Jakarta — Pemerintah akan memberlakukan PPKM Level 3 saat libur Natal hingga tahun baru. Hal ini disampaikan lebih awal dengan tujuan agar masyarakat dapat mulai mempersiapkan diri mengisi perayaan Natal dan Tahun Baru secara tertib, sehingga tidak menimbulkan klaster COVID-19 yang baru.

Pasalnya, syarat penerapan akan diatur secara detail, agar masyarakat tetap dapat beribadah, kenyamanannya terjaga, dan pengendalian COVID-19 dapat dilakukan dengan baik. Sosialisasi terkait peraturan tersebut akan dilakukan secara masif melalui aneka kanal komunikasi, seperti televisi, media sosial, maupun penempatan tayangan informasi di tempat-tempat publik.

“Di saat yang bersamaan, ada 2 hal yang tetap harus kita perhatikan dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Kita harus ikut protokol kesehatan dengan tertib dan disiplin, dan akselerasi vaksinasi akan terus dilakukan,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam keterangan tertulis, Senin (22/11/2021) yang lalu.

Johnny melanjutkan pemerintah mengingatkan peningkatan angka kasus COVID-19 di Indonesia harus jadi alarm agar masyarakat selalu bersiap mengantisipasi kemungkinan gelombang ketiga. Masyarakat pun diharapkan dapat lebih bijaksana menjalani aktivitas pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang berpotensi menghasilkan lonjakan kasus sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat.

Sebagai salah satu elemen pengendalian, pemerintah akan memberlakukan kebijakan PPKM Level 3 di semua wilayah Indonesia mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Oleh karena itu, PPKM Level 3 Nataru ini akan diterapkan di seluruh Indonesia, bukan berdasarkan asesmen per daerah seperti pada pelaksanaan PPKM berlevel yang diterapkan saat ini.

“Kebijakan ini disiapkan untuk mengatur adanya pengetatan mobilitas masyarakat saat Natal dan Tahun Baru, guna menekan adanya kemungkinan lonjakan kasus COVID-19 serta upaya siap siaga adanya gelombang ketiga di tanah air,” jelas Johnny. (*)

Jakarta — Awal tahun ini China pernah meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas (migas) di Natuna. Alasannya, kawasan itu masuk wilayah mereka ketika sengketa Laut China Selatan (LCS) memanas.

Hal ini diungkapkan empat sumber yang mengetahui masalah ini kepada Reuters. Laporan terkait hal ini belum pernah dilaporkan sebelumnya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), Teuku Faizasyah menolak mengomentari laporan ini. Faizasyah mengatakan dia tidak memiliki cukup informasi terkait hal itu.

“Saya tidak bisa mengomentari pemberitaan yang menyebutkan adanya protes tersebut karena saya tidak ada cukup informasi rujukan dokumen atau informasi dari pemberi berita,” jelasnya, Kamis (2/12).

Dia menambahkan, komunikasi diplomatik bersifat tertutup.

“Di sisi lain secara faktual proses drilling sudah selesai yang dengan sendirinya merupakan perwujudan kedaulatan Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya dilaporkan, dalam salah satu surat dari diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri RI berisi permintaan agar Indonesia menghentikan pengeboran di anjungan minyak (rig) karena wilayah itu masuk ke dalam wilayah teritorial China, seperti diungkapkan anggota DPR Komisi I Muhammad Farhan yang diberitahu mengenai isi surat tersebut.

“Jawaban kami cukup tegas, kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami,” kata Farhan, dilansir Reuters, Rabu (1/12).

Tiga sumber lain yang diberitahu isi surat itu membenarkan adanya surat tersebut. Dua dari sumber itu bahkan mengatakan China sempat beberapa kali meminta Indonesia menghentikan pengeboran. Kementerian Luar Negeri China, Kementerian Pertahanan dan Kedutaan China di Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Indonesia berpendapat, wilayah sebelah selatan LCS termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif sesuai Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) dan mengubah nama wilayah itu menjadi Laut Natuna Utara pada 2017.

