk menempuh pendidikan, namun karena gagal membangun ikatan emosional, maka akhirnya mereka beralih pandangan pada referendum yang dilakukan pada masa presiden BJ Habibie.

Dalam konteks itu pula patut kita pahami bahwa membangun Papua disamping membangun secara fisik maupun sumber daya manusia (SDM)
Salah satu bukti bahwa Papua adalah anak kandung dari NKRI adalah kalimat pembuka bung Karno dimana hampir di setiap Pidato Ir Soekarno yang disiarkan melalui RRI, kalimat dari Sabang sampai Merauke amat kerap dikumandangkan sebagai bukti kedaulatan NKRI.
Papua bisa sejahtera, Papua membutuhkan peran pemerintah untuk bangkit dan mampu memberikan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Zainudin Zidan )*

Masyarakat tidak mendukung Reuni 212 yang diadakan pada 2 Desember 2021. Hal itu ditandai dengan sedikitnya massa yang hadir dan adanya surat dari Majelis Az-Zikra yang menolak Masjidnya digunakan sebagai ajang reuni.

Tanggal 2 Desember adalah hari yang istimewa bagi Persaudaraan (PA) 212 karena mereka merayakan ulang tahun dan akhirnya beramai-ramai reuni. Acara ini biasanya dilakukan di kawasan Monas dan mengundang sampai ribuan massa. Akan tetapi sejak awal pihak kepolisian melarang reuni dan tidak memberi izin keramaian karena masih masa pandemi, sehingga reuni yang mengumpulkan banyak orang bisa memicu klaster Corona baru.

Masyarakat mendukung penuh Polri untuk melarang Reuni 212. Selain alasan pandemi, reuni juga tidak ada gunanya. Untuk apa mengumpulkan banyak orang jika tidak ada maksud yang positif? Penyebabnya saat reuni, peserta bukannya bersalaman dan berbahagia, malah memicu kerusuhan dengan pidato yang provokatif dan selalu menghujat pemerintah. Padahal jika saja mereka memegang jabatan belum tentu bisa membuat keputusan yang bijak.

Reuni 212 batal digelar di kawasan Monas karena masih tertutup saat pandemi. Selain itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria juga dengan tegas tidak menyetujui acara tersebut. Akan tetapi bukannya kapok, massa malah nekat datang ke kawasan patung kuda, Jakarta, dan ada pula yang berencana berkumpul di Bogor, tepatnya di Pesantren Az-Zikra milik almarhum Ustad Arifin Ilham.

Untuk melarang kenekatan massa maka pihak kepolisian melakukan berbagai cara. Pertama, Polres Metro Bekasi Kota melakukan penyekatan massa di 9 titik agar peserta reuni dari Bekasi tidak bisa berangkat ke kawasan patung kuda, Jakarta, atau Bogor. Kesembilan titik tersebut di antaranya jalan tol Bekasi 1, Bekasi 2, Bekasi Timur, Jatiasih, Bulak, dan lain-lain.

Penyekatan dilakukan agar massa tidak nekat datang ke tempat reuni. Mereka tidak boleh marah ketika disuruh putar balik oleh aparat, karena sesungguhya malah dilindungi dari kemungkinan tertular Corona. Polisi adalah sahabat rakyat sehingga wajib melindungi rakyat, termasuk dari bahaya Corona.

Selain di Bekasi, di kawasan patung kuda juga ada barikade berupa water barrier dan juga kawat berduri. Lebih dari 4.000 polisi juga siaga untuk menjaga kawasan tersebut agar tidak dimasuki oleh massa. Akan tetapi, banyak peserta reuni yang masih nekat datang lalu marah-marah saat diajak pulang, dan akhirnya emosi serta memaki-maki.

Bagaimana bisa mereka malah marah kepada aparat? Pihak kepolisian hanya melakukan tugasnya agar ketertiban dan keamanan masyarakat terjaga. Bukannya berterima kasih justru malah emosi, apakah itu normal? Seharusnya mereka sadar kalau reuni itu melanggar protokol kesehatan dan bisa dijerat pasal, tetapi malah terbakar amarah bagaikan kesetanan.

