Oleh : Yogi Pratama )*

Indonesia merupakan negara besar yang kaya akan keberagaman. Kebesaran Indonesia tersebut mendapat apresiasi dari banyak pihak tidak terkecuali Walikota Oxford, Inggris.

Kekayaan budaya Indonesia ada beraneka macam, mulai dari tarian, lagu, hingga kain tradisional yang sangat indah. Sebagai warga negara Indonesia kita patut bangga karena kita punya banyak suku dan kebudayaannya yang elok. Sehingga bisa ditampilkan baik di acara dalam negeri maupun luar negeri.

Keindahan budaya Indonesia juga ditampilkan di Oxford, Inggris, pada acara ISME UK EXPO IN OXFORD. Pada perhelatan itu ditampilkan pertunjukan tari goyang Karawang, pameran produk UMKM Indonesia, makanan-makanan khas Indonesia. Bahkan duta besar Indonesia Desra Percaya juga membawakan lagu dengan alat musik saxophone yang berjudul Tanah Airku.

Pada acara ISME UK EXPO IN OXFORD, Wali Kota Oxford Lord Mayor of Oxford Councillor Mark Ligo larut dalam kemeriahan. Bahkan beliau ikut bergoyang Karawang dan dihujani tepuk tangan oleh penonton. Beliau juga menyukai makanan asli Indonesia yakni siomay dan menyatakan bahwa rasanya sangat lezat. Beliau juga ikut berbelanja beberapa produk UMKM, yakni gelas dan hiasan meja.

Pada acara yang digelar jam 12-5 sore waktu Inggris tersebut Lord Mayor of Oxford Councillor Mark Ligo hadir sebagai undangan kehormatan dan meluangkan waktunya, padahal beliau adalah pejabat yang sangat sibuk. Namun beliau menyempatkan diri untuk datang, tak sekadar duduk-duduk tetapi juga berkomunikasi dengan orang-orang Indonesia yang jadi pengisi dan panitia acara.

Lord Mayor of Oxford mengatakan bahwa Indonesia adalah negara besar yang sangat beragam dan kaya. Pemerintah daerah Oxford sangat ingin mengadakan kerja sama dengan Indonesia. Oxford Town Hall yang menjadi tempat ISME UK EXPO IN OXFORD menjadi sangat meriah karena kebudayaan Indonesia yang dipertunjukkan.

ISME UK EXPO IN OXFORD didukung penuh oleh Oxford City Council dan merupakan rangkaian kegiatan promosi dan roadshow produk UMKM Indonesia di berbagai kota di Inggris. Acara ini merupakan kolaborasi dari Indonesian SMEs in the UK (ISME UK) — sebuah komunitas yang terdiri dari pedagang UMKM asal Indonesia di Inggris, KBRI London, perwakilan Bank Indonesia, BNI, Mandiri dan para mahasiswa perhimpunan Indonesia.

ISME UK EXPO IN OXFORD merupakan acara akbar. Oxford terus menjadi rumah yang ramah bagi kegiatan promosi Indonesia. Wali Kota Oxford juga menyatakan bahwa pemerintah kami akan terus mendorong penguatan people to people contact dengan Indonesia. Kami juga akan terus menjadi tempat yang bersahabat.

Apresiasi oleh Wali Kota Oxford sangat membuat lega karena membuka kerja sama antara Pemerintah daerah Oxford dengan Indonesia. Ketika ada kerja sama maka pemerintah lah yang diuntungkan karena menambah devisa negara. Apalagi saat pandemi, di mana pemerintah sangat butuh banyak dana untuk mengatasi dampak Corona.

Ketika Wali Kota Oxford menikmati pertunjukan seni dan budaya Indonesia maka menunjukkan keramahan dan kepribadiannya yang terbuka terhadap kultur lain. Padahal Inggris dan Indonesia letaknya berjauhan dan kebudayaannya berbeda, tetapi bisa dekat karena pertunjukan seni yang indah.

Keberagaman dan kebesaran budaya Indonesia sangat diminati, tak hanya di negeri sendiri tetapi juga di Inggris. Apresiasi oleh wali kota Oxford untuk kekayaan kultur Indonesia sangat baik, karena beliau menghormati dan menikmati budaya lain. Meski dari suku dan bangsa yang berbeda, tetapi bersatu dalam pertunjukan seni yang indah.