China keberatan dengan perubahan nama itu dan berkeras wilayah itu termasuk dalam klaim mereka di LCS yang berbentuk huruf U dari sembilan garis putus-putus (nine-dash line), kawasan yang tidak memiliki kekuatan hukum menurut Pengadilan Arbitrase di Den Haag pada 2016.

“Dalam surat itu isinya agak mengancam karena itu upaya pertama diplomat China untuk memaksakan agenda nine-dash line terhadap hak kita yang sesuai UNCLOS,” kata Farhan.

Menurut Farhan dan dua sumber itu, para pejabat pemerintah RI merahasiakan masalah ini untuk menghindari konflik dengan China. China dalam surat terpisah juga keberatan dengan latihan tempur TNI dengan militer AS pada Agustus lalu.

Disisi lain, latihan gabungan yang melibatkan 4.500 tentara AS dan TNI itu adalah latihan rutin yang digelar sejak 2009. “Dalam surat resminya, pemerintah China menyatakan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di kawasan,” kata Farhan.

Selama empat bulan berikutnya, kapal Indonesia dan China saling mengamati di kawasan pengeboran dan sering kali masing-masing hanya berjarak 1 nautical mil, menurut analisis dari data identifikasi kapal dan citra satelit dari Asia Maritim Transperancy Initiative (AMTI), proyek yang dikelola Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di AS. (*)

Jakarta — Hubungan diplomatik Indonesia-China sudah memasuki usia 70 tahun. Dalam perjalanannya, hubungan ini menemui pasang-surut. Namun, dalam 20 tahun terakhir, hubungan keduanya berjalan stabil, terus meningkat, dan semakin matang. Selama 70 tahun tersebut, Indonesia telah menjadi kekuatan regional (regional power) dan ekonomi nomor 16 terbesar di dunia dengan kelas menengah terbesar di Asia Tenggara. China juga berubah pesat menjadi raksasa ekonomi dunia sekaligus menjadi kekuatan global secara militer, diplomatik, politik, bisnis, teknologi, dan lain sebagainya.

Setelah 70 tahun menjalin hubungan diplomatik, apa yang berubah? Paling tidak ada lima perubahan penting yang perlu dicatat. Pertama, makna China bagi Indonesia telah (jauh) berubah. Pada era 1950-an dan 1960-an, China adalah salah satu negara termiskin di Asia, bahkan di dunia. Setelah membuka diri pada pertengahan 1970-an, China menjadi negara paling sukses di dunia dalam mengentaskan rakyat dari kemiskinan (menurut Bank Dunia, sekitar 850 juta rakyat China keluar dari garis kemiskinan). China juga menjadi raksasa ekonomi dunia yang serbaunggul di berbagai bidang. Bersamaan dengan itu, China juga tumbuh menjadi “rising power” dunia dengan kekuatan militer dan ekonomi melebihi Jepang, Rusia, dan negara-negara Eropa.

Fenomena “the rise of China” bahkan menjadi fitur yang paling signifikan dalam percaturan dunia 20 tahun terakhir. Hal ini praktis membuat gundah dunia Barat, terutama Amerika Serikat (AS) yang merasa posisi dominannya sedang digoyang China. Perubahan kedua, dampak China terhadap Indonesia juga sudah berbeda jauh dibandingkan 70 atau 60 tahun lalu. China telah menjadi ekonomi terbesar di dunia kalau dihitung dari purchasing power parity (PPP). Kalaupun dihitung tanpa menggunakan ukuran PPP, ekonomi China diperkirakan akan melampaui AS pada 2028. Segala kebijakan dari Beijing pasti membawa dampak bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Perubahan struktural dalam program reformasi ekonomi Presiden Xi Jinping, misalnya, akan mengakibatkan konsumsi dalam negeri China melonjak drastis. Bahkan, sebelum pandemi Covid-19, China secara global sudah membuka keran impor senilai 10 triliun dollar AS dan menetapkan target investasi di luar negeri sebesar 500 miliar dollar AS dalam beberapa tahun ke depan. Tidak ada negara lain di dunia yang menyajikan fasilitas ekonomi sebesar ini. Indonesia harus secara agresif memanfaatkan peluang ini, jangan menunggu bola karena negara-negara lain aktif menjemput bola. Indonesia juga harus lebih lincah dan cerdik menembus dinding-dinding pasar China.