Sementara di kawasan Pesantren Az-Zikra, Bogor, izin tidak jadi diberikan. Selain dilarang oleh pihak kepolisian, di sana masih dalam suasana berduka karena anak kedua almarhum Ustad Arifin Ilham yakni Ameer Az-Zikra baru saja meninggal dunia.

Reuni tidak ada gunanya dan PA 212 dibubarkan saja. Novel Bamukmin dan segenap pengurus PA 212 sebaiknya sadar diri dan evaluasi. Tidak ada manfaatnya membuat reuni jika hanya bisa menghujat pemerintah. Sebuah organisasi seharusnya punya tujuan baik, bukannya malah memprovokasi masyarakat.

Pembubaran massa saat reuni 212 dilakukan karena peserta reuni melanggar protokol kesehatan, yakni tidak jaga jarak dan membuat kerumunan dengan sengaja. Jangan marah saat reuni dibubarkan karena masih masa pandemi. PA 212 juga dibubarkan saja karena tidak memberi kontribusi positif pada bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Arika Kusumawardhani )*

Masyarakat mengapresiasi upaya Pemberantasan korupsi di Indonesia yang tidak pandang bulu. Pemberantasan ini diharapkan dapat memberikan efek jera guna menekan praktik anti rasuah tersebut.

Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan masalah klasik yang harus diberantas, penegakkan hukum terhadap para koruptor tidak bisa tebang pilih, siapapun pejabat yang terlibat dalam praktik rasuah maka dirinya layak untuk mendapatkan hukuman.

Wakil Ketua Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menekankan bahwa parlemen mendukung sepenuhnya segala bentuk upaya pemberantasan korupsi. Sebagai Anti-Corruption Agency (ACA) di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bekerjasama secara erat bersama parlemen.

Mengingat bahwa keduanya adalah sayap, maka KPK tidak bisa bekerja sendiri dengan menegasikan parlemen atau parlemen bekerja dengan mengkerdilkan KPK.Mardani menilai bahwa KPK sudah menjadi best practice atau menjadi salah satu rujukan dunia, sebagaimana terjadi dalam periode tahun 2012 hingga 2014. Di mana sejumlah negara seperti Brazil dan Malaysia bahkan menjadikan KPK sebagai salah satu referensi dalam membangun dan mengembangkan lembaga antikorupsi di negaranya masing-masing.

Ia mengungkapkan, Dalam sebuah acara di Brazil, mereka sangat mengapresiasi KPK yang bisa bekerja secara efektif untuk membuat tindak pidana korupsi sebagai sesuatu yang menakutkan. Persepsi publik terhadap KPK sangatlah kuat. Bahkan, KPK di Malaysia pun berharap untuk bisa membangun industri antikorupsi yang dicintai oleh rakyatnya. Tentu saja ini menjadi pelajaran besar bagaimana kebaikan KPK terus dilestarikan dan dikembangkan.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa KPK secara konstitusional sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertugas untuk melakukan tindakan pencegahan, koordinasi dengan instansi berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) dan instansi pelayanan publik. Selain itu, KPK juga memonitor penyelenggara pemerintahan negara, juga melakukan supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tipikorr, serta melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Strategi ini merupakan edukasi agar orang tidak ingin korupsi, pencegahan supaya orang tidak bisa korupsi dan penegakkan hukum dengan sasaran orang takut untuk korupsi. KPK mengharapkan DPR bisa berperan dalam pemberantasan korupsi, termasuk mengatur kelembagaan, tugas dan wewenang lembaga pemberantasan korupsi, mengatur definisi dan sanksi tipikor dalam hukum pidana dengan memperhatikan keselarasan.

Selain itu, KPK juga berharap agar DPR dapat memastikan kapasitas pencegahan dan penindakan korupsi melalui anggaran yang memadai. Sekaligus dapat menjalankan fungsi pengawasan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk koordinasi melalui RDP dan forum lainnya, hingga pemilihan pejabat negara yang terkait pemberantasan korupsi.