)* Penulis adalah pemerhati hubungan internasional/kontributor Citizen journalism

JAKARTA — Presiden Joko Widodo memberikan arahan tegas kepada seluruh jajarannya di Kabinet Indonesia Maju agar memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini. Imbauan Kepala Negara itu itu disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Usai menggelar rapat terbatas yang juga membahas perkembangan terkini penanganan pandemi Covid-19 dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju.

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam masa Pandemi Covid-19 ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” ujarnya dalam keterangan pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, beberapa waktu yang lalu.

Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden. “Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya.

Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegas Pramono.

Selain itu, dalam pemerintahan Indonesia Maju saat ini betul-betul tak membuka kompromi dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang mementingkan ego sektoral dan tak fokus pada sasaran. Sinergi dan sinkronisasi menjadi kata kunci yang mesti dipegang agar pembangunan nasional kian efisien dan efektif.

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan hal itu saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, kemarin. Ia menegaskan tak mau mengulang lagi tradisi lama ketika banyak perencanaan dan penganggaran tidak sinkron. “Saya tekankan, hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi.

Sudah sering saya sampaikan, sekarang bukan money follow function, melainkan kita harus money follow program,” ujar Presiden. Perencanaan, sambung Jokowi, harus terintegrasi, tekonsolidasi, terorganisasi antarsektor, antarwilayah, antara pusat dan daerah.

“Kita harus mulai berorientasi pada manfaat program kepada rakyat dan sejauh mana program itu bisa mendorong multiplier effect,” tandasnya. Jokowi juga mengingatkan pentingnya penganggaran fokus pada prioritasnya. (*)

Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasannya memotong anggaran MPR hingga membuat lembaga tinggi negara itu marah. Menurut Ani, sapaan akrabnya, pemotongan anggaran dilakukan dalam rangka memenuhi berbagai keperluan mulai dari penanganan pandemi covid-19 hingga membantu rakyat miskin.

“Tujuannya adalah untuk membantu penanganan covid-19, seperti klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah,” ungkapnya dalam unggahan Instagram, Rabu (1/12).

Ia menekankan refocusing anggaran dilakukan untuk membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bantuan sosial (bansos), memberikan subsidi upah, hingga membantu pelaku usaha kecil selama PPKM Level 4 diberlakukan.

Ia juga mengklaim refocusing anggaran tidak hanya terjadi di MPR, namun juga terjadi di semua kementerian dan lembaga negara. Bahkan, refocusing anggaran dilakukan sebanyak empat kali.

Namun demikian, ia menyatakan anggaran kegiatan bagi anggota MPR masih akan tetap didukung oleh mekanisme pembiayaan negara melalui APBN. Ia pun mengaku menghormati seluruh lembaga negara, termasuk anggota parlemen.

“Menkeu (menteri keuangan) menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi penjelasan terkait tudingan Ketua MPR Bambang Soesatyo, yang menyebut dirinya tak menghargai MPR. Di akun instagram resminya, Sri Mulyani mengungkapkan ia 2 kali tidak bisa memenuhi undangan rapat dengan MPR.

“Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen,” tulis Sri Mulyani di akun Instagram @smindrawati, Rabu (1/12/2021).

“Tanggal 28/September/2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda,” lanjutnya.

Ia juga menjelaskan mengenai pemotongan anggaran MPR. Kata dia, untuk menangani meledaknya kasus Covid-19 gelombang kedua, yaitu sejak Juli 2021 akibat penyebaran varian Delta, pemerintah membutuhkan banyak biaya. (*)

Jakarta — Saat ini Indonesia masuk ke dalam fase di mana angka kejadian COVID-19 tidak meningkat. Seluruh masyarakat Indonesia diimbau untuk tetap waspada terhadap ancaman gelombang ketiga pandemi COVID-19, terutama saat hari raya natal dan tahun baru (Nataru).

Mobilisasi masyarakat harus dikendalikan semaksimal mungkin sehingga lonjakan kasus tidak terjadi. Bulan Juli lalu telah terjadi kasus kematian akibat COVID-19 terbanyak sepanjang pandemi melanda Indonesia.