Perubahan penting yang ketiga adalah dalam pola hubungan kedua negara. Pada 1965 sampai 1987, hubungan diplomatik Indonesia-China sempat dibekukan dan memasuki era yang suram. Sepanjang kurun waktu tersebut, sesuai juga dengan perkembangan politik dalam negeri, diplomat Indonesia tidak diperbolehkan untuk berhubungan apa pun dengan diplomat China. Kalau ada yang melanggar, bisa dipecat dari Departemen Luar Negeri. Kini, suasananya telah berubah drastis. Apalagi sejak era reformasi ketika terjadi perubahan politikdan sosial yang fundamental di Indonesia. China yang dulu dianggap “momok” kini telah resmi menjadi “mitra strategis dan komprehensif” Indonesia. Ini berarti, baik Jakarta maupun Beijing sama-sama mengakui bahwa hubungan mereka merupakan hubungan yang “khusus” dan bernilai strategis. Diplomat Indonesia dan diplomat China kini terbiasa bekerja sama dengan intensif baik secara bilateral, regional (ASEAN), plurilateral (G-20), maupun multilateral (PBB). Pos Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing juga menjadi salah satu penempatan terpenting bagi Indonesia.

Perubahan besar keempat adalah pesatnya pertumbuhan hubungan bilateral Indonesia-China. Saya dapat mengatakan bahwa dalam 15 tahun terakhir dan terutama dalam 5 tahun terakhir, negara yang paling melejit hubungannya dengan Indonesia adalah China. Kalau pada 1987—tahun ketika hubungan diplomatik kembali cair—hubungan ekonomi Indonesia China praktis nol, China kini telah menjadi pasar ekspor terbesar bagi Indonesia dan investor ketiga terbesar. Turis mancanegara terbesar di Indonesia bukan lagi dari Jepang, Australia atau AS,melainkan China (dan Malaysia). Produk buatan China, seperti Oppo, Vivo,Xiaomi, dan Huawei, banyak digandrungi konsumen Tanah Air.

Mahasiswa Indonesia yang belajar di China juga lebih banyak jumlahnya dibandingkan di AS. Sementara itu, China sendiri rajin mengirim sinyal bahwa Indonesia menempati posisi penting bagi diplomasi mereka. Presiden Xi Jinping mengumumkan kebijakan “One Belt, One Road” sewaktu berkunjung ke Indonesia pada 2013. Presiden Xi Jinping juga mengumumkan pembentukan Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Indonesia. Ini menandakan bahwa Beijing memandang Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di kawasan.

Perubahan kelima adalah timbulnya tingkat kepercayaan Indonesia (trust) yang lebih tinggi terhadap China dibandingkan sebelumnya. Walaupun perbedaan tetap ada, misalnya mengenai konsep Indo-Pasifik, semakin banyak kebijakan, posisi, dan kepentingan Indonesia-China yang menjadi aligned (satutujuan). Hal itu tercermin dalam isu seperti sentralitas ASEAN, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), multilateralisme, perubahan iklim, akses yang adil terhadap vaksin Covid-19, dan lain sebagainya. (*)

Jakarta — SKK Migas memastikan proses kegiatan migas di wilayah perairan Natuna yang dikerjakan oleh perusahaan asal Inggris, Premier Oil, masih berjalan normal. Ini menyusul permintaan Cina agar Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran di wilayah itu. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengatakan proses kegiatan operasional hulu migas di wilayah Natuna masih berjalan normal. Bahkan Premier Oil telah merampungkan pengeboran dua sumur eksplorasi di Blok Tuna, perairan Natuna.