Ghufron menuturkan bahwa DPR memiliki peran dalam kacamata makro pembentuk perilaku. DPR adalah pembentuk norma penyelenggaraan negara yang berpotensi sebagai faktor koruptif. DPR juga memiliki peran dalam pembentukan hukum materiil dan formil anti-korupsi dan juga pembentuk kelembagaan antikorupsi.

Sebagai gambaran, korupsi yang terjadi di Indonesia rata-rata bersifat struktural. Sebanyak 85% secara pendidikan, alumni strata 1. Padahal semakin tinggi pendidikan semakin tinggi etis dan integritas. Namun kenyataannya, Ghufron menilai bahwa kejahatan korupsi terjadi di kalangan mereka yang memiliki akses pendidikan.

Dirinya menegaskan bahwa DPR dapat berperan secara makro untuk mengubah perilaku koruptif. Terkait pelaporan, KPK berkomitmen akuntabel, namun dalam pelap[oran ke DPR lembaga tersebut hanyaakan melaporkan kasus-kasus yang memperoleh putusan hukum tetap. Pencegahan korupsi tentu saja berlaku di semua lini pemerintahan, tak terkecuali pemerintahan di tingkat provinsi.

Firli Bahuri selaku Ketua KPK memberikan apresiasinya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait pencegahan korupsi. Ganjar dinilai telah berhasil menerapkan sistem pencegahan korupsi dengan cara membentuk pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.

Hal tersebut telah menjadi vaksin yang disuntikkan ke dalam sistem yang harus berubah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga pencegahan dan penindakan terhadap aktivitas korupsi dapat terus diberlakukan.

Firli juga mengatakan, kerja sama antara KPK dengan Pemprov Jateng berjalan sangat bagus. Tim dari KPK, sering datang ke Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi dan membantu Jawa Tengah untuk melaksanakan program-program pencegahan lainnya.

Praktik korupsi di segala sektor adalah tindakan yang merugikan, sudah sepantasnya pemerintah berkolaborasi dengan KPK untuk merumuskan strategi pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Kurnia Sandi )*

Tren kasus positif Covid-19 di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Saat ini Pemerintah pun berupaya untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi agar perekonomian kembali bangkit.

Kinerja perdagangan dan ekonomi di Kawasan Asia Pasifik secara umum menunjukkan tren positif. Hal ini merupakan implikasi dari berbagai langkah kebijakan yang fasilitatif dalam memperlancar arus perdagangan barang Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) diharapkan dapat terus memperkuat semangat kemitraan dengan berlandaskan visi yang terbuka dan dinamis sebagai faktor penting untuk mencapai tujuan bersama.

Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi mengungkapkan bahwa APEC perlu memformulasikan langkah konkret guna mencapai pemerataan dan percepatan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan sektor perdagangan, mendorong integrasi ekonomi regional dalam mendukung pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, lanjut Lutfi, APEC perlu terus memperkuat semangat kemitraan dengan berlandaskan visi yang terbuka dan dinamis sebagai faktor penting untuk mencapai tujuan bersama. APEC merupakan forum kerja sama 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik. Kegiatan utama APEC meliputi kerja sama perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik.

Kawasan APEC menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif pada triwulan pertama 2021 yang dipicu meningkatnya performa perdagangan dan aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan implikasi dari berbagai langkah kebijakan yang fasilitatif dalam memperlancar arus perdagangan barang, terutama vaksin untuk implementasi komitmen pertemuan Menteri Perdagangan APEC yang dilaksanakan pada Juni 2021 lalu.

Lutfi mengatakan bahwa Indonesia telah aktif berkontribusi dalam implementasi mandat pertemuan MRT melalui penerapan kebijakan dalam memfasilitasi arus perdagangan barang esensial, vaksin dan barang medis yang mencakup kemudahan perizinan, digitalisasi prosedur kepabeanan, relaksasi restriksi ekspor, serta intensifikasi kerja sama, baik dengan Ekonomi APEC maupun di lingkup domestik.