Sebanyak 32.061 kasus kematian selama periode 1-29 Juli. Jumlah itu empat kali lipat lebih banyak dibandingkan Juni 2021 dengan total 7.913 kasus kematian.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI drg. Widyawati MKM mengatakan pemerintah telah memberlakukan pembatasan mobilitas melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mencegah penularan COVID-19.

“Masyarakat jangan sampai melupakan kejadian di bulan Juli yang menyebabkan banyak kematian akibat COVID-19. Patuhi protokol kesehatan jangan sampai lengah,” katanya, Sabtu (27/11) di Jakarta.

Untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga pandemi COVID-19 pun pemerintan menerapkan PPKM Level 3 dari tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Upaya itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Jangan sampai kebebasan sesaat ketika Nataru menyebabkan kasus COVID-19 kembali naik. Akibatnya akan berdampak buruk bukan dari sisi kesehatan saja tapi perekonomian jadi tidak berjalan.

“Masih ada masyarakat yang terpapar COVID-19 walaupun sangat kecil. Jadi tetap laksanakan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak), dan hindari kerumunan, serta kurangi mobilitas,” ucap drg. Widyawati.

Pemerintah juga melakukan percepatan kegiatan vaksinasi untuk meningkatkan herd immunity. Masyarakat diimbau tidak memilah-milah jenis vaksin karena semua jenis vaksin yang disediakan pemerintah adalah vaksin terbaik.

Tidak hanya pemerintah, upaya dari masyarakat pun berperan penting untuk menghindari gelombang ketiga pandemi COVID-19 di Indonesia.

“Kalau masyarakat peduli dan disiplin protokol kesehatan, maka COVID-19 ini bisa dicegah dan tidak terjadi gelombang ketig,” tutur drg. Widyawati. (*)

Jakarta — Pemerintah Indonesia menggunakan strategi mengutamakan keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dalam penanganan pandemi Covid-19. Di bawah kendali Presiden Joko Widodo, kombinasi “rem dan gas” dipilih sebagai langkah optimal untuk menyeimbangkan antara penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, atau antara kehidupan dan penghidupan.

“Pendekatan penanganan pandemi di setiap negara berbeda-beda dan disesuaikan dengan karakteristik dan ketersediaan sumber daya. Indonesia memilih pendekatannya sendiri, berani ambil risiko, namun sangat terukur. Hingga saat ini, Indonesia bersama negara-negara lain di dunia, terus belajar, mengambil tindakan dan melakukan penyesuaian berdasarkan dinamika yang terjadi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (26/10), dalam Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Program PC-PEN dan Optimalisasi Anggaran PEN.

Sejak bulan Juli 2020, Presiden Joko Widodo telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sebagai upaya integrasi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dalam sebuah komite lintas Kementerian/Lembaga. Salah satu respon kebijakan KPC-PEN sebagai instrumen utama pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi adalah menyiapkan anggaran dan program dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, melalui Program PEN.

Pada tahun 2020, untuk Program PEN telah dianggarkan sebesar 695,2 triliun rupiah dan pada tahun 2021 jumlahnya ditingkatkan menjadi sebesar 744,7 triliun rupiah. Program PEN pada tahun 2020 selain sebagai respon darurat pengendalian pandemi, juga menjadi penopang konsumsi masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Realisasi Program PEN tahun 2021 sampai dengan 22 Oktober telah mencapai 433,91 triliun rupiah atau 58,3% dari pagu 744,77 triliun rupiah. Dalam PEN tahun 2021, kebijakan anggaran lebih fleksibel menyesuaikan dengan dinamika pandemi yang berubah sedemikian cepat.

“Pemerintah melakukan evaluasi atas program-program PEN, termasuk optimalisasi anggaran antar klaster PEN. Optimalisasi dilakukan atas program yang diproyeksikan tidak terserap 100%, untuk selanjutnya dipetakan dan direalokasikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran PEN,” ujar Menko Airlangga.

Komite PC-PEN terus melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program PEN untuk melakukan evaluasi dan update alokasi serta proyeksi penyerapan sampai dengan akhir tahun. Upaya optimalisasi dana PEN ini dilakukan agar dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, khususnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, memberikan dukungan bagi dunia usaha, dan yang terpenting adalah mendorong daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat secara agregat.