“Sejauh ini kegiatan operasional hulu migas berjalan aman dan lancar. Premier Oil sudah selesai melakukan pengeboran dua sumur eksplorasi,” kata dia, Jumat (3/12).

Adapun, regulator di sektor hulu migas ini terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Khususnya dengan TNI angkatan laut untuk melakukan pengawalan dan pengamanan operasi di laut Natuna.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal menilai Indonesia tak perlu gentar menghadapi gertakan Cina. Pasalnya negara tersebut juga banyak berseteru dengan negara-negara lain untuk permasalahan yang sama.

“Posisi kita banyak pendukungnya dan ZEE kita sah diakui oleh dunia,” ujarnya. Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah memperbanyak kegiatan di Natuna. Salah satunya dengan membangun struktur atau infrastruktur yang permanen di area tersebut. “Kalau perlu bangun pangkalan angkatan laut di sana untuk menunjukkan keseriusan kita menjaga ZEE kita yang sah,” katanya.

Beberapa hari lalu, SKK Migas juga mengumumkan adanya penemuan cadangan minyak dan gas bumi yang terletak di lepas pantai Natuna Timur, tepat di perbatasan Indonesia-Vietnam. Meski demikian, regulasi di sektor hulu tersebut belum merinci secara detail besaran angka temuan cadangan ini.

Sebelumya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjamin kepastian hukum bagi Premier Oil dalam mengembangkan potensi minyak dan gas (migas) di wilayah perbatasan perairan Natuna.

Kepastian hukum diperlukan mengingat wilayah tersebut dari segi geopolitik rawan konflik karena berbatasan langsung dengan Vietnam. Mantan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan jaminan yang diberikan tersebut berupa surat kepastian hukum beroperasi. “Mereka minta kami terbitkan itu wilayah Indonesia dan jaga itu. Kami keluarkan surat itu sampai saat ini. Satu dua bulan saja kok keluar suratnya,” ujarnya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. (*)

Oleh : Sujarwo )*

Sudah ada beberapa Organisasi masyarakat (Ormas) yang dibubarkan oleh pemerintah karena terbukti terlibat radikalisme. Akan tetapi masyarakat patut mewaspadai kebangkitan mereka  karena mereka terindikasi terus menyebarkan pengaruh nya.

Ada banyak sekali Ormas di Indonesia, ada yang bernafaskan sosial,  kemasyarakatan, ekonomi, sampai persaudaraan. Membuat Ormas boleh-boleh saja asal memiliki izin resmi. Akan tetapi, jika ada Ormas yang dibubarkan oleh pemerintah dan izinnya tak diperpanjang, itu karena mereka memiliki kesalahan fatal. Jadi tidak ada diskriminasi dalam perizinan suatu Ormas.

Ormas yang dibubarkan pemerintah dan izinnya tak diperpanjang ditengarai memiliki paham radikal. Mereka juga tidak bisa membuktikan kesetiaannya pada negara dan sering menghujat pemerintah. Malah yang ada, Ormas selalu teriak-teriak ingin membentuk negara khilafah seenak jidatnya sendiri, padahal mereka tidak paham sama sekali bagaimana manajemen sebuah negara dan Undang-Undangnya.

Masyarakat tidak kaget ketika ada beberapa Ormas yang dibubarkan oleh pemerintah karena mereka selama ini memang meresahkan dan sering membuat onar. Di antaranya sweeping di bulan ramadhan tanpa izin dan membuat kerusuhan di tempat umum, padahal itu adalah bulan suci. Namun malah dikotori oleh ulah mereka. Masyarakat malah merasa lega ketika Ormas tersebut dibubarkan, agar tak lagi mengganggu perdamaian di Indonesia.

Akan tetapi masyarakat juga wajib mewaspadai kebangkitan Ormas terlarang tersebut. Walau mereka sudah dibubarkan dan tidak mendapatkan izin dari kementrian, tetapi bisa saja masih beroperasi secara gerilya. Apalagi saat ini koordinasi bisa dengan mudah dilakukan di dunia maya.