Terlepas dari hal tersebut, kesenjangan terhadap akses vaksin merupakan faktor dominan yang menghambat upaya pemulihan ekonomi secara merata. Peran penting sektor perdagangan serta peningkatan kolaborasi dapat menjadi instrumen efektif untuk mengatasi krisis dan mendorong pemulihan ekonomi di kawasan. Lutfi juga menegaskan, bahwa kelancaran arus perdagangan dapat menjamin pemerataan akses vaksin, mengingat pemulihan ekonomi sangatlah bergantung pada keberhasilan vaksinasi, maka upaya dan langkah konkret di sektor perdagangan perlu diintensifkan dalam memastikan akses vaksin yang luas dan merata.

Pola perdagangan pasca pandemi Covid-19 menjadi perhatian khusus dalam pembahasan AMM. Para Menteri APEC menggarisbawahi akan perlunya pendekatan yang kolaboratif dan adaptif untuk memastikan perdagangan yang inklusif serta berkelanjutan.Indonesia mendukung komitmen APEC untuk mewujudkan ketahanan ekonomi di kawasan melalui sinergi dengan sektor bisnis serta berbagi praktik kebijakan terbaik yang bisa diadaptasi anggota APEC lainnya.

Setelah kesepakatan Bogor Goals, APEC memasuki babak baru dalam mendorong kesejahteraan bagi masyarakat luas dan generasi mendatang melalui APEC Putrajaya Vision 2040. Di bawah keketuaan Selandia Baru, visi tersebut dituangkan ke dalam berbagai rencana aksi guna mewujudkan komunitas yang terbuka, dinamis, berketahanan dan berlandaskan perdamaian, termasuk melanjutkan peran APEC dalam mendukung sistem perdagangan multilateral dan WTO.

Dirinya juga menjelaskan, AMM merupakan momen penting bagi para Menteri APEC dalam memberikan sinyal positif dan dukungan terhadap hasil konkret WTO Ministerial Conference (MC-12) yang akan berlangsung pada November 2021. Di samping itu, tahun depan, Indonesia selaku presidensi G-20 dan Thailand selaku tuan rumah APEC 2022 memegang peran penting dalam menentukan pemulihan arah ekonomi.

Lutfi menegaskan, Sinergi antara berbagai organisasi internasional dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan ekonomi dan menjamin kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat bagi semua lapisan masyarakat untuk bangkit bersama pasca pandemi.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kasan Muhri membenarkan bahwa pentingnya pemanfaatan perjanjian kerja sama perdagangan negara lain untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sehingga dalam hal ini diharapkan dari sejumlah kesepakatan perdagangan bisa menjadi stimulus bagi pemulihan perdagangan serta turut meningkatkan arus investasi di tengah Pandemi Covid-19.

Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi tentu harus menjadi perhatian khusus, salah satunya melalui kebijakan investasi dan perdagangan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta — Pakar penyakit pernapasan di China, Prof Zhong Nanshan, meyakini vaksin Covid-19 yang ada saat ini masih mampu mengatasi varian omicron. Varian baru itu telah ditetapkan sebagai “variant of concern” oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Vaksinasi tentu saja masih menjadi cara yang efektif untuk varian virus itu,” kata Zhong, seperti dikutip media China, Sabtu.

Meskipun tidak banyak mendapatkan informasi, Zhong mengingatkan masyarakat global untuk mewaspadai risiko varian omicron. Varian baru itu menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan dan pengendalian pandemi karena penularannya juga masif, seperti disampaikan WHO.

Sementara itu, varian omicron diketahui memiliki banyak mutasi pada bagian spike protein-nya. Ahli menilai, mutasi membuat varian ini lebih mudah menginfeksi orang yang sudah divaksinasi dan berpotensi menurunkan proteksi vaksin hingga 40 persen.

Varian omicron merupakan varian yang paling berkembang dengan total 50 mutasi. Sebanyak 32 mutasi di antaranya dinilai mengkhawatirkan. Beberapa ahli membandingkan varian omicron dengan varian beta yang ditemukan pertama kali di Afrika Selatan pada akhir 2020. Varian beta diketahui dapat menurunkan efikasi vaksin Covid-19 sebanyak 30-40 persen.