“Program perlindungan sosial menjaga daya beli. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM menandakan adanya gerakan sektor usaha kecil dan menengah. Realisasi KUR sudah terealisasi sebesar 224 triliun rupiah dengan 5,98 juta penerima. Ini menunjukkan program tersebut terus berjalan. Sementara itu, program terkait insentif usaha juga naik. Jadi ini secara keseluruhan dana yang diserap terjadi kenaikan dan terlihat perekonomian terus bergerak,” tegas Menko Airlangga.

Sejumlah evaluasi dan usulan optimalisasi dana PEN Tahun 2021, salah satunya terkait dengan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021, di mana terdapat sisa dana BSU 2021 sebanyak Rp 1,7 Triliun yang akan dioptimalkan penggunaannya untuk perluasan cakupan wilayah penerima manfaat BSU 2021, sebagaimana usulan dari Menteri Ketenagakerjaan kepada Komite PC-PEN. Detail perluasan cakupan wilayah tersebut mempersyaratkan: (1) Tidak ada perubahan kriteria penerima, (2) Perubahan hanya terkait cakupan wilayah, menjadi level nasional (514 Kab/Kota di 34 Provinsi), (3) Total sasaran perluasan sebesar 1,6 juta orang pekerja dengan memanfaatkan sisa pagu BSU tersebut, (4) Perluasan tidak overlapping dengan penerima program bantuan lainnya (Prakerja, PKH, BPUM dll.)

Selain itu hasil evaluasi juga memutuskan Re-alokasi Perlinsos untuk Program Top-Up Kartu Sembako dan BLT Desa dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2021. Untuk Penambahan/ top-up Kartu Sembako, nilai bantuan dan durasi menyesuaikan dengan sisa re-alokasi Perlinsos lainnya a.l. KPM Sembako dan cadangan Perlinsos, di mana Kemenkeu tengah menghitung ketersediaan anggarannya. Penambahan/ top-up bantuan Kartu Sembako dan BLT Desa sebesar Rp 300.000,- untuk durasi 3 bulan ( s/d Des 2021), pada 35 Kabupaten Prioritas Program pengentasan kemiskinan ekstrim.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rincian realisasi PEN per 22 Oktober 2021 yakni sebagai berikut:

Realisasi klaster Kesehatan sebesar Rp116,82 triliun (54,3%);
Realisasi klaster Perlinsos sebesar Rp125,10 triliun (67%);
Realisasi klaster Program Prioritas sebesar Rp68,07 triliun (57,7%);
Realisasi klaster Dukungan UMKM & Korporasi sebesar Rp63,20 triliun (38,9%); dan
Realisasi klaster Insentif Usahas sebesar Rp60,73 triliun (96,7%).

Terkait dengan program Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), Menko Airlangga menjelaskan bahwa hingga 25 Oktober 2021 bantuan telah disalurkan kepada 706.996 penerima yang berarti telah mencapai lebih 70% dari target. “Serapannya sangat baik. Jadi bantuan ini efektif untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil (PKL dan Pemilik Warung) dan pengaman bagi yang belum mendapat bantuan lainnya,” pungkas Menko Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan bahwa saat ini vaksinasi sudah mencapai angka tertinggi hariannya yaitu 2,34 juta suntikan per hari. Sesuai dengan arahan Presiden, vaksinasi akan dipercepat secara merata. Pada tahun depan Pemerintah berencana memberikan booster vaksin kepada masyarakat dan saat ini sedang dikaji tentang kombinasi vaksin mana yang paling baik. Diharapkan pada akhir tahun ini telah selesai sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan kedepannya. Booster tersebut, sesuai saran WHO akan diberikan ke kalangan masyarakat resiko tinggi dan defisiensi imunitas seperti warga lanjut usia, pengidap penyakit komorbid lainnya.

Terkait upaya penanganan Covid-19, Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Prof. Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa strategi penanganan Covid-19 terdiri dari sosialisasi dan edukasi, penegakkan kedisiplinan, dan kolaborasi lintas unsur. Untuk itu, Satgas Covid-19 akan terus mendorong posko hingga di tingkat kelurahan agar bisa mendorong berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. (*)