Kebangkitan Ormas terlarang amat berbahaya karena mereka bisa mengkampanyekan radikalisme di tengah masyarakat. Meski banyak yang paham bahwa radikalisme itu berbahaya tetapi ada saja kalangan yang terlalu lugu. Mereka inilah sasaran empuk kelompok radikal, sehingga bisa diseret dan dicuci otak, agar mau menjadi kader baru.

Jangan sampai radikalisme tersebar di seluruh Indonesia karena ia bisa menggerogoti negara dari dalam. Jika radikalisme tumbuh subur maka pancasila dan UUD 1945 akan tumbang, karena dianggap tidak sejalan dengan pemerintahan khilafah. Hal  ini berbahaya karena Indonesia adalah bangsa majemuk dan hanya cocok dengan pancasila. Sedangkan khilafah lebih cocok di negara lain, tapi tidak di negeri ini.

Gerakan Ormas radikal terlarang ditengarai bisa bangkit kembali ketika ada momen reuni. Pada saat itu berkumpul orang-orang berpakaian putih yang beralasan untuk berkumpul kembali dalam memeringati momen. Padahal momen itu sudah lama sekali berlalu dan tak usah dikenang lagi, karena masyarakat juga tidak menyetujuinya.

Bagaimana bisa disetujui jika reuni yang diikuti gerakan Ormas radikal tersebut hanya berisi caci-maki dan serangan terhadap pemerintah? Ormas radikal memang terkenal suka melancarkan kritik, tetapi nol besar ketika ditanya apa solusinya. Di mata mereka pemerintah selalu salah, padahal merekalah yang sudah buta mata hatinya.

Yang lebih parah lagi, Ormas radikal selalu menuduh pemerintahan saat ini berafiliasi dengan komunis. Padahal sejak dulu, komunisme sudah diberantas oleh Pak Harto dan tidak akan bangkit lagi, karena dijaga ketat oleh aparat dan petugas yang siaga.  Tidak mungkin ada komunisme di Indonesia apalagi di dalam pemerintahan, dan Ormas radikal hanya bisa memfitnah.

Masyarakat diminta untuk lebih waspada kepada Ormas radikal yang jelas terlarang, tetapi nekat menunjukkan jati dirinya di tengah publik. Mereka sengaja mengambil momen reuni karena sedang disorot media, dan menggembar-gemborkan negara khalifah, padahal itu hanya mimpi di siang bolong.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini    

Oleh : Zainudin Zidan )*

Pemerintah berusaha keras untuk mengatasi dampak negatif pandemi covid-19 dengan pemberlakuan protokol kesehatan 10M, vaksinasi nasional, PPKM, dan pemberian Bansos. Masyarakat mengapresiasi kerja keras tersebut yang saat ini telah berhasil memberikan dampak positif.

Pandemi membuat hidup kita nyaris berantakan karena perekonomian terkena imbasnya dan daya beli juga menurun drastis. Baik dari lapisan masyarakat kelas bawah maupun atas, semua nyaris pingsan karena efek Corona. Situasi ini bisa makin runyam kalau tidak ada pengendalian, dan pemerintah berusaha keras agar kita tidak terjebak dalam resesi atau krisis ekonomi jilid 2.

Untuk mengatasi keganasan Corona maka pertama-tama pemerintah menegaskan aturan tentang kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Poinnya pun ditambah terus, dari sebelumnya hanya 3M, 5M, lalu sekarang 10M. Penambahan ini dimaksudkan agar tidak ada lagi yang tertular Corona karena virus ini bisa saja hinggap di udara dan menular dengan semena-mena.