Disisi lain, melalui herd immunity, individu bukan hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga turut terporteksinya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi.

Persentase orang yang perlu kebal untuk mencapai herd immunity ini bervariasi untuk setiap penyakit, tulis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Misalnya, herd immunity terhadap campak membutuhkan sekitar 95 persen populasi untuk divaksinasi. Lima persen sisanya akan dilindungi oleh fakta bahwa campak tidak akan menyebar di antara mereka yang divaksinasi. Untuk polio, ambang batasnya sekitar 80 persen.

Namun, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin menargetkan herd immunity di Indonesia bisa tercapai apabila 70 persen populasi sudah ikut vaksinasi COVID-19.

“Jadi kalau jumlah vaksinnya kita bisa mencapai 70 persen dari 363 juta. Karena kita butuhnya 363 juta dosis suntikan, 363 juta kali 70 itu sekitar 260-270 juta dosis vaksin itu mungkin baru akan bisa dicapai di bulan Oktober. Jadi, di bulan Oktober kita baru di jumlah available, di kita sejumlah 70 persen dari 181,5 juta orang,” kata Menkes.

Presiden Joko Widodo sendiri mengungkapkan target herd immunity di Indonesia dapat tercapai pada Desember 2021. (*)

Jakarta — Bermain game menjadi salah satu pilihan berbagai orang untuk menghabiskan waktu luang. Meskipun tidak punya perangkat seperti komputer atau konsol, kita tetap bisa bermain game dengan menggunakan ponsel, bahkan saat ini game ponsel lebih banyak digemari.

Seiring perkembangan zaman, bermain game saat ini tidak hanya digunakan untuk hiburan menghabiskan waktu luang saja. Jika kita bermain game biasanya bertujuan untuk hiburan atau refreshing setelah lelah melakukan kegiatan lain. Kini, bermain game bisa beralih fungsi menjadi sebuah pekerjaan. Mereka yang menjadi profesional di dunia game ini hidup dan mendapatkan penghasilan dengan kemampuan bermain game. Berbeda dengan yang bermain game yang cuma untuk hiburan semata, mereka yang profesional justru bermain sebagai aktivitas utama mereka bukan sebagai hiburan untuk menghabiskan waktu luang.

Dalam bermain game kompetitif juga membutuhkan strategi dan tenaga fisik, meski tidak seperti ketika sedang melakukan olahraga lain. Oleh sebab itu, kini muncul cabang olahraga elektronik atau electronic sports (esports). Esports ini merupakan olahraga dengan menggunakan perangkat elektronik yang memainkan suatu game dengan kemampuan berpikir seseorang. Namun esports sendiri sempat menjadi perdebatan apakah itu termasuk olahraga atau bukan

Beberapa orang beranggapan bahwa esports bukanlah olahraga, melainkan hanya sebuah kompetisi. Seperti kata Presiden ESPN, John Skipper yang dilansir dari Kumparan, berpendapat bahwa esports bukanlah olahraga, melainkan itu hanya kompetisi. Argumen ini didukung oleh jurnal terbitan Johan Cruyff Institute yang menjelaskan bahwa esports tidak lebih dari alat bisnis. Sementara itu dari perspektif O’Brien dan Jurnal Johan Cruyff melihat esports dari sudut pandang bisnis, karena adanya organisasi yang menaungi, jumlah penonton, hak siar, cakupan media, hingga hadiah uang.

Namun, co-host FOX News, Soledad O’Brien mencoba untuk membela esports. Ia mengatakan bahwa game yang kompetitif juga membutuhkan strategi dan aktivitas fisik yang tinggi juga, meskipun tidak setinggi orang yang terlibat dalam olahraga nyata seperti sepak bola atau basket. Apapun yang memiliki struktur, model bisnis, hadiah uang, dan level kompetisi yang tergolong tingkat atas, itu semua bisa digolongkan sebagai ‘sport’,” katanya seperti yang dikutip dari Detik.

Hal ini diperkuat dengan definisi kata ‘sport’ yang berasal dari Bahasa Perancis kuno ‘dis-ports’ yang berarti ‘untuk menghibur diri’ atau ‘untuk menyenangkan diri’. Hal ini juga seperti konsep utama olahraga, yaitu untuk bermain. Berdasarkan pengertian tersebut, bermain game bisa saja digolongkan menjadi olahraga.

Menurut penulis sendiri, esports memang dapat masuk ke kategori olahraga seperti menurut penjelasan co-host FOX News, Soledad O’Brien yang mengatakan bermain game membutuhkan strategi dan pengerahan fisik yang tinggi juga. Karena penulis pun yang bukan profesional hanya hobi bermain game tetap membutuhkan strategi yang cukup untuk dapat memenangkan sebuah permainan.

Sebenarnya ada perbedaan mendasar antara seorang gamer yang hanya sekedar hobi dan pemain esports. Seorang pemain esports sering melatih fisik dan memiliki stamina agar kuat bersaing seperti atlet olahraga lainnya, selain itu mereka juga perlu memiliki kemampuan intelektual dan logika yang baik untuk mengatur strategi dalam bermain game untuk bertanding.

Seperti pada game multiplayer online battle arena (MOBA) yang cukup terkenal yaitu Dota 2 dan Mobile Legends. Untuk bermain game MOBA ini kita mengandalkan kemampuan nalar dan berpikir secara strategis untuk menentukan keputusan-keputusan secara cepat dan kekompakan tim kita dengan agar dapat mengalahkan tim lawan.

Selain itu juga game battle royale seperti PUBG atau first-person shooter (FPS) seperti Valorant juga memerlukan strategi dan kecepatan tangan serta akurasi. Sehingga untuk dapat memenangkan permainan tersebut perlu kemampuan yang harus latihan juga. Selain itu kondisi fisik juga memengaruhi orang saat bermain, apalagi sedang tidak enak badan maka kemampuan bermain pun juga menurun sehingga saat bermain tidak dapat maksimal dan dapat terkalahkan oleh lawan.

Kini esport sudah resmi menjadi cabang olahraga di Indonesia. Dalam Rapat Kerja Nasional Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat 2020 yang diadakan secara virtual pada 25-27 Agustus 2020 lalu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta KONI mengakui esport sebagai cabang olahraga prestasi di Indonesia. Pemerintah juga membentuk Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) sebagai badan resmi pemerintah yang menaungi esport sebagai olahraga prestasi di bawah KONI.

Industri esports sendiri saat ini telah menumbuhkan banyak lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda Indonesia. Selain melahirkan pro player yang mampu bersaing hingga tingkat internasional, esports juga berpeluang membuka pekerjaan lainnya seperti manajer, pelatih, shoutcaster atau komentator dalam pertandingan esport yang menemani pemirsa menyaksikan pertandingan, content creator seperti fotografer, videografer, dan streamer, serta masih banyak lagi peluar pekerjaan di dunia esports. (*)

JAKARTA – Belakangan ini wacana memasukkan esports ke dalam kurikulum sekolah menjadi perbincangan. Isu itu merebak di tengah perancangan kurikulum baru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bakal lebih mengedepankan kecakapan nalar kritis.

Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) berniat memasukkan esports di kurikulum sekolah. Nantinya, esports akan masuk ke kegiatan ekstrakulikuler sekolah di jenjang SMP, SMA dan SMK. “esports juga masuk di kurikulum sekolah kejuruan,” kata Ashadi Ang dalam webinar “Membangung Jenjang Karir Atlet Esports & Prestasi Bangsa,” Rabu 24 November yang lalu.

Ashadi mengatakan esports di jenjang pendidikan bisa digunakan sebagai wadah pengembangan potensi. Ditambah lagi, menurutnya pemberian materi dasar sebagai pondasi edukasi tentang dunia esports, dapat dilakukan agar siswa memiliki pola pokir yang benar.