Masyarakat pun menaati aturan Prokes , terutama memakai masker dan mencuci tangan. Masker sudah jadi barang yang wajib dikenakan saat keluar rumah dan aneka warna masker bisa dipasangkan dengan baju, sehingga terlihat serasi. Jangan lupa untuk memilih masker dengan filtrasi yang baik, bukan sekadar murah. Mencuci tangan juga wajib dilakukan atau diganti dengan menggunakan hand sanitizer.

Sementara itu poin-poin lain dalam Prokes  juga didukung, seperti menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, meningkatkan imunitas, mengganti baju, dan menjaga kebersihan lingkungan. Masyarkat sadar bahwa kenaikan kasus covid terjadi saat mobilitas tinggi, oleh karena itu aktivitas di luar dibatasi dan hanya yang penting saja. Lingkungan juga terus dibersihkan dan rumah kalau bisa disemprot disinfektan.

Selain menaati Prokes, masyarakat juga mendukung program vaksinasi nasional. Vaksinasi amat penting karena meningkatkan kekebalan tubuh dari serangan Corona. Semua orang berburu vaksin karena masih digratiskan oleh pemerintah, dan jika ingin bermobilitas dengan kendaraan umum sering disyaratkan harus menunjukkan kartu vaksin atau scanning dengan aplikasi Peduli Lindungi.

Vaksinasi juga jadi syarat jika seseorang ingin tes CPNS. Selain itu jika ada acara penting misalnya pelatihan bisnis, maka peserta wajib menunjukkan kartu vaksin, minimal dosis pertama. Pemakaian kartu vaksin bukanlah sebuah diskriminasi bagi yang belum divaksin, melainkan cara untuk mencegah penyebaran Corona.

Selain vaksinasi, pemerintah juga kembali menggencarkan PPKM. Setelah beberapa minggu ini banyak daerah yang turun level jadi PPKM level 1 dan 2, maka pada libur akhir tahun semuanya wajib dikenakan PPKM level 3. Penyebabnya karena jika ada PPKM maka mobilitas bisa berkurang drastis karena ASN, pegawai swasta, dan aparat dilarang untuk mudik atau liburan keluar kota.

PPKM level 3 kembali diberlakukan karena kita melihat kejadian tahun lalu, di mana pasca libur panjang malah pasien Corona membludak dan para nakes kelelahan karena rumah sakit penuh. Saat PPKM selain mobilitas dibatasi, kunjungan ke tempat umum seperti mall juga dibatasi maksimal 50%. Hal ini juga untuk mencegah terbentuknya kerumunan. 

Bansos juga menjadi penyelamat, khususnya bagi warga yang kurang mampu. Awalnya mereka mendapatkan paket sembako tetapi akhirnya diganti dengan uang. Penyaluran Bansos juga diganti dengan cara transfer agar bisa langsung dimanfaatkan, dan juga sekaligus mengurangi potensi pungli. Bahkan Bansos diperpanjang hingga 2022 mengingat dampak pandemi masih terasa.

Berbagai program dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi dampak negatif Corona. Strateginya mulai dari Prokes, vaksinasi, PPKM, sampai pemberian Bansos. Semua ini dilakukan untuk mencegah penularan Corona dan mengatasi efek negatif dari pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Janet Theresia )* 

Gembong KST (kelompok separatis dan teroris) Demius Magayang tertangkap oleh Satgas Nemangkawi. Penangkapan ini patut dipuji karena ia merupakan salah satu pentolan KST, sehingga diharapkan dapat menghentikan aktivitas gerombolan tersebut.

KST adalah kaki tangan OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang tugasnya menyerang lawan, dan sayang sekali bagi mereka aparat adalah lawan, karena mempresentasikan pemerintah Indonesia. KST menjadi musuh masyarakat karena sering membuat kekacauan dan nekat melakukan pembunuhan.Warga sipil Papua antipati terhadap KST karena hidupnya tidak tenang saat diserang.