“Kami ingin memberikan sebuah edukasi sejak dini… Artinya, ketika kita bicara esports, ini ekosistemnya sebesar ini, peluangnya sebesar ini, serta pondasi-pondasi apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan supaya menjadi atlet sukses,” kata Ashadi.

Ashadi bilang, komponen dalam esports luas. Tak hanya pemain profesional, tapi juga ada caster atau komentator. Hajat PBESI ini akan disampaikan kepada Kemendikbud dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebelum bisa terlaksana.

Di lain tempat, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nino Aditomo mengatakan klaim esports akan dijadikan kurikulum belum berizin. Walaupun memang Kemendikbud tengah merancang kurikulum baru yang disebutkan oleh Mendikbud pada Hari Guru Nasional.

Kurikulum yang dimaksud itu berencana dibuat lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. “Kami mengikuti prinsip desain less is more. Prinsipnya, kurikulum yang dibuat seharusnya hanya mengunci hal-hal yang esensial. Tujuannya adalah memberi ruang yang besar bagi sekolah untuk merancang kurikulumnya sendiri,” kata Nino lewat akun Twitternya, @ninoaditomo.

Nino menjelaskan Kemendikbud akan lebih mengedepankan kecakapan nalar kritis. “Ini mencakup kemampuan mencari, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dan gagasan. Juga kemampuan metakognitif untuk merefleksikan, mengevaluasi, dan merevisi pemikirannya sendiri.”

Sehingga yang terpenting menurutnya adalah pemberian literasi yang lebih dari esports. Kerangka kurikulum yang ingin diubah oleh Kemendikbud adalah sekolah mampu mengembangkan materi dan metode pembelajarannya.

Untuk itu tak menutup kemungkinan esports pun bisa masuk sebagai konten pengembangan kurikulum sekolah asalkan meningkatkan nalar kritis. “Konten spesifik seperti esports bisa saja digunakan oleh sekolah sebagai bagian dari kurikulum mereka. Yang penting adalah materi tersebut digunakan untuk mengembangkan kecapakan esensial seperti nalar kritis, kreativitas, dan gotong royong.” (*)

Jakarta — SETIAP 28 Oktober selalu dikenang sebagai suatu peristiwa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Itu karena 93 tahun yang lalu para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia telah berikrar untuk memiliki rumah sendiri yang disebut dengan negara Indonesia. Cita-cita tersebut terwujud 17 tahun kemudian ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Dengan pernyataan kemerdekaan tersebut, tujuan dari para pemuda untuk memiliki negara dan bangsa Indonesia sudah selesai dan bersifat final. Namun, cita-cita selanjutnya untuk memerdekakan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, belum sepenuhnya tercapai.

Untuk itulah, estafet kelanjutan bangsa Indonesia, dari satu generasi ke generasi berikutnya, perlu terus dipertahankan dan dijaga momentumnya agar tujuan mulia tersebut dapat dicapai. Setelah 75 tahun kita merdeka, sudah banyak bukti keberhasilan ataupun prestasi pemerintah dalam membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih makmur. Salah satu tolok ukur keberhasilannya ialah saat ini kita sudah menjadi bagian dari kelompok negara-negara yang berpendapatan menengah atas, yaitu dengan pendapatan per kapita sebesar US$4.050 atau sekitar Rp59 juta (dengan kurs Rp14.500). Selangkah lagi kita akan memasuki kelompok negara berpendapatan tinggi atau biasa disebut dengan negara maju.

Dengan menjadi negara maju, rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indone- sia akan menyentuh minimal US$12.536 atau sekitar Rp182 juta rupiah. Oleh karena itu, generasi muda saat ini harus tetap melanjutkan semangat sumpah pemuda untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Menjadi negara maju tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan, tetapi juga menjadi negara maju dalam segala bidang dan persoalan yang bisa membanggakan bangsa Indonesia di mata dunia internasional.