Aparat bekerja keras agar menangkap tiap anggota KST, agar masyarakat merasa aman. Sabtu, 27 November 2021 ada pentolan KST yang dicokok oleh Satgas Nemangkawi, bernama Demius alias Temianus Magayang. Ia menjabat Komandan Operasi XVI Yahukimo. Saat tertangkap, Demius terpaksa dilumpuhkan dengan pelor yang mengenai kakinya agar tidak kabur, lalu dirawat di RS Jayapura.

Kasatgas Humas Satgas Nemangkawi Kombes pol Ahmad Musthofa menyatakan bahwa penangkapan Demius diadakan di sekitar PT Indopapua, Dekai, Yahukimo. Ia berhasil dibekuk ketika ada anggota satgas yang menyamar jadi rakyat sipil. Saat tertangkap, Demius bersama dengan 4 rekannya (sesama anggota KST).

Kombes Pol Musthofa melanjutkan, Demius masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena terlibat banyak kasus. Pertama, penganiayaan berat terhadap staf KPUD Yahukimo Henry Jovinski. Kedua, pembunuhan di bulan mei 2021 yang mengakibatkan 1 korban jiwa. Sedangkan yang ketiga, pembunuhan 2 anggota satgas Pamrahwan di ujung Bandara Dekai.

Penangkapan DPO seperti Demius adalah kabar gembira karena ia tak bisa berbuat kejahatan lagi, sehingga masyarakat akan merasa aman, khususnya di wilayah Yahukimo. Jelang ulang tahun OPM tanggal 1 desember memang biasanya para anggota KST turun gunung sehingga mengkhawatirkan keamanan warga. Akan tetapi ketika pentolan KST tertangkap maka situasi akan kondusif.

Masyarakat mengapresiasi Satgas Nemangkawi yang melakukan penyamaran demi penagkapan Demius, pasalnya resikonya amat besar. Mereka bisa saja dipukul balik oleh anggota KST, bahkan kehilangan nyawa. Namun Satgas tetap semangat karena Demius adalah gembong yang memang wajib ditangkap, agar masyarakat tak lagi mengeluhkan KST.

Penangkapan Demius adalah sebuah prestasi karena Satgas makin rajin menyisir tiap inci wilayah Papua. Maklum, KST bergerilya dan markasnya tersembunyi, sehingga penangkapan juga terhalang oleh kondisi geografis di Bumi Cendrawasih yang berhutan perawan dan berbukit-bukit. Ketika KST tertangkap maka itu adalah buah dari kerja sama yang baik atar anggota Satgas Nemangkawi.

Setelah Demius tertangkap maka bisa diadakan penyelidikan dan penyidikan, apa saja modus anggota KSR dan di mana saja markasnya, karena letaknya benar-benar tersembunyi. Dari pemeriksaan awal ada fakta yang mengejutkan, di mana Demius adalah kepala kampung di Yahukimo. Bagaimana bisa anggota KST jadi pejabat walau level kampung? Sungguh berbahaya.

Demius ketahuan mempermainkan dana desa sehingga uangnya bisa dipakai untuk menyuplai senjata api dan keperluan KST yang lain. Setelah sembuh maka ia bisa terkena pasal berlapis, yakni UU terorisme dan UU tentang korupsi, dan bisa jadi hukumannya jauh lebih lama.

Setelah Demius tertangkap maka diharap akan ada penangkapan anggota KST selanjutnya, karena ada informasi darinya. Semoga makin banyak yang dibekuk sehingga KST dan OPM lekas bubar.

Penangkapan pentolan KST oleh Satgas Nemangkawi amat diapresiasi karena ia bisa jadi informan penting, dan memang sudah masuk dalam daftar pencarian orang oleh aparat. Semoga kelak anggota lain juga tertangkap atau menyerahkan diri kepada polisi atau TNI.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung 

Oleh : Muhammad Farhan )*

Masyarakat Aceh menolak pengibaran bulan bintang yang identik dengan organisasi terlarang, Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Rakyat Aceh menyadari bahwa pengibaran tersebut bertentangan dengan konstitusi dan menciderai semangat persatuan Indonesia.