Memperkuat daya saing global Generasi muda perlu menyadari bahwa salah satu kebanggaan sebagai bangsa Indonesia ialah menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur. Ukuran sebagai negara makmur salah satunya dapat dilihat dari indeks daya saing global (the global competitiveness index) yang dikeluarkan World Economic Forum. Indeks ini mengukur bagaimana kemampuan daya saing suatu negara dalam menyediakan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi warga negaranya. Menurut indeks terakhir pada 2019, posisi Indonesia berada pada urutan ke-50 dari 141 negara, masih di bawah Singapura (1), Malaysia (27), dan Thailand (40).

Generasi muda sebagai penerus bangsa harus mengatasi ketertinggalan posisi Indonesia tersebut. Setidaknya harus lebih bagus dari posisi Malaysia dan Thailand. Sukses atau tidaknya suatu negara dalam menghadapi persaingan ke depan, akan sangat bergantung pada kemampuan negara tersebut dalam melakukan inovasi di berbagai bidang. Indeks inovasi global (the global innovation index) pada 2020 menempatkan Indonesia pada ururan ke-85 dari 131 negara. Posisi ini masih di bawah Singapura (8), Malaysia (33), dan Thailand (44).

Sekali lagi, Indonesia tidak boleh ketinggalan dengan negara-negara tetangga tersebut. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, kita pasti mampu menjadi innovative society. Meningkatkan kualitas SDM Untuk menjamin regenerasi bangsa Indonesia menuju bangsa yang lebih berkualitas, aspek pendidikan dan kesehatan mempunyai kontribusi yang penting. Aspek pendidikan akan meningkatkan kemampuaan dan kompetensi para pemuda.

Sementara itu, aspek kesehatan akan menjamin bahwa usia generasi muda menjadi lebih panjang dan semakin sehat. Indeks pembangunan manusia (human development index) yang dikeluarkan United Nations Development Programme (UNDP) merupakan suatu indikator yang memberikan gambaran mengenai tingkat kualitas sumber daya manusia dari suatu negara. Indeks tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-111 dari 189 negara (2019).

Sekali lagi, posisi kita masih dibawah Singapura (9), Malaysia (61), dan Thailand (77). Untuk itulah, generasi muda harus memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan harapan hidup yang lebih panjang agar kita mampu menjadi bangsa yang berkualitas. Citra bangsa Indonesia yang bersifat negatif harus kita buang jauh-jauh sehingga bangsa-bangsa lain akan memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada kita.

Salah satu ganjalan yang kita hadapi saat ini ialah masih maraknya kasus korupsi di mana-mana sehingga memberikan citra yang kurang baik bagi bangsa kita. Kondisi ini dipertegas lagi dengan hasil survei dari lembaga Transparency International yang memberikan skor 40/100 untuk indeks persepsi korupsi (corruption perceptions index) Indonesia pada 2019. Dengan skor ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-85 dari 180 negara yang disurvei. Sementara itu, peringkat Singapura (4), Malaysia (51), dan Thailand (101).

Semakin tinggi peringkatnya, menunjukkan tingkat korupsi yang semakin besar di negara tersebut. Oleh sebab itu, generasi muda harus mulai membiasakan diri dengan budaya antikorupsi agar kita mampu menjadi bangsa yang disegani dan dihormati negara lain. Menjaga integrasi bangsa Perjuangan susah payah yang dilakukan para pendiri bangsa Indonesia untuk mendirikan NKRI harus bisa kita jaga dengan baik. NKRI merupakan harga mati yang sudah tidak bisa ditawar lagi, khususnya bagi para generasi penerus bangsa ini, yang memang tidak mengalami langsung perjuangan tersebut.

Dalam era digital seperti sekarang ini, perputaran informasi ataupun berita menjadi sangat cepat dan sering dipakai untuk tujuan memecah belah bangsa kita. Banyak sekali beredar informasi yang bersifat hoaks dan post-truth yang merugikan kita sehingga generasi muda harus mampu menyaring mana informasi yang benar dan yang menyesatkan. Sekali lagi, generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia wajib meneruskan amanah dari pendiri bangsa ini untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI. (*)