Indonesia adalah negara demokratis dan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Akan tetapi pernah ada gejolak di Aceh yang dimulai tahun 1976, ketika ada GAM (gerakan aceh merdeka) yang ingin membelot, dengan alasan ingin mendirikan negara berbasis agama, bukan demokrasi. Gerakan ini tentu ilegal dan baru bisa diatasi puluhan tahun kemudian.

Pasca tsunami di Aceh, tepatnya tahun 2005, ada perjanjian antara pemerintah dan GAM. Mereka sepakat untuk berdamai dan GAM berjanji untuk tidak mengajak rakyat di Tanah Rencong untuk membelot. Perdamaian ini sangat dirindukan karena warga sipil tidak mau ada pertikaian di Aceh tercinta, yang diakibatkan oleh serangan anggota GAM.

Akan tetapi ada kombatan yang masih saja berkeliaran diam-diam lalu memprovokasi rakyat Aceh untuk mengibarkan bendera bulan bintang alias bendera GAM. Penyebabnya karena tanggal 4 desember adalah hari ulang tahun GAM, sehingga mereka ingin merayakannya dengan mengibarkan bendera.

Mukhlis Basyah, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) menyatakan bahwa jangan ada masyarakat yang mengibarkan bendera bulan bintang, sebelum maupun saat ulang tahun GAM. Dalam artian, beliau ingin agar suasana tetap kondusif dan tidak ada bendera lain yang dikibarkan kecuali merah putih sebagai simbol kedaulatan Indonesia.

Mukhlis yang mantan bupati Aceh besar berpesan bahwa pada saat ulang tahun GAM, ia berkolaborasi dengan pihak Polri dan TNI. Tujuannya agar situasi tetap kondusif pada  hari-H (hari ulang tahun GAM). Dalam artian, jangan sampai pada hari milad tersebut malah memicu kerusuhan dan akhirnya rakyat yang dirugikan karena menimbulkan korban luka-luka.

Hari ulang tahun GAM memang mendebarkan karena ada potensi kerusuhan. Walau organisasi pemberontak ini telah menandatangani perjanjian perdamaian, tetapi takut ada mantan kombatan yang diam-diam bergerilya lalu ‘turun gunung’ dan mengajak rakyat di Tanah Rencong untuk bersama-sama mengibarkan bendera bulan bintang, sebagai simbol kemerdekaan di Aceh.

Jangan sampai GAM bangkit lagi karena tidak boleh ada pembelotan di Indonesia. Tidak bisa ada negara di dalam negara karena akan sangat membingungkan. Lagipula rakyat Aceh tidak mau jika diajak GAM untuk berperang, karena mereka juga tak mau diajak membuat negara sendiri. Mereka sangat setia kepada Indonesia dan tidak mau diajak mengibarkan bendera selain merah putih.

Aramiko Aritonang, tokoh masyarakat Gayo, menyatakan bahwa bendera bulan bintang tidak mencerminkan rakyat Aceh secara keseluruhan. Ia lebih memilih mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol kesetiaan pada Indonesia. 

Ketika ada bendera bulan bintang yang dikibarkan maka akan langsung diturunkan oleh aparat. Hal ini untuk mencegah potensi kerusuhan, dan menurut aturan seluruh warga negara Indonesia memang tidak boleh mengibarkan bendera selain merah putih.

Sementara itu, sebagian warga di Aceh barat mengadakan konvoi dengan mengibarkan bendera merah putih. Mereka dengan tegas menolak bendera bulan bintang dan pendirian negara Aceh merdeka. 

Pengibaran bendera selain merah putih tentu terlarang di Indonesia, termasuk pula bendera bulan bintang. Bendera yang jadi simbol GAM tersebut menjadi terlarang karena menyatakan sikap seseorang untuk medukung gerakan aceh merdeka dan tidak setia kepada Indonesia. Masyarakat di Tanah Rencong dengan tegas  menolak pengibaran bendera bulan bintang dan lebih memilih merah putih.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia